Opini, Koran Joglosemar 11/4/2017
oleh: FX Triyas Hadi Prihantoro
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMK sudah berlangsung (3 - 6 April 2017). Ada beberapa hal masalah dalam pelaksanaannya sehingga kacau, seperti halnya adanya beberapa soal yang tidak muncul dalam layar komputer. Masalah lain yaitu pemadaman listrik dan jaringan lambat (lemot).
Oleh karena itu perlu mengawal UNBK SMA (10 - 13 April 2017) dan SMP (2 - 3 dan 8 Mei 2017). Meski segala perencanan, persiapan, latihan ujian sudah dilakukan namun harus mengawal dalam pelaksanaanya, sehingga peserta didik tidak dirugikan. Maka celah celah yang bisa menghambat harus segera di atasi seperti persiapan genset dan pengawalan jaringan internet.
Jumlah peserta didik SMP/SMA/SMK yang akan melaksanakan Ujian Nasional (UN) mencapai 7.125.380 orang yang tersebar di 56.777 SMP, 21.407 SMA/MA dan 12.738 SMK. Dari pendataan tahun 2016 ada 12.053 sekolah yang siap UNBK yang melayani 2,18 juta peserta didik (Pusat Penilaian. Kemendikbud)
Tetap dijalankannya UN sebagai evaluasi nasional, mengembalikan mazhab psikologi pendidikan, yakni mazhab behavioristik dan mazhab humanistik. Behavioristik adalah proses perubahan tingkah laku untuk mencapai tujuan sesuai standar tertentu melalui pembiasaan berbasis stimulus respon. Humanistik, pendidikan adalah proses aktualisasi diri melalui pemenuhan kebutuhan hidup.
UN yang berlangsung sejak tahun 2006 atas gagasan wakil presiden Yusuf Kalla. Sebagai bentuk indikator mutu pendidikan, pertama membandingkan kondisi keadaan pendidikan selama 50 tahun terakhir. Kedua membandingkan mutu pendidikan kita dengan Negara tetangga. Dan ketiga membandingkan mutu lulusan setiap daerah dengan tingkat kelulusan masuk Perguruan Tinggi (PT) terbaik di Indonesia.
Awal UN digulirkan selalu dipertahankan dengan gigih mutu pendidikan dengan standar minimum UN yang harus dicapai agar lulus. UN juga dimaksudkan untuk menilai hasil belajar siswa terhadap apa yang telah dipelajari dan hasilnya menjadi dasar penentuan kelulusan menjadi tidak relevan. Pasalnya sejak nilai UN digabungkan dengan nilai Ujian Sekolah (US) tingkat kelulusan jenjang SD, SMP dan SMA sederajat selalu mendekati sempurna. Lulus 100 persen.
Lalu bagaimana dalam pelaksanaan UNBK agar berjalan dengan baik, lancar dan tidak menemui hambatan yang merugikan siswa. Karena saat ini kelulusan diberikan tanggung jawabnya ke sekolah. Maka pihak sekolah juga harus bertanggung jawab dalam kelancaran dengan proaktif menjalin kerjasama dan koordinasi.
Kelulusan
Sesuai amanat pasal 35 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan dalam Pemendikbud no 5 tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didi, penyelenggaraan UN dan penyelenggaraan US/ Madrasah/ Pendidikan kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat. Bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran ; b) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik dan lulus US.
Begitu pula integrasi hasil UNBK sebagai penentu penerimaan mahasiswa baru di PTN. Mengandaikan, hasil UN memiliki validitas (benar benar mengukur yang akan diukur). Konsistensi hasil saat diujikan pada banyak populasi (reliable) dan fair, memenuhi rasa keadilan, tidak adanya bias, perlakuan sama terhadap peserta tes, kesempatan belajar atas materi yang diujikan. (Doni Koesoema.2009)
Dalam rapat dengar pendapat Kementrian Pendidikan dengan DPR (2013). Bahwa 88,8 persen sekolah di Indonesia dari mulai SD hingga SMA sederajat, belum melewati mutu standar pelayanan minimal. Berdasarkan data yang ada 40,31 persen dari 201.557 sekolah dibawah standar pelayanan minimal dan 48,89 persen pada posisi pelayanan standar minimal. Hanya 10,15 persen memenuhi standar nasional pendidikan dan 0,65 persen rinstisan sekolah berstandar Intenasional.
Maka bila melihat sebaran data diatas ketika diumumkan hampir semua sekolah semua jenjang mampu meluluskan siswanya 100 persen dari hasil UN. Maka saat pelaksanaan terjadi kendala dan masalah, merupakan sebuah ironi. Pasalnya UNBK sudah dilaksanakan untuk tahun yang ketiga, maka sebuah evaluasi dan perbaikan juga sudah dilaksanakan.
UNBK 2017 ditargetkan melayani lebih dari 60 peserta didik SMP, SMA/SMK peserta. Maka Pemerintah Provinci dan Kabupaten/Kota diminta mengoptimalkan sekolah yang memiliki sarana Komputer untuk mengikuti UNBK sekaligus menjadi tempat ujian. Maka peran Pemerintah Daerah tingkat I maupun II menjadi penting dalam upaya optimalisasi UNBK dengan bertanggung jawab dalam pengawalan.
Pelaksanaan UNBK jenjang SMP/MTs, UN meliputi Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan IPA. SMA meliputi Matematika, Bahasa Indnesia, Bahasa Inggris dan pilihan, untuk SMK, mata pelajaran yang diujikan dalam UNBK adalah Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan.
Bagaimanapun UNBK SMA dan SMP harus dilaksanakan secara optimal dan lancar ditengah banyak keraguan akan pelaksanaanya. UNBK 2017 dan pembelajaran dari berbagai persoalan bersama dan antisipasi kemungkinan sudah terdeteksi saat uji coba. Faktanya dilapangan ditemukan masalah yang cukup signifikan. Menakar kebijakan UNBK tidak berarti menolak penyelenggaraannya, tapi menawarkan kembali jalan tengan (win-win solution).
Bahwa UNBK hanyalah salah satu metode evaluasi belajar. Bahwa prinsip pedagogis, tetap menjadi pertimbangan ketika kelulusan ditentukan juga lewat USBN. Sebagai acuan bahwa butir soal 20%-25% disiapkan oleh Pemerintah. Jumlah butir soal 75%-80% disiapkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk SMP/MTS dan SMA/MA dibawah koordinasi Dinas Pendidikan. Keberhasilan melaksanakan UNBK SMA/MA dan SMP menjadi pelajaran berharga bagi stakeholkder pendidikan demi kualitas mutu pendidikan secara komprehensif.
FX Triyas Hadi Prihantoro
(Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)
Tuesday, April 11, 2017
Sunday, April 09, 2017
Sekali lagi tentang Full Day School
Kolom Jeda, harian SOLOPOS 9/4/17
oleh : FX Triyas Hadi prihantoro
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menyatakan sejak pertengahan tahun 2016 telah menerapkan Full Day School (FDS). Untuk tahun ajaran baru (2017), sebanyak 5.000 – 10.000 sekolah negeri dan swasta mendaftarkan FDS padahal pagu yang ditetapkan hanya 1.200 – 1.500 sekolah (Solopos 20/3/17).
FDS sempat membuat pro dan kontra dari tokoh masyarakat mapun pejabat publik. Ide ini seolah hanya berpihak kepada masyarakat perkotaan tanpa melihat elemen lain. Alasan utama sebagai solusi atas lingkungan pergaulan yang negatif, penanaman karakter dan pengasuhan bagi orang tua yang keduanya bekerja.
Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik di lapangan mengenai pekerjaan. Februari 2010, dari 107,41 juta orang yang bekerja, sektor pertanian yaitu 42,83 juta orang (39,88 persen), disusul sektor perdagangan sebesar 22,21 juta orang (20,68 persen), dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 15,62 juta orang (14,54 persen).
Melihat angka pekerjaan penduduk Indonesia, berarti hanya 14,54 persen orang Indonesia bekerja di kantor (pemerintah/Swasta). Dengan demikian asumsi dari adanya full day school, asas pemanfaatanya belum holistik, masih berpihak pada golongan tertentu . Pernyataan Mendikbud, full day school hanya sekedar gagasan, berarti masih ada peluang untuk saling mengkaji.
Pada prinsipnya orang tua manapun akan memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Maka jangan heran bila sekolah menawarkan program sekolah “ unggulan,” full day school dengan hasil yang membanggakan. Tingkat kepercayaan semakin tinggi maka animo masyarakat juga banyak.
terobosan
Sistem FDS sudah bukan hal yang asing bagi sekolah di perkotaan. Sebuah terobosan yang banyak diminati orang stakeholder pendidikan, khususnya kebutuhan orang tua yang keduanya bekerja. Karena merasa aman dan nyaman “menitipkan” anaknya di sekolah. Percaya akan pendampingan dan pembimbingan dengan kurikulum yang sudah teruji.
Pasangan “professional,” yang waktunya habis di kantor merasa banyak diutungkan. Bahkan sebelum anaknya masuk Sekolah Dasar (SD) sebenarnya sudah terbiasa di tempat penitipan anak (TPA), play group atau lembaga yang sejenis. Sehingga para siswa ini sudah akarab dengan sistem sekolah sehari penuh. Lalu bagaimana dengan mereka yang terbiasa didampingi dan bersama dengan orang tua dalam kesehariannya.
Dalam hal safety ( keamanan ), full day school sebuah kebutuhan. Karena kemajuan jaman dan teknologi, kejahatan dengan sasaran anak sudah massif didengar. Berkaitan banyaknya kejahatan, penculikan dengan tebusan, perkosaan ulah para pedofil dan pembunuhan, bentuk kekhawatiran bagi orang tua bekerja.
Namun demikian banyak hal yang layak menjadi kajian. Sebab sebagian besar orang tua (masyarakat) hidup di pedesaan. Maka sistem full day school kurang efektif bila diterapkan. Anak-anak sekolah di pedesaan, sepulang sekolah banyak yang membantu pekerjaan orang tuanya. Bahkan kadang manjadi tulang punggung keluarga. Untuk menerapkan sistem ini pun perlu menyiapkan situasi lingkungan sekolah yang kondusif. Baik dari fasilitas pendukung yang representatif, kurikulum, silabus, infrastruktur, serta sumber daya (pendidikan) yang berkualitas serta kesiapan psikis dan fisik siswa. Guru mempunyai peran ganda dan mumpuni segala bidang. Semuanya butuh biaya yang tidak ringan.
Siswa bisa menjadi korban karena merasa terpenjarakan. Karena waktu lebih banyak di lingkungan sekolah maka menjadi antisocial, menjadi manusia “robot,” dengan sikap dan perbuatan sesuai aturan baku akhirnya berproses menjadi dehumanisasi. Maka orang tua dan masyarakat akan sulit untuk ikut ambil bagian (tereduksi) dalam membangun karakter sesuai keinginan. Mereka lebih tunduk, taat dan takut pada perintah guru.
Oleh karena itu, bila FDS di implementasikan, untuk kepentingan siapa. Apakah melanggengkan budaya ganti menteri ganti kebijakan, atau gebrakan baru sang Menteri agar mendapatkan perhatian publik. Sebab saat Presiden Jokowi mereshuflle Mendikbud sudah sangat menyita perhatian stakeholder pendidikan.
Prinsipnya full day school memang cocok bagi sekolah perkotaan, yang sudah menyiapkan segala infrastrukur yang dibutuhkan. Hal mustahil diterapkan di wilayah pelosok dengan keterbatasan sumber daya manusia, transportasi, sarana, dan prasarana sekolah. Belum lagi masih banyak ditemukan sekolah yang rusak dan hanya diampu satu atau dua orang guru saja. Program yang bagus pada tataran gagasan/ ide belum tentu tepat secara empiris. Maka sebelum secara massif diterapkan, gagasan FDS layak dikritisi dan disiapkan dengan baik. Begitu!
FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)
oleh : FX Triyas Hadi prihantoro
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menyatakan sejak pertengahan tahun 2016 telah menerapkan Full Day School (FDS). Untuk tahun ajaran baru (2017), sebanyak 5.000 – 10.000 sekolah negeri dan swasta mendaftarkan FDS padahal pagu yang ditetapkan hanya 1.200 – 1.500 sekolah (Solopos 20/3/17).
FDS sempat membuat pro dan kontra dari tokoh masyarakat mapun pejabat publik. Ide ini seolah hanya berpihak kepada masyarakat perkotaan tanpa melihat elemen lain. Alasan utama sebagai solusi atas lingkungan pergaulan yang negatif, penanaman karakter dan pengasuhan bagi orang tua yang keduanya bekerja.
Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik di lapangan mengenai pekerjaan. Februari 2010, dari 107,41 juta orang yang bekerja, sektor pertanian yaitu 42,83 juta orang (39,88 persen), disusul sektor perdagangan sebesar 22,21 juta orang (20,68 persen), dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 15,62 juta orang (14,54 persen).
Melihat angka pekerjaan penduduk Indonesia, berarti hanya 14,54 persen orang Indonesia bekerja di kantor (pemerintah/Swasta). Dengan demikian asumsi dari adanya full day school, asas pemanfaatanya belum holistik, masih berpihak pada golongan tertentu . Pernyataan Mendikbud, full day school hanya sekedar gagasan, berarti masih ada peluang untuk saling mengkaji.
Pada prinsipnya orang tua manapun akan memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Maka jangan heran bila sekolah menawarkan program sekolah “ unggulan,” full day school dengan hasil yang membanggakan. Tingkat kepercayaan semakin tinggi maka animo masyarakat juga banyak.
terobosan
Sistem FDS sudah bukan hal yang asing bagi sekolah di perkotaan. Sebuah terobosan yang banyak diminati orang stakeholder pendidikan, khususnya kebutuhan orang tua yang keduanya bekerja. Karena merasa aman dan nyaman “menitipkan” anaknya di sekolah. Percaya akan pendampingan dan pembimbingan dengan kurikulum yang sudah teruji.
Pasangan “professional,” yang waktunya habis di kantor merasa banyak diutungkan. Bahkan sebelum anaknya masuk Sekolah Dasar (SD) sebenarnya sudah terbiasa di tempat penitipan anak (TPA), play group atau lembaga yang sejenis. Sehingga para siswa ini sudah akarab dengan sistem sekolah sehari penuh. Lalu bagaimana dengan mereka yang terbiasa didampingi dan bersama dengan orang tua dalam kesehariannya.
Dalam hal safety ( keamanan ), full day school sebuah kebutuhan. Karena kemajuan jaman dan teknologi, kejahatan dengan sasaran anak sudah massif didengar. Berkaitan banyaknya kejahatan, penculikan dengan tebusan, perkosaan ulah para pedofil dan pembunuhan, bentuk kekhawatiran bagi orang tua bekerja.
Namun demikian banyak hal yang layak menjadi kajian. Sebab sebagian besar orang tua (masyarakat) hidup di pedesaan. Maka sistem full day school kurang efektif bila diterapkan. Anak-anak sekolah di pedesaan, sepulang sekolah banyak yang membantu pekerjaan orang tuanya. Bahkan kadang manjadi tulang punggung keluarga. Untuk menerapkan sistem ini pun perlu menyiapkan situasi lingkungan sekolah yang kondusif. Baik dari fasilitas pendukung yang representatif, kurikulum, silabus, infrastruktur, serta sumber daya (pendidikan) yang berkualitas serta kesiapan psikis dan fisik siswa. Guru mempunyai peran ganda dan mumpuni segala bidang. Semuanya butuh biaya yang tidak ringan.
Siswa bisa menjadi korban karena merasa terpenjarakan. Karena waktu lebih banyak di lingkungan sekolah maka menjadi antisocial, menjadi manusia “robot,” dengan sikap dan perbuatan sesuai aturan baku akhirnya berproses menjadi dehumanisasi. Maka orang tua dan masyarakat akan sulit untuk ikut ambil bagian (tereduksi) dalam membangun karakter sesuai keinginan. Mereka lebih tunduk, taat dan takut pada perintah guru.
Oleh karena itu, bila FDS di implementasikan, untuk kepentingan siapa. Apakah melanggengkan budaya ganti menteri ganti kebijakan, atau gebrakan baru sang Menteri agar mendapatkan perhatian publik. Sebab saat Presiden Jokowi mereshuflle Mendikbud sudah sangat menyita perhatian stakeholder pendidikan.
Prinsipnya full day school memang cocok bagi sekolah perkotaan, yang sudah menyiapkan segala infrastrukur yang dibutuhkan. Hal mustahil diterapkan di wilayah pelosok dengan keterbatasan sumber daya manusia, transportasi, sarana, dan prasarana sekolah. Belum lagi masih banyak ditemukan sekolah yang rusak dan hanya diampu satu atau dua orang guru saja. Program yang bagus pada tataran gagasan/ ide belum tentu tepat secara empiris. Maka sebelum secara massif diterapkan, gagasan FDS layak dikritisi dan disiapkan dengan baik. Begitu!
FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)
Thursday, March 02, 2017
Guru Honorer
Analisa, Koran Kedaulatan Rakyat, Kamis 3/3/2017
oleh: FX Triyas Hadi Prihantoro
MEMPEROLEH tunjangan dan kesejahteraan pada prinsipnya sudah tertulis dalam Undang-undang (UU) Guru dan Dosen. Pasal 14 Ayat (1) a menyebutkan, dalam melaksanakan tugas profesionalnya guru dan dosen berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.
Pasal 15 (1) menegaskan, penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
Demikian halnya terhadap guru berstatus honorer. Sesuai peran dan tanggungjawabnya terhadap peserta didik, tentunya upah (gaji) yang didapat harus layak dan pantas. Seperti halnya tuntutan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Yogyakarta yang berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan aturan hukum yang jelas berkenaan dengan gaji guru honorer (KR 23/2/17).
Dasar dari pemberian insentif (gaji) guru honorer seharusnya tidak melulu berdasarkan Peraturan Daerah (Pemda) masing masing. Meski dalam hal ini pemda memiliki hak otonom dalam menentukan aturan yang akan diperlakukan, namun jangan lupa bahwa segala produk hukum harus mengacu kepada UU No 12 tahun 2012 tentang tata urutan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku secara holistik. Maka wajar upaya dari PGRI meminta aturan hukum (acuan) yang baku sebagai dasar memberikan upah (gaji) yang layak bagi guru honorer.
Bila semua daerah selalu mengacu kepada keputusannya masing-masing, maka bisa terjadi saling berbeda, ada yang untung, ada yang rugi. Menyangkut gaji guru honorer umumnya dirasa merugikan. Pasalnya sering diketemukan gaji guru honorer masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR) setempat.
Menjadi dasar pemikiran lain, bahwa guru honorer, idealnya mendapatkan kelayakan standar gaji yang baku dan jelas, sehingga akan berkolaborasi dan berimplikasi dalam kinerja di lapangan dalam melakukan pendidikan, pengajaran dan pendampingan kepada peserta didik.
Guru honorer dan senior (lebih dari dua puluh tahun) semakin butuh suntikan dana guna membantu menopang kehidupan ekonomi. Sebuah berita ironis, guru honorer masih mendapatkan gaji di bawah UMR. Berarti nasib mereka bagaikan hidup enggan matipun tidak mau. Kalkulasi pendapatan yang diperoleh jelas tidak memungkinkan untuk mampu memenuhi kewajaran hidup wajar dan selayaknya. Lalu mau dibawa ke mana pendidikan kita, bila guru masih belum sejahtera secara merata.
Padahal tuntutan keprofesionalan guru tidak ada yang membedakan di mata masyarakat dan UU. Guru harus mampu berkompetensi profesional, pedagogis, pribadi dan sosial. Namun sayangnya penilaian itu kandas saat dihubungkan dengan kewajiban negara dalam memberikan penghargaan (insentif) dan gaji yang layak, karena masih terpasung otonomi daerah.
Sependapat dengan sekretaris PGRI Yogyakarta, Sudarto bahwa peningkatan kesejahteraan setelah menjadi ranah kebijakan Kemendikbud. Dapat menjadi motivasi sendiri dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi diri. Implikasinya pada peningkatan kualitas pendidikan dan lulusan yang dihasilkan (KR 23/2/17).
Karena itu Pemerintah jangan hanya menutut honorer harus profesional dengan mengabaikan kesejahteraan. Karena selain mendidik, masih banyak tuntutan lain yang diembankan pada pundak guru (honorer). Sesuai dengan profesionalitas guru untuk mengajar, mendampingi, membimbing, mengevaluasi dan melatih peserta didik menjadi insan yang mandiri dan berakhlak mulia.
Tuntutan keprofesionalan kewajiban guru dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) selalu menjadi sorotan. Dari penilaian profesionalisme guru melalui uji sertifikasi, sikap, perilaku, mental dan keberhasilan lulusan. Guru masih selalu dipersalahkan bila peserta didik melakukan kesalahan, penyimpangan apalagi bila menjurus tindakan kriminal. Masalah tanggung jawab yang sering terjadi ini tidak membedakan status guru termasuk dalam kewajiban di hadapan peserta didik dan orangtua/wali.
Karena bila sudah menyangkut hak, kewajiban dan kesejahteraan jurang pemisah sangat nyata. Insentif saja dibatalkan, apalagi kesempatan menduduki jabatan dan kepanitiaan dalam kegiatan di sekolah dan upah layak. Guru honorer jangan terbelenggu kemiskinan finansial, kultural, kreatifitas, emosional, intelektual, material dan spiritual. Guru honorer juga manusia.
(FX Triyas Hadi Prihantoro. Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 3 Maret 2017)
oleh: FX Triyas Hadi Prihantoro
MEMPEROLEH tunjangan dan kesejahteraan pada prinsipnya sudah tertulis dalam Undang-undang (UU) Guru dan Dosen. Pasal 14 Ayat (1) a menyebutkan, dalam melaksanakan tugas profesionalnya guru dan dosen berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.
Pasal 15 (1) menegaskan, penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
Demikian halnya terhadap guru berstatus honorer. Sesuai peran dan tanggungjawabnya terhadap peserta didik, tentunya upah (gaji) yang didapat harus layak dan pantas. Seperti halnya tuntutan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Yogyakarta yang berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan aturan hukum yang jelas berkenaan dengan gaji guru honorer (KR 23/2/17).
Dasar dari pemberian insentif (gaji) guru honorer seharusnya tidak melulu berdasarkan Peraturan Daerah (Pemda) masing masing. Meski dalam hal ini pemda memiliki hak otonom dalam menentukan aturan yang akan diperlakukan, namun jangan lupa bahwa segala produk hukum harus mengacu kepada UU No 12 tahun 2012 tentang tata urutan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku secara holistik. Maka wajar upaya dari PGRI meminta aturan hukum (acuan) yang baku sebagai dasar memberikan upah (gaji) yang layak bagi guru honorer.
Bila semua daerah selalu mengacu kepada keputusannya masing-masing, maka bisa terjadi saling berbeda, ada yang untung, ada yang rugi. Menyangkut gaji guru honorer umumnya dirasa merugikan. Pasalnya sering diketemukan gaji guru honorer masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR) setempat.
Menjadi dasar pemikiran lain, bahwa guru honorer, idealnya mendapatkan kelayakan standar gaji yang baku dan jelas, sehingga akan berkolaborasi dan berimplikasi dalam kinerja di lapangan dalam melakukan pendidikan, pengajaran dan pendampingan kepada peserta didik.
Guru honorer dan senior (lebih dari dua puluh tahun) semakin butuh suntikan dana guna membantu menopang kehidupan ekonomi. Sebuah berita ironis, guru honorer masih mendapatkan gaji di bawah UMR. Berarti nasib mereka bagaikan hidup enggan matipun tidak mau. Kalkulasi pendapatan yang diperoleh jelas tidak memungkinkan untuk mampu memenuhi kewajaran hidup wajar dan selayaknya. Lalu mau dibawa ke mana pendidikan kita, bila guru masih belum sejahtera secara merata.
Padahal tuntutan keprofesionalan guru tidak ada yang membedakan di mata masyarakat dan UU. Guru harus mampu berkompetensi profesional, pedagogis, pribadi dan sosial. Namun sayangnya penilaian itu kandas saat dihubungkan dengan kewajiban negara dalam memberikan penghargaan (insentif) dan gaji yang layak, karena masih terpasung otonomi daerah.
Sependapat dengan sekretaris PGRI Yogyakarta, Sudarto bahwa peningkatan kesejahteraan setelah menjadi ranah kebijakan Kemendikbud. Dapat menjadi motivasi sendiri dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi diri. Implikasinya pada peningkatan kualitas pendidikan dan lulusan yang dihasilkan (KR 23/2/17).
Karena itu Pemerintah jangan hanya menutut honorer harus profesional dengan mengabaikan kesejahteraan. Karena selain mendidik, masih banyak tuntutan lain yang diembankan pada pundak guru (honorer). Sesuai dengan profesionalitas guru untuk mengajar, mendampingi, membimbing, mengevaluasi dan melatih peserta didik menjadi insan yang mandiri dan berakhlak mulia.
Tuntutan keprofesionalan kewajiban guru dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) selalu menjadi sorotan. Dari penilaian profesionalisme guru melalui uji sertifikasi, sikap, perilaku, mental dan keberhasilan lulusan. Guru masih selalu dipersalahkan bila peserta didik melakukan kesalahan, penyimpangan apalagi bila menjurus tindakan kriminal. Masalah tanggung jawab yang sering terjadi ini tidak membedakan status guru termasuk dalam kewajiban di hadapan peserta didik dan orangtua/wali.
Karena bila sudah menyangkut hak, kewajiban dan kesejahteraan jurang pemisah sangat nyata. Insentif saja dibatalkan, apalagi kesempatan menduduki jabatan dan kepanitiaan dalam kegiatan di sekolah dan upah layak. Guru honorer jangan terbelenggu kemiskinan finansial, kultural, kreatifitas, emosional, intelektual, material dan spiritual. Guru honorer juga manusia.
(FX Triyas Hadi Prihantoro. Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 3 Maret 2017)
Kepala Sekolah Sebagai Manajer dan Inspirator
OPINI, Koran Joglosemar, Kamis 3/3/2017
oleh: FX Triyas Hadi Prihantoro
Salah satu postingan kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendi yang beredar di kalangan pendidik/ guru. Bahwa Kepala Sekolah (KS) tidak boleh mengajar tetapi sebagai manajer dan inspirator. Padahal dalam PP no 74 tahun 2008 KS wajib mengajar 6 jam ekuivalen dengan 18 jam, dari total kewajiban guru 24 jam pelajaran perminggu. Bagaimana Implementasinya di lapangan? Apakah sejalan dengan kebijakan yang diharapkan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dari arahan ini berarti KS dituntut memiliki kompetensi kepemimpinan dan kreatifitas selain Kompetensi Akademik. Hal itu tidak lepas dari perubahan jaman dan perubahan teknologi informasi komunikasi (TIK) yang begitu cepat dan massif. KS yang berpola lama akan tergilas oleh jaman karena ketidak mampuan menterjemahkan berbagai informasi dan perubahan itu sendiri. Kedua peran yang melekat wajib teraktualisasi, demi idealisme jalannya roda manajemen sekolah.
Secara umum, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KS, mengacu pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah, meliputi (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan rencana kerja, (3) pengawasan dan evaluasi, (4) kepemimpinan sekolah, (5) sistem informasi sekolah. Selanjutnya butuh implementasi, pengawasan dan monitoring.
Peran KS diatur dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Dalam Pasal 12 ayat (4), sebagai tambahan KS, diharapkan melaksanakan kinerja. Satu, usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah; Dua, Peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama memimpin; dan ketiga usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah.
Menurut Wahjosumidjo (2002:83) Kepala Sekolah merupakan pimpinan di sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Dengan demikian dapat didefinisikan, seorang tenaga professional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar. Hal itu dikuatkan T. Hani Handoko (1995:294) bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seorang untuk mempengaruhi orang lain supaya mencapai sasaran.
Maka dalam upaya sebagai manajer dan Inspirator, KS dituntut memiliki kompetensi kepemimpinan dan kreatifitas. Berdasar pola lama, dengan kebiasaan pengangkatan KS berdasarkan masa kerja, usia dan golongan yang telah di dapat. Dalam istilah jawa, menjadi pemimpin harus urut kacang. Senioritas KS menjadi orang muda harus menunggu, meski syarat administrasi, penilaian secara umum profesional dan memiliki visi misi teruji.
Sejalan revolusi mental. Pemilihan dan pengangkatan KS dengan sistem Kompetisi sudah dijalankan oleh Pemerintahan DKI Jakarta. Lelang jabatan menjadi program yang mengedepankan kualitas dan kapabilitas calon pemimpin. KS sekolah negeri di Jakarta harus mengikuti sistem lelang jabatan. Siapapun yang telah memenuhi administrasi boleh ikut lelang jabatan. Maka jangan heran bahwa di Jakarta, pempimpin di jajaran birokrasi banyak yang muda dari usia namun matang dalam program kerja dan visioner.
Seperti halnya yang dilakukan dalam lelang jabatan KS DKI Jakarta yang terlaksana sejak Joko Widodo menjadi Gubernur. Proses lelang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 133 tahun 2013, menjelaskan persyaratan untuk mengikuti proses lelang jabatan kepala sekolah salah satunya dengan memiliki sertifikasi calon KS. Mendapatkan sertifikasi calon harus melewati seleksi yang tidak mudah. Salah satunya memiliki pengalaman menjadi wakil kepala sekolah minimal 2 tahun, memiliki penilaian kerja yang baik, dan rekomendasi dari kepala sekolah serta pengawas pendidikan. Saat proses seleksi (promosi) calon KS, melewati proses wawancara, penilaian akademik, penilaian karya tulis.
Kompetensi Ganda
Keharusan KS memiliki profesi ganda tidak akan mengalami kesulitan, karena menduduki Jabatan KS profesional. Keharusan pembuatan karya tulis, fit and proper test sebagai syarat calon KS membuktikan kemampuannya sebagai manajer dan inspirator.
Mendata Kepala Sekolah yang berkompetensi Ganda sebagai sebuah kebutuhan. Saatnya Dinas Pendidikan di daerah juga mulai mengapresiasi dari hasil diskusi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, tentang pentingnya aktualiasasi kompetensi KS. Dimulai dengan agenda menyeleksi guru yang dinilai memiliki kapasitas akademik dan potensi kepemimpinan untuk mengikuti pemberdayaan dan pengembangan Kepala Sekolah, secara terbuka dan transparan.
Dengan demikian, guru di daerah yang mempunyai “ambisi” membantu membangun negeri mulai mempersiapkan diri untuk menjadi KS. Karena secara kasat mata, saat banyak inovasi dan kreatifitas yang menjadi kebijakan Kemendikbud, kadang berhenti di tengah jalan. Pasalnya Kepala Sekolah kurang mampu menterjemahkan apa yang dikehendaki Pemerintah (Kemendikbud). Ketidak mampuan memiliki kompetensi kepemimpinan dan kreatifitas, terpengaruh pola lama.
KS berkompetensi ganda karena terbiasa dengan proses kreatifitas, inovatif dengan pemecahan masalah baru. Sebagai upaya membangun kedasaran kolektif dan menyiapkan generasi muda (siswa) mampu meningkatkan kemandirian dalam menghadapi masa depan yang penuh harapan dan juga peluang yang semakin menantang. Karena KS dikukuhkan, diakui dalam bentuk implementasi sebagai manajer dan inspirator. Begitu!
FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)
oleh: FX Triyas Hadi Prihantoro
Salah satu postingan kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendi yang beredar di kalangan pendidik/ guru. Bahwa Kepala Sekolah (KS) tidak boleh mengajar tetapi sebagai manajer dan inspirator. Padahal dalam PP no 74 tahun 2008 KS wajib mengajar 6 jam ekuivalen dengan 18 jam, dari total kewajiban guru 24 jam pelajaran perminggu. Bagaimana Implementasinya di lapangan? Apakah sejalan dengan kebijakan yang diharapkan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dari arahan ini berarti KS dituntut memiliki kompetensi kepemimpinan dan kreatifitas selain Kompetensi Akademik. Hal itu tidak lepas dari perubahan jaman dan perubahan teknologi informasi komunikasi (TIK) yang begitu cepat dan massif. KS yang berpola lama akan tergilas oleh jaman karena ketidak mampuan menterjemahkan berbagai informasi dan perubahan itu sendiri. Kedua peran yang melekat wajib teraktualisasi, demi idealisme jalannya roda manajemen sekolah.
Secara umum, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KS, mengacu pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah, meliputi (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan rencana kerja, (3) pengawasan dan evaluasi, (4) kepemimpinan sekolah, (5) sistem informasi sekolah. Selanjutnya butuh implementasi, pengawasan dan monitoring.
Peran KS diatur dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Dalam Pasal 12 ayat (4), sebagai tambahan KS, diharapkan melaksanakan kinerja. Satu, usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah; Dua, Peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama memimpin; dan ketiga usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah.
Menurut Wahjosumidjo (2002:83) Kepala Sekolah merupakan pimpinan di sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Dengan demikian dapat didefinisikan, seorang tenaga professional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar. Hal itu dikuatkan T. Hani Handoko (1995:294) bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seorang untuk mempengaruhi orang lain supaya mencapai sasaran.
Maka dalam upaya sebagai manajer dan Inspirator, KS dituntut memiliki kompetensi kepemimpinan dan kreatifitas. Berdasar pola lama, dengan kebiasaan pengangkatan KS berdasarkan masa kerja, usia dan golongan yang telah di dapat. Dalam istilah jawa, menjadi pemimpin harus urut kacang. Senioritas KS menjadi orang muda harus menunggu, meski syarat administrasi, penilaian secara umum profesional dan memiliki visi misi teruji.
Sejalan revolusi mental. Pemilihan dan pengangkatan KS dengan sistem Kompetisi sudah dijalankan oleh Pemerintahan DKI Jakarta. Lelang jabatan menjadi program yang mengedepankan kualitas dan kapabilitas calon pemimpin. KS sekolah negeri di Jakarta harus mengikuti sistem lelang jabatan. Siapapun yang telah memenuhi administrasi boleh ikut lelang jabatan. Maka jangan heran bahwa di Jakarta, pempimpin di jajaran birokrasi banyak yang muda dari usia namun matang dalam program kerja dan visioner.
Seperti halnya yang dilakukan dalam lelang jabatan KS DKI Jakarta yang terlaksana sejak Joko Widodo menjadi Gubernur. Proses lelang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 133 tahun 2013, menjelaskan persyaratan untuk mengikuti proses lelang jabatan kepala sekolah salah satunya dengan memiliki sertifikasi calon KS. Mendapatkan sertifikasi calon harus melewati seleksi yang tidak mudah. Salah satunya memiliki pengalaman menjadi wakil kepala sekolah minimal 2 tahun, memiliki penilaian kerja yang baik, dan rekomendasi dari kepala sekolah serta pengawas pendidikan. Saat proses seleksi (promosi) calon KS, melewati proses wawancara, penilaian akademik, penilaian karya tulis.
Kompetensi Ganda
Keharusan KS memiliki profesi ganda tidak akan mengalami kesulitan, karena menduduki Jabatan KS profesional. Keharusan pembuatan karya tulis, fit and proper test sebagai syarat calon KS membuktikan kemampuannya sebagai manajer dan inspirator.
Mendata Kepala Sekolah yang berkompetensi Ganda sebagai sebuah kebutuhan. Saatnya Dinas Pendidikan di daerah juga mulai mengapresiasi dari hasil diskusi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, tentang pentingnya aktualiasasi kompetensi KS. Dimulai dengan agenda menyeleksi guru yang dinilai memiliki kapasitas akademik dan potensi kepemimpinan untuk mengikuti pemberdayaan dan pengembangan Kepala Sekolah, secara terbuka dan transparan.
Dengan demikian, guru di daerah yang mempunyai “ambisi” membantu membangun negeri mulai mempersiapkan diri untuk menjadi KS. Karena secara kasat mata, saat banyak inovasi dan kreatifitas yang menjadi kebijakan Kemendikbud, kadang berhenti di tengah jalan. Pasalnya Kepala Sekolah kurang mampu menterjemahkan apa yang dikehendaki Pemerintah (Kemendikbud). Ketidak mampuan memiliki kompetensi kepemimpinan dan kreatifitas, terpengaruh pola lama.
KS berkompetensi ganda karena terbiasa dengan proses kreatifitas, inovatif dengan pemecahan masalah baru. Sebagai upaya membangun kedasaran kolektif dan menyiapkan generasi muda (siswa) mampu meningkatkan kemandirian dalam menghadapi masa depan yang penuh harapan dan juga peluang yang semakin menantang. Karena KS dikukuhkan, diakui dalam bentuk implementasi sebagai manajer dan inspirator. Begitu!
FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)
Monday, February 27, 2017
Solo Great Sale Andalan Promosi Kota Solo
OPINI, Koran Joglosemar 1/2/2017
oleh : FX Triyas Hadi prihantoro
Solo Great Sale (SGS) sebuah even tahunan yang diharapkan mampu menjadi sarana Promosi Kota Solo. Sebuah program meningkatkan kunjungan wisata. Bagaimana kolaborasi masyarakat, pengusaha, even organiser (EO) dan Pemerintahan Kota, agar mampu membuat kota Solo menjadi magnet surga belanja pengunjung (wisatawan).
SGS 2017 bernuansa beda dengan keikutsertaanya pasar tradisional. Sebanyak 216 pedagang di 12 pasar tradisional siap melayani dan memberi harga potongan kepada masyarakat Solo. SGS sebagai program promosi, diskon, insentif dan berbagai macam hadiah yang akan ditawarkan oleh berbagai merchant yang berpartisipasi dalam acara ini.
Sejumlah event pendukung baik bidang seni, budaya dan kuliner biasa digelar SGS. Menurut Ketua Panitia Sri Haryono, peserta yang berpartisipasi sebanyak 1.720 tenant, melebihi target dari 1.500 tenant yang diharapkan. Maka optimisme target Rp. 200 miliar bisa tercapai dalam event ini.
Demi suksesnya SGS berlangsung perlu inventarisasi masalah yang mungkin timbul. Karena harapannya, ribuan pengunjung (target 200.000 wisatawan) akan menghadiri berbagai acara (event) maupun belanja yang sudah diagendakan. Meski demikian acara SGS, tentunya berekpektasi mendidik masyarakat secara bertanggung jawab. Mampu menjadi pemasar bagi rekan, sodara, kolega secara komprehensif. SGS merupakan momen yang tepat untuk menjaga stabilitas sosial, ekonomi seiring naiknya harga barang kebutuhan pokok, perlengkapan hidup baik primer, sekunder maupun tersier. Maka SGS akan mampu mengendalikan penjualan dengan bersama-sama menggelar diskon pembelian selama sebulan.
SGS sendiri merupakan bentuk aktifitas yang sengaja dikelola dan dikemas secara terencana Pemkot Solo dan berjangka waktu tertentu. Kegiatan positif, kreatif, inovatif dengan menjual berbagai barang lokal (kerajinan, alat rumah tangga dan sembako) dengan kolaborasi event acara yang bertumbuh dari budaya lokal dan teraplikasi dalam festival dan pesta seni budaya.
Promosi
SGS yang kerjasama berbagai pihak suplier (pemasok) dan pedagang. Bukan hanya kegiatan di sektor perdagangan barang dan jasa semata, akan tetapi juga berkolaborsi dengan berbagai komunitas yang ada di Kota Solo dengan sejumlah event. Merupakan ajang promosi yang strategis bagi Pemkot Solo. Karena disini semua elemen masyarakat akan tergerak dan berkolaborasi memberikan dukungan.
Sangat disayangkan bila kegiatan SGS, barang ataupun aneka acara yang dipasarkan seolah stagnan dan kurang menggigit. Kurang menggairahkan untuk dipasarkan dalam transakai jual beli (hanya itu-itu saja). Seolah diadakan sekenanya, seadanya, asal tidak kehilangan makna, momen dan kesempatan. Jadilah sebuah kehambaran dan rutinitas tahunan yang dipaksakan dengan mengabaikan kebutuhan dan kepentingan umum.
Dibutuhkan sebuah strategi dan perencanaan matang dengan melakukan promosi yang lebih intensif. Begitu juga barang ataupun event kegiatan yang lebih inovatif. Mengadaptasi dan memadukan berbagai produk dalam promosi yang mengaplikasikan teknologi terbaru (modern).
Ari Kiev dalam bukunya “Strategi for Success”, bahwa kesuksesan didapat bila manggabungkan modesty (kerendahan hati) Adaptability (kemampuan menyesuaikan), Timing (pengaturan waktu) dan Activity (kegiatan). Jangan sampai SGS akhirnya kehilangan ruh, berakibat kurang lakunya produk yang ditawarkan karena kecilnya animo partisipasi masyarakat/ wisatawan yang tidak antusias untuk berkunjung, bermain apalagi membeli produk yang ditawarkan.
Sebuah pemaksaan kegiatan tanpa koordinasi yang terencana, terstrukur dari berbagai pihak yang berkepentingan sangat nampak. Oleh karena itu segala upaya untuk mengejar target yang diharapkan hanyalah sebuah idealisme utopis tanpa adanya realita.
partisipasi
Agar tidak kehilangan kesempatan, arti dan makna. SGS yang diselenggarakan, menekankan kearifan dan mengoptimalkan produk lokal. Mengajak partisipasi warga untuk aktif terlibat dalam transaksi jual beli. Mempublikasikan secara masif dari merchant yang berpartisipasi dalam SGS. Meski iming iming hadiah satu unit rumah sebagai magnet sudah menanti.
Dalam SGS butuh keseriusan membangun jejaring langsung dengan pemasok, pedagang dan pengusaha sehingga memberikan harga sangat terjangkau dengan kualitas yang prima (minimal sama) dengan harga di pasaran. Produk yang ditawarkanpun harus benar-benar yang dibutuhkan masyarakat. Sebab disinilah yang menjadi daya tarik SGS sebagai salah satu aksi sosial dan promosi. Maka kolaborasi stakeholder kota dengan kebijakan Pemkot dibutuhkan. Sebuah ”stempel” tanggung Jawab dalam mengkoordinasikan dalam satu pintu masuknya produk yang dijual menjadikan harga lebih miring daripada harga yang terjual di pasaran.
Banyak Perusahaan yang care (peduli) untuk menyisihkan labanya dalam aksi sosial dalam SGS. Sebab program cooporate social Responcibility (CSR) merupakan bentuk kegiatan yang dapat mencerahkan dan memberi pelajaran bagi masyarakat. Bagaimanapun SGS bukanlah ajang mencari untung namun sebagai gugahan bagi masyarakat untuk bersama-sama mempromosikan kotanya. Karena sekarang adalah era kompetitif dan kreatif.
Disadari bahwa SGS, sebatas kegiatan yang menjual produk secara massal dan penuh potongan di luar area jual beli resmi dengar harga yang terjangkau. Sebagai pertimbangan, masyarakat sekarang sudah semakin pandai dalam memilih dan menentukan produk yang dibutuhkan. Berbagai promosi secara intens dan gencar juga dilakukan dalam SGS untuk meyakinkan konsumen/pengunjung. Namun bila barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas, jangan harap event ini akan mendapatkan kepercayaan.
Maka jangan sampai SGS merupakan bentuk kegiatan yang asal ada. Pengemasan, perencanaan, pelaksanaan benar-benar menunjukkan rasa simpati dan empati kepada masyarakat sebagai pegunjung atau konsumen. Karena SGS, salah satu andalan Promosi Kota.
FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta
oleh : FX Triyas Hadi prihantoro
Solo Great Sale (SGS) sebuah even tahunan yang diharapkan mampu menjadi sarana Promosi Kota Solo. Sebuah program meningkatkan kunjungan wisata. Bagaimana kolaborasi masyarakat, pengusaha, even organiser (EO) dan Pemerintahan Kota, agar mampu membuat kota Solo menjadi magnet surga belanja pengunjung (wisatawan).
SGS 2017 bernuansa beda dengan keikutsertaanya pasar tradisional. Sebanyak 216 pedagang di 12 pasar tradisional siap melayani dan memberi harga potongan kepada masyarakat Solo. SGS sebagai program promosi, diskon, insentif dan berbagai macam hadiah yang akan ditawarkan oleh berbagai merchant yang berpartisipasi dalam acara ini.
Sejumlah event pendukung baik bidang seni, budaya dan kuliner biasa digelar SGS. Menurut Ketua Panitia Sri Haryono, peserta yang berpartisipasi sebanyak 1.720 tenant, melebihi target dari 1.500 tenant yang diharapkan. Maka optimisme target Rp. 200 miliar bisa tercapai dalam event ini.
Demi suksesnya SGS berlangsung perlu inventarisasi masalah yang mungkin timbul. Karena harapannya, ribuan pengunjung (target 200.000 wisatawan) akan menghadiri berbagai acara (event) maupun belanja yang sudah diagendakan. Meski demikian acara SGS, tentunya berekpektasi mendidik masyarakat secara bertanggung jawab. Mampu menjadi pemasar bagi rekan, sodara, kolega secara komprehensif. SGS merupakan momen yang tepat untuk menjaga stabilitas sosial, ekonomi seiring naiknya harga barang kebutuhan pokok, perlengkapan hidup baik primer, sekunder maupun tersier. Maka SGS akan mampu mengendalikan penjualan dengan bersama-sama menggelar diskon pembelian selama sebulan.
SGS sendiri merupakan bentuk aktifitas yang sengaja dikelola dan dikemas secara terencana Pemkot Solo dan berjangka waktu tertentu. Kegiatan positif, kreatif, inovatif dengan menjual berbagai barang lokal (kerajinan, alat rumah tangga dan sembako) dengan kolaborasi event acara yang bertumbuh dari budaya lokal dan teraplikasi dalam festival dan pesta seni budaya.
Promosi
SGS yang kerjasama berbagai pihak suplier (pemasok) dan pedagang. Bukan hanya kegiatan di sektor perdagangan barang dan jasa semata, akan tetapi juga berkolaborsi dengan berbagai komunitas yang ada di Kota Solo dengan sejumlah event. Merupakan ajang promosi yang strategis bagi Pemkot Solo. Karena disini semua elemen masyarakat akan tergerak dan berkolaborasi memberikan dukungan.
Sangat disayangkan bila kegiatan SGS, barang ataupun aneka acara yang dipasarkan seolah stagnan dan kurang menggigit. Kurang menggairahkan untuk dipasarkan dalam transakai jual beli (hanya itu-itu saja). Seolah diadakan sekenanya, seadanya, asal tidak kehilangan makna, momen dan kesempatan. Jadilah sebuah kehambaran dan rutinitas tahunan yang dipaksakan dengan mengabaikan kebutuhan dan kepentingan umum.
Dibutuhkan sebuah strategi dan perencanaan matang dengan melakukan promosi yang lebih intensif. Begitu juga barang ataupun event kegiatan yang lebih inovatif. Mengadaptasi dan memadukan berbagai produk dalam promosi yang mengaplikasikan teknologi terbaru (modern).
Ari Kiev dalam bukunya “Strategi for Success”, bahwa kesuksesan didapat bila manggabungkan modesty (kerendahan hati) Adaptability (kemampuan menyesuaikan), Timing (pengaturan waktu) dan Activity (kegiatan). Jangan sampai SGS akhirnya kehilangan ruh, berakibat kurang lakunya produk yang ditawarkan karena kecilnya animo partisipasi masyarakat/ wisatawan yang tidak antusias untuk berkunjung, bermain apalagi membeli produk yang ditawarkan.
Sebuah pemaksaan kegiatan tanpa koordinasi yang terencana, terstrukur dari berbagai pihak yang berkepentingan sangat nampak. Oleh karena itu segala upaya untuk mengejar target yang diharapkan hanyalah sebuah idealisme utopis tanpa adanya realita.
partisipasi
Agar tidak kehilangan kesempatan, arti dan makna. SGS yang diselenggarakan, menekankan kearifan dan mengoptimalkan produk lokal. Mengajak partisipasi warga untuk aktif terlibat dalam transaksi jual beli. Mempublikasikan secara masif dari merchant yang berpartisipasi dalam SGS. Meski iming iming hadiah satu unit rumah sebagai magnet sudah menanti.
Dalam SGS butuh keseriusan membangun jejaring langsung dengan pemasok, pedagang dan pengusaha sehingga memberikan harga sangat terjangkau dengan kualitas yang prima (minimal sama) dengan harga di pasaran. Produk yang ditawarkanpun harus benar-benar yang dibutuhkan masyarakat. Sebab disinilah yang menjadi daya tarik SGS sebagai salah satu aksi sosial dan promosi. Maka kolaborasi stakeholder kota dengan kebijakan Pemkot dibutuhkan. Sebuah ”stempel” tanggung Jawab dalam mengkoordinasikan dalam satu pintu masuknya produk yang dijual menjadikan harga lebih miring daripada harga yang terjual di pasaran.
Banyak Perusahaan yang care (peduli) untuk menyisihkan labanya dalam aksi sosial dalam SGS. Sebab program cooporate social Responcibility (CSR) merupakan bentuk kegiatan yang dapat mencerahkan dan memberi pelajaran bagi masyarakat. Bagaimanapun SGS bukanlah ajang mencari untung namun sebagai gugahan bagi masyarakat untuk bersama-sama mempromosikan kotanya. Karena sekarang adalah era kompetitif dan kreatif.
Disadari bahwa SGS, sebatas kegiatan yang menjual produk secara massal dan penuh potongan di luar area jual beli resmi dengar harga yang terjangkau. Sebagai pertimbangan, masyarakat sekarang sudah semakin pandai dalam memilih dan menentukan produk yang dibutuhkan. Berbagai promosi secara intens dan gencar juga dilakukan dalam SGS untuk meyakinkan konsumen/pengunjung. Namun bila barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas, jangan harap event ini akan mendapatkan kepercayaan.
Maka jangan sampai SGS merupakan bentuk kegiatan yang asal ada. Pengemasan, perencanaan, pelaksanaan benar-benar menunjukkan rasa simpati dan empati kepada masyarakat sebagai pegunjung atau konsumen. Karena SGS, salah satu andalan Promosi Kota.
FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta
Sunday, January 22, 2017
Revitalisasi Komite Sekolah
OPINI, Kedaulatan Rakyat 23 Januari 2017
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Rencana kebebasan sekolah menghimpun bantuan dana dari masyarakat menjadi sorotan di era keterbukaan. Seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) no 75/2016 tentang Komite sekolah, sebagai bentuk penggalangan dana sekolah yang menjadi tanggung jawab lembaga ini.
Demi terjaganya kualitas mutu sekolah, tiap satuan pendidikan/kelompok satuan pendidikan di bentuk Komite Sekolah. Suatu lembaga mandiri di lingkungan sekolah dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah).
Penggalangan dana
Sejalan Permendikbud no 44/2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar. Diamanatkan bahwa penggalangan dana dari masyarakat untuk sekolah merupakan tugas komite Sekolah. Demikian besarnya sebuah tanggung jawab Komite Sekolah dengan peluang untuk menarik dana maka kolaborasi (kerjasama) dengan sekolah harus dijaga, diawasi, dilaporkan dan menjadi sebuah komitmen.
Peranan Komite Sekolah lebih difokuskan ada penguatan kewenangan perencanaan, penganggaran dan pengawasan kinerja serta anggaran sekolah. Efektifitas kinerja Komte Sekolah diwujudnyatakan karena sebelumnya kinerjanya kurang jelas, seakan tumpang tindih terhadap kinerja dan tanggung jawab sekolah itu sendiri. Oleh karena itu merevitalisasi Komite sekolah sebagai jawaban bahwa lembaga ini memang berperan dalam membantu sekolah itu sendiri dan meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga menjadikan lembaga ini lebih optimal dalam bertugas serta memutus rantai pungutan liar yang acapkali terjadi terjadi karena ketidak efektifannya.
Dengan demikian, Komite sekolah akhirnya memainkan peran dengan lahirnya Pemendikbud No. 75/2016 yang berfokus pada lembaga ini. Fungsi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara gotong royong, demokratis, mandiri, professional dan akuntabel. Serta tugasnya dalam memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain dari masyarakat dan lainnya.
Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan membutuhkan dana yang memadai. Jer basuki mawa bea (untuk menjadi maju dan berkembang memang membutuhkan biaya). Kepailitan keuangan sekolah merupakan kunci utama “ambruknya” sekolah. Ketidak mampuan lagi mensubsidi silang, ketidak mampuan memberi kesejahteraan dengan menggaji guru/karyawan sesuai standar. Ketidak mampuan untuk memenuhi “isi” sekolah guna mengejar ilmu pengetahuan dan tekhnologi (Iptek) sehingga selalu ketinggalan/terbelakang, akan menjadi pemikiran pengelola tiap tahunnya. Maka dengan optimalnya peran Komite sekolah, rasa cemas, takut akan hilang selama terjadi transparansi .
Tinggal sekarang bagaimana upaya merevitalisasi Komite Sekolah, Sebab dukungan masyarakat melalui Komite Sekolah untuk membantu pendidikan tidak melanggar aturan. Saatnya Pemerintah membuat mekanisme pengawasan dalam pengelolaan dana dari Komite Sekolah. Kolaborasi dengan pihak lain agar prinsip akuntabilitas dan tranparansi terjaga. Sebagai upaya mereduksi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana bantuan dan sumbangan yang terkumpul.
Revitalisasi
Bagaimana sekarang mensiasati, dan menjalankannya supaya bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Revitalisasi Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan (advisor agency), pendukung (supporting agency), pengontrol (controlling agency) dan mediator antara Pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan guna memikirkan “ nasib “ sekolah.
Keanggotaan Komete Sekolah sendiri sangat plural/variatif, harus memenuhi unsur- unsur masyarakat (tokoh pendidikan, dunia usaha, organisasi profesi, wakil alumni, wakil orang tua/wali peserta didik). Sedangkan guru, tenaga kependidikan dan perangkat Pemerintahan (lurah/Kepala Desa) tidak diperbolehkan lagi menjadi anggota, Maka independensi dan fungsi kontrolnya bisa terjaga dan bebas KKN.
Sebagai upaya untuk ikut memikirkan masa depan sekolah. Komite Sekolah diharapkan tidak lagi alat stempel sekolah untuk mencari dana, tapi diharapkan juga memberi masukan/kritikan dari berbagai pandangan agar sekolah mampu bersaing dalam budaya global. Apalagi ada unsur alumni sekolah didalamnya. Akan ada ikatan batin antara alumni dengan almamater, sehingga alumni akan merasa eman-eman bila almamaternya tidak lagi bertahan terhadap pesaing lain di dunia pendidikan.
Maka program pertemuan rutin (semester/tahunan) antara Komite Sekolah dengan pihak sekolah diagendakan. Ajang silaturahmi positif guna menemukan solusi bersama secara cepat dan akurat. Dengan demikian Komite Sekolah merasa sense of belonging dan dihargai perannya. Sebagai bentuk kesadaran bahwa penyelenggaran pendidikan ideal butuh kerjasama dan dana besar.
FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur santo Yosef Surakarta)
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Rencana kebebasan sekolah menghimpun bantuan dana dari masyarakat menjadi sorotan di era keterbukaan. Seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) no 75/2016 tentang Komite sekolah, sebagai bentuk penggalangan dana sekolah yang menjadi tanggung jawab lembaga ini.
Demi terjaganya kualitas mutu sekolah, tiap satuan pendidikan/kelompok satuan pendidikan di bentuk Komite Sekolah. Suatu lembaga mandiri di lingkungan sekolah dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah).
Penggalangan dana
Sejalan Permendikbud no 44/2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar. Diamanatkan bahwa penggalangan dana dari masyarakat untuk sekolah merupakan tugas komite Sekolah. Demikian besarnya sebuah tanggung jawab Komite Sekolah dengan peluang untuk menarik dana maka kolaborasi (kerjasama) dengan sekolah harus dijaga, diawasi, dilaporkan dan menjadi sebuah komitmen.
Peranan Komite Sekolah lebih difokuskan ada penguatan kewenangan perencanaan, penganggaran dan pengawasan kinerja serta anggaran sekolah. Efektifitas kinerja Komte Sekolah diwujudnyatakan karena sebelumnya kinerjanya kurang jelas, seakan tumpang tindih terhadap kinerja dan tanggung jawab sekolah itu sendiri. Oleh karena itu merevitalisasi Komite sekolah sebagai jawaban bahwa lembaga ini memang berperan dalam membantu sekolah itu sendiri dan meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga menjadikan lembaga ini lebih optimal dalam bertugas serta memutus rantai pungutan liar yang acapkali terjadi terjadi karena ketidak efektifannya.
Dengan demikian, Komite sekolah akhirnya memainkan peran dengan lahirnya Pemendikbud No. 75/2016 yang berfokus pada lembaga ini. Fungsi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara gotong royong, demokratis, mandiri, professional dan akuntabel. Serta tugasnya dalam memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain dari masyarakat dan lainnya.
Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan membutuhkan dana yang memadai. Jer basuki mawa bea (untuk menjadi maju dan berkembang memang membutuhkan biaya). Kepailitan keuangan sekolah merupakan kunci utama “ambruknya” sekolah. Ketidak mampuan lagi mensubsidi silang, ketidak mampuan memberi kesejahteraan dengan menggaji guru/karyawan sesuai standar. Ketidak mampuan untuk memenuhi “isi” sekolah guna mengejar ilmu pengetahuan dan tekhnologi (Iptek) sehingga selalu ketinggalan/terbelakang, akan menjadi pemikiran pengelola tiap tahunnya. Maka dengan optimalnya peran Komite sekolah, rasa cemas, takut akan hilang selama terjadi transparansi .
Tinggal sekarang bagaimana upaya merevitalisasi Komite Sekolah, Sebab dukungan masyarakat melalui Komite Sekolah untuk membantu pendidikan tidak melanggar aturan. Saatnya Pemerintah membuat mekanisme pengawasan dalam pengelolaan dana dari Komite Sekolah. Kolaborasi dengan pihak lain agar prinsip akuntabilitas dan tranparansi terjaga. Sebagai upaya mereduksi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana bantuan dan sumbangan yang terkumpul.
Revitalisasi
Bagaimana sekarang mensiasati, dan menjalankannya supaya bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Revitalisasi Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan (advisor agency), pendukung (supporting agency), pengontrol (controlling agency) dan mediator antara Pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan guna memikirkan “ nasib “ sekolah.
Keanggotaan Komete Sekolah sendiri sangat plural/variatif, harus memenuhi unsur- unsur masyarakat (tokoh pendidikan, dunia usaha, organisasi profesi, wakil alumni, wakil orang tua/wali peserta didik). Sedangkan guru, tenaga kependidikan dan perangkat Pemerintahan (lurah/Kepala Desa) tidak diperbolehkan lagi menjadi anggota, Maka independensi dan fungsi kontrolnya bisa terjaga dan bebas KKN.
Sebagai upaya untuk ikut memikirkan masa depan sekolah. Komite Sekolah diharapkan tidak lagi alat stempel sekolah untuk mencari dana, tapi diharapkan juga memberi masukan/kritikan dari berbagai pandangan agar sekolah mampu bersaing dalam budaya global. Apalagi ada unsur alumni sekolah didalamnya. Akan ada ikatan batin antara alumni dengan almamater, sehingga alumni akan merasa eman-eman bila almamaternya tidak lagi bertahan terhadap pesaing lain di dunia pendidikan.
Maka program pertemuan rutin (semester/tahunan) antara Komite Sekolah dengan pihak sekolah diagendakan. Ajang silaturahmi positif guna menemukan solusi bersama secara cepat dan akurat. Dengan demikian Komite Sekolah merasa sense of belonging dan dihargai perannya. Sebagai bentuk kesadaran bahwa penyelenggaran pendidikan ideal butuh kerjasama dan dana besar.
FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur santo Yosef Surakarta)
Monday, January 16, 2017
Kejujuran dan Korupsi
Opini, harian Joglosemar 17/1/17
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Masalah absurditas kejujuran memang menjadi problema krusial di Negara ini. Makin masifnya korupsi, menyebabkan banyak tokoh menyuarakan kebenaran namun tiada arti. Ketidak percayan publik (masyarakat) semakin membuncah. Kejujuran hanya asa dan korusi makin berani.
Pasalnya baru saja kita disuguhkan peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Klaten, Sri Hartini oleh KPK, dengan indikasi suap dalam jual beli jabatan (30/12/16). Selama tahun 2016 ada 11 kasus suap yang dilakukan oleh pejabat Daerah. Seperti Bupati Ojang Suhandi ditangkap penyidik KPK pada (11/4/16), Wali Kota Madiun (17/10/16), Wali Kota Cimahi, Atty Suharti ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK (2/12/16), Taufiq Bupati Kabupaten Nganjuk sebagai tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya periode tahun 2008 – 2013 dan periode 2013 – 2018 (tempo 2/1/17).
Berbagai peristiwa yang melibatkan tokoh publik yang melakukan abuse of power (penyimpangan kekuasaaan dan wewenang) semakin terang benderang. Baik dilakukan oleh tokoh eksekutif, legislatif bahkan yudikatif. Maka usul Syafii Ma’arif untuk membuat kebun koruptor dan usulan hukuman yang keras bagi pelakunya karena korupsi (anti kejujuran) sudah menjadi masalah nasional.
Harapan menjadi pemimpin yang jujur sebagai penyatu negeri merupakan pahlawan bangsa. Korupsi sebagai bahaya laten, wajib menjadi perhatian bersama, bukanya isu lain yang jauh dari jaminan rasa keadilan dan kemakmuran masyarakat.
Demi mengeliminasi korupsi dan menumbuhkan kejujuran. Gerakan anti korupsi menjadi garda terdepan untuk memilih pemimpin yang mengedepankan kejujuran. Pasalnya kunci sebuah kemaslahatan bangsa menuju keadilan, kemakmuran dan kesejateraan disandarkan pada pemimpin yang jujur. Bagaimana mendapatkan pemimpin kritis, jujur, kridibel, bertanggung jawab, antikorupsi, dan anti diskriminasi dalam semangat nasionalisme.
Pemimpin harus jujur, menjadi motivasi keteladanan dalam kehidupan bersama masyarakat. Motivasi sendiri menurut Snowman, Mc Cown & Biehler (2009) sebuah kemauan seseorang untuk melakukan sejumlah upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu pada situasi yang khusus. Nilai kejujuran yang selalu di berikan dan hidup bersama dalam koridor Pemerintahan menjadi contoh dalam masyarakat. Harapan penanaman nilai kejujuran dapat menimbulkan gerakan rakyat, pelaku konspirasi dan tindak pidana (korupsi) untuk berani menyuarakan kebenaran. Meski penulis yakin tekanan demi tekanan akan timbul bila muncul keberanian mengkritisi anti kemapanan.
saling.
Upaya saling membantu, mengkritisi dan mendorong pembongkaran kasus besar yang menjadi perhatian publik ini. Harus bisa terselesaikan secara benar, tuntas, adil, tidak merugikan karena dilaksanakan secara sadar dan penuh kejujuran. Menjadi generasi kritis bukan sebuah fatamorgana, apabila pemimpin mampu mengaplikasikan dan menjadikan panutan. Ada tiga belas ciri pemikir kritis, antaranya berpikir terbuka, setia pada persoalan awal dan menunjukkan kepekaan “level perasaan dan pengetahuan” orang lain. (Orsnstein dan Hunkinm 2009: 113)
Inilah yang menjadi harapan bersama, adanya pemimpin jujur dan tidak korupsi akan menjadi Idola. Karena keberaniannya menyuarakan, bersikap dan bertindak laku sesuai harapan masyarakat yang lebih luas. Dalam era reformasi sekarang ini memang dibutuhkan pendorong gerakan kejujuran. Berani menentang segala penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Maka upaya pemimpin menggerakkan gerakan anti Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), dapat menjadi contoh rakyatnya. Sebuah kepeloporan dalam konteks masa kini yang menjadi Pandora masyarakat.
Menurut Koolsonic (2008) ciri seseorang layak disebut pemimpin masa kini antara lain tidak KKN, berani mengambil sikap untuk mengorbankan kepentingan pribadinya bagi mereka yang lebih membutuhkan, dan demi kepentingan bersama yang lebih luas, Sikap hidup jujur, hidup adil dan tidak menerima suap demi menyatukan negeri melalui sikap dan perilakunya yang “bersih”.
Sehubungan dengan kejujuran, tampaknya membengkokkan sejarah juga termasuk salah satu penodaan terhadap kejujuran., Tidak perlu publisitas untuk memberitahukan perbuatan baik. Justru orang lain yang akan menyebarkan kebaikan orang tersebut. Tidak butuh diagung-agungkan,akan tersebar sendiri. Namun memang ironis, saat banyak kebaikan yang di capai seorang pemimpin demi kebaikan masyarakat, kadang sering “ dikorbankan,” saat melakukan hal yang dianggap keliru.
Kejujuran
Dengan demikian melihat kenyataan yang terjadi, dibutuhkan keteladanan sikap, perilaku pribadi pengambil keputusan untuk berpegang pada hati nurani. Pasalnya rakyat sudah bisa menilai mana kebijakan yang baik dan mana yang buruk. Maka Pemerintahan yang tertib, bersih dan berwibawa merupakan harga mati untuk kehidupan berbangsa dan bernegara mlenuju kemakmuran dan kesejahteraan.
Kejujuran (honesty) memiliki hubungan dengan karakter, perilaku, kebenaran, etika dan moralitas. Sebab kejujuran berkaitan dengan kehendak, kemauan dan moralitas untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan bermutu. Perilaku Seseorang yang semakin jauh dari kebenaran maka tidak jujurlah (dishonest) yang mengedepan. Sikap perilaku dan perbuatannya perlu penyadaran bahwa perilakunya itu sesungguhnya keliru dan menyusahkan banyak orang.
Perilaku kejujuran memang perlu menjadi habitus pemimpin, khususnya melalui ketreladanan. Kepeloporan pemimpin demi menjadi idola dalam membumikan sikap dan perilaku yang layak ditiru. Karena itu, kejujuran sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai kebenaran, termasuk di dalamnya kemampuan mendengarkan, berbicara, bersikap dan mengambil keputusan dengan perilaku yang bisa muncul karena didasarkan niat yang tulus dari suara hati. Kejujuran dan tidak korupsi identik pemimpin berkualitas. Demi mewujudkan kehidupan harmoni. Sejalan dengan hakekat manusia yang mengomunikasikan diri dan bertindak secara benar (truthfully).
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Masalah absurditas kejujuran memang menjadi problema krusial di Negara ini. Makin masifnya korupsi, menyebabkan banyak tokoh menyuarakan kebenaran namun tiada arti. Ketidak percayan publik (masyarakat) semakin membuncah. Kejujuran hanya asa dan korusi makin berani.
Pasalnya baru saja kita disuguhkan peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Klaten, Sri Hartini oleh KPK, dengan indikasi suap dalam jual beli jabatan (30/12/16). Selama tahun 2016 ada 11 kasus suap yang dilakukan oleh pejabat Daerah. Seperti Bupati Ojang Suhandi ditangkap penyidik KPK pada (11/4/16), Wali Kota Madiun (17/10/16), Wali Kota Cimahi, Atty Suharti ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK (2/12/16), Taufiq Bupati Kabupaten Nganjuk sebagai tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya periode tahun 2008 – 2013 dan periode 2013 – 2018 (tempo 2/1/17).
Berbagai peristiwa yang melibatkan tokoh publik yang melakukan abuse of power (penyimpangan kekuasaaan dan wewenang) semakin terang benderang. Baik dilakukan oleh tokoh eksekutif, legislatif bahkan yudikatif. Maka usul Syafii Ma’arif untuk membuat kebun koruptor dan usulan hukuman yang keras bagi pelakunya karena korupsi (anti kejujuran) sudah menjadi masalah nasional.
Harapan menjadi pemimpin yang jujur sebagai penyatu negeri merupakan pahlawan bangsa. Korupsi sebagai bahaya laten, wajib menjadi perhatian bersama, bukanya isu lain yang jauh dari jaminan rasa keadilan dan kemakmuran masyarakat.
Demi mengeliminasi korupsi dan menumbuhkan kejujuran. Gerakan anti korupsi menjadi garda terdepan untuk memilih pemimpin yang mengedepankan kejujuran. Pasalnya kunci sebuah kemaslahatan bangsa menuju keadilan, kemakmuran dan kesejateraan disandarkan pada pemimpin yang jujur. Bagaimana mendapatkan pemimpin kritis, jujur, kridibel, bertanggung jawab, antikorupsi, dan anti diskriminasi dalam semangat nasionalisme.
Pemimpin harus jujur, menjadi motivasi keteladanan dalam kehidupan bersama masyarakat. Motivasi sendiri menurut Snowman, Mc Cown & Biehler (2009) sebuah kemauan seseorang untuk melakukan sejumlah upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu pada situasi yang khusus. Nilai kejujuran yang selalu di berikan dan hidup bersama dalam koridor Pemerintahan menjadi contoh dalam masyarakat. Harapan penanaman nilai kejujuran dapat menimbulkan gerakan rakyat, pelaku konspirasi dan tindak pidana (korupsi) untuk berani menyuarakan kebenaran. Meski penulis yakin tekanan demi tekanan akan timbul bila muncul keberanian mengkritisi anti kemapanan.
saling.
Upaya saling membantu, mengkritisi dan mendorong pembongkaran kasus besar yang menjadi perhatian publik ini. Harus bisa terselesaikan secara benar, tuntas, adil, tidak merugikan karena dilaksanakan secara sadar dan penuh kejujuran. Menjadi generasi kritis bukan sebuah fatamorgana, apabila pemimpin mampu mengaplikasikan dan menjadikan panutan. Ada tiga belas ciri pemikir kritis, antaranya berpikir terbuka, setia pada persoalan awal dan menunjukkan kepekaan “level perasaan dan pengetahuan” orang lain. (Orsnstein dan Hunkinm 2009: 113)
Inilah yang menjadi harapan bersama, adanya pemimpin jujur dan tidak korupsi akan menjadi Idola. Karena keberaniannya menyuarakan, bersikap dan bertindak laku sesuai harapan masyarakat yang lebih luas. Dalam era reformasi sekarang ini memang dibutuhkan pendorong gerakan kejujuran. Berani menentang segala penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Maka upaya pemimpin menggerakkan gerakan anti Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), dapat menjadi contoh rakyatnya. Sebuah kepeloporan dalam konteks masa kini yang menjadi Pandora masyarakat.
Menurut Koolsonic (2008) ciri seseorang layak disebut pemimpin masa kini antara lain tidak KKN, berani mengambil sikap untuk mengorbankan kepentingan pribadinya bagi mereka yang lebih membutuhkan, dan demi kepentingan bersama yang lebih luas, Sikap hidup jujur, hidup adil dan tidak menerima suap demi menyatukan negeri melalui sikap dan perilakunya yang “bersih”.
Sehubungan dengan kejujuran, tampaknya membengkokkan sejarah juga termasuk salah satu penodaan terhadap kejujuran., Tidak perlu publisitas untuk memberitahukan perbuatan baik. Justru orang lain yang akan menyebarkan kebaikan orang tersebut. Tidak butuh diagung-agungkan,akan tersebar sendiri. Namun memang ironis, saat banyak kebaikan yang di capai seorang pemimpin demi kebaikan masyarakat, kadang sering “ dikorbankan,” saat melakukan hal yang dianggap keliru.
Kejujuran
Dengan demikian melihat kenyataan yang terjadi, dibutuhkan keteladanan sikap, perilaku pribadi pengambil keputusan untuk berpegang pada hati nurani. Pasalnya rakyat sudah bisa menilai mana kebijakan yang baik dan mana yang buruk. Maka Pemerintahan yang tertib, bersih dan berwibawa merupakan harga mati untuk kehidupan berbangsa dan bernegara mlenuju kemakmuran dan kesejahteraan.
Kejujuran (honesty) memiliki hubungan dengan karakter, perilaku, kebenaran, etika dan moralitas. Sebab kejujuran berkaitan dengan kehendak, kemauan dan moralitas untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan bermutu. Perilaku Seseorang yang semakin jauh dari kebenaran maka tidak jujurlah (dishonest) yang mengedepan. Sikap perilaku dan perbuatannya perlu penyadaran bahwa perilakunya itu sesungguhnya keliru dan menyusahkan banyak orang.
Perilaku kejujuran memang perlu menjadi habitus pemimpin, khususnya melalui ketreladanan. Kepeloporan pemimpin demi menjadi idola dalam membumikan sikap dan perilaku yang layak ditiru. Karena itu, kejujuran sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai kebenaran, termasuk di dalamnya kemampuan mendengarkan, berbicara, bersikap dan mengambil keputusan dengan perilaku yang bisa muncul karena didasarkan niat yang tulus dari suara hati. Kejujuran dan tidak korupsi identik pemimpin berkualitas. Demi mewujudkan kehidupan harmoni. Sejalan dengan hakekat manusia yang mengomunikasikan diri dan bertindak secara benar (truthfully).
Tuesday, December 20, 2016
Ditolaknya Moratorium UN ke USBN
OPINI, Tribun Jateng, 20 Desember 2016
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Pasca penolakan usulan moratorium (penghapusan) Ujian Nasional (UN) oleh wakil Presiden Yusuf Kalla. Dan sebagai pengganti akan dilaksanakan Ujian Sekolah berstandar Nasional (USBN). Sebagai bentuk landasan kebijakan moratorium UN karena adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009 yang mengamanatkan pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional.
Perlunya moratorium menurut menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berdasarkan perbedaan, pertama, dalam USBN akan ditambahkan materi soal berupa esai. Kedua, materi pembuatan soal akan diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk jenjang SMA/SMK, dan pemerintah kota/kabupaten untuk jenjang SMP. Sedangkan Pemerintah Pusat akan menyisipkan beberapa pertanyaan, baik berupa pilihan ganda atau essai yang berfungsi sebagai indikator standar nasional.
Melihat kebijakan moratorium UN, rencananya efektif di tahun 2017, namun akhirnya ditolak. Penolakan bisa menjadi kabar baik, begitu juga sebaliknya. Namun hal ini menurut penulis sebuah dinamikan yang “hidup” dalam dunia pendidikan itu sendiri. Karena demi meningkatkan kualitas pendidikan secara holistik berbagai bentuk evaluasi dan progress pendidikan layak dikritisi. Sebelum di laksanakan, collettive memory (kilas balik pemikiran) dari adanya UN dan perkembangannya layak sebagai buah pemikiran bersama.
UN sendiri dalam sejarah perkembangan mengalami berbagai perubahan kebijakan. Dari sebagai syarat kelulusan siswa (tahun 2012-2013) dengan nilai rata-rata paling rendah 5,5 dan nilai rata-rata tiap mata pelajaran paling rendah 4,0. Tahun 2014 UN dihapus, kelulusan siswa didasakan nilai kelulusan ujian sekolah dan raport. Dasar hukumnya PP No. 23 tahun 2013 tentang perubahan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Dan sejak tahun 2015 ( dua tahun terakhir) UN tidak untuk kelulusan (ditentukan sekolah). Karena fungsi UN untuk dasar pertimbangan pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu. Bahkan secara bijak, Pemerintah juga memberi kesempatan UN susulan dan UN perbaikan.
Pada waktu yang sama juga dilaksanakan UN Computer Based Test (UN CBT). Diberlakukan untuk menghindari persoalan distribusi soal-soal ujian kertas yang sering kali bermasalah. Juga karena masalah percetakan atau pendistribusian soal-soal yang mengakibatkan pelakanaan UN harus tertunda. UN CBT dianggap mampu mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh siswa dan guru. Asumsi ini rencana moratorium UN minta dipertimbangkan.
Sedangkan kalangan pro (setuju). Seperti ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait menilai bahwa UN melanggar hak-hak anak. Sejak lama sudah menyatakan tidak setuju dengan pelaksanaan UN yang diberlakukan kepada siswa-siswi. Penolakan terhadap UN tertuju baik sekolah dasar maupun tingkat SMA dan sederajat. bagaiman tindak lanjut dari ditolaknya moratorium UN dan kewsiapan USBN?
USBN
USBN sendiri sebagai bentu upaya membangun sebuah sistem dan instrumen sertifikasi capaian pembelajaran yang kredibel dan reliabel. Namun dari penghapusan UN muncul kekhawatiran yang timbul di masyarakat terhadap perubahan mental dan karakter siswa. Juga berkenaan dengan parameter standar mutu pendidikan nasional. Sebab dengan dikembalikan kebijakan USBN ke dinas Propinsi (SMP/SMA) dan Dinas Kota/Kabupaten (SD), disparitas (kesenjangan) akan semakin nyata terlihat secara nasional.
Meski dalam USBN, ada “titipan” soal Esai dari Kemendikbud . Dalam kewenangannya didesentralisasikan ke daerah sesuai dengan amanat undang-undang. Namun demikian, sudah menjadi rahasia umum, saat penilaian dikembalikan kepada (guru) sekolah penyelenggara UN, menjadi keyakinan akan lulus.
Dibutuhkan kesadaran bersama, ditolaknya moratorium UN dan disiapkannya USBN. Harapanya tidak ditemukan lagi kecenderungan sekolah mengesampingkan atau mereduksi hakekat pendidikan, yaitu membangun karakter, perilaku dan kompetensi siswa. UN diharapkan juga tidak lagi menjadi ajang prestise sehingga menjadi habitus sekolah, yang berfokus pada mata pelajaran (mapel) UN dan mengabaikan mapel lainnya.
Gagalnya moratorium UN dan usulan USBN bisa menjawab dari kegelisahan tersebut, dengan menyamakan standar dari mapel yang ada di jenjang sekolah. Dengan mengkolaborasikanya dan berharap dalam proses pembelajaran tetap mendorong siswa berpikir kritis, dinamis, analitis dan konstruktif.
FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Pasca penolakan usulan moratorium (penghapusan) Ujian Nasional (UN) oleh wakil Presiden Yusuf Kalla. Dan sebagai pengganti akan dilaksanakan Ujian Sekolah berstandar Nasional (USBN). Sebagai bentuk landasan kebijakan moratorium UN karena adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009 yang mengamanatkan pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional.
Perlunya moratorium menurut menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berdasarkan perbedaan, pertama, dalam USBN akan ditambahkan materi soal berupa esai. Kedua, materi pembuatan soal akan diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk jenjang SMA/SMK, dan pemerintah kota/kabupaten untuk jenjang SMP. Sedangkan Pemerintah Pusat akan menyisipkan beberapa pertanyaan, baik berupa pilihan ganda atau essai yang berfungsi sebagai indikator standar nasional.
Melihat kebijakan moratorium UN, rencananya efektif di tahun 2017, namun akhirnya ditolak. Penolakan bisa menjadi kabar baik, begitu juga sebaliknya. Namun hal ini menurut penulis sebuah dinamikan yang “hidup” dalam dunia pendidikan itu sendiri. Karena demi meningkatkan kualitas pendidikan secara holistik berbagai bentuk evaluasi dan progress pendidikan layak dikritisi. Sebelum di laksanakan, collettive memory (kilas balik pemikiran) dari adanya UN dan perkembangannya layak sebagai buah pemikiran bersama.
UN sendiri dalam sejarah perkembangan mengalami berbagai perubahan kebijakan. Dari sebagai syarat kelulusan siswa (tahun 2012-2013) dengan nilai rata-rata paling rendah 5,5 dan nilai rata-rata tiap mata pelajaran paling rendah 4,0. Tahun 2014 UN dihapus, kelulusan siswa didasakan nilai kelulusan ujian sekolah dan raport. Dasar hukumnya PP No. 23 tahun 2013 tentang perubahan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Dan sejak tahun 2015 ( dua tahun terakhir) UN tidak untuk kelulusan (ditentukan sekolah). Karena fungsi UN untuk dasar pertimbangan pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu. Bahkan secara bijak, Pemerintah juga memberi kesempatan UN susulan dan UN perbaikan.
Pada waktu yang sama juga dilaksanakan UN Computer Based Test (UN CBT). Diberlakukan untuk menghindari persoalan distribusi soal-soal ujian kertas yang sering kali bermasalah. Juga karena masalah percetakan atau pendistribusian soal-soal yang mengakibatkan pelakanaan UN harus tertunda. UN CBT dianggap mampu mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh siswa dan guru. Asumsi ini rencana moratorium UN minta dipertimbangkan.
Sedangkan kalangan pro (setuju). Seperti ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait menilai bahwa UN melanggar hak-hak anak. Sejak lama sudah menyatakan tidak setuju dengan pelaksanaan UN yang diberlakukan kepada siswa-siswi. Penolakan terhadap UN tertuju baik sekolah dasar maupun tingkat SMA dan sederajat. bagaiman tindak lanjut dari ditolaknya moratorium UN dan kewsiapan USBN?
USBN
USBN sendiri sebagai bentu upaya membangun sebuah sistem dan instrumen sertifikasi capaian pembelajaran yang kredibel dan reliabel. Namun dari penghapusan UN muncul kekhawatiran yang timbul di masyarakat terhadap perubahan mental dan karakter siswa. Juga berkenaan dengan parameter standar mutu pendidikan nasional. Sebab dengan dikembalikan kebijakan USBN ke dinas Propinsi (SMP/SMA) dan Dinas Kota/Kabupaten (SD), disparitas (kesenjangan) akan semakin nyata terlihat secara nasional.
Meski dalam USBN, ada “titipan” soal Esai dari Kemendikbud . Dalam kewenangannya didesentralisasikan ke daerah sesuai dengan amanat undang-undang. Namun demikian, sudah menjadi rahasia umum, saat penilaian dikembalikan kepada (guru) sekolah penyelenggara UN, menjadi keyakinan akan lulus.
Dibutuhkan kesadaran bersama, ditolaknya moratorium UN dan disiapkannya USBN. Harapanya tidak ditemukan lagi kecenderungan sekolah mengesampingkan atau mereduksi hakekat pendidikan, yaitu membangun karakter, perilaku dan kompetensi siswa. UN diharapkan juga tidak lagi menjadi ajang prestise sehingga menjadi habitus sekolah, yang berfokus pada mata pelajaran (mapel) UN dan mengabaikan mapel lainnya.
Gagalnya moratorium UN dan usulan USBN bisa menjawab dari kegelisahan tersebut, dengan menyamakan standar dari mapel yang ada di jenjang sekolah. Dengan mengkolaborasikanya dan berharap dalam proses pembelajaran tetap mendorong siswa berpikir kritis, dinamis, analitis dan konstruktif.
FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)
Friday, December 16, 2016
Eksistensi UN
OPINI, Kedaulatan Rakyat 15 Desember 2016
oleh: FX Triyas Hadi Prihantoro
Ujian nasional (UN) akhirnya tidak jadi di moratorium. Pelaksanaan UN sendiri diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagai pemetaan mutu pendidikan. Gamangnya kepastian UN 2017 terjawab sudah, karena tetap dilaksanakan dan pemerintah akan tetap mengevaluasi penyelenggaraannya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy sendiri menyatakan bahwa ada 3(tiga) opsi yang disaiapkan berkaitan dengan UN. Yaitu penghapusan UN, moratorium UN tahun 2017 dan penyerahan pelaksanaan UN kepada Pemerintah Daerah. Dan UN tidak lagi menentukan kelulusan tetapi lebih berfungsi meematakan kondisi pendidikan.
Lalu, bagaimana parameter baku yang menjadi ukuran kualitas secara komprehensif ? Meski tidak untuk menentukan kelulusan, ada kebijakan ujian ulang bagi yang belum puas akan hasil nilai UN? Maka dibutuhkan komitmen bersama antar daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui UN. Dan pemerintah daerah wajib bekerja keras guna memperbaiki kualitas pendidikan di wilayahnya. Sehingga eksistensi UN dapat dirasakan secara holistic, sehingga tidak terjadi disparitas pendidikan itu sendiri.
Pertimbangan
Pada pasal 68 PP No. 13 tahun 2015, bahwa hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk tiga hal, yaitu pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di sinilah telah terjadi distorsi penafsiran makna kata ujian yang seharusnya examination Ujian, bukan bentuk evaluation (menilai akhir) apa yang sudah dilakukan oleh sekolah.
Sebagai sebuah examination, parameternya jelas, yakni ketercapaian standar kompetensi yang dipatok dalam kurikulum tiap mata pelajaran. Kalau memang tidak hendak mengukur capaian hasil belajar, akan lebih baik bila labelnya bukan ujian nasional, tetapi ujian pemetaan atau yang lain. Dan, itu dapat dilakukan kapan pun, tidak harus pada akhir termin jenjang pendidikan (wiyaka.2016).
Sudah dua tahun penentu kelulusan siswa sepenuhnya ditentukan oleh sekolah. UN sebagai pemetaan tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), seperti dalam Pasal 58 UU Sisdiknas yang menjelaskan, penilaian peserta didik menjadi kewenangan pendidik (guru) dan satuan pendidikan (sekolah).
Meski perubahan kebijakan namun eksistensi UN ternyata masih penting. UN sebagai evaluasi meski secara implisit sebagai pemetaan kualitas pendidikan. Sebagai dasar legalitas yang tertulis dalam UU Sisdiknas. Tes UN merupakan achievement yang mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran sedang tes PTN merupakan predictive test, mengukur kemampuan calon menjalani proses pendidikan.
Meski sekolah diberi tanggung jawab berkenaan dengan kelulusan. Namun sekolah diharapkan tidak melakukan segala “rekayasa” nilai guna mengatrol ambang batas minimal nilai dalam menentukan kelulusan. Bila sekolah melakukan rekayasa nilai sedemikian rupa. Sekolah bisa merasa dipermalukan oleh data yang ada. Pasalnya sangat jelas dan gamblang berdasarkan data, bahwa unsur rekayasa nilai sangat jelas dalam menentukan nilai mata pelajaran yang diUNkan. UN menjadi satu kesatuan baik sebagai pemetaan, seleksi kelulusan, maupun pembinaan untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 58 UU Sisdiknas.
Evaluasi
Sistem evaluasi dan kelulusan ditentukan oleh sekolah terjabarkan dalam Pasal 58 ayat 1 bahwa Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ayat 2, Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
Oleh karena itu pola pikir yang sudah menjadi paradigma UN yang pragmatis bercampur aduk dengan evaluasi pendidikan itu sendiri dapat menjadi pembuka pemikiran baru pascaditolaknya moratorium. Maka UN sebagai evaluasi secara holistik dalam konteks standarisasi kurikulum bisa menjadi parameter evaluasi pendidikan.
penulis: Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta
oleh: FX Triyas Hadi Prihantoro
Ujian nasional (UN) akhirnya tidak jadi di moratorium. Pelaksanaan UN sendiri diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagai pemetaan mutu pendidikan. Gamangnya kepastian UN 2017 terjawab sudah, karena tetap dilaksanakan dan pemerintah akan tetap mengevaluasi penyelenggaraannya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy sendiri menyatakan bahwa ada 3(tiga) opsi yang disaiapkan berkaitan dengan UN. Yaitu penghapusan UN, moratorium UN tahun 2017 dan penyerahan pelaksanaan UN kepada Pemerintah Daerah. Dan UN tidak lagi menentukan kelulusan tetapi lebih berfungsi meematakan kondisi pendidikan.
Lalu, bagaimana parameter baku yang menjadi ukuran kualitas secara komprehensif ? Meski tidak untuk menentukan kelulusan, ada kebijakan ujian ulang bagi yang belum puas akan hasil nilai UN? Maka dibutuhkan komitmen bersama antar daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui UN. Dan pemerintah daerah wajib bekerja keras guna memperbaiki kualitas pendidikan di wilayahnya. Sehingga eksistensi UN dapat dirasakan secara holistic, sehingga tidak terjadi disparitas pendidikan itu sendiri.
Pertimbangan
Pada pasal 68 PP No. 13 tahun 2015, bahwa hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk tiga hal, yaitu pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di sinilah telah terjadi distorsi penafsiran makna kata ujian yang seharusnya examination Ujian, bukan bentuk evaluation (menilai akhir) apa yang sudah dilakukan oleh sekolah.
Sebagai sebuah examination, parameternya jelas, yakni ketercapaian standar kompetensi yang dipatok dalam kurikulum tiap mata pelajaran. Kalau memang tidak hendak mengukur capaian hasil belajar, akan lebih baik bila labelnya bukan ujian nasional, tetapi ujian pemetaan atau yang lain. Dan, itu dapat dilakukan kapan pun, tidak harus pada akhir termin jenjang pendidikan (wiyaka.2016).
Sudah dua tahun penentu kelulusan siswa sepenuhnya ditentukan oleh sekolah. UN sebagai pemetaan tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), seperti dalam Pasal 58 UU Sisdiknas yang menjelaskan, penilaian peserta didik menjadi kewenangan pendidik (guru) dan satuan pendidikan (sekolah).
Meski perubahan kebijakan namun eksistensi UN ternyata masih penting. UN sebagai evaluasi meski secara implisit sebagai pemetaan kualitas pendidikan. Sebagai dasar legalitas yang tertulis dalam UU Sisdiknas. Tes UN merupakan achievement yang mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran sedang tes PTN merupakan predictive test, mengukur kemampuan calon menjalani proses pendidikan.
Meski sekolah diberi tanggung jawab berkenaan dengan kelulusan. Namun sekolah diharapkan tidak melakukan segala “rekayasa” nilai guna mengatrol ambang batas minimal nilai dalam menentukan kelulusan. Bila sekolah melakukan rekayasa nilai sedemikian rupa. Sekolah bisa merasa dipermalukan oleh data yang ada. Pasalnya sangat jelas dan gamblang berdasarkan data, bahwa unsur rekayasa nilai sangat jelas dalam menentukan nilai mata pelajaran yang diUNkan. UN menjadi satu kesatuan baik sebagai pemetaan, seleksi kelulusan, maupun pembinaan untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 58 UU Sisdiknas.
Evaluasi
Sistem evaluasi dan kelulusan ditentukan oleh sekolah terjabarkan dalam Pasal 58 ayat 1 bahwa Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ayat 2, Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
Oleh karena itu pola pikir yang sudah menjadi paradigma UN yang pragmatis bercampur aduk dengan evaluasi pendidikan itu sendiri dapat menjadi pembuka pemikiran baru pascaditolaknya moratorium. Maka UN sebagai evaluasi secara holistik dalam konteks standarisasi kurikulum bisa menjadi parameter evaluasi pendidikan.
penulis: Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta
Wednesday, December 14, 2016
Reformasi (Mental) UN
OPINI, Harian Joglosemar 14 Desember 2016
oleh : FX Triyas Hadi prihantoro
Pasca ditolaknya usulan dari Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengenai moratorium Ujian Nasional (UN) 2017. Moratorium sebagai tindak lanjut memenuhi persyaratan berdasar dari putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2009 agar memenuhi standar pelayanan, kualitas guru, serta infrastruktur sekolah.
Dengan demikian dalam menyiapkan UN 2017 dibutuhkan reformasi mental UN itu sendiri. Sebagai bentuk evaluasi dan pembaruan sistem, cara, metode dari UN. Pasalnya pemerintah masih menganggap UN tetap di butuhkan untuk mengevaluasi standar disasi mutu pendidikan nasional dan memastikan kesungguhan siswa belajar. Kemungkinan penolakan moratorium juga karena belum ditemukannya cara assessment (penilaian) mutu selain UN. Seolah hanya pengalihan wewenang dan pengalihan tanggung jawab dan mutu pendidikan itu sendiri. Padahal selama ini UN sudah mengalami evaluasi. Namun kenyataanya kebijakan proses dan hasil UN belum mampu merubah mental peserta, orang tua dan pendidik. Mental kurang percaya diri, sehingga UN yang tidak lagi menjadi penentu kelulusan sejak tahun 2015, tetap tidak bersih dari kejujuran. Inilah salah satu alasan Mendikbud untuk melakukan moratorium, selain tingkat keberhasilan UN secara nasional hanya 30 persen saja.
UN sebagai alat mengukur mutu pendidikan secara kognitif, hasilnya masih juga mengecewakan. Selama 15 tahun sejak UN digulirkan pada tahun 2005, mutu pendidikan kita masih rendah dibandingkan negara lain. Terbukti dari hasil studi Program for International Student Assessment (PISA) yang menguji kemampuan siswa usia 15 tahun di bidang bahasa, matematika, dan IPA, Indonesia berada di peringkat 39 dari 41 negara pada 2000 dan di posisi 69 dari 76 negara pada 2015.
mental
Dibutuhkan reformasi mental UN , yang masih belum mampu membuka mata hati pelaku pendidikan. Dapat diartikan, sepanjang UN masih dipakai sebagai parameter selain pemetaan, potensi kecurangan akan tetap terjadi. Karena siswa dan orang tua tetap menginginkan bisa masuk ke PTN favorit. Mengubah maindside (pola pikir), butuh semangat dan kesadaran kolektif.
Mahatma Gandi mengatakan, “Segala sesuatunya tergantung pada mental atau karakter”. Mau maju atau mundur, mau berhasil atau gagal, dan sejenisnya “lose or win” tergantung pada mental. John P. Kotter dan Dan S. Cohen (2014) dalam bukunya “The Heart of Change” menyatakan hal yang sama bahwa jantung perubahan bukan berada dalam pikiran, melainkan pada mental, yakni: “Sikap atau Perasaan”, seperti dikutip Aswandi (2015).
Demi sebuah prestise, label “sekolah bermutu”, kepercayaan (trust) dari masyarakat tumbuh. Merupakan simulakra (pencitraan yang mengaburkan kenyataan) dari sebuah sekolah. Berbagai kecurangan yang masih terjadi, dibutuhkan reformasi mental. Karena sekolah tidak lagi menjadi tempat proses pembentukan pribadi namun hanya sebagai “proyek”.
Anomali dunia pendidikan sudah terang-terangan. Kompetensi sehat mutu pendidikan tidak berjalan semestinya. Apa gunanya proses pembelajaran di kelas selama tiga tahun dengan segala bentuk pesan dan keteladanan dari guru, bila akhirnya saat UN masih tidak jujur. Namun reformasi mental dapat dilakukan dengan format baru.
Hakikat pendidikan sebagai proses terabaikan. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diiri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara tidak ada artinya.
Mantan Mendikbud, Anies Bawesdan, pada pengantar buku “Kilas Kinerja Pendidikan dan Kebudayaan” (2015) mengemukakan 7 (tujuh) upaya revolusi mental bidang pendidikan; yakni: (1) mengubah paradigma pendidikan “berdaya saing” menjadi pendidikan “mandiri dan berkepribadian”; (2) merancang kurikulum berbasis karakter dari kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasakan kebutuhan geografis daerah dan bakat anak; (3) menciptakan proses belajar yang menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak; (4) memberi kepercayaan penuh pada guru untuk mengelola suasana dan proses belajar pada anak; (5) memberdayakan orang tua untuk terlibat pada proses tumbuh kembang anak; (6) membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah, dan; (7) menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan ketimbang pendampingan dan pengawasan.
Reformasi
Penulis berpendapat upaya moratorium UN perlu diapresiasi oleh Kemendikbud dan ditindak lanjuti melalui reformasi UN. Perubahan kurikulum harus diikuti oleh reformasi pengembangan guru dan mental peserta didik. Pengembangan guru saat ini menggunakan pendekatan top down. Guru dievaluasi melalui ujian daring atau sertifikasi saja yang hasilnya tidak berpengaruh bagi pembelajaran di kelas. Peserta didik tidak melulu menerima (top down) apa yang di berikan guru, namun butuh reformasi dan revolusi mental. Pendekatan menggunakan pembelajaran praktis dan dipraktikkan di tingkat kelas ataupun sekolah akan lebih bermakna bagi guru dan peserta didik di kelas .
Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten melalui monitoring pengawasnya perlu memberikan tindakan/sanksi tegas. Pembinaan dan pengawasan secara kontinue perlu dilakukan. Karena sekolah bukan tempat untuk memperoleh angka namun sebuah proses pembelajaran menuju hasil yang berkualitas secara intelektual, kecerdasan maupun manusia berakhlak. Asas keadilan perlu ditegakkan.
Pasca ditolaknya moratorium UN. Stakeholders sekolah perlu menyadari bahwa mutu sekolah tidak hanya diukur dengan kelulusan UN seratus prosen. Harapannya kompetensi mutu pendidikan benar-benar menunjukkan kualitas dan UN bukan alat ukur satu-satunya. Reformasi mental UN haruslah utuh agar berdampak pada proses pembelajaran yang menyenangkan dan penciptaan iklim belajar atau ekosistem sekolah yang kondusif dan berkualitas. Semoga.
FX Triyas Hadi Prihantoro (Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)
oleh : FX Triyas Hadi prihantoro
Pasca ditolaknya usulan dari Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengenai moratorium Ujian Nasional (UN) 2017. Moratorium sebagai tindak lanjut memenuhi persyaratan berdasar dari putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2009 agar memenuhi standar pelayanan, kualitas guru, serta infrastruktur sekolah.
Dengan demikian dalam menyiapkan UN 2017 dibutuhkan reformasi mental UN itu sendiri. Sebagai bentuk evaluasi dan pembaruan sistem, cara, metode dari UN. Pasalnya pemerintah masih menganggap UN tetap di butuhkan untuk mengevaluasi standar disasi mutu pendidikan nasional dan memastikan kesungguhan siswa belajar. Kemungkinan penolakan moratorium juga karena belum ditemukannya cara assessment (penilaian) mutu selain UN. Seolah hanya pengalihan wewenang dan pengalihan tanggung jawab dan mutu pendidikan itu sendiri. Padahal selama ini UN sudah mengalami evaluasi. Namun kenyataanya kebijakan proses dan hasil UN belum mampu merubah mental peserta, orang tua dan pendidik. Mental kurang percaya diri, sehingga UN yang tidak lagi menjadi penentu kelulusan sejak tahun 2015, tetap tidak bersih dari kejujuran. Inilah salah satu alasan Mendikbud untuk melakukan moratorium, selain tingkat keberhasilan UN secara nasional hanya 30 persen saja.
UN sebagai alat mengukur mutu pendidikan secara kognitif, hasilnya masih juga mengecewakan. Selama 15 tahun sejak UN digulirkan pada tahun 2005, mutu pendidikan kita masih rendah dibandingkan negara lain. Terbukti dari hasil studi Program for International Student Assessment (PISA) yang menguji kemampuan siswa usia 15 tahun di bidang bahasa, matematika, dan IPA, Indonesia berada di peringkat 39 dari 41 negara pada 2000 dan di posisi 69 dari 76 negara pada 2015.
mental
Dibutuhkan reformasi mental UN , yang masih belum mampu membuka mata hati pelaku pendidikan. Dapat diartikan, sepanjang UN masih dipakai sebagai parameter selain pemetaan, potensi kecurangan akan tetap terjadi. Karena siswa dan orang tua tetap menginginkan bisa masuk ke PTN favorit. Mengubah maindside (pola pikir), butuh semangat dan kesadaran kolektif.
Mahatma Gandi mengatakan, “Segala sesuatunya tergantung pada mental atau karakter”. Mau maju atau mundur, mau berhasil atau gagal, dan sejenisnya “lose or win” tergantung pada mental. John P. Kotter dan Dan S. Cohen (2014) dalam bukunya “The Heart of Change” menyatakan hal yang sama bahwa jantung perubahan bukan berada dalam pikiran, melainkan pada mental, yakni: “Sikap atau Perasaan”, seperti dikutip Aswandi (2015).
Demi sebuah prestise, label “sekolah bermutu”, kepercayaan (trust) dari masyarakat tumbuh. Merupakan simulakra (pencitraan yang mengaburkan kenyataan) dari sebuah sekolah. Berbagai kecurangan yang masih terjadi, dibutuhkan reformasi mental. Karena sekolah tidak lagi menjadi tempat proses pembentukan pribadi namun hanya sebagai “proyek”.
Anomali dunia pendidikan sudah terang-terangan. Kompetensi sehat mutu pendidikan tidak berjalan semestinya. Apa gunanya proses pembelajaran di kelas selama tiga tahun dengan segala bentuk pesan dan keteladanan dari guru, bila akhirnya saat UN masih tidak jujur. Namun reformasi mental dapat dilakukan dengan format baru.
Hakikat pendidikan sebagai proses terabaikan. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diiri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara tidak ada artinya.
Mantan Mendikbud, Anies Bawesdan, pada pengantar buku “Kilas Kinerja Pendidikan dan Kebudayaan” (2015) mengemukakan 7 (tujuh) upaya revolusi mental bidang pendidikan; yakni: (1) mengubah paradigma pendidikan “berdaya saing” menjadi pendidikan “mandiri dan berkepribadian”; (2) merancang kurikulum berbasis karakter dari kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasakan kebutuhan geografis daerah dan bakat anak; (3) menciptakan proses belajar yang menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak; (4) memberi kepercayaan penuh pada guru untuk mengelola suasana dan proses belajar pada anak; (5) memberdayakan orang tua untuk terlibat pada proses tumbuh kembang anak; (6) membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah, dan; (7) menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan ketimbang pendampingan dan pengawasan.
Reformasi
Penulis berpendapat upaya moratorium UN perlu diapresiasi oleh Kemendikbud dan ditindak lanjuti melalui reformasi UN. Perubahan kurikulum harus diikuti oleh reformasi pengembangan guru dan mental peserta didik. Pengembangan guru saat ini menggunakan pendekatan top down. Guru dievaluasi melalui ujian daring atau sertifikasi saja yang hasilnya tidak berpengaruh bagi pembelajaran di kelas. Peserta didik tidak melulu menerima (top down) apa yang di berikan guru, namun butuh reformasi dan revolusi mental. Pendekatan menggunakan pembelajaran praktis dan dipraktikkan di tingkat kelas ataupun sekolah akan lebih bermakna bagi guru dan peserta didik di kelas .
Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten melalui monitoring pengawasnya perlu memberikan tindakan/sanksi tegas. Pembinaan dan pengawasan secara kontinue perlu dilakukan. Karena sekolah bukan tempat untuk memperoleh angka namun sebuah proses pembelajaran menuju hasil yang berkualitas secara intelektual, kecerdasan maupun manusia berakhlak. Asas keadilan perlu ditegakkan.
Pasca ditolaknya moratorium UN. Stakeholders sekolah perlu menyadari bahwa mutu sekolah tidak hanya diukur dengan kelulusan UN seratus prosen. Harapannya kompetensi mutu pendidikan benar-benar menunjukkan kualitas dan UN bukan alat ukur satu-satunya. Reformasi mental UN haruslah utuh agar berdampak pada proses pembelajaran yang menyenangkan dan penciptaan iklim belajar atau ekosistem sekolah yang kondusif dan berkualitas. Semoga.
FX Triyas Hadi Prihantoro (Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)
Thursday, November 24, 2016
Menjadi Guru delapan jam
Opini, Keadulatan Rakyat 25/11/2016
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Gagasan Mendikbud Muhadjir Effendy menyebut para guru nantinya wajib ada di sekolah selama 8 (delapan) jam mulai tahun ajaran 2017. Sebuah peraturan baru yang butuh sosialisasi, implementasi dan eksistensi. Akumulasi pelengkap kebijakan yang telah menjadi rumor dari full day school, libur hari Sabtu, tiadanya pekerjaan rumah dan aturan baru lainnya.
Apakah wajib 8 jam di sekolah sebagai alternatif solusi yang bijaksana dengan mengeliminasi kewajiban mengajar 24 jam untuk pemenuhan sertifikasi? Para guru tentu harap cemas menunggu isi dan lampiran dari aturan baru. Karena pada dasarnya aturan membawa konsekuensi tugas, hak dan kewajiban guru.
Dari kebijakan delapan jam kerja sehari itu, Kemdikbud berharap pendidik tak lagi dipusingkan menyusun laporan administratif di luar jam mengajar. Menurut Ketua PGRI Jateng, Widadi, ke depan guru tidak akan merasa ketakutan dengan beban menyusun laporan administrasi yang terkadang menyita waktu melebihi jam mengajar. Para guru sebenarnya ingin fokus mendidik murid, namun muncul tuntutan memenuhi kompetensi yang diikuti laporan administrasi.
Kompetensi profesional sesuai bunyi pasal 1 ayat (1) UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pendidik (guru) dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pasal 40 aya1 1 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
Profesional
Sedangkan menurut UU Guru dan Dosen Pasal 14 ayat 1 butir a, Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak : memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu jelas sekali bahwa jaminan kesejahteraan merupakan tanggung jawab negara. Banyak program kesejahteraan guru digulirkan, namun banyak pula yang tidak sampai pada sasaran. Menjadi guru 8 jam, juga harus sampai pada substansi dari kebutuhan guru, mendapatkan kesejahteraan.
Sayangnya mekanisme pemberian tambahan kesejahteraan selain gaji juga terbentur oleh aturan yang sama. Seperti halnya ketentuan 24 jam mengajar sesuai pasal 35 ayat (2) UU Guru dan Dosen Beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
Kewajiban guru 8 jam di sekolah apakah sebuah alternatif solusi demi tidak tercecernya pemberian tambahan jaminan kesejahteraan bagi guru. Wajib di sekolah 8 jam dengan waktu kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung 5 hari, total guru berada di sekolah selama 40 jam. Berarti melebihi 24 jam wajib yang diamanatkan UU Guru dan Dosen, apabila guru secara penuh berkonsentrasi di sekolah, tanpa tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya.
Dengan demikian konsentrasi fokus pembelajarannya pada siswa di sekolah dan mendapatkan hak karena telah melaksanakan kewajiban. Dalam UU Guru dan Dosen beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan (Pasal 35 ayat 1).
Mental
Wajib 8 jam di sekolah menguji mentalitas guru, harus mampu menyelesaikan semua kewajibannya. Semua pekerjaan diselesaikan di sekolah. Siswa maupun guru, tinggal mengoptimalkan perannya di lingkungan sehingga tudingan antisosial terbantahkan.
Bila mental guru masih curang, maka Kemendikbud melalui program monitoring dan evaluasi (monev) layak memberikan sanksi tegas. Peraturan baru akan sia-sia ketika orientasi guru masih pada pemenuhan hak (material) tanpa dilandasi semangat etos kerja. Butuh revolusi mental,melaksanakan tugas dengan tekun, kerja keras, disiplin dan inovatif.
Harapan baru, guru tidak lagi mengalami belenggu kemiskinan finansial, kreativitas, kultural, emosional, intelektual, spiritual dan material. Prinsip utama dalam melaksanakan aturan sesuai dengan kehendak semua pihak, bila dilandasi semangat kejujuran, kedisiplinan, tertib administrasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. ❑ - k
*) FX Triyas Hadi Prihantoro, Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta.
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Gagasan Mendikbud Muhadjir Effendy menyebut para guru nantinya wajib ada di sekolah selama 8 (delapan) jam mulai tahun ajaran 2017. Sebuah peraturan baru yang butuh sosialisasi, implementasi dan eksistensi. Akumulasi pelengkap kebijakan yang telah menjadi rumor dari full day school, libur hari Sabtu, tiadanya pekerjaan rumah dan aturan baru lainnya.
Apakah wajib 8 jam di sekolah sebagai alternatif solusi yang bijaksana dengan mengeliminasi kewajiban mengajar 24 jam untuk pemenuhan sertifikasi? Para guru tentu harap cemas menunggu isi dan lampiran dari aturan baru. Karena pada dasarnya aturan membawa konsekuensi tugas, hak dan kewajiban guru.
Dari kebijakan delapan jam kerja sehari itu, Kemdikbud berharap pendidik tak lagi dipusingkan menyusun laporan administratif di luar jam mengajar. Menurut Ketua PGRI Jateng, Widadi, ke depan guru tidak akan merasa ketakutan dengan beban menyusun laporan administrasi yang terkadang menyita waktu melebihi jam mengajar. Para guru sebenarnya ingin fokus mendidik murid, namun muncul tuntutan memenuhi kompetensi yang diikuti laporan administrasi.
Kompetensi profesional sesuai bunyi pasal 1 ayat (1) UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pendidik (guru) dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pasal 40 aya1 1 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
Profesional
Sedangkan menurut UU Guru dan Dosen Pasal 14 ayat 1 butir a, Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak : memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu jelas sekali bahwa jaminan kesejahteraan merupakan tanggung jawab negara. Banyak program kesejahteraan guru digulirkan, namun banyak pula yang tidak sampai pada sasaran. Menjadi guru 8 jam, juga harus sampai pada substansi dari kebutuhan guru, mendapatkan kesejahteraan.
Sayangnya mekanisme pemberian tambahan kesejahteraan selain gaji juga terbentur oleh aturan yang sama. Seperti halnya ketentuan 24 jam mengajar sesuai pasal 35 ayat (2) UU Guru dan Dosen Beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
Kewajiban guru 8 jam di sekolah apakah sebuah alternatif solusi demi tidak tercecernya pemberian tambahan jaminan kesejahteraan bagi guru. Wajib di sekolah 8 jam dengan waktu kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung 5 hari, total guru berada di sekolah selama 40 jam. Berarti melebihi 24 jam wajib yang diamanatkan UU Guru dan Dosen, apabila guru secara penuh berkonsentrasi di sekolah, tanpa tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya.
Dengan demikian konsentrasi fokus pembelajarannya pada siswa di sekolah dan mendapatkan hak karena telah melaksanakan kewajiban. Dalam UU Guru dan Dosen beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan (Pasal 35 ayat 1).
Mental
Wajib 8 jam di sekolah menguji mentalitas guru, harus mampu menyelesaikan semua kewajibannya. Semua pekerjaan diselesaikan di sekolah. Siswa maupun guru, tinggal mengoptimalkan perannya di lingkungan sehingga tudingan antisosial terbantahkan.
Bila mental guru masih curang, maka Kemendikbud melalui program monitoring dan evaluasi (monev) layak memberikan sanksi tegas. Peraturan baru akan sia-sia ketika orientasi guru masih pada pemenuhan hak (material) tanpa dilandasi semangat etos kerja. Butuh revolusi mental,melaksanakan tugas dengan tekun, kerja keras, disiplin dan inovatif.
Harapan baru, guru tidak lagi mengalami belenggu kemiskinan finansial, kreativitas, kultural, emosional, intelektual, spiritual dan material. Prinsip utama dalam melaksanakan aturan sesuai dengan kehendak semua pihak, bila dilandasi semangat kejujuran, kedisiplinan, tertib administrasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. ❑ - k
*) FX Triyas Hadi Prihantoro, Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta.
Tuesday, November 08, 2016
Pendidikan Mitigasi Bencana
OPINI, Kedaulatan Rakyat 8/11/16
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Beberapa hari terakhir ini, media banyak menyampaikan informasi tentang terjadinya bencana di berbagai daerah. Bencana dapat berupa kebakaran, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, badai tropis, angin rebut sampai hujan abu. Namun akhir akhir ini terbanyak bencana banjir dan longsor. Apapun bencana yang bisa mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia.
Kondisi geografis Indonesia sangat rawan terjadinya bencana. Sayang sekali tingkat pengetahuan akan pencegahan, antisipasi, rehabilitasi pasca bencana kurang menjadi habitus (budaya) bangsa. Kesigapan dalam memprediksi datangnya bencana serta melakukan pertolongan pertama kurang dipahami, dimengerti dan diaplikasikan. Bila korban jiwa sudah banyak baru di evaluasi dan diantisipasi.
Mitigasi Bencana
Sebuah pemikiran muncul, implementasi mitigasi bencana masuk dalam pendidikan di sekolah. Mitigasi sebagai keharusan dan wajib menjadi muatan lokal (mulok) dalam sekolah. Sebab bila sudah menjadi bagian dalam pembelajaran segala peristiwa yang terjadi akan disikapi dengan arif dan bijaksana.
Seperti tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana. Dalam pasal 1 ayat 6 bahwa mitigasi bencana sebagai rangkaian upaya mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Upaya mitigasi sendiri dilakukan melalui pengenalan dan pemantauan risiko bencana; perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; pengembangan budaya sadar bencana; penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana; identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam; pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi; pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
Sekalipun dampak bencana akan menyisakan kepedihan, kesusahan dan kerugian material dan spiritual bagi korban secara langsung mapun yang di pengungsian. Berbagai cerita pedih dan derita sudah tidak terkira akibat dari pasca bencana. Sebagai bentuk penyadaran bahwa alam tidak boleh dilawan namun di akrabi, di dekati dan dimengerti sebagai bentuk kepada kepedulian dini akan berbagai ancaman yang akan datang.
Pendidikan Mitigasi
Karenanya layak bila diberikan pendidikan mitigasi melalui pendidikan, sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan di beberapa daerah yang rawan bencana. Mitigasi merupakan gerakan guna menumbuhkan pendidikan sosial bagi peserta didik. Karena rasa simpati dan empati harus menjadi sebuah kepekaan bagi peserta didik yang sudah mulai kehilangan perasaan dan jati dirinya. Mitigasi menjadi penting guna menyiapkan mental dan menggerakkan moral dalam semangat kasih sayang dan kepedulian sosial bagi komponen bangsa.
Mitigasi sebagai pendidikan resiko yang menjadi akibat. Mulai antisipasi dengan perencanaan, mengatur sumber daya, mempelajari dampak. Edukasi mengurangi beban bencana dan upaya menerapkan rencana dan memantau progress demi rehabilitasi kembali. Karena prinsipnya manusia tidak bisa ada dan berkembang tanpa kehadiran manusia yang lain. Bahkan, keberadaannya hanya mungkin karena adanya orang lain. Beralasan Martin Heidegger (1889-1976) mengatakan, manusia adalah mitsein in der Welt, artinya ada bersama di dunia (alam)
Manusia membutuhkan orang lain untuk menjadi dirinya. Mitsein in der Welt tidak sekadar bersifat informatif, tetapi terlebih-lebih bersifat etis. Ungkapan ini menuntut tanggung jawab. Secara lain dapat dikatakan, seorang individu tidak hanya diteguhkan oleh orang lain, tetapi juga ia bertugas meneguhkan orang lain. Ini justru yang pertama dan tugas utama dalam relasi sosial.
Pendidikan mitigasi bencana dilaksanakan secara holistik menimbulkan rasa rasa kasih sayang (love and affection), penuh keikhlasan (sincerely), kejujuran (honesty), keagamaan (spiritual), dan dalam suasana kekeluargaan (family atmosphere). Karena yang dirasakan oleh saudara sebangsa dan setanah air. Dirasakan dalam rasa senasib sepenanggungan. Dan mitigasi tidak hanya sekedar teori dan praktek. Ia harus disertai pelatihan dan akan diuji dalam perwujudan nyata saat bencana datang tiba tiba.
FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Beberapa hari terakhir ini, media banyak menyampaikan informasi tentang terjadinya bencana di berbagai daerah. Bencana dapat berupa kebakaran, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, badai tropis, angin rebut sampai hujan abu. Namun akhir akhir ini terbanyak bencana banjir dan longsor. Apapun bencana yang bisa mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia.
Kondisi geografis Indonesia sangat rawan terjadinya bencana. Sayang sekali tingkat pengetahuan akan pencegahan, antisipasi, rehabilitasi pasca bencana kurang menjadi habitus (budaya) bangsa. Kesigapan dalam memprediksi datangnya bencana serta melakukan pertolongan pertama kurang dipahami, dimengerti dan diaplikasikan. Bila korban jiwa sudah banyak baru di evaluasi dan diantisipasi.
Mitigasi Bencana
Sebuah pemikiran muncul, implementasi mitigasi bencana masuk dalam pendidikan di sekolah. Mitigasi sebagai keharusan dan wajib menjadi muatan lokal (mulok) dalam sekolah. Sebab bila sudah menjadi bagian dalam pembelajaran segala peristiwa yang terjadi akan disikapi dengan arif dan bijaksana.
Seperti tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana. Dalam pasal 1 ayat 6 bahwa mitigasi bencana sebagai rangkaian upaya mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Upaya mitigasi sendiri dilakukan melalui pengenalan dan pemantauan risiko bencana; perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; pengembangan budaya sadar bencana; penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana; identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam; pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi; pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
Sekalipun dampak bencana akan menyisakan kepedihan, kesusahan dan kerugian material dan spiritual bagi korban secara langsung mapun yang di pengungsian. Berbagai cerita pedih dan derita sudah tidak terkira akibat dari pasca bencana. Sebagai bentuk penyadaran bahwa alam tidak boleh dilawan namun di akrabi, di dekati dan dimengerti sebagai bentuk kepada kepedulian dini akan berbagai ancaman yang akan datang.
Pendidikan Mitigasi
Karenanya layak bila diberikan pendidikan mitigasi melalui pendidikan, sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan di beberapa daerah yang rawan bencana. Mitigasi merupakan gerakan guna menumbuhkan pendidikan sosial bagi peserta didik. Karena rasa simpati dan empati harus menjadi sebuah kepekaan bagi peserta didik yang sudah mulai kehilangan perasaan dan jati dirinya. Mitigasi menjadi penting guna menyiapkan mental dan menggerakkan moral dalam semangat kasih sayang dan kepedulian sosial bagi komponen bangsa.
Mitigasi sebagai pendidikan resiko yang menjadi akibat. Mulai antisipasi dengan perencanaan, mengatur sumber daya, mempelajari dampak. Edukasi mengurangi beban bencana dan upaya menerapkan rencana dan memantau progress demi rehabilitasi kembali. Karena prinsipnya manusia tidak bisa ada dan berkembang tanpa kehadiran manusia yang lain. Bahkan, keberadaannya hanya mungkin karena adanya orang lain. Beralasan Martin Heidegger (1889-1976) mengatakan, manusia adalah mitsein in der Welt, artinya ada bersama di dunia (alam)
Manusia membutuhkan orang lain untuk menjadi dirinya. Mitsein in der Welt tidak sekadar bersifat informatif, tetapi terlebih-lebih bersifat etis. Ungkapan ini menuntut tanggung jawab. Secara lain dapat dikatakan, seorang individu tidak hanya diteguhkan oleh orang lain, tetapi juga ia bertugas meneguhkan orang lain. Ini justru yang pertama dan tugas utama dalam relasi sosial.
Pendidikan mitigasi bencana dilaksanakan secara holistik menimbulkan rasa rasa kasih sayang (love and affection), penuh keikhlasan (sincerely), kejujuran (honesty), keagamaan (spiritual), dan dalam suasana kekeluargaan (family atmosphere). Karena yang dirasakan oleh saudara sebangsa dan setanah air. Dirasakan dalam rasa senasib sepenanggungan. Dan mitigasi tidak hanya sekedar teori dan praktek. Ia harus disertai pelatihan dan akan diuji dalam perwujudan nyata saat bencana datang tiba tiba.
FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta
Semangat Pahlawan, Benih Nasionalisme
Opini, Tribun Jateng 8/11/16
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Sebagai bangsa Indonesia wajib paham dan mengerti arti pahlawan. Begitu pula setiap tanggal 10 Nopember secara sadar dan penuh keikhlasan memperingati hari pahlawan, Sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanannya dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Namun dalam memperingati hari pahlawan tidak hanya mengenang peristiwa 10 November 1945. Yang merujuk pada peristiwa pertempuran arek-arek Surabaya melawan tentara Belanda, atau Nederlandsch Indie Civil Administratie (NICA), dengan didukung tentara Inggris. Pertempuran ini dianggap sebagai pertempuran monumental pada masa revolusi dan menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia terhadap imperialis asing.
Sebagai perenungan kita menjadi bangsa yang beradab dan memaknai pahlawan yang saat ini sedang berada dalam krisis Nasionalisme. Persatuan dan kesatuan sebagai harga mati, menjadi bangsa yang nasionalis. Mengesampingkan dan mengeliminasi perbedaan dan pertentangan antar idiologi politik, antar kelompok primordial, inter idiologi politik dan inter kelompok primordial. Yang mana benih-benih tersebut mulai tumbuh subur saat ini. Semangat kepahlawanan dibutuhkan demi integritas bangsa dan negara dalam semangat nasionalisme.
Semangat kepahlawanan dengan membangun kesadaran untuk peduli nasib dan masa depan bangsa. Membangun bangsa dalam “rumah besar” Indonesia yang harmonis. Perbedaan memang sebuah fakta obyektif. Sejak bangsa ini ada perbedaan agama, ras, etnik, suku bukanlah sumber akar masalah. Maka semangat persatuan dan kesatuan sebagai harga mati. Apalagi di semangati dengan peringatan hari pahlawan dengan semangat rela berkorban demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Banyak sekali nilai-nilai kepahlawanan yang bisa diteladani dari pahlawan bangsa kita. Namun dari semua nilai-nilai mulia kepahlawan, bisa kita peras dalam satu nilai agung: rela berkorban. Pahlawan sejati punya hati untuk rela berkorban. Sangatlah sederhana membedakan antara pahlawan dan pengkhianat karena mudah alat ukurnya. Pahlawan berkorban diri pribadi demi kepentingan banyak orang atau rakyat, sebaliknya pengkhianat mengorbankan banyak orang atau rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. (Setio Boedi. 2013)
Oleh karena itu di era globalisasi, transparan dan digital guru di sekolah wajib menumbuhkan jiwa kepahlawanan kepada peserta didik. Semangat berjuang (berkorban) tanpa pamrih, bersama - sama menyikapi segala perkembangan dan perubahan dengan tetap menanamkan rasa nasionalisme. Peristiwa dan gerakan yang muncul akhir-akhir ini di tanah air dengan masifnya demonstrasi yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) menjadi bahan refleksi. Panasnya suhu politik, dengan mudahnya anak bangsa bergesekan menjelang pilkada serentak 15 februari 2017 menjadi kajian kedewasaan dari nasionalisme itu sendiri. Berbagai ujian perbedaan membuat bangsa yang mandiri dan bermartabat dalam nasionalisme.
Pasalnya saat ini dunia semakin kosmopolitan, membuat dunia makin homogen. Di era rezim media sosial penduduk dunia semakin menyatu. Futurolog John Naibist dan Patricia Aburdene (1990), homogenisasi yang tumbuh mengglobal , justru membuat kita semua berusaha akan melestarikan identitas, apakah agama, kultur, kebangsaan, bahasa dan ras. Nasionalisme mengalami gempuran dan tantangan yang hebat. Maraknya demonstrasi dalih demi demokrasi, membuat seolah persatuan kesatuan terasa memudar.
Oleh karena itu Pemerintah sebagai penanggung jawab utama sesuai tujuan Negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Harus segera melakukan pertolongan, rekontruksi, kontrol, mengedukasi, pencerahan dan menggerakan anak bangsa untuk selalu menumbuhkan semangat nasionalisme. Cinta tanah air, bangsa dan negara dengan megeliminasi, mengurangi dan memutus segala perbedaan secara persuasif. Tidak lepas pula segala antisipasi dan upaya preventif, kuratif maupun rehabilitasi bila sudah terjadi “peperangan.”
Seperti dikatakan John F. Kennedy (presiden USA 1961 – 1963), bahwa orang Cina menggunakan dua coretan kuas untuk menuliskan kata-kata “krisis.” Satu coretan kuas berarti bahaya; yang lain berarti peluang. Di dalam sebuah krisis, kita mewaspadai bahaya tetapi melihat peluang.
Sebagai bangsa yang beradab, kewajiban kita merawat nasionalisme sebagai tugas terhormat (noblese oblige). Karena kebhinnekaan merupakan anugerah yang dimiliki. Maka wajib di jaga dan dipertahankan sampai titik darah penghabisan, seperti semangat para pahlawan.
FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Sebagai bangsa Indonesia wajib paham dan mengerti arti pahlawan. Begitu pula setiap tanggal 10 Nopember secara sadar dan penuh keikhlasan memperingati hari pahlawan, Sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanannya dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Namun dalam memperingati hari pahlawan tidak hanya mengenang peristiwa 10 November 1945. Yang merujuk pada peristiwa pertempuran arek-arek Surabaya melawan tentara Belanda, atau Nederlandsch Indie Civil Administratie (NICA), dengan didukung tentara Inggris. Pertempuran ini dianggap sebagai pertempuran monumental pada masa revolusi dan menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia terhadap imperialis asing.
Sebagai perenungan kita menjadi bangsa yang beradab dan memaknai pahlawan yang saat ini sedang berada dalam krisis Nasionalisme. Persatuan dan kesatuan sebagai harga mati, menjadi bangsa yang nasionalis. Mengesampingkan dan mengeliminasi perbedaan dan pertentangan antar idiologi politik, antar kelompok primordial, inter idiologi politik dan inter kelompok primordial. Yang mana benih-benih tersebut mulai tumbuh subur saat ini. Semangat kepahlawanan dibutuhkan demi integritas bangsa dan negara dalam semangat nasionalisme.
Semangat kepahlawanan dengan membangun kesadaran untuk peduli nasib dan masa depan bangsa. Membangun bangsa dalam “rumah besar” Indonesia yang harmonis. Perbedaan memang sebuah fakta obyektif. Sejak bangsa ini ada perbedaan agama, ras, etnik, suku bukanlah sumber akar masalah. Maka semangat persatuan dan kesatuan sebagai harga mati. Apalagi di semangati dengan peringatan hari pahlawan dengan semangat rela berkorban demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Banyak sekali nilai-nilai kepahlawanan yang bisa diteladani dari pahlawan bangsa kita. Namun dari semua nilai-nilai mulia kepahlawan, bisa kita peras dalam satu nilai agung: rela berkorban. Pahlawan sejati punya hati untuk rela berkorban. Sangatlah sederhana membedakan antara pahlawan dan pengkhianat karena mudah alat ukurnya. Pahlawan berkorban diri pribadi demi kepentingan banyak orang atau rakyat, sebaliknya pengkhianat mengorbankan banyak orang atau rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. (Setio Boedi. 2013)
Oleh karena itu di era globalisasi, transparan dan digital guru di sekolah wajib menumbuhkan jiwa kepahlawanan kepada peserta didik. Semangat berjuang (berkorban) tanpa pamrih, bersama - sama menyikapi segala perkembangan dan perubahan dengan tetap menanamkan rasa nasionalisme. Peristiwa dan gerakan yang muncul akhir-akhir ini di tanah air dengan masifnya demonstrasi yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) menjadi bahan refleksi. Panasnya suhu politik, dengan mudahnya anak bangsa bergesekan menjelang pilkada serentak 15 februari 2017 menjadi kajian kedewasaan dari nasionalisme itu sendiri. Berbagai ujian perbedaan membuat bangsa yang mandiri dan bermartabat dalam nasionalisme.
Pasalnya saat ini dunia semakin kosmopolitan, membuat dunia makin homogen. Di era rezim media sosial penduduk dunia semakin menyatu. Futurolog John Naibist dan Patricia Aburdene (1990), homogenisasi yang tumbuh mengglobal , justru membuat kita semua berusaha akan melestarikan identitas, apakah agama, kultur, kebangsaan, bahasa dan ras. Nasionalisme mengalami gempuran dan tantangan yang hebat. Maraknya demonstrasi dalih demi demokrasi, membuat seolah persatuan kesatuan terasa memudar.
Oleh karena itu Pemerintah sebagai penanggung jawab utama sesuai tujuan Negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Harus segera melakukan pertolongan, rekontruksi, kontrol, mengedukasi, pencerahan dan menggerakan anak bangsa untuk selalu menumbuhkan semangat nasionalisme. Cinta tanah air, bangsa dan negara dengan megeliminasi, mengurangi dan memutus segala perbedaan secara persuasif. Tidak lepas pula segala antisipasi dan upaya preventif, kuratif maupun rehabilitasi bila sudah terjadi “peperangan.”
Seperti dikatakan John F. Kennedy (presiden USA 1961 – 1963), bahwa orang Cina menggunakan dua coretan kuas untuk menuliskan kata-kata “krisis.” Satu coretan kuas berarti bahaya; yang lain berarti peluang. Di dalam sebuah krisis, kita mewaspadai bahaya tetapi melihat peluang.
Sebagai bangsa yang beradab, kewajiban kita merawat nasionalisme sebagai tugas terhormat (noblese oblige). Karena kebhinnekaan merupakan anugerah yang dimiliki. Maka wajib di jaga dan dipertahankan sampai titik darah penghabisan, seperti semangat para pahlawan.
FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta
Sunday, November 06, 2016
Waspada terhadap Narkolema
OPINI, harian Joglosemar 7/11/16
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Kita selalu ingat acara sebuah TV Swasta yang dilakukan oleh Bang Napi. Kata Waspadalah selalu terulang, sebagai upaya pengingat kita untuk terus hati-hati terhadap berbagai bahaya yang mengancam. Salah satu yang menjadi pusat perhatian dalam rangka peringatan ke 52 hari kesehatan Nasional (HKN), tentang Narkolema.
Narkolema, Narkoba Lewat Mata menjadi topik dari Panitia HKN ke 52 kota Solo. Tim kampanye Narkolema gencar melakukan sosialisai pendidikan Narkolema dan deklarasi penandatanganan Anti Narkolema bagi pelajar. Bekerjasama dengan dinas Pendidikan dan Olah Raga pendidikan dan deklarasi serempak dilaksanakan di 50 SMA/K sekota Solo, Jumat (4/11/16). Begitu juga sekolah penulis pun ditunjuk melaksanakan kegiatan ini. Apresiasi yang tinggi dengan kesadaran bersama mengeleminasi pornografi dan terjangkitnya penyakit AIDS.
Kenapa Narkolema perlu diwaspadai? Kita harus mewasdai bahaya Narkolema yang akan merusak otak pelajar. Ronald J. Hilton, seorang ahli bedah otak di San Antonio Hospital (US). Menyatakan bahwa efek ketagihan porno mengakibatkan otak bagian tengah depan (VTA) secara fisik mengalami penyusutan. Inilah yang mengakibatkan orang yang sudah kecanduan porno berat sulit untuk mengontrol perilakunya. Efek ini terjadi secara bertahap, ditandai dengan semakin mengelanturnya kata-kata hingga berakhir pada perilaku yang terkesan ngawur. Parahnya lagi, kerusakan otak jauh akibat porno lebih dahsyat dari pada efek kecanduan kokain. Kecanduan porno akan merusak sistem memori jangka pendek seseorang. Yang membuatnya menjadi orang yang pelupa.
Dengan mudah, pornografi memperbudak orang akan nafsunya dan membuka pintu terhadap segala jenis kejahatan seperti kemarahan, penyiksaaan, kekerasan, kepahitan, kebohongan, irihati, pemaksaan, dan keegoisan. Kekuatan tersembunyi dibalik pornografi akan menunjukkandirinya pada saat orang yang sudah terlibat berusaha menghentikan kebiasaannya. Tanpabantuan, biasanya orang itu tidak berdaya untuk lepas
Budaya melihat
Budaya melihat pornografi ini tidak lepas dari perkembangan Tekhnologi Ilmu dan Komunikasi (TIK) melalui Internet. Bagaimana dengan anak-anak kita? Internet sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Melarang anak berinternet seperti melarang anak memakai energi listrik dan kembali ke zaman batu. Itulah kenyataan yang harus dihadapi dunia pendidikan dan keluarga, namun tetap harus di waspadai.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa saat ini Indonesia dalam keadaan darurat pornografi dan kejahatan online pada anak. Menurut KPAI, sejak 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online telah mencapai 1.022 anak. Situs berita melaporkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku cukup kewalahan dengan tingginya frekuensi pengaksesan situs porno di Indonesia. Dalam survey yang dilakukan Kominfo, tiap detik ada 30 ribu halaman situs porno yang diakses pengguna internet di Indonesia. (Tempo 20/2/11)
Ironis lagi berdasarkan data usia pengakses situs porno yang dirilis dalam Pornography Statistic, menunjukkan bahwa pengakses situs berdasarkan usia 18-24 tahun sebanyak 13,61 persen, usia 25-34 tahun 19,90 persen, usia 35-44 tahun 25,50 persen, usia 45-54 tahun 20,67 persen dan usia 55 tahun ke atas 20,32 persen. Maka bila melihat sebanyak 13,61 persen dilakukan oleh orang muda, sudah layak menjadi warning (perhatian) bersama.
Mengenali dan waspada
Begitu pula bagi anak-anak yang tidak serta merta bisa menjadi korban karena ketidak sengajaan. Awalnya, mungkin seorang anak tidak berniat untuk melihat pornografi dan akan memanfaatkan Internet untuk tujuan yang baik karena ada tugas dari sekolah dan keperluan lain. Tetapi situs porno bisa muncul secara tiba-tiba saat seorang anak mencari bahan informasi Seorang anak yang masih lugu belum dapat menilai baik atau buruknya suatu hal, maka seorang anak usia 8-12 tahun sering menjadi sasaran (korban)
Masa kanak kanak adalah masa untuk menirukan sesuatu yang dilihat. Ketika sesuatu yang baru dilihat, akan muncul daya imajinatif dan keingin tahunan yang tinggi. Aksi coba-coba bisa jadi dilakukan gara gara melihat gambar ataupun video yang baru saya hadir di depan matanya. Oleh karena Narkolema menjadi musuh bersama dan wajib diwaspadai.
Kita harus mengenal tanda-tanda anak/pelajar yang mulai keacanduan ponografi. Beberapa gejala yang dapat dilihat seperti suka menyendiri, bicara tidak melihat mata lawan bicara, prestasi di sekolah menurun, suka berbicara jorok, berperilaku jorok, suka berkhayal tentang pornografi, banyak minum dan banyak pipis dan suka menonton, bila dihentikan akan mengamuk (tantrum).
Oleh karena itu stakeholder pendidikan wajib mewasdai segala perubahan perilaku anak-anak yang menginjak remaja sebagai pelajar. Orang tua wajib untuk belajar dan mengetahui dunia internet, mengawasi dan mencatat perubahan perilaku anak, Komputer diletakkan ditempat terbuka, terbuka terhadap perkembangan informasi, komunikatif, filter situs pornografi. Membuat aturan dengan kesepakatan bersama dalam belajar, bermain dan rekreasi.
Mewaspadai bahaya Narkolema butuh dengan keterbukaan dan membangun komunikasi. Sebab teknologi tidak bisa dihindari dan orang tua tidak bisa mengawasi anaknya selama 24 jam penuh. Oleh karena itu dengan komunikasi yang terjaga dan teratur serta komitmen dalam keluarga. Seperti rutin makan bersama menjadi ajang yang rileks untuk saling menyampaikan pesan positif maupun tuntutan demi keharmonisan keluarga. Semoga!
FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Kita selalu ingat acara sebuah TV Swasta yang dilakukan oleh Bang Napi. Kata Waspadalah selalu terulang, sebagai upaya pengingat kita untuk terus hati-hati terhadap berbagai bahaya yang mengancam. Salah satu yang menjadi pusat perhatian dalam rangka peringatan ke 52 hari kesehatan Nasional (HKN), tentang Narkolema.
Narkolema, Narkoba Lewat Mata menjadi topik dari Panitia HKN ke 52 kota Solo. Tim kampanye Narkolema gencar melakukan sosialisai pendidikan Narkolema dan deklarasi penandatanganan Anti Narkolema bagi pelajar. Bekerjasama dengan dinas Pendidikan dan Olah Raga pendidikan dan deklarasi serempak dilaksanakan di 50 SMA/K sekota Solo, Jumat (4/11/16). Begitu juga sekolah penulis pun ditunjuk melaksanakan kegiatan ini. Apresiasi yang tinggi dengan kesadaran bersama mengeleminasi pornografi dan terjangkitnya penyakit AIDS.
Kenapa Narkolema perlu diwaspadai? Kita harus mewasdai bahaya Narkolema yang akan merusak otak pelajar. Ronald J. Hilton, seorang ahli bedah otak di San Antonio Hospital (US). Menyatakan bahwa efek ketagihan porno mengakibatkan otak bagian tengah depan (VTA) secara fisik mengalami penyusutan. Inilah yang mengakibatkan orang yang sudah kecanduan porno berat sulit untuk mengontrol perilakunya. Efek ini terjadi secara bertahap, ditandai dengan semakin mengelanturnya kata-kata hingga berakhir pada perilaku yang terkesan ngawur. Parahnya lagi, kerusakan otak jauh akibat porno lebih dahsyat dari pada efek kecanduan kokain. Kecanduan porno akan merusak sistem memori jangka pendek seseorang. Yang membuatnya menjadi orang yang pelupa.
Dengan mudah, pornografi memperbudak orang akan nafsunya dan membuka pintu terhadap segala jenis kejahatan seperti kemarahan, penyiksaaan, kekerasan, kepahitan, kebohongan, irihati, pemaksaan, dan keegoisan. Kekuatan tersembunyi dibalik pornografi akan menunjukkandirinya pada saat orang yang sudah terlibat berusaha menghentikan kebiasaannya. Tanpabantuan, biasanya orang itu tidak berdaya untuk lepas
Budaya melihat
Budaya melihat pornografi ini tidak lepas dari perkembangan Tekhnologi Ilmu dan Komunikasi (TIK) melalui Internet. Bagaimana dengan anak-anak kita? Internet sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Melarang anak berinternet seperti melarang anak memakai energi listrik dan kembali ke zaman batu. Itulah kenyataan yang harus dihadapi dunia pendidikan dan keluarga, namun tetap harus di waspadai.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa saat ini Indonesia dalam keadaan darurat pornografi dan kejahatan online pada anak. Menurut KPAI, sejak 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online telah mencapai 1.022 anak. Situs berita melaporkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku cukup kewalahan dengan tingginya frekuensi pengaksesan situs porno di Indonesia. Dalam survey yang dilakukan Kominfo, tiap detik ada 30 ribu halaman situs porno yang diakses pengguna internet di Indonesia. (Tempo 20/2/11)
Ironis lagi berdasarkan data usia pengakses situs porno yang dirilis dalam Pornography Statistic, menunjukkan bahwa pengakses situs berdasarkan usia 18-24 tahun sebanyak 13,61 persen, usia 25-34 tahun 19,90 persen, usia 35-44 tahun 25,50 persen, usia 45-54 tahun 20,67 persen dan usia 55 tahun ke atas 20,32 persen. Maka bila melihat sebanyak 13,61 persen dilakukan oleh orang muda, sudah layak menjadi warning (perhatian) bersama.
Mengenali dan waspada
Begitu pula bagi anak-anak yang tidak serta merta bisa menjadi korban karena ketidak sengajaan. Awalnya, mungkin seorang anak tidak berniat untuk melihat pornografi dan akan memanfaatkan Internet untuk tujuan yang baik karena ada tugas dari sekolah dan keperluan lain. Tetapi situs porno bisa muncul secara tiba-tiba saat seorang anak mencari bahan informasi Seorang anak yang masih lugu belum dapat menilai baik atau buruknya suatu hal, maka seorang anak usia 8-12 tahun sering menjadi sasaran (korban)
Masa kanak kanak adalah masa untuk menirukan sesuatu yang dilihat. Ketika sesuatu yang baru dilihat, akan muncul daya imajinatif dan keingin tahunan yang tinggi. Aksi coba-coba bisa jadi dilakukan gara gara melihat gambar ataupun video yang baru saya hadir di depan matanya. Oleh karena Narkolema menjadi musuh bersama dan wajib diwaspadai.
Kita harus mengenal tanda-tanda anak/pelajar yang mulai keacanduan ponografi. Beberapa gejala yang dapat dilihat seperti suka menyendiri, bicara tidak melihat mata lawan bicara, prestasi di sekolah menurun, suka berbicara jorok, berperilaku jorok, suka berkhayal tentang pornografi, banyak minum dan banyak pipis dan suka menonton, bila dihentikan akan mengamuk (tantrum).
Oleh karena itu stakeholder pendidikan wajib mewasdai segala perubahan perilaku anak-anak yang menginjak remaja sebagai pelajar. Orang tua wajib untuk belajar dan mengetahui dunia internet, mengawasi dan mencatat perubahan perilaku anak, Komputer diletakkan ditempat terbuka, terbuka terhadap perkembangan informasi, komunikatif, filter situs pornografi. Membuat aturan dengan kesepakatan bersama dalam belajar, bermain dan rekreasi.
Mewaspadai bahaya Narkolema butuh dengan keterbukaan dan membangun komunikasi. Sebab teknologi tidak bisa dihindari dan orang tua tidak bisa mengawasi anaknya selama 24 jam penuh. Oleh karena itu dengan komunikasi yang terjaga dan teratur serta komitmen dalam keluarga. Seperti rutin makan bersama menjadi ajang yang rileks untuk saling menyampaikan pesan positif maupun tuntutan demi keharmonisan keluarga. Semoga!
FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)
Tuesday, October 18, 2016
Solidaritas Kedaulatan Pangan
OPINI, Harian Joglosemar, 19 Oktober 2016
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Peringatan hari pangan sedunia (HPS) ke-36 sebagai Hari Pangan Indonesia(HPI) dipusatkan di kabupaten Boyolali Jawa tengah ( 28-30 Oktober 2016). Diisi dengan pameran teknologi dan demonstrasi usaha tani gabungan kelompok (Dem Area) menggunakan lahan seluas 100 hektare di Kecamatan Banyudono, Desa Trayu. Sebuah refleksi ketahanan pangan bagi masyarakat.
HPS bertema Climate is Changing, Food Agriculture Must Too dan tema HPS Nasional adalah Membangun Kedaulatan Pangan Berkelanjutan mengantisipasi era perubahan iklim. Menjadikan Indonesia berdaulat dan mandiri dalam pangan. Bila mendengar, melihat masih banyaknya negara yang rakyatnya kekurangan pangan sebagai ironisasi kemajuan peradaban. Sepertim rakyat Somalia yang secara masif mengalami kelaparan, seperti tragedi kemanusian di Ethiopia era tahun 1980-an.
Tahun 2011 Bank Dunia dalam siaran persnya menyatakan bahwa hampir satu milliar manusia di dunia mengalami kelaparan, sedang FAO menyebut 1,1 miliar manusia. Ini sebagai dampak dari kenaikan harga pangan global. Lalu bagaimana dengan kondisi bangsa kita dalam antisipasi perubahan iklim. Krisis pangan selain masih banyaknya kurang gizi, yang melanda anak bangsa. Terlihat dalam polal mengkonsumi pangan sehat. Maka bentuk upaya penyelamatan dengan membangun solidaritas menjadi Indonesia berdaulat pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok utama manusia. Apapun akan dilakukan demi kebutuhan hajat ini. Bila sudah masuk ranah kehidupan manusia, apakah kita harus memalingkan muka tanpa bentuk solidaritas untuk tergugah saling membantu dan memberi pencerahan. Begitu pula upaya memasarkan (baca=mengenalkan) secara intens makanan lokal yang kaya akan gisi dan sehat.
Mengantisipasi Era radikalisasi perubahan iklim. Butuh antisipai guna mengurangi dampak negatif dari rawan pangan dan bergelora dalam semangat agroindustri. Kedaulatan pangan sebagai sebuah ekspektasi bangsa yang mandiri dari ketangguhan pengelolaan.
Peduli
Upaya kedaulatan pangan, pasalnya anak bangsa kurang peduli akan adanya pangan lokal yang sehat. Makanan yang biasa menjadi menu sehari hari masyarakat mulai jauh dari jamahan (ketertarikan) anak muda. Sebut saja tiwul, getuk, klepon, klenyem, cetot, grontol, nagasari, pecel, urap, gempol pleret, cenil yang biasa disebut jajanan pasar. Banyak ditemui dalam pasar tradisional masyarakat jawa. Padahal pangan yang jauh dari campuran pengawet dan harus segera habis.
Namun sayangnya pangan sehat tersebut sudah jauh dari penglihatan bahkan endusan dari anak jaman sekarang. Budanya makanan yang penuh campuran bahan pengawet yang tidak menyehatkan. Bahkan berdasarkan laporan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bahwa anak sekolah cenderung membeli jajanan yang “beracun” di sekitar sekolah. Yang relatif murah harganya namun tidak bernutrisi, tidak sehat serta penuh dengan campuran bahan pengawet (formalin, borax), sehingga sangat rawan bagi kesehatan.
Dibutuhkan gerakan upaya penyelamatan generasi penerus dari krisi kesehatan dalam hal pangan. Tidak hanya sebuah retorika namun dibutuhkan langkah konkrit dalam bentuk solidaritas sosial dengan mengkampanyekan pangan sehat dengan kemitraan usaha agrobisnis pangan. Serta membantu, menolong dan mengasihi mereka yang masih kekurangan pangan.
Kedaulatan pangan
Membangun kesadaran masyarakat dengan melakukan kegiatan positif dalam agrobisnis dan kemitraan. Pangan yang kita butuhkan (konsumsi) adalah makanan yang memenuhi gizi sehat dan seimbang. Makan tidak asal kenyang (hanya karbohidrat) tapi diperlukan makanan lain yang mengandung protein baik nabati maupun hewani, vitamin, mineral dari sayuran dan buah-buahan.
Penyuluhan, pemberian selebaran (pamflet) dan kegiatan yang melibatkan massa tentang pentingnya pangat sehat. Seperti halnya yang sering diagendakan Pemkot Solo melalui Dinas Ketahanan Pangan dalam peringatan HPS dengan penyelenggaraan kirab Gerebeg Pangan Sehat. Momen budaya dengan Gerebeg manfaatkan oleh Pemkot Solo dan masyarakat dalam mengoptimalkan segala hasil pangan tradisional dan organik. Kolaborasi, kerjasama gerebeg sendiri merupakan budaya keraton (Grebeg Mulud, Grebeg Syawal dan Grebeg). Keluarnya gunungan baik berupa makanan (apem) maupun segala hasil bumi yang dipersembahkan sebagai wujud syukur masih dikaruniai berkah kehidupan. Termasuk sajian pangan sehat yang diusung berbagai kelompok elemen masyarakat, institusi pendidikan, dan Pemerintah.
Diharapkan dengan membiasakan bentuk peringatan dengan mengoptimalkan solidaritas masyarakat dalam bentuk kegiatan positif (kirab gerebeg). Merupakan sarana edukasi, pencerahan dan sosialisasi petingnya pangan sehat bagi kehidupan. Sebuah kampanye pentingnya mengkonsumsi makanan sehat demi produktifitas dan gairah hidup lebih lama.
Rakyat sehat maka bangsa menjadi kuat dan cerdas. Kebiasaan mengkonsumsi pangan yang jauh dari berbagai bahan kimia yang mudah menimbun bibit penyakit. Gerakan dengan kembali ke alam, dengan gerakan budaya memasyarakatkan memperdayakan bahan makanan sehat (organik) serta makanan olahan sehat hasil dari budidaya secara sehat pula (makanan tradisonal).
Kolaborasi dan kemitraan petani dalam agroindustri selalu diejawantahkan dalam kehidupan nyata. Menjadikan kekuatan pangan dan tahan akan gempuran perubahan termasuk iklim. Masyarakat sendiri sudah paham dan sadar akan pentingnya pangan sehat, maka aksi budaya sehat menjadi habitus. Kesadaran dan kemandirian sebagai kekuatan kedaulatan pangan.
Pemberdayaan solidaritas dalam budaya makanan sehat memang diperlukan kerja keras, kreatifitas, ketekunan, semangat pantang menyerah dan inovasi. Menjadikan modal untuk semakin memasyarakat dan dapat diikuti daerah lain. Dukungan Pemda, kesadaran masyarakat solidaritas petani dalam kemitraan agroindustri sebagai gerakan kedaulatan pangan. Menjadi semakin nyata makna dan manfaatnya bagi kepentingan bersama. Selamat hari Pangan.
FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Peringatan hari pangan sedunia (HPS) ke-36 sebagai Hari Pangan Indonesia(HPI) dipusatkan di kabupaten Boyolali Jawa tengah ( 28-30 Oktober 2016). Diisi dengan pameran teknologi dan demonstrasi usaha tani gabungan kelompok (Dem Area) menggunakan lahan seluas 100 hektare di Kecamatan Banyudono, Desa Trayu. Sebuah refleksi ketahanan pangan bagi masyarakat.
HPS bertema Climate is Changing, Food Agriculture Must Too dan tema HPS Nasional adalah Membangun Kedaulatan Pangan Berkelanjutan mengantisipasi era perubahan iklim. Menjadikan Indonesia berdaulat dan mandiri dalam pangan. Bila mendengar, melihat masih banyaknya negara yang rakyatnya kekurangan pangan sebagai ironisasi kemajuan peradaban. Sepertim rakyat Somalia yang secara masif mengalami kelaparan, seperti tragedi kemanusian di Ethiopia era tahun 1980-an.
Tahun 2011 Bank Dunia dalam siaran persnya menyatakan bahwa hampir satu milliar manusia di dunia mengalami kelaparan, sedang FAO menyebut 1,1 miliar manusia. Ini sebagai dampak dari kenaikan harga pangan global. Lalu bagaimana dengan kondisi bangsa kita dalam antisipasi perubahan iklim. Krisis pangan selain masih banyaknya kurang gizi, yang melanda anak bangsa. Terlihat dalam polal mengkonsumi pangan sehat. Maka bentuk upaya penyelamatan dengan membangun solidaritas menjadi Indonesia berdaulat pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok utama manusia. Apapun akan dilakukan demi kebutuhan hajat ini. Bila sudah masuk ranah kehidupan manusia, apakah kita harus memalingkan muka tanpa bentuk solidaritas untuk tergugah saling membantu dan memberi pencerahan. Begitu pula upaya memasarkan (baca=mengenalkan) secara intens makanan lokal yang kaya akan gisi dan sehat.
Mengantisipasi Era radikalisasi perubahan iklim. Butuh antisipai guna mengurangi dampak negatif dari rawan pangan dan bergelora dalam semangat agroindustri. Kedaulatan pangan sebagai sebuah ekspektasi bangsa yang mandiri dari ketangguhan pengelolaan.
Peduli
Upaya kedaulatan pangan, pasalnya anak bangsa kurang peduli akan adanya pangan lokal yang sehat. Makanan yang biasa menjadi menu sehari hari masyarakat mulai jauh dari jamahan (ketertarikan) anak muda. Sebut saja tiwul, getuk, klepon, klenyem, cetot, grontol, nagasari, pecel, urap, gempol pleret, cenil yang biasa disebut jajanan pasar. Banyak ditemui dalam pasar tradisional masyarakat jawa. Padahal pangan yang jauh dari campuran pengawet dan harus segera habis.
Namun sayangnya pangan sehat tersebut sudah jauh dari penglihatan bahkan endusan dari anak jaman sekarang. Budanya makanan yang penuh campuran bahan pengawet yang tidak menyehatkan. Bahkan berdasarkan laporan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bahwa anak sekolah cenderung membeli jajanan yang “beracun” di sekitar sekolah. Yang relatif murah harganya namun tidak bernutrisi, tidak sehat serta penuh dengan campuran bahan pengawet (formalin, borax), sehingga sangat rawan bagi kesehatan.
Dibutuhkan gerakan upaya penyelamatan generasi penerus dari krisi kesehatan dalam hal pangan. Tidak hanya sebuah retorika namun dibutuhkan langkah konkrit dalam bentuk solidaritas sosial dengan mengkampanyekan pangan sehat dengan kemitraan usaha agrobisnis pangan. Serta membantu, menolong dan mengasihi mereka yang masih kekurangan pangan.
Kedaulatan pangan
Membangun kesadaran masyarakat dengan melakukan kegiatan positif dalam agrobisnis dan kemitraan. Pangan yang kita butuhkan (konsumsi) adalah makanan yang memenuhi gizi sehat dan seimbang. Makan tidak asal kenyang (hanya karbohidrat) tapi diperlukan makanan lain yang mengandung protein baik nabati maupun hewani, vitamin, mineral dari sayuran dan buah-buahan.
Penyuluhan, pemberian selebaran (pamflet) dan kegiatan yang melibatkan massa tentang pentingnya pangat sehat. Seperti halnya yang sering diagendakan Pemkot Solo melalui Dinas Ketahanan Pangan dalam peringatan HPS dengan penyelenggaraan kirab Gerebeg Pangan Sehat. Momen budaya dengan Gerebeg manfaatkan oleh Pemkot Solo dan masyarakat dalam mengoptimalkan segala hasil pangan tradisional dan organik. Kolaborasi, kerjasama gerebeg sendiri merupakan budaya keraton (Grebeg Mulud, Grebeg Syawal dan Grebeg). Keluarnya gunungan baik berupa makanan (apem) maupun segala hasil bumi yang dipersembahkan sebagai wujud syukur masih dikaruniai berkah kehidupan. Termasuk sajian pangan sehat yang diusung berbagai kelompok elemen masyarakat, institusi pendidikan, dan Pemerintah.
Diharapkan dengan membiasakan bentuk peringatan dengan mengoptimalkan solidaritas masyarakat dalam bentuk kegiatan positif (kirab gerebeg). Merupakan sarana edukasi, pencerahan dan sosialisasi petingnya pangan sehat bagi kehidupan. Sebuah kampanye pentingnya mengkonsumsi makanan sehat demi produktifitas dan gairah hidup lebih lama.
Rakyat sehat maka bangsa menjadi kuat dan cerdas. Kebiasaan mengkonsumsi pangan yang jauh dari berbagai bahan kimia yang mudah menimbun bibit penyakit. Gerakan dengan kembali ke alam, dengan gerakan budaya memasyarakatkan memperdayakan bahan makanan sehat (organik) serta makanan olahan sehat hasil dari budidaya secara sehat pula (makanan tradisonal).
Kolaborasi dan kemitraan petani dalam agroindustri selalu diejawantahkan dalam kehidupan nyata. Menjadikan kekuatan pangan dan tahan akan gempuran perubahan termasuk iklim. Masyarakat sendiri sudah paham dan sadar akan pentingnya pangan sehat, maka aksi budaya sehat menjadi habitus. Kesadaran dan kemandirian sebagai kekuatan kedaulatan pangan.
Pemberdayaan solidaritas dalam budaya makanan sehat memang diperlukan kerja keras, kreatifitas, ketekunan, semangat pantang menyerah dan inovasi. Menjadikan modal untuk semakin memasyarakat dan dapat diikuti daerah lain. Dukungan Pemda, kesadaran masyarakat solidaritas petani dalam kemitraan agroindustri sebagai gerakan kedaulatan pangan. Menjadi semakin nyata makna dan manfaatnya bagi kepentingan bersama. Selamat hari Pangan.
FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta
Thursday, September 29, 2016
Even Seni Menduniakan Solo
OPINI, Koran Joglosemar, 29/9/16
oleh: FX Triyas Hadi Prihantoro
Event Internasional di bulan September 2016, Festival Payung Indonesia yang berlangsung di Balekambang (23-25/9/16) dan pagelaran Solo International Performing Arts atau SIPA (8-10/9/16) di Benteng Vastenburg, semakin mengukuhkan Solo sebagai kota Budaya yang mendunia. Festival Payung yang mengusung tema " exploring Indonesia " dan SIPA dengan tema "Mahaswara."
Warga Solo yang hadir dengan penuh semangat dan antusias “setuju” dan mendukung sepenuh hati peyelenggaran dua even ini sebagai pembuktian bahwa seni, budaya menjadi bagian hidup dari habitus (budaya) masyarakat. Terbukti dukungan/ partisipasi dari peserta luar negeri. Peserta ferstival payung dari LN antara lain Brunei Darusalam, Jerman, Singapura, Thailand, Inggris dan SIPA dari USA, Zimbawe, Korea, Singapura, Spanyol, India dan Malaysia.
Banyak budayawan dan seniman lahir dari kota Solo. Dari Ronggowarsito, WS Rendra, Gesang, Ki Anom Suroto, Waljinah, Didi Kempot, Rahayu Supanggah sampai Joko Pekik. Mereka tokoh-tokoh yang menggali, mengolah, mengenalkan, “menjual” kekayaan dan kemegahan budaya tanah air (solo) dan mempromosikan ke tingkat dunia. Solo kota Budaya bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan olah raga. Aktualisasi kolaborasi antar departemen terkait, Pemkot, Pengusaha, Pelaku Pariwisata dan warga kota. Oleh karena itu sebagai salah satu sentra budaya, wajarlah bila dukungan dan harapan warga menjadi pemantik kota Solo semakin gumregah menjadi pusat budaya dunia.
Warisan seni
Bentuk kreatifitas seni kota Solo tidak sebatas seni tangible heritage (warisan budaya bendawi) tetapi juga intangible heritage (warisan budaya non bendawi). Maka berkolaborasi dan bersinergi. Dari nilai histories bendawi (cagar budaya) di lain pihak perilaku manusia yang bernilai dari pembentukan karakter sosial masyarakat (adat istiadat).
Selain festival payung dan SIPA, berbagai kegiatan budaya yang sudah ada (tradisi) serta event “pembaharuan” secara periodik teragendakan. MulaiJava Expo, Solo Batik Carnival (SBC) Festival Keroncong International (FKI), Solo Great Sale, Solo International Musik Etnik (SIEM), pameran seni rupa di TBS (Taman Budaya Surakarta), Indonesia Channel.
Kegiatan yang mempunyai nilai jual sama maka perlu saling berkoordinasi dengan promosi bersama. Berbagai kegiatan budaya lahir karena semangat menghadapai tantangan jaman. Niat bersama menduniakan Kota guna menarik wisatawan asing, menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Penyelenggaraan tradisi budaya jawa juga dipertahankan seperti jumenengan raja Solo, malem sekatenan, selikuran, prosesi kirab malem sasi sura, pagelaran wayang kulit, pementasan WO Sriwedari dan ketoprak. Sedang berbagai bentuk ajang kreatifitas seni baru mulai Festival Bonrojo, Gerebek Sudiro, Festival Sriwedari, Pasar Imlek, Slamet Riyadi Art Fair, BSF (bengawan Solo Fair), STF (Solo Trade Fair), Solo Food Festival, Solo International Batik Exibition (SIBEX), Karnaval Budaya, Pameran seni rupa “Freedom Text”, keroncong, lagu dolanan bocah, parade gamelan sampai campur sari perlu evaluasi dan inovasi Perhelatan budaya tidak bisa berdiri sendiri. Karena harus menghadirkan banyak orang dari berbagai kelompok, golongan, adat tradisi, elemen masyarakat dan kepentingan lokal, nasional dan Internasional. Dukungan stakeholder menjadi kebutuhan dan kesuksesan.
Sinergi
Sinergi berbagai kegiatan budaya selama ini juga memperdayakan bangunan tua yang ada. Selain Beteng Vasternburg, Kraton Kasunan Surakarta, Pamedan Pura Mangkunegaran, Pasar Gede Hardjanagara (1930), Stasiun KA (Purwosari, Balapan dan Jebres), Dalem Poerwodingratan, Gedung Pamardhi Poetri, Gedung Bank Indonesia (Javasche Bank), Loji Gandrung, gedung Pertani, Gedung Veteran (Gedung Lowo), Gereja Katolik “st. Antonius” dan Bruderan (FIC) Purbayan, vihara Avalokiteshwara, , Gedung Brigarde Infantrie, Bekas Gedung Kodim, Gedung Woeryodingratan, kawasan monument 45 Banjarsari (villapark) dan bangunan-bangunan tua lain yang layak untuk menjadi prioritas ajang seni dan promosi tujuan wisata heritage.
Secara bergiliran menjadikan kegiatan “akbar” yang memesona. Pemkot proaktif menggandeng ISI (Institut Seni Indonesia ), elemen masyarakat yang peduli seni mulai dari SHC (Solo Hertiage Community) dan Mataya art and heritage. Sebab para pelaku seni lebih berkonsep, jernih dan berpengalaman dalam berbagai event budaya.
Aktualitas kegiatan budayai dengan pemberian ruang (public space) semisal city walk bagi pelaku seni selain sebagai stand pusat jajan (kuliner).segala promosi dan pengenalan kepada public benar teraktualisasai. Pagelaran musik (etnik, jazz, keroncong, gamelan, campursari, alat musik siter sampai klotekan) seni rupa (kaligrafi, batik, kontemporer) seni tari (jaipongan, tayuban, jaranan) seni peran (teater, pantomin, teatrikal, monolog, pembacaan puisi) di kawasan city walk yang sudah mulai sosialisasi secara terjadwal sistematis terencana. Aneka budaya menjadi daya tarik eksotisme cagar budaya.
Selain merasa melu handarbeni, optimalisasi dan sinergi dalam kegiatan tradisonal bernuansa modern menjadikan bentuk aktualita dalam menduniakan kota Solo. Keberhasilan penyelenggaran kegiatan budaya dibutuhkan tindak lanjut yang konkrit, terencana dan terarah. Oleh karena itu kebijakan Pemkot dalam melindungi, melestarikan, memperdayakannya dengan mensinergikan cagar budaya dan warisan seni sangat dibutuhkan, dikembangkan secara komprehensif.
Dukungan pelaku seni dan budaya menjadi kunci keberhasilan kota Solo dalam mengatualisasikan budaya. Pemerintah Kota wajib nguri-uri dan mendorong tumbuhnya kreatifitas warganya. Dengan memberikan ruang gerak, menumbuhkan wadah-wadah seni yang bereka ragam dan memberikan alokasi dana untuk menumbuhkan kreasi, seni yang semakin kreatif dan inovatif. Membuat masyarakat melek budaya dan teraktualisasinya estafet kepada budaya, sehingga tidak punah. Semoga
FX Triyas Hadi Prihantoro (Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)
oleh: FX Triyas Hadi Prihantoro
Event Internasional di bulan September 2016, Festival Payung Indonesia yang berlangsung di Balekambang (23-25/9/16) dan pagelaran Solo International Performing Arts atau SIPA (8-10/9/16) di Benteng Vastenburg, semakin mengukuhkan Solo sebagai kota Budaya yang mendunia. Festival Payung yang mengusung tema " exploring Indonesia " dan SIPA dengan tema "Mahaswara."
Warga Solo yang hadir dengan penuh semangat dan antusias “setuju” dan mendukung sepenuh hati peyelenggaran dua even ini sebagai pembuktian bahwa seni, budaya menjadi bagian hidup dari habitus (budaya) masyarakat. Terbukti dukungan/ partisipasi dari peserta luar negeri. Peserta ferstival payung dari LN antara lain Brunei Darusalam, Jerman, Singapura, Thailand, Inggris dan SIPA dari USA, Zimbawe, Korea, Singapura, Spanyol, India dan Malaysia.
Banyak budayawan dan seniman lahir dari kota Solo. Dari Ronggowarsito, WS Rendra, Gesang, Ki Anom Suroto, Waljinah, Didi Kempot, Rahayu Supanggah sampai Joko Pekik. Mereka tokoh-tokoh yang menggali, mengolah, mengenalkan, “menjual” kekayaan dan kemegahan budaya tanah air (solo) dan mempromosikan ke tingkat dunia. Solo kota Budaya bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan olah raga. Aktualisasi kolaborasi antar departemen terkait, Pemkot, Pengusaha, Pelaku Pariwisata dan warga kota. Oleh karena itu sebagai salah satu sentra budaya, wajarlah bila dukungan dan harapan warga menjadi pemantik kota Solo semakin gumregah menjadi pusat budaya dunia.
Warisan seni
Bentuk kreatifitas seni kota Solo tidak sebatas seni tangible heritage (warisan budaya bendawi) tetapi juga intangible heritage (warisan budaya non bendawi). Maka berkolaborasi dan bersinergi. Dari nilai histories bendawi (cagar budaya) di lain pihak perilaku manusia yang bernilai dari pembentukan karakter sosial masyarakat (adat istiadat).
Selain festival payung dan SIPA, berbagai kegiatan budaya yang sudah ada (tradisi) serta event “pembaharuan” secara periodik teragendakan. MulaiJava Expo, Solo Batik Carnival (SBC) Festival Keroncong International (FKI), Solo Great Sale, Solo International Musik Etnik (SIEM), pameran seni rupa di TBS (Taman Budaya Surakarta), Indonesia Channel.
Kegiatan yang mempunyai nilai jual sama maka perlu saling berkoordinasi dengan promosi bersama. Berbagai kegiatan budaya lahir karena semangat menghadapai tantangan jaman. Niat bersama menduniakan Kota guna menarik wisatawan asing, menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Penyelenggaraan tradisi budaya jawa juga dipertahankan seperti jumenengan raja Solo, malem sekatenan, selikuran, prosesi kirab malem sasi sura, pagelaran wayang kulit, pementasan WO Sriwedari dan ketoprak. Sedang berbagai bentuk ajang kreatifitas seni baru mulai Festival Bonrojo, Gerebek Sudiro, Festival Sriwedari, Pasar Imlek, Slamet Riyadi Art Fair, BSF (bengawan Solo Fair), STF (Solo Trade Fair), Solo Food Festival, Solo International Batik Exibition (SIBEX), Karnaval Budaya, Pameran seni rupa “Freedom Text”, keroncong, lagu dolanan bocah, parade gamelan sampai campur sari perlu evaluasi dan inovasi Perhelatan budaya tidak bisa berdiri sendiri. Karena harus menghadirkan banyak orang dari berbagai kelompok, golongan, adat tradisi, elemen masyarakat dan kepentingan lokal, nasional dan Internasional. Dukungan stakeholder menjadi kebutuhan dan kesuksesan.
Sinergi
Sinergi berbagai kegiatan budaya selama ini juga memperdayakan bangunan tua yang ada. Selain Beteng Vasternburg, Kraton Kasunan Surakarta, Pamedan Pura Mangkunegaran, Pasar Gede Hardjanagara (1930), Stasiun KA (Purwosari, Balapan dan Jebres), Dalem Poerwodingratan, Gedung Pamardhi Poetri, Gedung Bank Indonesia (Javasche Bank), Loji Gandrung, gedung Pertani, Gedung Veteran (Gedung Lowo), Gereja Katolik “st. Antonius” dan Bruderan (FIC) Purbayan, vihara Avalokiteshwara, , Gedung Brigarde Infantrie, Bekas Gedung Kodim, Gedung Woeryodingratan, kawasan monument 45 Banjarsari (villapark) dan bangunan-bangunan tua lain yang layak untuk menjadi prioritas ajang seni dan promosi tujuan wisata heritage.
Secara bergiliran menjadikan kegiatan “akbar” yang memesona. Pemkot proaktif menggandeng ISI (Institut Seni Indonesia ), elemen masyarakat yang peduli seni mulai dari SHC (Solo Hertiage Community) dan Mataya art and heritage. Sebab para pelaku seni lebih berkonsep, jernih dan berpengalaman dalam berbagai event budaya.
Aktualitas kegiatan budayai dengan pemberian ruang (public space) semisal city walk bagi pelaku seni selain sebagai stand pusat jajan (kuliner).segala promosi dan pengenalan kepada public benar teraktualisasai. Pagelaran musik (etnik, jazz, keroncong, gamelan, campursari, alat musik siter sampai klotekan) seni rupa (kaligrafi, batik, kontemporer) seni tari (jaipongan, tayuban, jaranan) seni peran (teater, pantomin, teatrikal, monolog, pembacaan puisi) di kawasan city walk yang sudah mulai sosialisasi secara terjadwal sistematis terencana. Aneka budaya menjadi daya tarik eksotisme cagar budaya.
Selain merasa melu handarbeni, optimalisasi dan sinergi dalam kegiatan tradisonal bernuansa modern menjadikan bentuk aktualita dalam menduniakan kota Solo. Keberhasilan penyelenggaran kegiatan budaya dibutuhkan tindak lanjut yang konkrit, terencana dan terarah. Oleh karena itu kebijakan Pemkot dalam melindungi, melestarikan, memperdayakannya dengan mensinergikan cagar budaya dan warisan seni sangat dibutuhkan, dikembangkan secara komprehensif.
Dukungan pelaku seni dan budaya menjadi kunci keberhasilan kota Solo dalam mengatualisasikan budaya. Pemerintah Kota wajib nguri-uri dan mendorong tumbuhnya kreatifitas warganya. Dengan memberikan ruang gerak, menumbuhkan wadah-wadah seni yang bereka ragam dan memberikan alokasi dana untuk menumbuhkan kreasi, seni yang semakin kreatif dan inovatif. Membuat masyarakat melek budaya dan teraktualisasinya estafet kepada budaya, sehingga tidak punah. Semoga
FX Triyas Hadi Prihantoro (Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)
Wednesday, September 21, 2016
Ekstrakurikuler Pramuka
ANALISA Kedaulatan Rakyat, 19 September 2016
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib di selenggarakan di sekolah (tingkat SD-SMA). Seperti dikatakan Mendikbud, Muhadjir Effendi Kegiatan ini tidak sekedar mencerdaskan dan meningkatkan pengetahuan anak. Tetapi melatih anak mempunyai sikap dan karakter yang baik sesuai dengan budaya bangsa (KR 17/9/16).Mengingat kegiatan pramuka sangat identik dengan kegiatan yang membutuhkan semangat gotong royong, kerjasama, solidaritas, kemandirian, kedisiplinan, kerja keras dan profesional. Oleh karena itu upaya mengantisipai adanya pengaruh negatif dari luar maka perlu ada kegiatan yang menguatkan karakter.
Penegasan Mendikbud tidak lepas, wajib pramuka yangdiatur secara tegas jelas dalam Permendikbud no 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013. Pramuka akan mendorong kepemimpinan, kerja sama, solidaritas, kemandirian, dan keberanian. Bentuk eliminasi dan keprihatinan atas absurdnya nila- nilai karakter pelajar saat ini yang kurang mampu menjaga harga diri dan sportifitas.
Pramuka dan pendidikan karakter merupakan satu kesatuan yang melekat. Disini siswa diuji kemandirian, keuletan, ketangguhan dan kemapanan karakternya. Sebab karakter mengacu kepada kualitas positif yang secara konstan dimiliki oleh seorang individu. Dengan demikian diharapkan siswa mampu mempu menunjukkan perilaku positif tertentu secara konsisten dan terus menerus (Richard dalam Barton. 2000). Maka bila dilaksanakan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib akan membentuk karakter siswa yang diharapkan sesuai visi misi sekolah dan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian ekatrakurikuler pramuka salah satunya tujuannya pembentukan karakter menjadi nyata. Siswa akan semakin tahu jati dirinya, bersosialisai, dan berempati kepada sesamanya, serta menimplemantasikan Trisatya dan Dasa darma Pramuka yang sesungguhnya. Maka Pramuka yang identik dengan kegiatan lapangan wajib dijaga dan dikuatkan dalam program sekolah, tidak sekedar main-main.
Kepramukaan mewajibkan guru dan siswa untuk menjalankan, melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Termasuk pengemasan kegiatan sesuai jenjang sekolah, dan membangun karakter. Pramuka sebagai ekstrakurikuler, sebagai bagian kehidupan di sekolah. Pramuka dapat berkolaborasi dengan mata pelajaran lain dalam upaya membangun pendidikan karakter. Menjadikan pribadi yang unggul dan berkualitas. Maka Pemerintah perlu memberikan rambu-rambu guru bidang studi tertentu yang relevan diberi hak dan wewenang dalam mengajar kepramukaan.Sehingga pramuka sebagai ekatrakurikuler, sebagai bagian kehidupam di sekolah.
Pada dasarnya pendidikan kepramukaan sangat penting dan strategis. Membentuk watak bangsa yang di didik, dibina dan dikembangkan menjadi pribadi yang nasionalis dan patriotis. Maka hal yang wajar dalam Kurikulum 2013 saat kewajiban ekstrakurikuler Pramuka semakin kuat dukungannya. Melalui Pramuka, deradikalisasi dan anti narkoba dimasukkan, demi militansi kebangsaan (nasionalisme). Diharapkan Pramuka mampu menjadi ruh untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan. Yang akhir akhir ini semakin berkembang dan absurd berkenaan terdegradasisnya moral, etika (religious) semangat kebangsaan, persatuan kesatuan, patriotisme dan nasionalisme.
Ekstrakurikuler Pramuka sebagai bentuk kewajiban penanaman realitas pembentukan karakter. Implementasi dan eksistensi kegiatan terdapat ruang kebebasan dari guru dan sekolah untuk mengeksplorasi, menggali dan mengoptimalkan peran serta peserta. Maka secara kasat mata, sekolah mendesain kegiatan Pramuka dengan berbagai kegiatan sosial, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, pengenalan sandi, halang rintang, widegame dan ekspresi aktualisasi diri dalam pentas seni yang membangun kreatifitas dan karakter. Semua terakumilasi dalam perkemahan. Pramuka sebagai upaya menggelorakan kembali Trisatya dan Dasa Darma sebagai kebutuhan relevan saat ini. Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib akan membumikan semangat persatuan dan kesatuan, gotong royong, kerja keras, tepa slira, tenggang rasa, hormat menghormati, toleransi, menghargai, tolong menolong, kerjasama, kemandirian dan kesetiaan akan NKRI. Selalu ada karakter dalam eksistensi Pramuka. FX Triyas Hadi Prihantoro (Guru dan Pembina Pramuka SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib di selenggarakan di sekolah (tingkat SD-SMA). Seperti dikatakan Mendikbud, Muhadjir Effendi Kegiatan ini tidak sekedar mencerdaskan dan meningkatkan pengetahuan anak. Tetapi melatih anak mempunyai sikap dan karakter yang baik sesuai dengan budaya bangsa (KR 17/9/16).Mengingat kegiatan pramuka sangat identik dengan kegiatan yang membutuhkan semangat gotong royong, kerjasama, solidaritas, kemandirian, kedisiplinan, kerja keras dan profesional. Oleh karena itu upaya mengantisipai adanya pengaruh negatif dari luar maka perlu ada kegiatan yang menguatkan karakter.
Penegasan Mendikbud tidak lepas, wajib pramuka yangdiatur secara tegas jelas dalam Permendikbud no 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013. Pramuka akan mendorong kepemimpinan, kerja sama, solidaritas, kemandirian, dan keberanian. Bentuk eliminasi dan keprihatinan atas absurdnya nila- nilai karakter pelajar saat ini yang kurang mampu menjaga harga diri dan sportifitas.
Pramuka dan pendidikan karakter merupakan satu kesatuan yang melekat. Disini siswa diuji kemandirian, keuletan, ketangguhan dan kemapanan karakternya. Sebab karakter mengacu kepada kualitas positif yang secara konstan dimiliki oleh seorang individu. Dengan demikian diharapkan siswa mampu mempu menunjukkan perilaku positif tertentu secara konsisten dan terus menerus (Richard dalam Barton. 2000). Maka bila dilaksanakan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib akan membentuk karakter siswa yang diharapkan sesuai visi misi sekolah dan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian ekatrakurikuler pramuka salah satunya tujuannya pembentukan karakter menjadi nyata. Siswa akan semakin tahu jati dirinya, bersosialisai, dan berempati kepada sesamanya, serta menimplemantasikan Trisatya dan Dasa darma Pramuka yang sesungguhnya. Maka Pramuka yang identik dengan kegiatan lapangan wajib dijaga dan dikuatkan dalam program sekolah, tidak sekedar main-main.
Kepramukaan mewajibkan guru dan siswa untuk menjalankan, melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Termasuk pengemasan kegiatan sesuai jenjang sekolah, dan membangun karakter. Pramuka sebagai ekstrakurikuler, sebagai bagian kehidupan di sekolah. Pramuka dapat berkolaborasi dengan mata pelajaran lain dalam upaya membangun pendidikan karakter. Menjadikan pribadi yang unggul dan berkualitas. Maka Pemerintah perlu memberikan rambu-rambu guru bidang studi tertentu yang relevan diberi hak dan wewenang dalam mengajar kepramukaan.Sehingga pramuka sebagai ekatrakurikuler, sebagai bagian kehidupam di sekolah.
Pada dasarnya pendidikan kepramukaan sangat penting dan strategis. Membentuk watak bangsa yang di didik, dibina dan dikembangkan menjadi pribadi yang nasionalis dan patriotis. Maka hal yang wajar dalam Kurikulum 2013 saat kewajiban ekstrakurikuler Pramuka semakin kuat dukungannya. Melalui Pramuka, deradikalisasi dan anti narkoba dimasukkan, demi militansi kebangsaan (nasionalisme). Diharapkan Pramuka mampu menjadi ruh untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan. Yang akhir akhir ini semakin berkembang dan absurd berkenaan terdegradasisnya moral, etika (religious) semangat kebangsaan, persatuan kesatuan, patriotisme dan nasionalisme.
Ekstrakurikuler Pramuka sebagai bentuk kewajiban penanaman realitas pembentukan karakter. Implementasi dan eksistensi kegiatan terdapat ruang kebebasan dari guru dan sekolah untuk mengeksplorasi, menggali dan mengoptimalkan peran serta peserta. Maka secara kasat mata, sekolah mendesain kegiatan Pramuka dengan berbagai kegiatan sosial, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, pengenalan sandi, halang rintang, widegame dan ekspresi aktualisasi diri dalam pentas seni yang membangun kreatifitas dan karakter. Semua terakumilasi dalam perkemahan. Pramuka sebagai upaya menggelorakan kembali Trisatya dan Dasa Darma sebagai kebutuhan relevan saat ini. Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib akan membumikan semangat persatuan dan kesatuan, gotong royong, kerja keras, tepa slira, tenggang rasa, hormat menghormati, toleransi, menghargai, tolong menolong, kerjasama, kemandirian dan kesetiaan akan NKRI. Selalu ada karakter dalam eksistensi Pramuka. FX Triyas Hadi Prihantoro (Guru dan Pembina Pramuka SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)
Friday, September 16, 2016
Mencegah Aksi Intoleransi
OPINI, Jogolosemar 14/9/16
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Peristiwa pembubaran Misa Arwah peringatan 1000 hari di pendapa kelurahan penumping Surakarta oleh kelompok tertentu (Tribunnews 7/9/16). Cukup menghentakkan lamunan harapan keharmonisan hidup dalam bermasyarakat. Seperti halnya peristiwa upaya seorang Pemuda yang hendak melakukan aksi bom bunuh diri di Gereja Katolik Medan (28/8/16). Bentuk aplikasi pemahaman sempit beragama . Kejadian yang membuat keresahan dan menodai toleransi beragama yang terus dibangun oleh Negara.
Berdasarkan laporan Wahid Institute Sepanjang 2015 tercatat 190 peristiwa pelanggaran (intoleransi) kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dengan 249 jumlah tindakan. Dari total 190 peristiwa pelanggaran, ada 47 pelanggaran KBB yang terjadi di wilayah Jawa Barat (Jabar) sepanjang 2015. Pelanggaran terbanyak adalah mengenai pelarangan beribadah dan penyegelan tempat ibadah. Berarti menjadi penambahan poin berkenaan intoleransi.
Menurut Hendardi (2016) bahwa intoleransi merupakan awal mula dari terorisme sementara terorisme merupakan puncak dari intoleransi. Memelihara dan membiarkan intoleransi sesungguhnya sama dengan merawat dan memelihara bibit-bibit terorisme secara perlahan. Maka bersama mencegah menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua warga Negara. Masyarakat wajib bekerja sama menjaga kerukunan dan kehidupan harmonis wilayahnya.
Padahal tahun 2013, Indonesia pernah mendapatkan penghargaan dari organisasi lintas keyakinan World Statesman Award dari organisasi Appeal of Conscience Foundation (ACF) yang bermarkas di New York, Amerika Serikat. Setiap tahunnya, ACF memberi penghargaan ini kepada pemimpin dunia yang mendukung misi yayasan ini untuk menggalang toleransi beragama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
Dan masih lekat dalam ingatan kita, perjuangan tanpa henti dari tokoh nasional sejati (negarawan), Taufiq Kiemas. Dengan semangat, kerja keras dan intensitas membara tanpa henti berupaya membumikan empat pilar kebangsaan dan kenegaraan demi rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.
Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan pilar (penyangga) yang selalu diperjuangkan. Demi tetap tegaknya negara RI. Sebab rentannya perpecahan diakibatkan sempitnya pemahaman perbedaan suku, agama, ras, golongan dan aliran. Masyarakat yang menjunjung tinggi keberagaman dan pluralitas.
Mencegah
Menjaga negara RI tetap utuh dengan mengupayakan kerukunan hidup beragama, menjadi pemikiran kedepan bagi elemen bangsa yang berjiwa nasionalis sejati. Oleh karena itu untuk mempertahakan Negara Integralistik yang menghargai multikulturaliems perpecahan karena agama harus dicegah. Dengan pembinaan dan upaya menanamkan nilai pluralism/ keberagaman sebagai kenyataan.
Sebuah kegiatan positif perlu disosialisasikan sejak dini. Khususnya sasaran untuk kaum muda yang menjadi generasi penerus. Demi kokoh, kuatnya semangat nasionalisme dan patriotisme berbangsa dan bernegara Indonesia. sudah jamak diketahui bersama bahwa jaminan kebebasan memeluk agama sebuah harga mati dan bentuk perlindungan bagi warga negara di negara pluralis seperti Indonesia (pasal 29 ayat 2 UUD 1945)
Benni Susetyo (2016) menilai bahwa kesadaran masyarakat masih banyak kepalsuan. Dipermukaan sering dipertontonkan sikap kerukunan (bergandengan tangan dan deklarasi) namun di dalam hati malah anti kemajemukan. Maka perlu penumbuhan kesadaran sejati untuk hidup rukun saling menghormati dan menghargai. Kerukunan janganlah lips service belaka, butuh aktualisasi nyata.
Sebab saat ini kaum muda mudah terbawa arus pengaruh negatif khususnya tindakan destrusif dan anarkhis. Apalagi banyak ditenggarai kaum muda gampang kepincut gerakan sparatis dan terorisme yang bertentangan dengan nilai penghormatan pada keberagaman yang berBhinneka Tunggal Ika. Lihatlah dalam berbagai pemberitaan, pelaku bom bunuh diri di dominasi kaum muda.
Upaya meredam konflik dengan latar belakang agama sudah diupayakan oleh Negara. Mulai dari penumbuhan budi pekerti (PBP) di sekolah mulai tahun ajaran 2015-2016. Keteladanan pemimpin (meski hanya seremonial), aksi sosial kemasyarakatan dan bentuk ikatan organisasi lokal dan nasional lainnya.
Dalam upaya mencegah intoleransi Pemerintah memberi payung hukum guna kehidupan bersama dalam sebuah kerukunan hidup beragama. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.
Tujuan ideal agar umat saling memahami, menghormati, menghargai satu sama lain bersifat nisbi. Situasi kadang menuntut kedamaian boleh dikorbankan untuk menegakkan kebenaran. Manusia harus menganut keyakinan dan beriman, namun kadangkala muncul penafsiran keyakinan (agama) dan iman yang benar adalah satu yaitu agama dan iman yang dianut mereka.
Sikap dan perilaku intoleransi, terjadi karena Negara gagal mengangkat keterpurukan bangsa ini dari kemiskinan, kebodohan, banyaknya pengangguran dan memberi rasa keadilan. Begitu pula kadangkala Aparat berlebihan (represif) dalam bertindak sehingga membuat masyarakat dalam situasi patologis dan Frustrasi.
Situasi absurd masyarakat semakin dipertegas oleh pemahaman sepotong dari ajaran ideologis. Hingga terjadi bukan perilaku santun, hormat menghormati, toleransi tetapi sebuah kekerasan dan intoleran. Gerakan penghayatan dan pengamalan diintensifkan dalam menghargai, menghormati, berempati, bersosialiasi bersama liyan sebagai saudara.
Oleh karena itu dibutuhkan landasan agar hubungan tetap harmonis diantara manusia dengan Tri Hita Karana yaitu Hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis manusia dengan sesama, dan hubungan harmonis manusia dengan lingkungan. (I Gusti Made Putra Kusuma.2007).
“Hidup bersama” yang damai, intensitas komunikasi sebagai partisipasi mencegah konflik. Dengan memanusiakan segala elemen yang ada menjadikan sesama liyan merasa diuwongke sehingga tidak ada rasa iri dan kecewa. Kesadaran dan keterbukaan hati guna mencegah intoleransi massif, menjadi alur rasa empati antar sesama. Marilah kita budayakan hidup dalam semangat kasih Semoga.
FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Peristiwa pembubaran Misa Arwah peringatan 1000 hari di pendapa kelurahan penumping Surakarta oleh kelompok tertentu (Tribunnews 7/9/16). Cukup menghentakkan lamunan harapan keharmonisan hidup dalam bermasyarakat. Seperti halnya peristiwa upaya seorang Pemuda yang hendak melakukan aksi bom bunuh diri di Gereja Katolik Medan (28/8/16). Bentuk aplikasi pemahaman sempit beragama . Kejadian yang membuat keresahan dan menodai toleransi beragama yang terus dibangun oleh Negara.
Berdasarkan laporan Wahid Institute Sepanjang 2015 tercatat 190 peristiwa pelanggaran (intoleransi) kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dengan 249 jumlah tindakan. Dari total 190 peristiwa pelanggaran, ada 47 pelanggaran KBB yang terjadi di wilayah Jawa Barat (Jabar) sepanjang 2015. Pelanggaran terbanyak adalah mengenai pelarangan beribadah dan penyegelan tempat ibadah. Berarti menjadi penambahan poin berkenaan intoleransi.
Menurut Hendardi (2016) bahwa intoleransi merupakan awal mula dari terorisme sementara terorisme merupakan puncak dari intoleransi. Memelihara dan membiarkan intoleransi sesungguhnya sama dengan merawat dan memelihara bibit-bibit terorisme secara perlahan. Maka bersama mencegah menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua warga Negara. Masyarakat wajib bekerja sama menjaga kerukunan dan kehidupan harmonis wilayahnya.
Padahal tahun 2013, Indonesia pernah mendapatkan penghargaan dari organisasi lintas keyakinan World Statesman Award dari organisasi Appeal of Conscience Foundation (ACF) yang bermarkas di New York, Amerika Serikat. Setiap tahunnya, ACF memberi penghargaan ini kepada pemimpin dunia yang mendukung misi yayasan ini untuk menggalang toleransi beragama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
Dan masih lekat dalam ingatan kita, perjuangan tanpa henti dari tokoh nasional sejati (negarawan), Taufiq Kiemas. Dengan semangat, kerja keras dan intensitas membara tanpa henti berupaya membumikan empat pilar kebangsaan dan kenegaraan demi rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.
Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan pilar (penyangga) yang selalu diperjuangkan. Demi tetap tegaknya negara RI. Sebab rentannya perpecahan diakibatkan sempitnya pemahaman perbedaan suku, agama, ras, golongan dan aliran. Masyarakat yang menjunjung tinggi keberagaman dan pluralitas.
Mencegah
Menjaga negara RI tetap utuh dengan mengupayakan kerukunan hidup beragama, menjadi pemikiran kedepan bagi elemen bangsa yang berjiwa nasionalis sejati. Oleh karena itu untuk mempertahakan Negara Integralistik yang menghargai multikulturaliems perpecahan karena agama harus dicegah. Dengan pembinaan dan upaya menanamkan nilai pluralism/ keberagaman sebagai kenyataan.
Sebuah kegiatan positif perlu disosialisasikan sejak dini. Khususnya sasaran untuk kaum muda yang menjadi generasi penerus. Demi kokoh, kuatnya semangat nasionalisme dan patriotisme berbangsa dan bernegara Indonesia. sudah jamak diketahui bersama bahwa jaminan kebebasan memeluk agama sebuah harga mati dan bentuk perlindungan bagi warga negara di negara pluralis seperti Indonesia (pasal 29 ayat 2 UUD 1945)
Benni Susetyo (2016) menilai bahwa kesadaran masyarakat masih banyak kepalsuan. Dipermukaan sering dipertontonkan sikap kerukunan (bergandengan tangan dan deklarasi) namun di dalam hati malah anti kemajemukan. Maka perlu penumbuhan kesadaran sejati untuk hidup rukun saling menghormati dan menghargai. Kerukunan janganlah lips service belaka, butuh aktualisasi nyata.
Sebab saat ini kaum muda mudah terbawa arus pengaruh negatif khususnya tindakan destrusif dan anarkhis. Apalagi banyak ditenggarai kaum muda gampang kepincut gerakan sparatis dan terorisme yang bertentangan dengan nilai penghormatan pada keberagaman yang berBhinneka Tunggal Ika. Lihatlah dalam berbagai pemberitaan, pelaku bom bunuh diri di dominasi kaum muda.
Upaya meredam konflik dengan latar belakang agama sudah diupayakan oleh Negara. Mulai dari penumbuhan budi pekerti (PBP) di sekolah mulai tahun ajaran 2015-2016. Keteladanan pemimpin (meski hanya seremonial), aksi sosial kemasyarakatan dan bentuk ikatan organisasi lokal dan nasional lainnya.
Dalam upaya mencegah intoleransi Pemerintah memberi payung hukum guna kehidupan bersama dalam sebuah kerukunan hidup beragama. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.
Tujuan ideal agar umat saling memahami, menghormati, menghargai satu sama lain bersifat nisbi. Situasi kadang menuntut kedamaian boleh dikorbankan untuk menegakkan kebenaran. Manusia harus menganut keyakinan dan beriman, namun kadangkala muncul penafsiran keyakinan (agama) dan iman yang benar adalah satu yaitu agama dan iman yang dianut mereka.
Sikap dan perilaku intoleransi, terjadi karena Negara gagal mengangkat keterpurukan bangsa ini dari kemiskinan, kebodohan, banyaknya pengangguran dan memberi rasa keadilan. Begitu pula kadangkala Aparat berlebihan (represif) dalam bertindak sehingga membuat masyarakat dalam situasi patologis dan Frustrasi.
Situasi absurd masyarakat semakin dipertegas oleh pemahaman sepotong dari ajaran ideologis. Hingga terjadi bukan perilaku santun, hormat menghormati, toleransi tetapi sebuah kekerasan dan intoleran. Gerakan penghayatan dan pengamalan diintensifkan dalam menghargai, menghormati, berempati, bersosialiasi bersama liyan sebagai saudara.
Oleh karena itu dibutuhkan landasan agar hubungan tetap harmonis diantara manusia dengan Tri Hita Karana yaitu Hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis manusia dengan sesama, dan hubungan harmonis manusia dengan lingkungan. (I Gusti Made Putra Kusuma.2007).
“Hidup bersama” yang damai, intensitas komunikasi sebagai partisipasi mencegah konflik. Dengan memanusiakan segala elemen yang ada menjadikan sesama liyan merasa diuwongke sehingga tidak ada rasa iri dan kecewa. Kesadaran dan keterbukaan hati guna mencegah intoleransi massif, menjadi alur rasa empati antar sesama. Marilah kita budayakan hidup dalam semangat kasih Semoga.
FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta
Tuesday, September 06, 2016
Cegah Radikalisme Melalui Pendidikan
OPINI, Tribun Jateng, 6 September 2016
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Aksi Bom Bunuh diri di Gereja Katolik Santo Yosef Medan (28/8/16) mengingatkan Konperensi World Islamic Economic Forum (WIEF) ke 12 tahun 2016 di Jakarta yang bersepakat, kemiskinan, kebodohan dan pengangguran akar radikalisme. Maka pendidikan solusi agar generasi muda tidak terjebak gerakan radikal.
Sepanjang 2016 ini, serentetan kejadian serupa juga terjadi. Sebelumnya 14 januari 2016 terjadi Bom Thamrin dan 5 Juli Bom di Solo. Menurut data Global Terrorism 2007, telah terjadi total 421 kasus terorisme, dimana lebih 90 persen tindak terorisme terjadi di akhir Orde baru hingga memasuki era demokrasi (Friastuti. 2013)
Bagaimana cara meredam dengan deradikalisasi, menjadi bagian program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam The General Briefing on Counter-Terrorism di Jakarta, Selasa (19/4/16). Jendral Pol. Drs. Tito M. Karnavian, MA, PhD mengatakan, terorisme sudah menjadi masalah global sehingga butuh kerja sama internasinal untuk mengatasinya.
Namun aksi penyusupan dan pendoktrinan radikal secara massif bersama masyarakat juga makin gencar. Penutupan situs radikal tidaklah cukup, maka butuh pendidikan deradikalisasi di pendidikan. Kerjasama Internasional dibutuhkan dan digalakkan. Seperti dalam The General Briefing on Counter-Terrorism.
Hal ini penting karena rata-rata pelaku teror dilakukan oleh orang muda. Dan mereka biasanya direkrut sebagai calon bomber (pelaku bom bunuh diri) sejak usia sekolah. Penanaman ideologi yang melanggengkan segala cara bagi yang menjadi musuh harus dicegah dengan pendidikan deradikalisasi.
Juru bicara BNPT, Irfan Idris mengatakan bahwa pihaknya secara intensif melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan sejumlah universitas di Indonesia. Sektor pendidikan menjadi penekanan seperti universitas, pesantren, anak sekolah menengah dan rumah ibadah sebagai obyek pencegahan paham radikalisme.
Menurut Setara Institute (2014), terkait survey tentang hubungan antara terorisme dengan organisasi agama radikal di tanah air terlihat lebih banyak anggota masyarakat yang memberikan pernyataan negatif. Dinyatakan ada hubungan 27,8 %, tidak ada hubungan 39,7 % dan tidak tahu 32,6 %. Sebagian besar masyarakat tidak melihat adanya hubungan antara terorisme dengan organisasi agama radikal.
Efek Demokrasi
Dengan dibuka lebarnya “kran” demokrasi, segala perbedaan pendapat dan berdirinya organisasi berkembang pesat. Dan kewaspadaan terhadap (lingkungan) pendidikan di sekolah.
Gerakan terorisme merupakan ancaman nyata bagi NKRI dan masyarakat dunia. Maka pendekatan deradikalisasi di sekolah sebagai salah satu upaya meredam radikalisme. AS Hikam dalam bukunya Deradikalisasi (2016), pendekatan kekuatan keras untuk penegakkan hukum baik dan mendapat sambutan, tetapi tetap membutuhkan pendekatan lunak.
Secara persuasif pendekatan di sekolah akan lebih baik. Oleh karena itu guna mengantisipasi dini (preventif), salah satu kunci dari upaya menekan atau menolak radikalisme melalui pendidikan (deradikalisasi), baik formal maupun non formal. Sebab kunci keberadaban anak bangsa bila pendidikan yang berkarakter dipenuhi dengan keteladanan dan contoh . Jangan samai generasi muda kita hanyut akan aksi radikalisme sehingga harus mati konyol.
Ansyaad Mbai (2013), mengatakan untuk menghentikan radikalisasi dimulai dari pendidikan. Peran guru untuk mengajarkan dengan baik empat pilar bangsa Indonesia (Pancasila), UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila(PPKn).
Menanamkan sikap satria, mengakui serta menghormati keberagaman (pluralitas) dalam semangat mutikulturalisme. Pendampingan positif segala bentuk kegiatan yang bersifat spiritual (rohani) maupun material. Oleh karena itu program deradikalisasi secara komprehensif di pendidikan, terarah, integral dan berkelanjutan.
Deradikalisasi dengan solusi di pendidikan, sebagai langkah mendukung tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea 4. Dalam melindung segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman intern maupun ekstern. Termasuk ikut serta menjaga ketertiban dunia dengan menanamkan semangat kerjasama, gotong royong dan kekeluargaan.
FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)
oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro
Aksi Bom Bunuh diri di Gereja Katolik Santo Yosef Medan (28/8/16) mengingatkan Konperensi World Islamic Economic Forum (WIEF) ke 12 tahun 2016 di Jakarta yang bersepakat, kemiskinan, kebodohan dan pengangguran akar radikalisme. Maka pendidikan solusi agar generasi muda tidak terjebak gerakan radikal.
Sepanjang 2016 ini, serentetan kejadian serupa juga terjadi. Sebelumnya 14 januari 2016 terjadi Bom Thamrin dan 5 Juli Bom di Solo. Menurut data Global Terrorism 2007, telah terjadi total 421 kasus terorisme, dimana lebih 90 persen tindak terorisme terjadi di akhir Orde baru hingga memasuki era demokrasi (Friastuti. 2013)
Bagaimana cara meredam dengan deradikalisasi, menjadi bagian program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam The General Briefing on Counter-Terrorism di Jakarta, Selasa (19/4/16). Jendral Pol. Drs. Tito M. Karnavian, MA, PhD mengatakan, terorisme sudah menjadi masalah global sehingga butuh kerja sama internasinal untuk mengatasinya.
Namun aksi penyusupan dan pendoktrinan radikal secara massif bersama masyarakat juga makin gencar. Penutupan situs radikal tidaklah cukup, maka butuh pendidikan deradikalisasi di pendidikan. Kerjasama Internasional dibutuhkan dan digalakkan. Seperti dalam The General Briefing on Counter-Terrorism.
Hal ini penting karena rata-rata pelaku teror dilakukan oleh orang muda. Dan mereka biasanya direkrut sebagai calon bomber (pelaku bom bunuh diri) sejak usia sekolah. Penanaman ideologi yang melanggengkan segala cara bagi yang menjadi musuh harus dicegah dengan pendidikan deradikalisasi.
Juru bicara BNPT, Irfan Idris mengatakan bahwa pihaknya secara intensif melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan sejumlah universitas di Indonesia. Sektor pendidikan menjadi penekanan seperti universitas, pesantren, anak sekolah menengah dan rumah ibadah sebagai obyek pencegahan paham radikalisme.
Menurut Setara Institute (2014), terkait survey tentang hubungan antara terorisme dengan organisasi agama radikal di tanah air terlihat lebih banyak anggota masyarakat yang memberikan pernyataan negatif. Dinyatakan ada hubungan 27,8 %, tidak ada hubungan 39,7 % dan tidak tahu 32,6 %. Sebagian besar masyarakat tidak melihat adanya hubungan antara terorisme dengan organisasi agama radikal.
Efek Demokrasi
Dengan dibuka lebarnya “kran” demokrasi, segala perbedaan pendapat dan berdirinya organisasi berkembang pesat. Dan kewaspadaan terhadap (lingkungan) pendidikan di sekolah.
Gerakan terorisme merupakan ancaman nyata bagi NKRI dan masyarakat dunia. Maka pendekatan deradikalisasi di sekolah sebagai salah satu upaya meredam radikalisme. AS Hikam dalam bukunya Deradikalisasi (2016), pendekatan kekuatan keras untuk penegakkan hukum baik dan mendapat sambutan, tetapi tetap membutuhkan pendekatan lunak.
Secara persuasif pendekatan di sekolah akan lebih baik. Oleh karena itu guna mengantisipasi dini (preventif), salah satu kunci dari upaya menekan atau menolak radikalisme melalui pendidikan (deradikalisasi), baik formal maupun non formal. Sebab kunci keberadaban anak bangsa bila pendidikan yang berkarakter dipenuhi dengan keteladanan dan contoh . Jangan samai generasi muda kita hanyut akan aksi radikalisme sehingga harus mati konyol.
Ansyaad Mbai (2013), mengatakan untuk menghentikan radikalisasi dimulai dari pendidikan. Peran guru untuk mengajarkan dengan baik empat pilar bangsa Indonesia (Pancasila), UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila(PPKn).
Menanamkan sikap satria, mengakui serta menghormati keberagaman (pluralitas) dalam semangat mutikulturalisme. Pendampingan positif segala bentuk kegiatan yang bersifat spiritual (rohani) maupun material. Oleh karena itu program deradikalisasi secara komprehensif di pendidikan, terarah, integral dan berkelanjutan.
Deradikalisasi dengan solusi di pendidikan, sebagai langkah mendukung tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea 4. Dalam melindung segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman intern maupun ekstern. Termasuk ikut serta menjaga ketertiban dunia dengan menanamkan semangat kerjasama, gotong royong dan kekeluargaan.
FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)
Subscribe to:
Posts (Atom)

