Tuesday, December 20, 2016

Ditolaknya Moratorium UN ke USBN

OPINI, Tribun Jateng, 20 Desember 2016

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Pasca penolakan usulan moratorium (penghapusan) Ujian Nasional (UN) oleh wakil Presiden Yusuf Kalla. Dan sebagai pengganti akan dilaksanakan Ujian Sekolah berstandar Nasional (USBN). Sebagai bentuk landasan kebijakan moratorium UN karena adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009 yang mengamanatkan pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional.

Perlunya moratorium menurut menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berdasarkan perbedaan, pertama, dalam USBN akan ditambahkan materi soal berupa esai. Kedua, materi pembuatan soal akan diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk jenjang SMA/SMK, dan pemerintah kota/kabupaten untuk jenjang SMP. Sedangkan Pemerintah Pusat akan menyisipkan beberapa pertanyaan, baik berupa pilihan ganda atau essai yang berfungsi sebagai indikator standar nasional.

Melihat kebijakan moratorium UN, rencananya efektif di tahun 2017, namun akhirnya ditolak. Penolakan bisa menjadi kabar baik, begitu juga sebaliknya. Namun hal ini menurut penulis sebuah dinamikan yang “hidup” dalam dunia pendidikan itu sendiri. Karena demi meningkatkan kualitas pendidikan secara holistik berbagai bentuk evaluasi dan progress pendidikan layak dikritisi. Sebelum di laksanakan, collettive memory (kilas balik pemikiran) dari adanya UN dan perkembangannya layak sebagai buah pemikiran bersama.

UN sendiri dalam sejarah perkembangan mengalami berbagai perubahan kebijakan. Dari sebagai syarat kelulusan siswa (tahun 2012-2013) dengan nilai rata-rata paling rendah 5,5 dan nilai rata-rata tiap mata pelajaran paling rendah 4,0. Tahun 2014 UN dihapus, kelulusan siswa didasakan nilai kelulusan ujian sekolah dan raport. Dasar hukumnya PP No. 23 tahun 2013 tentang perubahan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dan sejak tahun 2015 ( dua tahun terakhir) UN tidak untuk kelulusan (ditentukan sekolah). Karena fungsi UN untuk dasar pertimbangan pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu. Bahkan secara bijak, Pemerintah juga memberi kesempatan UN susulan dan UN perbaikan.

Pada waktu yang sama juga dilaksanakan UN Computer Based Test (UN CBT). Diberlakukan untuk menghindari persoalan distribusi soal-soal ujian kertas yang sering kali bermasalah. Juga karena masalah percetakan atau pendistribusian soal-soal yang mengakibatkan pelakanaan UN harus tertunda. UN CBT dianggap mampu mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh siswa dan guru. Asumsi ini rencana moratorium UN minta dipertimbangkan.

Sedangkan kalangan pro (setuju). Seperti ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait menilai bahwa UN melanggar hak-hak anak. Sejak lama sudah menyatakan tidak setuju dengan pelaksanaan UN yang diberlakukan kepada siswa-siswi. Penolakan terhadap UN tertuju baik sekolah dasar maupun tingkat SMA dan sederajat. bagaiman tindak lanjut dari ditolaknya moratorium UN dan kewsiapan USBN?

USBN

USBN sendiri sebagai bentu upaya membangun sebuah sistem dan instrumen sertifikasi capaian pembelajaran yang kredibel dan reliabel. Namun dari penghapusan UN muncul kekhawatiran yang timbul di masyarakat terhadap perubahan mental dan karakter siswa. Juga berkenaan dengan parameter standar mutu pendidikan nasional. Sebab dengan dikembalikan kebijakan USBN ke dinas Propinsi (SMP/SMA) dan Dinas Kota/Kabupaten (SD), disparitas (kesenjangan) akan semakin nyata terlihat secara nasional.

Meski dalam USBN, ada “titipan” soal Esai dari Kemendikbud . Dalam kewenangannya didesentralisasikan ke daerah sesuai dengan amanat undang-undang. Namun demikian, sudah menjadi rahasia umum, saat penilaian dikembalikan kepada (guru) sekolah penyelenggara UN, menjadi keyakinan akan lulus.

Dibutuhkan kesadaran bersama, ditolaknya moratorium UN dan disiapkannya USBN. Harapanya tidak ditemukan lagi kecenderungan sekolah mengesampingkan atau mereduksi hakekat pendidikan, yaitu membangun karakter, perilaku dan kompetensi siswa. UN diharapkan juga tidak lagi menjadi ajang prestise sehingga menjadi habitus sekolah, yang berfokus pada mata pelajaran (mapel) UN dan mengabaikan mapel lainnya.

Gagalnya moratorium UN dan usulan USBN bisa menjawab dari kegelisahan tersebut, dengan menyamakan standar dari mapel yang ada di jenjang sekolah. Dengan mengkolaborasikanya dan berharap dalam proses pembelajaran tetap mendorong siswa berpikir kritis, dinamis, analitis dan konstruktif.

FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)

Friday, December 16, 2016

Eksistensi UN

OPINI, Kedaulatan Rakyat 15 Desember 2016

oleh: FX Triyas Hadi Prihantoro

Ujian nasional (UN) akhirnya tidak jadi di moratorium. Pelaksanaan UN sendiri diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagai pemetaan mutu pendidikan. Gamangnya kepastian UN 2017 terjawab sudah, karena tetap dilaksanakan dan pemerintah akan tetap mengevaluasi penyelenggaraannya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy sendiri menyatakan bahwa ada 3(tiga) opsi yang disaiapkan berkaitan dengan UN. Yaitu penghapusan UN, moratorium UN tahun 2017 dan penyerahan pelaksanaan UN kepada Pemerintah Daerah. Dan UN tidak lagi menentukan kelulusan tetapi lebih berfungsi meematakan kondisi pendidikan.

Lalu, bagaimana parameter baku yang menjadi ukuran kualitas secara komprehensif ? Meski tidak untuk menentukan kelulusan, ada kebijakan ujian ulang bagi yang belum puas akan hasil nilai UN? Maka dibutuhkan komitmen bersama antar daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui UN. Dan pemerintah daerah wajib bekerja keras guna memperbaiki kualitas pendidikan di wilayahnya. Sehingga eksistensi UN dapat dirasakan secara holistic, sehingga tidak terjadi disparitas pendidikan itu sendiri.

Pertimbangan

Pada pasal 68 PP No. 13 tahun 2015, bahwa hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk tiga hal, yaitu pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di sinilah telah terjadi distorsi penafsiran makna kata ujian yang seharusnya examination Ujian, bukan bentuk evaluation (menilai akhir) apa yang sudah dilakukan oleh sekolah.

Sebagai sebuah examination, parameternya jelas, yakni ketercapaian standar kompetensi yang dipatok dalam kurikulum tiap mata pelajaran. Kalau memang tidak hendak mengukur capaian hasil belajar, akan lebih baik bila labelnya bukan ujian nasional, tetapi ujian pemetaan atau yang lain. Dan, itu dapat dilakukan kapan pun, tidak harus pada akhir termin jenjang pendidikan (wiyaka.2016).

Sudah dua tahun penentu kelulusan siswa sepenuhnya ditentukan oleh sekolah. UN sebagai pemetaan tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), seperti dalam Pasal 58 UU Sisdiknas yang menjelaskan, penilaian peserta didik menjadi kewenangan pendidik (guru) dan satuan pendidikan (sekolah).

Meski perubahan kebijakan namun eksistensi UN ternyata masih penting. UN sebagai evaluasi meski secara implisit sebagai pemetaan kualitas pendidikan. Sebagai dasar legalitas yang tertulis dalam UU Sisdiknas. Tes UN merupakan achievement yang mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran sedang tes PTN merupakan predictive test, mengukur kemampuan calon menjalani proses pendidikan.

Meski sekolah diberi tanggung jawab berkenaan dengan kelulusan. Namun sekolah diharapkan tidak melakukan segala “rekayasa” nilai guna mengatrol ambang batas minimal nilai dalam menentukan kelulusan. Bila sekolah melakukan rekayasa nilai sedemikian rupa. Sekolah bisa merasa dipermalukan oleh data yang ada. Pasalnya sangat jelas dan gamblang berdasarkan data, bahwa unsur rekayasa nilai sangat jelas dalam menentukan nilai mata pelajaran yang diUNkan. UN menjadi satu kesatuan baik sebagai pemetaan, seleksi kelulusan, maupun pembinaan untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 58 UU Sisdiknas.

Evaluasi

Sistem evaluasi dan kelulusan ditentukan oleh sekolah terjabarkan dalam Pasal 58 ayat 1 bahwa Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ayat 2, Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Oleh karena itu pola pikir yang sudah menjadi paradigma UN yang pragmatis bercampur aduk dengan evaluasi pendidikan itu sendiri dapat menjadi pembuka pemikiran baru pascaditolaknya moratorium. Maka UN sebagai evaluasi secara holistik dalam konteks standarisasi kurikulum bisa menjadi parameter evaluasi pendidikan.

penulis: Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Wednesday, December 14, 2016

Reformasi (Mental) UN

OPINI, Harian Joglosemar 14 Desember 2016

oleh : FX Triyas Hadi prihantoro

Pasca ditolaknya usulan dari Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengenai moratorium Ujian Nasional (UN) 2017. Moratorium sebagai tindak lanjut memenuhi persyaratan berdasar dari putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2009 agar memenuhi standar pelayanan, kualitas guru, serta infrastruktur sekolah.

Dengan demikian dalam menyiapkan UN 2017 dibutuhkan reformasi mental UN itu sendiri. Sebagai bentuk evaluasi dan pembaruan sistem, cara, metode dari UN. Pasalnya pemerintah masih menganggap UN tetap di butuhkan untuk mengevaluasi standar disasi mutu pendidikan nasional dan memastikan kesungguhan siswa belajar. Kemungkinan penolakan moratorium juga karena belum ditemukannya cara assessment (penilaian) mutu selain UN. Seolah hanya pengalihan wewenang dan pengalihan tanggung jawab dan mutu pendidikan itu sendiri. Padahal selama ini UN sudah mengalami evaluasi. Namun kenyataanya kebijakan proses dan hasil UN belum mampu merubah mental peserta, orang tua dan pendidik. Mental kurang percaya diri, sehingga UN yang tidak lagi menjadi penentu kelulusan sejak tahun 2015, tetap tidak bersih dari kejujuran. Inilah salah satu alasan Mendikbud untuk melakukan moratorium, selain tingkat keberhasilan UN secara nasional hanya 30 persen saja.

UN sebagai alat mengukur mutu pendidikan secara kognitif, hasilnya masih juga mengecewakan. Selama 15 tahun sejak UN digulirkan pada tahun 2005, mutu pendidikan kita masih rendah dibandingkan negara lain. Terbukti dari hasil studi Program for International Student Assessment (PISA) yang menguji kemampuan siswa usia 15 tahun di bidang bahasa, matematika, dan IPA, Indonesia berada di peringkat 39 dari 41 negara pada 2000 dan di posisi 69 dari 76 negara pada 2015.

mental

Dibutuhkan reformasi mental UN , yang masih belum mampu membuka mata hati pelaku pendidikan. Dapat diartikan, sepanjang UN masih dipakai sebagai parameter selain pemetaan, potensi kecurangan akan tetap terjadi. Karena siswa dan orang tua tetap menginginkan bisa masuk ke PTN favorit. Mengubah maindside (pola pikir), butuh semangat dan kesadaran kolektif.

Mahatma Gandi mengatakan, “Segala sesuatunya tergantung pada mental atau karakter”. Mau maju atau mundur, mau berhasil atau gagal, dan sejenisnya “lose or win” tergantung pada mental. John P. Kotter dan Dan S. Cohen (2014) dalam bukunya “The Heart of Change” menyatakan hal yang sama bahwa jantung perubahan bukan berada dalam pikiran, melainkan pada mental, yakni: “Sikap atau Perasaan”, seperti dikutip Aswandi (2015).

Demi sebuah prestise, label “sekolah bermutu”, kepercayaan (trust) dari masyarakat tumbuh. Merupakan simulakra (pencitraan yang mengaburkan kenyataan) dari sebuah sekolah. Berbagai kecurangan yang masih terjadi, dibutuhkan reformasi mental. Karena sekolah tidak lagi menjadi tempat proses pembentukan pribadi namun hanya sebagai “proyek”.

Anomali dunia pendidikan sudah terang-terangan. Kompetensi sehat mutu pendidikan tidak berjalan semestinya. Apa gunanya proses pembelajaran di kelas selama tiga tahun dengan segala bentuk pesan dan keteladanan dari guru, bila akhirnya saat UN masih tidak jujur. Namun reformasi mental dapat dilakukan dengan format baru.

Hakikat pendidikan sebagai proses terabaikan. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diiri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara tidak ada artinya.

Mantan Mendikbud, Anies Bawesdan, pada pengantar buku “Kilas Kinerja Pendidikan dan Kebudayaan” (2015) mengemukakan 7 (tujuh) upaya revolusi mental bidang pendidikan; yakni: (1) mengubah paradigma pendidikan “berdaya saing” menjadi pendidikan “mandiri dan berkepribadian”; (2) merancang kurikulum berbasis karakter dari kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasakan kebutuhan geografis daerah dan bakat anak; (3) menciptakan proses belajar yang menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak; (4) memberi kepercayaan penuh pada guru untuk mengelola suasana dan proses belajar pada anak; (5) memberdayakan orang tua untuk terlibat pada proses tumbuh kembang anak; (6) membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah, dan; (7) menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan ketimbang pendampingan dan pengawasan.

Reformasi

Penulis berpendapat upaya moratorium UN perlu diapresiasi oleh Kemendikbud dan ditindak lanjuti melalui reformasi UN. Perubahan kurikulum harus diikuti oleh reformasi pengembangan guru dan mental peserta didik. Pengembangan guru saat ini menggunakan pendekatan top down. Guru dievaluasi melalui ujian daring atau sertifikasi saja yang hasilnya tidak berpengaruh bagi pembelajaran di kelas. Peserta didik tidak melulu menerima (top down) apa yang di berikan guru, namun butuh reformasi dan revolusi mental. Pendekatan menggunakan pembelajaran praktis dan dipraktikkan di tingkat kelas ataupun sekolah akan lebih bermakna bagi guru dan peserta didik di kelas .

Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten melalui monitoring pengawasnya perlu memberikan tindakan/sanksi tegas. Pembinaan dan pengawasan secara kontinue perlu dilakukan. Karena sekolah bukan tempat untuk memperoleh angka namun sebuah proses pembelajaran menuju hasil yang berkualitas secara intelektual, kecerdasan maupun manusia berakhlak. Asas keadilan perlu ditegakkan.

Pasca ditolaknya moratorium UN. Stakeholders sekolah perlu menyadari bahwa mutu sekolah tidak hanya diukur dengan kelulusan UN seratus prosen. Harapannya kompetensi mutu pendidikan benar-benar menunjukkan kualitas dan UN bukan alat ukur satu-satunya. Reformasi mental UN haruslah utuh agar berdampak pada proses pembelajaran yang menyenangkan dan penciptaan iklim belajar atau ekosistem sekolah yang kondusif dan berkualitas. Semoga.



FX Triyas Hadi Prihantoro (Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)

Thursday, November 24, 2016

Menjadi Guru delapan jam

Opini, Keadulatan Rakyat 25/11/2016

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Gagasan Mendikbud Muhadjir Effendy menyebut para guru nantinya wajib ada di sekolah selama 8 (delapan) jam mulai tahun ajaran 2017. Sebuah peraturan baru yang butuh sosialisasi, implementasi dan eksistensi. Akumulasi pelengkap kebijakan yang telah menjadi rumor dari full day school, libur hari Sabtu, tiadanya pekerjaan rumah dan aturan baru lainnya.

Apakah wajib 8 jam di sekolah sebagai alternatif solusi yang bijaksana dengan mengeliminasi kewajiban mengajar 24 jam untuk pemenuhan sertifikasi? Para guru tentu harap cemas menunggu isi dan lampiran dari aturan baru. Karena pada dasarnya aturan membawa konsekuensi tugas, hak dan kewajiban guru.

Dari kebijakan delapan jam kerja sehari itu, Kemdikbud berharap pendidik tak lagi dipusingkan menyusun laporan administratif di luar jam mengajar. Menurut Ketua PGRI Jateng, Widadi, ke depan guru tidak akan merasa ketakutan dengan beban menyusun laporan administrasi yang terkadang menyita waktu melebihi jam mengajar. Para guru sebenarnya ingin fokus mendidik murid, namun muncul tuntutan memenuhi kompetensi yang diikuti laporan administrasi.

Kompetensi profesional sesuai bunyi pasal 1 ayat (1) UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pendidik (guru) dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pasal 40 aya1 1 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Profesional

Sedangkan menurut UU Guru dan Dosen Pasal 14 ayat 1 butir a, Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak : memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu jelas sekali bahwa jaminan kesejahteraan merupakan tanggung jawab negara. Banyak program kesejahteraan guru digulirkan, namun banyak pula yang tidak sampai pada sasaran. Menjadi guru 8 jam, juga harus sampai pada substansi dari kebutuhan guru, mendapatkan kesejahteraan.

Sayangnya mekanisme pemberian tambahan kesejahteraan selain gaji juga terbentur oleh aturan yang sama. Seperti halnya ketentuan 24 jam mengajar sesuai pasal 35 ayat (2) UU Guru dan Dosen Beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

Kewajiban guru 8 jam di sekolah apakah sebuah alternatif solusi demi tidak tercecernya pemberian tambahan jaminan kesejahteraan bagi guru. Wajib di sekolah 8 jam dengan waktu kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung 5 hari, total guru berada di sekolah selama 40 jam. Berarti melebihi 24 jam wajib yang diamanatkan UU Guru dan Dosen, apabila guru secara penuh berkonsentrasi di sekolah, tanpa tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan demikian konsentrasi fokus pembelajarannya pada siswa di sekolah dan mendapatkan hak karena telah melaksanakan kewajiban. Dalam UU Guru dan Dosen beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan (Pasal 35 ayat 1).

Mental

Wajib 8 jam di sekolah menguji mentalitas guru, harus mampu menyelesaikan semua kewajibannya. Semua pekerjaan diselesaikan di sekolah. Siswa maupun guru, tinggal mengoptimalkan perannya di lingkungan sehingga tudingan antisosial terbantahkan.

Bila mental guru masih curang, maka Kemendikbud melalui program monitoring dan evaluasi (monev) layak memberikan sanksi tegas. Peraturan baru akan sia-sia ketika orientasi guru masih pada pemenuhan hak (material) tanpa dilandasi semangat etos kerja. Butuh revolusi mental,melaksanakan tugas dengan tekun, kerja keras, disiplin dan inovatif.

Harapan baru, guru tidak lagi mengalami belenggu kemiskinan finansial, kreativitas, kultural, emosional, intelektual, spiritual dan material. Prinsip utama dalam melaksanakan aturan sesuai dengan kehendak semua pihak, bila dilandasi semangat kejujuran, kedisiplinan, tertib administrasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. ❑ - k

*) FX Triyas Hadi Prihantoro, Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta.

Tuesday, November 08, 2016

Pendidikan Mitigasi Bencana

OPINI, Kedaulatan Rakyat 8/11/16

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Beberapa hari terakhir ini, media banyak menyampaikan informasi tentang terjadinya bencana di berbagai daerah. Bencana dapat berupa kebakaran, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, badai tropis, angin rebut sampai hujan abu. Namun akhir akhir ini terbanyak bencana banjir dan longsor. Apapun bencana yang bisa mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia.

Kondisi geografis Indonesia sangat rawan terjadinya bencana. Sayang sekali tingkat pengetahuan akan pencegahan, antisipasi, rehabilitasi pasca bencana kurang menjadi habitus (budaya) bangsa. Kesigapan dalam memprediksi datangnya bencana serta melakukan pertolongan pertama kurang dipahami, dimengerti dan diaplikasikan. Bila korban jiwa sudah banyak baru di evaluasi dan diantisipasi.

Mitigasi Bencana

Sebuah pemikiran muncul, implementasi mitigasi bencana masuk dalam pendidikan di sekolah. Mitigasi sebagai keharusan dan wajib menjadi muatan lokal (mulok) dalam sekolah. Sebab bila sudah menjadi bagian dalam pembelajaran segala peristiwa yang terjadi akan disikapi dengan arif dan bijaksana.

Seperti tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana. Dalam pasal 1 ayat 6 bahwa mitigasi bencana sebagai rangkaian upaya mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Upaya mitigasi sendiri dilakukan melalui pengenalan dan pemantauan risiko bencana; perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; pengembangan budaya sadar bencana; penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana; identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam; pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi; pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sekalipun dampak bencana akan menyisakan kepedihan, kesusahan dan kerugian material dan spiritual bagi korban secara langsung mapun yang di pengungsian. Berbagai cerita pedih dan derita sudah tidak terkira akibat dari pasca bencana. Sebagai bentuk penyadaran bahwa alam tidak boleh dilawan namun di akrabi, di dekati dan dimengerti sebagai bentuk kepada kepedulian dini akan berbagai ancaman yang akan datang.

Pendidikan Mitigasi

Karenanya layak bila diberikan pendidikan mitigasi melalui pendidikan, sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan di beberapa daerah yang rawan bencana. Mitigasi merupakan gerakan guna menumbuhkan pendidikan sosial bagi peserta didik. Karena rasa simpati dan empati harus menjadi sebuah kepekaan bagi peserta didik yang sudah mulai kehilangan perasaan dan jati dirinya. Mitigasi menjadi penting guna menyiapkan mental dan menggerakkan moral dalam semangat kasih sayang dan kepedulian sosial bagi komponen bangsa.

Mitigasi sebagai pendidikan resiko yang menjadi akibat. Mulai antisipasi dengan perencanaan, mengatur sumber daya, mempelajari dampak. Edukasi mengurangi beban bencana dan upaya menerapkan rencana dan memantau progress demi rehabilitasi kembali. Karena prinsipnya manusia tidak bisa ada dan berkembang tanpa kehadiran manusia yang lain. Bahkan, keberadaannya hanya mungkin karena adanya orang lain. Beralasan Martin Heidegger (1889-1976) mengatakan, manusia adalah mitsein in der Welt, artinya ada bersama di dunia (alam)

Manusia membutuhkan orang lain untuk menjadi dirinya. Mitsein in der Welt tidak sekadar bersifat informatif, tetapi terlebih-lebih bersifat etis. Ungkapan ini menuntut tanggung jawab. Secara lain dapat dikatakan, seorang individu tidak hanya diteguhkan oleh orang lain, tetapi juga ia bertugas meneguhkan orang lain. Ini justru yang pertama dan tugas utama dalam relasi sosial.

Pendidikan mitigasi bencana dilaksanakan secara holistik menimbulkan rasa rasa kasih sayang (love and affection), penuh keikhlasan (sincerely), kejujuran (honesty), keagamaan (spiritual), dan dalam suasana kekeluargaan (family atmosphere). Karena yang dirasakan oleh saudara sebangsa dan setanah air. Dirasakan dalam rasa senasib sepenanggungan. Dan mitigasi tidak hanya sekedar teori dan praktek. Ia harus disertai pelatihan dan akan diuji dalam perwujudan nyata saat bencana datang tiba tiba.

FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Semangat Pahlawan, Benih Nasionalisme

Opini, Tribun Jateng 8/11/16

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Sebagai bangsa Indonesia wajib paham dan mengerti arti pahlawan. Begitu pula setiap tanggal 10 Nopember secara sadar dan penuh keikhlasan memperingati hari pahlawan, Sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanannya dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Namun dalam memperingati hari pahlawan tidak hanya mengenang peristiwa 10 November 1945. Yang merujuk pada peristiwa pertempuran arek-arek Surabaya melawan tentara Belanda, atau Nederlandsch Indie Civil Administratie (NICA), dengan didukung tentara Inggris. Pertempuran ini dianggap sebagai pertempuran monumental pada masa revolusi dan menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia terhadap imperialis asing.

Sebagai perenungan kita menjadi bangsa yang beradab dan memaknai pahlawan yang saat ini sedang berada dalam krisis Nasionalisme. Persatuan dan kesatuan sebagai harga mati, menjadi bangsa yang nasionalis. Mengesampingkan dan mengeliminasi perbedaan dan pertentangan antar idiologi politik, antar kelompok primordial, inter idiologi politik dan inter kelompok primordial. Yang mana benih-benih tersebut mulai tumbuh subur saat ini. Semangat kepahlawanan dibutuhkan demi integritas bangsa dan negara dalam semangat nasionalisme.

Semangat kepahlawanan dengan membangun kesadaran untuk peduli nasib dan masa depan bangsa. Membangun bangsa dalam “rumah besar” Indonesia yang harmonis. Perbedaan memang sebuah fakta obyektif. Sejak bangsa ini ada perbedaan agama, ras, etnik, suku bukanlah sumber akar masalah. Maka semangat persatuan dan kesatuan sebagai harga mati. Apalagi di semangati dengan peringatan hari pahlawan dengan semangat rela berkorban demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banyak sekali nilai-nilai kepahlawanan yang bisa diteladani dari pahlawan bangsa kita. Namun dari semua nilai-nilai mulia kepahlawan, bisa kita peras dalam satu nilai agung: rela berkorban. Pahlawan sejati punya hati untuk rela berkorban. Sangatlah sederhana membedakan antara pahlawan dan pengkhianat karena mudah alat ukurnya. Pahlawan berkorban diri pribadi demi kepentingan banyak orang atau rakyat, sebaliknya pengkhianat mengorbankan banyak orang atau rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. (Setio Boedi. 2013)

Oleh karena itu di era globalisasi, transparan dan digital guru di sekolah wajib menumbuhkan jiwa kepahlawanan kepada peserta didik. Semangat berjuang (berkorban) tanpa pamrih, bersama - sama menyikapi segala perkembangan dan perubahan dengan tetap menanamkan rasa nasionalisme. Peristiwa dan gerakan yang muncul akhir-akhir ini di tanah air dengan masifnya demonstrasi yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) menjadi bahan refleksi. Panasnya suhu politik, dengan mudahnya anak bangsa bergesekan menjelang pilkada serentak 15 februari 2017 menjadi kajian kedewasaan dari nasionalisme itu sendiri. Berbagai ujian perbedaan membuat bangsa yang mandiri dan bermartabat dalam nasionalisme.

Pasalnya saat ini dunia semakin kosmopolitan, membuat dunia makin homogen. Di era rezim media sosial penduduk dunia semakin menyatu. Futurolog John Naibist dan Patricia Aburdene (1990), homogenisasi yang tumbuh mengglobal , justru membuat kita semua berusaha akan melestarikan identitas, apakah agama, kultur, kebangsaan, bahasa dan ras. Nasionalisme mengalami gempuran dan tantangan yang hebat. Maraknya demonstrasi dalih demi demokrasi, membuat seolah persatuan kesatuan terasa memudar.

Oleh karena itu Pemerintah sebagai penanggung jawab utama sesuai tujuan Negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Harus segera melakukan pertolongan, rekontruksi, kontrol, mengedukasi, pencerahan dan menggerakan anak bangsa untuk selalu menumbuhkan semangat nasionalisme. Cinta tanah air, bangsa dan negara dengan megeliminasi, mengurangi dan memutus segala perbedaan secara persuasif. Tidak lepas pula segala antisipasi dan upaya preventif, kuratif maupun rehabilitasi bila sudah terjadi “peperangan.”

Seperti dikatakan John F. Kennedy (presiden USA 1961 – 1963), bahwa orang Cina menggunakan dua coretan kuas untuk menuliskan kata-kata “krisis.” Satu coretan kuas berarti bahaya; yang lain berarti peluang. Di dalam sebuah krisis, kita mewaspadai bahaya tetapi melihat peluang.

Sebagai bangsa yang beradab, kewajiban kita merawat nasionalisme sebagai tugas terhormat (noblese oblige). Karena kebhinnekaan merupakan anugerah yang dimiliki. Maka wajib di jaga dan dipertahankan sampai titik darah penghabisan, seperti semangat para pahlawan.

FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Sunday, November 06, 2016

Waspada terhadap Narkolema

OPINI, harian Joglosemar 7/11/16

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Kita selalu ingat acara sebuah TV Swasta yang dilakukan oleh Bang Napi. Kata Waspadalah selalu terulang, sebagai upaya pengingat kita untuk terus hati-hati terhadap berbagai bahaya yang mengancam. Salah satu yang menjadi pusat perhatian dalam rangka peringatan ke 52 hari kesehatan Nasional (HKN), tentang Narkolema.

Narkolema, Narkoba Lewat Mata menjadi topik dari Panitia HKN ke 52 kota Solo. Tim kampanye Narkolema gencar melakukan sosialisai pendidikan Narkolema dan deklarasi penandatanganan Anti Narkolema bagi pelajar. Bekerjasama dengan dinas Pendidikan dan Olah Raga pendidikan dan deklarasi serempak dilaksanakan di 50 SMA/K sekota Solo, Jumat (4/11/16). Begitu juga sekolah penulis pun ditunjuk melaksanakan kegiatan ini. Apresiasi yang tinggi dengan kesadaran bersama mengeleminasi pornografi dan terjangkitnya penyakit AIDS.

Kenapa Narkolema perlu diwaspadai? Kita harus mewasdai bahaya Narkolema yang akan merusak otak pelajar. Ronald J. Hilton, seorang ahli bedah otak di San Antonio Hospital (US). Menyatakan bahwa efek ketagihan porno mengakibatkan otak bagian tengah depan (VTA) secara fisik mengalami penyusutan. Inilah yang mengakibatkan orang yang sudah kecanduan porno berat sulit untuk mengontrol perilakunya. Efek ini terjadi secara bertahap, ditandai dengan semakin mengelanturnya kata-kata hingga berakhir pada perilaku yang terkesan ngawur. Parahnya lagi, kerusakan otak jauh akibat porno lebih dahsyat dari pada efek kecanduan kokain. Kecanduan porno akan merusak sistem memori jangka pendek seseorang. Yang membuatnya menjadi orang yang pelupa.

Dengan mudah, pornografi memperbudak orang akan nafsunya dan membuka pintu terhadap segala jenis kejahatan seperti kemarahan, penyiksaaan, kekerasan, kepahitan, kebohongan, irihati, pemaksaan, dan keegoisan. Kekuatan tersembunyi dibalik pornografi akan menunjukkandirinya pada saat orang yang sudah terlibat berusaha menghentikan kebiasaannya. Tanpabantuan, biasanya orang itu tidak berdaya untuk lepas

Budaya melihat

Budaya melihat pornografi ini tidak lepas dari perkembangan Tekhnologi Ilmu dan Komunikasi (TIK) melalui Internet. Bagaimana dengan anak-anak kita? Internet sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Melarang anak berinternet seperti melarang anak memakai energi listrik dan kembali ke zaman batu. Itulah kenyataan yang harus dihadapi dunia pendidikan dan keluarga, namun tetap harus di waspadai.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa saat ini Indonesia dalam keadaan darurat pornografi dan kejahatan online pada anak. Menurut KPAI, sejak 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online telah mencapai 1.022 anak. Situs berita melaporkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku cukup kewalahan dengan tingginya frekuensi pengaksesan situs porno di Indonesia. Dalam survey yang dilakukan Kominfo, tiap detik ada 30 ribu halaman situs porno yang diakses pengguna internet di Indonesia. (Tempo 20/2/11)

Ironis lagi berdasarkan data usia pengakses situs porno yang dirilis dalam Pornography Statistic, menunjukkan bahwa pengakses situs berdasarkan usia 18-24 tahun sebanyak 13,61 persen, usia 25-34 tahun 19,90 persen, usia 35-44 tahun 25,50 persen, usia 45-54 tahun 20,67 persen dan usia 55 tahun ke atas 20,32 persen. Maka bila melihat sebanyak 13,61 persen dilakukan oleh orang muda, sudah layak menjadi warning (perhatian) bersama.

Mengenali dan waspada

Begitu pula bagi anak-anak yang tidak serta merta bisa menjadi korban karena ketidak sengajaan. Awalnya, mungkin seorang anak tidak berniat untuk melihat pornografi dan akan memanfaatkan Internet untuk tujuan yang baik karena ada tugas dari sekolah dan keperluan lain. Tetapi situs porno bisa muncul secara tiba-tiba saat seorang anak mencari bahan informasi Seorang anak yang masih lugu belum dapat menilai baik atau buruknya suatu hal, maka seorang anak usia 8-12 tahun sering menjadi sasaran (korban)

Masa kanak kanak adalah masa untuk menirukan sesuatu yang dilihat. Ketika sesuatu yang baru dilihat, akan muncul daya imajinatif dan keingin tahunan yang tinggi. Aksi coba-coba bisa jadi dilakukan gara gara melihat gambar ataupun video yang baru saya hadir di depan matanya. Oleh karena Narkolema menjadi musuh bersama dan wajib diwaspadai.

Kita harus mengenal tanda-tanda anak/pelajar yang mulai keacanduan ponografi. Beberapa gejala yang dapat dilihat seperti suka menyendiri, bicara tidak melihat mata lawan bicara, prestasi di sekolah menurun, suka berbicara jorok, berperilaku jorok, suka berkhayal tentang pornografi, banyak minum dan banyak pipis dan suka menonton, bila dihentikan akan mengamuk (tantrum).

Oleh karena itu stakeholder pendidikan wajib mewasdai segala perubahan perilaku anak-anak yang menginjak remaja sebagai pelajar. Orang tua wajib untuk belajar dan mengetahui dunia internet, mengawasi dan mencatat perubahan perilaku anak, Komputer diletakkan ditempat terbuka, terbuka terhadap perkembangan informasi, komunikatif, filter situs pornografi. Membuat aturan dengan kesepakatan bersama dalam belajar, bermain dan rekreasi.

Mewaspadai bahaya Narkolema butuh dengan keterbukaan dan membangun komunikasi. Sebab teknologi tidak bisa dihindari dan orang tua tidak bisa mengawasi anaknya selama 24 jam penuh. Oleh karena itu dengan komunikasi yang terjaga dan teratur serta komitmen dalam keluarga. Seperti rutin makan bersama menjadi ajang yang rileks untuk saling menyampaikan pesan positif maupun tuntutan demi keharmonisan keluarga. Semoga!

FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)

Tuesday, October 18, 2016

Solidaritas Kedaulatan Pangan

OPINI, Harian Joglosemar, 19 Oktober 2016

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Peringatan hari pangan sedunia (HPS) ke-36 sebagai Hari Pangan Indonesia(HPI) dipusatkan di kabupaten Boyolali Jawa tengah ( 28-30 Oktober 2016). Diisi dengan pameran teknologi dan demonstrasi usaha tani gabungan kelompok (Dem Area) menggunakan lahan seluas 100 hektare di Kecamatan Banyudono, Desa Trayu. Sebuah refleksi ketahanan pangan bagi masyarakat.

HPS bertema Climate is Changing, Food Agriculture Must Too dan tema HPS Nasional adalah Membangun Kedaulatan Pangan Berkelanjutan mengantisipasi era perubahan iklim. Menjadikan Indonesia berdaulat dan mandiri dalam pangan. Bila mendengar, melihat masih banyaknya negara yang rakyatnya kekurangan pangan sebagai ironisasi kemajuan peradaban. Sepertim rakyat Somalia yang secara masif mengalami kelaparan, seperti tragedi kemanusian di Ethiopia era tahun 1980-an.

Tahun 2011 Bank Dunia dalam siaran persnya menyatakan bahwa hampir satu milliar manusia di dunia mengalami kelaparan, sedang FAO menyebut 1,1 miliar manusia. Ini sebagai dampak dari kenaikan harga pangan global. Lalu bagaimana dengan kondisi bangsa kita dalam antisipasi perubahan iklim. Krisis pangan selain masih banyaknya kurang gizi, yang melanda anak bangsa. Terlihat dalam polal mengkonsumi pangan sehat. Maka bentuk upaya penyelamatan dengan membangun solidaritas menjadi Indonesia berdaulat pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok utama manusia. Apapun akan dilakukan demi kebutuhan hajat ini. Bila sudah masuk ranah kehidupan manusia, apakah kita harus memalingkan muka tanpa bentuk solidaritas untuk tergugah saling membantu dan memberi pencerahan. Begitu pula upaya memasarkan (baca=mengenalkan) secara intens makanan lokal yang kaya akan gisi dan sehat.

Mengantisipasi Era radikalisasi perubahan iklim. Butuh antisipai guna mengurangi dampak negatif dari rawan pangan dan bergelora dalam semangat agroindustri. Kedaulatan pangan sebagai sebuah ekspektasi bangsa yang mandiri dari ketangguhan pengelolaan.

Peduli

Upaya kedaulatan pangan, pasalnya anak bangsa kurang peduli akan adanya pangan lokal yang sehat. Makanan yang biasa menjadi menu sehari hari masyarakat mulai jauh dari jamahan (ketertarikan) anak muda. Sebut saja tiwul, getuk, klepon, klenyem, cetot, grontol, nagasari, pecel, urap, gempol pleret, cenil yang biasa disebut jajanan pasar. Banyak ditemui dalam pasar tradisional masyarakat jawa. Padahal pangan yang jauh dari campuran pengawet dan harus segera habis.

Namun sayangnya pangan sehat tersebut sudah jauh dari penglihatan bahkan endusan dari anak jaman sekarang. Budanya makanan yang penuh campuran bahan pengawet yang tidak menyehatkan. Bahkan berdasarkan laporan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bahwa anak sekolah cenderung membeli jajanan yang “beracun” di sekitar sekolah. Yang relatif murah harganya namun tidak bernutrisi, tidak sehat serta penuh dengan campuran bahan pengawet (formalin, borax), sehingga sangat rawan bagi kesehatan.

Dibutuhkan gerakan upaya penyelamatan generasi penerus dari krisi kesehatan dalam hal pangan. Tidak hanya sebuah retorika namun dibutuhkan langkah konkrit dalam bentuk solidaritas sosial dengan mengkampanyekan pangan sehat dengan kemitraan usaha agrobisnis pangan. Serta membantu, menolong dan mengasihi mereka yang masih kekurangan pangan.

Kedaulatan pangan

Membangun kesadaran masyarakat dengan melakukan kegiatan positif dalam agrobisnis dan kemitraan. Pangan yang kita butuhkan (konsumsi) adalah makanan yang memenuhi gizi sehat dan seimbang. Makan tidak asal kenyang (hanya karbohidrat) tapi diperlukan makanan lain yang mengandung protein baik nabati maupun hewani, vitamin, mineral dari sayuran dan buah-buahan.

Penyuluhan, pemberian selebaran (pamflet) dan kegiatan yang melibatkan massa tentang pentingnya pangat sehat. Seperti halnya yang sering diagendakan Pemkot Solo melalui Dinas Ketahanan Pangan dalam peringatan HPS dengan penyelenggaraan kirab Gerebeg Pangan Sehat. Momen budaya dengan Gerebeg manfaatkan oleh Pemkot Solo dan masyarakat dalam mengoptimalkan segala hasil pangan tradisional dan organik. Kolaborasi, kerjasama gerebeg sendiri merupakan budaya keraton (Grebeg Mulud, Grebeg Syawal dan Grebeg). Keluarnya gunungan baik berupa makanan (apem) maupun segala hasil bumi yang dipersembahkan sebagai wujud syukur masih dikaruniai berkah kehidupan. Termasuk sajian pangan sehat yang diusung berbagai kelompok elemen masyarakat, institusi pendidikan, dan Pemerintah.

Diharapkan dengan membiasakan bentuk peringatan dengan mengoptimalkan solidaritas masyarakat dalam bentuk kegiatan positif (kirab gerebeg). Merupakan sarana edukasi, pencerahan dan sosialisasi petingnya pangan sehat bagi kehidupan. Sebuah kampanye pentingnya mengkonsumsi makanan sehat demi produktifitas dan gairah hidup lebih lama.

Rakyat sehat maka bangsa menjadi kuat dan cerdas. Kebiasaan mengkonsumsi pangan yang jauh dari berbagai bahan kimia yang mudah menimbun bibit penyakit. Gerakan dengan kembali ke alam, dengan gerakan budaya memasyarakatkan memperdayakan bahan makanan sehat (organik) serta makanan olahan sehat hasil dari budidaya secara sehat pula (makanan tradisonal).

Kolaborasi dan kemitraan petani dalam agroindustri selalu diejawantahkan dalam kehidupan nyata. Menjadikan kekuatan pangan dan tahan akan gempuran perubahan termasuk iklim. Masyarakat sendiri sudah paham dan sadar akan pentingnya pangan sehat, maka aksi budaya sehat menjadi habitus. Kesadaran dan kemandirian sebagai kekuatan kedaulatan pangan.

Pemberdayaan solidaritas dalam budaya makanan sehat memang diperlukan kerja keras, kreatifitas, ketekunan, semangat pantang menyerah dan inovasi. Menjadikan modal untuk semakin memasyarakat dan dapat diikuti daerah lain. Dukungan Pemda, kesadaran masyarakat solidaritas petani dalam kemitraan agroindustri sebagai gerakan kedaulatan pangan. Menjadi semakin nyata makna dan manfaatnya bagi kepentingan bersama. Selamat hari Pangan.

FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Thursday, September 29, 2016

Even Seni Menduniakan Solo

OPINI, Koran Joglosemar, 29/9/16

oleh: FX Triyas Hadi Prihantoro

Event Internasional di bulan September 2016, Festival Payung Indonesia yang berlangsung di Balekambang (23-25/9/16) dan pagelaran Solo International Performing Arts atau SIPA (8-10/9/16) di Benteng Vastenburg, semakin mengukuhkan Solo sebagai kota Budaya yang mendunia. Festival Payung yang mengusung tema " exploring Indonesia " dan SIPA dengan tema "Mahaswara."

Warga Solo yang hadir dengan penuh semangat dan antusias “setuju” dan mendukung sepenuh hati peyelenggaran dua even ini sebagai pembuktian bahwa seni, budaya menjadi bagian hidup dari habitus (budaya) masyarakat. Terbukti dukungan/ partisipasi dari peserta luar negeri. Peserta ferstival payung dari LN antara lain Brunei Darusalam, Jerman, Singapura, Thailand, Inggris dan SIPA dari USA, Zimbawe, Korea, Singapura, Spanyol, India dan Malaysia.

Banyak budayawan dan seniman lahir dari kota Solo. Dari Ronggowarsito, WS Rendra, Gesang, Ki Anom Suroto, Waljinah, Didi Kempot, Rahayu Supanggah sampai Joko Pekik. Mereka tokoh-tokoh yang menggali, mengolah, mengenalkan, “menjual” kekayaan dan kemegahan budaya tanah air (solo) dan mempromosikan ke tingkat dunia. Solo kota Budaya bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan olah raga. Aktualisasi kolaborasi antar departemen terkait, Pemkot, Pengusaha, Pelaku Pariwisata dan warga kota. Oleh karena itu sebagai salah satu sentra budaya, wajarlah bila dukungan dan harapan warga menjadi pemantik kota Solo semakin gumregah menjadi pusat budaya dunia.

Warisan seni

Bentuk kreatifitas seni kota Solo tidak sebatas seni tangible heritage (warisan budaya bendawi) tetapi juga intangible heritage (warisan budaya non bendawi). Maka berkolaborasi dan bersinergi. Dari nilai histories bendawi (cagar budaya) di lain pihak perilaku manusia yang bernilai dari pembentukan karakter sosial masyarakat (adat istiadat).

Selain festival payung dan SIPA, berbagai kegiatan budaya yang sudah ada (tradisi) serta event “pembaharuan” secara periodik teragendakan. MulaiJava Expo, Solo Batik Carnival (SBC) Festival Keroncong International (FKI), Solo Great Sale, Solo International Musik Etnik (SIEM), pameran seni rupa di TBS (Taman Budaya Surakarta), Indonesia Channel.

Kegiatan yang mempunyai nilai jual sama maka perlu saling berkoordinasi dengan promosi bersama. Berbagai kegiatan budaya lahir karena semangat menghadapai tantangan jaman. Niat bersama menduniakan Kota guna menarik wisatawan asing, menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Penyelenggaraan tradisi budaya jawa juga dipertahankan seperti jumenengan raja Solo, malem sekatenan, selikuran, prosesi kirab malem sasi sura, pagelaran wayang kulit, pementasan WO Sriwedari dan ketoprak. Sedang berbagai bentuk ajang kreatifitas seni baru mulai Festival Bonrojo, Gerebek Sudiro, Festival Sriwedari, Pasar Imlek, Slamet Riyadi Art Fair, BSF (bengawan Solo Fair), STF (Solo Trade Fair), Solo Food Festival, Solo International Batik Exibition (SIBEX), Karnaval Budaya, Pameran seni rupa “Freedom Text”, keroncong, lagu dolanan bocah, parade gamelan sampai campur sari perlu evaluasi dan inovasi Perhelatan budaya tidak bisa berdiri sendiri. Karena harus menghadirkan banyak orang dari berbagai kelompok, golongan, adat tradisi, elemen masyarakat dan kepentingan lokal, nasional dan Internasional. Dukungan stakeholder menjadi kebutuhan dan kesuksesan.

Sinergi

Sinergi berbagai kegiatan budaya selama ini juga memperdayakan bangunan tua yang ada. Selain Beteng Vasternburg, Kraton Kasunan Surakarta, Pamedan Pura Mangkunegaran, Pasar Gede Hardjanagara (1930), Stasiun KA (Purwosari, Balapan dan Jebres), Dalem Poerwodingratan, Gedung Pamardhi Poetri, Gedung Bank Indonesia (Javasche Bank), Loji Gandrung, gedung Pertani, Gedung Veteran (Gedung Lowo), Gereja Katolik “st. Antonius” dan Bruderan (FIC) Purbayan, vihara Avalokiteshwara, , Gedung Brigarde Infantrie, Bekas Gedung Kodim, Gedung Woeryodingratan, kawasan monument 45 Banjarsari (villapark) dan bangunan-bangunan tua lain yang layak untuk menjadi prioritas ajang seni dan promosi tujuan wisata heritage.

Secara bergiliran menjadikan kegiatan “akbar” yang memesona. Pemkot proaktif menggandeng ISI (Institut Seni Indonesia ), elemen masyarakat yang peduli seni mulai dari SHC (Solo Hertiage Community) dan Mataya art and heritage. Sebab para pelaku seni lebih berkonsep, jernih dan berpengalaman dalam berbagai event budaya.

Aktualitas kegiatan budayai dengan pemberian ruang (public space) semisal city walk bagi pelaku seni selain sebagai stand pusat jajan (kuliner).segala promosi dan pengenalan kepada public benar teraktualisasai. Pagelaran musik (etnik, jazz, keroncong, gamelan, campursari, alat musik siter sampai klotekan) seni rupa (kaligrafi, batik, kontemporer) seni tari (jaipongan, tayuban, jaranan) seni peran (teater, pantomin, teatrikal, monolog, pembacaan puisi) di kawasan city walk yang sudah mulai sosialisasi secara terjadwal sistematis terencana. Aneka budaya menjadi daya tarik eksotisme cagar budaya.

Selain merasa melu handarbeni, optimalisasi dan sinergi dalam kegiatan tradisonal bernuansa modern menjadikan bentuk aktualita dalam menduniakan kota Solo. Keberhasilan penyelenggaran kegiatan budaya dibutuhkan tindak lanjut yang konkrit, terencana dan terarah. Oleh karena itu kebijakan Pemkot dalam melindungi, melestarikan, memperdayakannya dengan mensinergikan cagar budaya dan warisan seni sangat dibutuhkan, dikembangkan secara komprehensif.

Dukungan pelaku seni dan budaya menjadi kunci keberhasilan kota Solo dalam mengatualisasikan budaya. Pemerintah Kota wajib nguri-uri dan mendorong tumbuhnya kreatifitas warganya. Dengan memberikan ruang gerak, menumbuhkan wadah-wadah seni yang bereka ragam dan memberikan alokasi dana untuk menumbuhkan kreasi, seni yang semakin kreatif dan inovatif. Membuat masyarakat melek budaya dan teraktualisasinya estafet kepada budaya, sehingga tidak punah. Semoga

FX Triyas Hadi Prihantoro (Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)

Wednesday, September 21, 2016

Ekstrakurikuler Pramuka

ANALISA Kedaulatan Rakyat, 19 September 2016

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib di selenggarakan di sekolah (tingkat SD-SMA). Seperti dikatakan Mendikbud, Muhadjir Effendi Kegiatan ini tidak sekedar mencerdaskan dan meningkatkan pengetahuan anak. Tetapi melatih anak mempunyai sikap dan karakter yang baik sesuai dengan budaya bangsa (KR 17/9/16).Mengingat kegiatan pramuka sangat identik dengan kegiatan yang membutuhkan semangat gotong royong, kerjasama, solidaritas, kemandirian, kedisiplinan, kerja keras dan profesional. Oleh karena itu upaya mengantisipai adanya pengaruh negatif dari luar maka perlu ada kegiatan yang menguatkan karakter.

Penegasan Mendikbud tidak lepas, wajib pramuka yangdiatur secara tegas jelas dalam Permendikbud no 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013. Pramuka akan mendorong kepemimpinan, kerja sama, solidaritas, kemandirian, dan keberanian. Bentuk eliminasi dan keprihatinan atas absurdnya nila- nilai karakter pelajar saat ini yang kurang mampu menjaga harga diri dan sportifitas.

Pramuka dan pendidikan karakter merupakan satu kesatuan yang melekat. Disini siswa diuji kemandirian, keuletan, ketangguhan dan kemapanan karakternya. Sebab karakter mengacu kepada kualitas positif yang secara konstan dimiliki oleh seorang individu. Dengan demikian diharapkan siswa mampu mempu menunjukkan perilaku positif tertentu secara konsisten dan terus menerus (Richard dalam Barton. 2000). Maka bila dilaksanakan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib akan membentuk karakter siswa yang diharapkan sesuai visi misi sekolah dan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian ekatrakurikuler pramuka salah satunya tujuannya pembentukan karakter menjadi nyata. Siswa akan semakin tahu jati dirinya, bersosialisai, dan berempati kepada sesamanya, serta menimplemantasikan Trisatya dan Dasa darma Pramuka yang sesungguhnya. Maka Pramuka yang identik dengan kegiatan lapangan wajib dijaga dan dikuatkan dalam program sekolah, tidak sekedar main-main.

Kepramukaan mewajibkan guru dan siswa untuk menjalankan, melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Termasuk pengemasan kegiatan sesuai jenjang sekolah, dan membangun karakter. Pramuka sebagai ekstrakurikuler, sebagai bagian kehidupan di sekolah. Pramuka dapat berkolaborasi dengan mata pelajaran lain dalam upaya membangun pendidikan karakter. Menjadikan pribadi yang unggul dan berkualitas. Maka Pemerintah perlu memberikan rambu-rambu guru bidang studi tertentu yang relevan diberi hak dan wewenang dalam mengajar kepramukaan.Sehingga pramuka sebagai ekatrakurikuler, sebagai bagian kehidupam di sekolah.

Pada dasarnya pendidikan kepramukaan sangat penting dan strategis. Membentuk watak bangsa yang di didik, dibina dan dikembangkan menjadi pribadi yang nasionalis dan patriotis. Maka hal yang wajar dalam Kurikulum 2013 saat kewajiban ekstrakurikuler Pramuka semakin kuat dukungannya. Melalui Pramuka, deradikalisasi dan anti narkoba dimasukkan, demi militansi kebangsaan (nasionalisme). Diharapkan Pramuka mampu menjadi ruh untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan. Yang akhir akhir ini semakin berkembang dan absurd berkenaan terdegradasisnya moral, etika (religious) semangat kebangsaan, persatuan kesatuan, patriotisme dan nasionalisme.

Ekstrakurikuler Pramuka sebagai bentuk kewajiban penanaman realitas pembentukan karakter. Implementasi dan eksistensi kegiatan terdapat ruang kebebasan dari guru dan sekolah untuk mengeksplorasi, menggali dan mengoptimalkan peran serta peserta. Maka secara kasat mata, sekolah mendesain kegiatan Pramuka dengan berbagai kegiatan sosial, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, pengenalan sandi, halang rintang, widegame dan ekspresi aktualisasi diri dalam pentas seni yang membangun kreatifitas dan karakter. Semua terakumilasi dalam perkemahan. Pramuka sebagai upaya menggelorakan kembali Trisatya dan Dasa Darma sebagai kebutuhan relevan saat ini. Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib akan membumikan semangat persatuan dan kesatuan, gotong royong, kerja keras, tepa slira, tenggang rasa, hormat menghormati, toleransi, menghargai, tolong menolong, kerjasama, kemandirian dan kesetiaan akan NKRI. Selalu ada karakter dalam eksistensi Pramuka. FX Triyas Hadi Prihantoro (Guru dan Pembina Pramuka SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)

Friday, September 16, 2016

Mencegah Aksi Intoleransi

OPINI, Jogolosemar 14/9/16

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Peristiwa pembubaran Misa Arwah peringatan 1000 hari di pendapa kelurahan penumping Surakarta oleh kelompok tertentu (Tribunnews 7/9/16). Cukup menghentakkan lamunan harapan keharmonisan hidup dalam bermasyarakat. Seperti halnya peristiwa upaya seorang Pemuda yang hendak melakukan aksi bom bunuh diri di Gereja Katolik Medan (28/8/16). Bentuk aplikasi pemahaman sempit beragama . Kejadian yang membuat keresahan dan menodai toleransi beragama yang terus dibangun oleh Negara.

Berdasarkan laporan Wahid Institute Sepanjang 2015 tercatat 190 peristiwa pelanggaran (intoleransi) kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dengan 249 jumlah tindakan. Dari total 190 peristiwa pelanggaran, ada 47 pelanggaran KBB yang terjadi di wilayah Jawa Barat (Jabar) sepanjang 2015. Pelanggaran terbanyak adalah mengenai pelarangan beribadah dan penyegelan tempat ibadah. Berarti menjadi penambahan poin berkenaan intoleransi.

Menurut Hendardi (2016) bahwa intoleransi merupakan awal mula dari terorisme sementara terorisme merupakan puncak dari intoleransi. Memelihara dan membiarkan intoleransi sesungguhnya sama dengan merawat dan memelihara bibit-bibit terorisme secara perlahan. Maka bersama mencegah menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua warga Negara. Masyarakat wajib bekerja sama menjaga kerukunan dan kehidupan harmonis wilayahnya.

Padahal tahun 2013, Indonesia pernah mendapatkan penghargaan dari organisasi lintas keyakinan World Statesman Award dari organisasi Appeal of Conscience Foundation (ACF) yang bermarkas di New York, Amerika Serikat. Setiap tahunnya, ACF memberi penghargaan ini kepada pemimpin dunia yang mendukung misi yayasan ini untuk menggalang toleransi beragama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

Dan masih lekat dalam ingatan kita, perjuangan tanpa henti dari tokoh nasional sejati (negarawan), Taufiq Kiemas. Dengan semangat, kerja keras dan intensitas membara tanpa henti berupaya membumikan empat pilar kebangsaan dan kenegaraan demi rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan pilar (penyangga) yang selalu diperjuangkan. Demi tetap tegaknya negara RI. Sebab rentannya perpecahan diakibatkan sempitnya pemahaman perbedaan suku, agama, ras, golongan dan aliran. Masyarakat yang menjunjung tinggi keberagaman dan pluralitas.

Mencegah

Menjaga negara RI tetap utuh dengan mengupayakan kerukunan hidup beragama, menjadi pemikiran kedepan bagi elemen bangsa yang berjiwa nasionalis sejati. Oleh karena itu untuk mempertahakan Negara Integralistik yang menghargai multikulturaliems perpecahan karena agama harus dicegah. Dengan pembinaan dan upaya menanamkan nilai pluralism/ keberagaman sebagai kenyataan.

Sebuah kegiatan positif perlu disosialisasikan sejak dini. Khususnya sasaran untuk kaum muda yang menjadi generasi penerus. Demi kokoh, kuatnya semangat nasionalisme dan patriotisme berbangsa dan bernegara Indonesia. sudah jamak diketahui bersama bahwa jaminan kebebasan memeluk agama sebuah harga mati dan bentuk perlindungan bagi warga negara di negara pluralis seperti Indonesia (pasal 29 ayat 2 UUD 1945)

Benni Susetyo (2016) menilai bahwa kesadaran masyarakat masih banyak kepalsuan. Dipermukaan sering dipertontonkan sikap kerukunan (bergandengan tangan dan deklarasi) namun di dalam hati malah anti kemajemukan. Maka perlu penumbuhan kesadaran sejati untuk hidup rukun saling menghormati dan menghargai. Kerukunan janganlah lips service belaka, butuh aktualisasi nyata.

Sebab saat ini kaum muda mudah terbawa arus pengaruh negatif khususnya tindakan destrusif dan anarkhis. Apalagi banyak ditenggarai kaum muda gampang kepincut gerakan sparatis dan terorisme yang bertentangan dengan nilai penghormatan pada keberagaman yang berBhinneka Tunggal Ika. Lihatlah dalam berbagai pemberitaan, pelaku bom bunuh diri di dominasi kaum muda.

Upaya meredam konflik dengan latar belakang agama sudah diupayakan oleh Negara. Mulai dari penumbuhan budi pekerti (PBP) di sekolah mulai tahun ajaran 2015-2016. Keteladanan pemimpin (meski hanya seremonial), aksi sosial kemasyarakatan dan bentuk ikatan organisasi lokal dan nasional lainnya.

Dalam upaya mencegah intoleransi Pemerintah memberi payung hukum guna kehidupan bersama dalam sebuah kerukunan hidup beragama. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Tujuan ideal agar umat saling memahami, menghormati, menghargai satu sama lain bersifat nisbi. Situasi kadang menuntut kedamaian boleh dikorbankan untuk menegakkan kebenaran. Manusia harus menganut keyakinan dan beriman, namun kadangkala muncul penafsiran keyakinan (agama) dan iman yang benar adalah satu yaitu agama dan iman yang dianut mereka.

Sikap dan perilaku intoleransi, terjadi karena Negara gagal mengangkat keterpurukan bangsa ini dari kemiskinan, kebodohan, banyaknya pengangguran dan memberi rasa keadilan. Begitu pula kadangkala Aparat berlebihan (represif) dalam bertindak sehingga membuat masyarakat dalam situasi patologis dan Frustrasi.

Situasi absurd masyarakat semakin dipertegas oleh pemahaman sepotong dari ajaran ideologis. Hingga terjadi bukan perilaku santun, hormat menghormati, toleransi tetapi sebuah kekerasan dan intoleran. Gerakan penghayatan dan pengamalan diintensifkan dalam menghargai, menghormati, berempati, bersosialiasi bersama liyan sebagai saudara.

Oleh karena itu dibutuhkan landasan agar hubungan tetap harmonis diantara manusia dengan Tri Hita Karana yaitu Hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis manusia dengan sesama, dan hubungan harmonis manusia dengan lingkungan. (I Gusti Made Putra Kusuma.2007).

“Hidup bersama” yang damai, intensitas komunikasi sebagai partisipasi mencegah konflik. Dengan memanusiakan segala elemen yang ada menjadikan sesama liyan merasa diuwongke sehingga tidak ada rasa iri dan kecewa. Kesadaran dan keterbukaan hati guna mencegah intoleransi massif, menjadi alur rasa empati antar sesama. Marilah kita budayakan hidup dalam semangat kasih Semoga.

FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Tuesday, September 06, 2016

Cegah Radikalisme Melalui Pendidikan

OPINI, Tribun Jateng, 6 September 2016

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Aksi Bom Bunuh diri di Gereja Katolik Santo Yosef Medan (28/8/16) mengingatkan Konperensi World Islamic Economic Forum (WIEF) ke 12 tahun 2016 di Jakarta yang bersepakat, kemiskinan, kebodohan dan pengangguran akar radikalisme. Maka pendidikan solusi agar generasi muda tidak terjebak gerakan radikal.

Sepanjang 2016 ini, serentetan kejadian serupa juga terjadi. Sebelumnya 14 januari 2016 terjadi Bom Thamrin dan 5 Juli Bom di Solo. Menurut data Global Terrorism 2007, telah terjadi total 421 kasus terorisme, dimana lebih 90 persen tindak terorisme terjadi di akhir Orde baru hingga memasuki era demokrasi (Friastuti. 2013)

Bagaimana cara meredam dengan deradikalisasi, menjadi bagian program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam The General Briefing on Counter-Terrorism di Jakarta, Selasa (19/4/16). Jendral Pol. Drs. Tito M. Karnavian, MA, PhD mengatakan, terorisme sudah menjadi masalah global sehingga butuh kerja sama internasinal untuk mengatasinya.

Namun aksi penyusupan dan pendoktrinan radikal secara massif bersama masyarakat juga makin gencar. Penutupan situs radikal tidaklah cukup, maka butuh pendidikan deradikalisasi di pendidikan. Kerjasama Internasional dibutuhkan dan digalakkan. Seperti dalam The General Briefing on Counter-Terrorism.

Hal ini penting karena rata-rata pelaku teror dilakukan oleh orang muda. Dan mereka biasanya direkrut sebagai calon bomber (pelaku bom bunuh diri) sejak usia sekolah. Penanaman ideologi yang melanggengkan segala cara bagi yang menjadi musuh harus dicegah dengan pendidikan deradikalisasi.

Juru bicara BNPT, Irfan Idris mengatakan bahwa pihaknya secara intensif melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan sejumlah universitas di Indonesia. Sektor pendidikan menjadi penekanan seperti universitas, pesantren, anak sekolah menengah dan rumah ibadah sebagai obyek pencegahan paham radikalisme.

Menurut Setara Institute (2014), terkait survey tentang hubungan antara terorisme dengan organisasi agama radikal di tanah air terlihat lebih banyak anggota masyarakat yang memberikan pernyataan negatif. Dinyatakan ada hubungan 27,8 %, tidak ada hubungan 39,7 % dan tidak tahu 32,6 %. Sebagian besar masyarakat tidak melihat adanya hubungan antara terorisme dengan organisasi agama radikal.

Efek Demokrasi

Dengan dibuka lebarnya “kran” demokrasi, segala perbedaan pendapat dan berdirinya organisasi berkembang pesat. Dan kewaspadaan terhadap (lingkungan) pendidikan di sekolah.

Gerakan terorisme merupakan ancaman nyata bagi NKRI dan masyarakat dunia. Maka pendekatan deradikalisasi di sekolah sebagai salah satu upaya meredam radikalisme. AS Hikam dalam bukunya Deradikalisasi (2016), pendekatan kekuatan keras untuk penegakkan hukum baik dan mendapat sambutan, tetapi tetap membutuhkan pendekatan lunak.

Secara persuasif pendekatan di sekolah akan lebih baik. Oleh karena itu guna mengantisipasi dini (preventif), salah satu kunci dari upaya menekan atau menolak radikalisme melalui pendidikan (deradikalisasi), baik formal maupun non formal. Sebab kunci keberadaban anak bangsa bila pendidikan yang berkarakter dipenuhi dengan keteladanan dan contoh . Jangan samai generasi muda kita hanyut akan aksi radikalisme sehingga harus mati konyol.

Ansyaad Mbai (2013), mengatakan untuk menghentikan radikalisasi dimulai dari pendidikan. Peran guru untuk mengajarkan dengan baik empat pilar bangsa Indonesia (Pancasila), UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila(PPKn).

Menanamkan sikap satria, mengakui serta menghormati keberagaman (pluralitas) dalam semangat mutikulturalisme. Pendampingan positif segala bentuk kegiatan yang bersifat spiritual (rohani) maupun material. Oleh karena itu program deradikalisasi secara komprehensif di pendidikan, terarah, integral dan berkelanjutan.

Deradikalisasi dengan solusi di pendidikan, sebagai langkah mendukung tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea 4. Dalam melindung segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman intern maupun ekstern. Termasuk ikut serta menjaga ketertiban dunia dengan menanamkan semangat kerjasama, gotong royong dan kekeluargaan.

FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)

Friday, August 26, 2016

Ospek yang humanis

OPINI, Koran Joglosemar 24/8/16

oleh FX Triyas Hadi Prihantoro

Pertengahan Agustus dan awal September 2016 ini Perguruan Tinggi Swasta mulai mengadakan Orienstasi Pengenalan Kampus (Ospek). Merupakan masa persiapan atau pengenalan. Oleh karena itu saat berada di lingkungan baru (dari Siswa SLTA menjadi Mahasiswa) butuh sekali penyesuaian. Oleh karena itu masa ini sudah tidak jamannya diisi dengan gojlogan, perploncoan yang dibarengi dengan kekerasan (bullying) baik verbal maupun fisik.

Beberapa catatan berkenaan korban kekerasan dalam Ospek tiap tahunnya. Seperti Juniayanto meninggal setelah dua hari mengikuti Diklat Pembelajaran (DOP) di Balai pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (BP2IP), tangerang Banten (17/7/2012). Fikri Dolas Mantya meninggal setelah mengikuti kegiatan Ospek di Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang (12/10/13). Serta peristiwa meninggalnya siswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sulawesi Utara akibat Ospek, Jonoly Untayanadi (24/1/2015).

Sejauh ini Ospek identik ajang perpeloncoan, pemaksaaan kehendak pengindoktrinasian, balas dendam, hukuman dan kekerasan. Soerjono Soekanto mengatakan kekerasan (konflik) suatu proses sosial individual atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang diserta ancaman san atau kekerasan.

Jarang sekali nilai-nilai keteladanan mulai perkataan (tutur kata), sikap, dan perbuatan yang dicontohkan oleh senior, pembina maupun Dosen pendamping. Padahal dalam Ospek merupakan momen penting untuk mentransfer nilai (value) sejak dini kepada Camaru. Maka kegiatan ini harusnya humanis,

Oleh karena itu sebuah monitoring/pengawasan dari berbagai pihak berkepentingan dalam pelaksanaan Ospek menjadikan sebuah kegiatan yang patut diteladani. Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti) Mohammad Natsir melarang mahasiswa memimpin Ospek. Perploncoan dalam Ospek terjadi karena mahasiswa diberikan kekuasaan memimpin. Dalam Peraturan Dirjen Pendidikan Tinggi No 274/2014 menyebut yang berwenang dan memimpin ospek adalah dosen.

Karena saat berada “di depan”, mahasiswa senior akan menjadi sorotan dan diikuti , ditaati perintahnya. Makanya sangat sayang sekali bila mereka memberi contoh yang jelek. Baik itu dari perkataan (verbal), sikap, tindak tanduk maupun perbuatan kekerasan (bulying). Perlu diingat obyek Ospek adalah Camaru yang sudah dewasa dan kritis.

Kita tidak hanya cukup prihatin, mengecam, menyesalkan masih terjadinya kekerasan dan penyimpangan dengan adanya korban. Hakekat Ospek dibutuhkan sikap humanis, seperti dikatakan Thomas Hobbes, "Homo Homini Socius", manusia adalah sahabat yang lain tidak lagi ditemukan "Homo Homini Lupus", manusia adalah serigala bagi manusia lain. Tinggalkan cara konvensional dengan habitus baru.

Maka kegiatan Ospek lebih menekankan pada pendidikan karakter (Budi Pekerti), humaniora, rasa nasionalisme, patriotisme dengan semangat kekeluargaan, gotong royong, sosial, simpati, empati, berbagi kasih, menolong, melayani, tepa slira (hormat menghormati) ditengah keberagaman / kebhinnekaan.

humanis

Meminjam istilah pendidikan dari Drijarkara, “memanusiakan manusia muda”. Bahwa kegiatan Ospek harus berbingkai keteladanan untuk orang muda. Harapannya camaru merasa dihargai eksistensinya dan berusaha meniru para seniornya baik melalui materi, contoh nyata dan perbuatan. Menjadikan awal komunikasi (input-output) yang baik. Penghilangan bentuk kekerasan, balas dendam, kegiatan/penugasan yang aneh-aneh dengan persaudaraan, cinta kasih, rasa kasih sayang merupakan bentuk contoh sikap dan perilaku manusiawi.

Masa orientasi adalah sarana fundamental untuk membangun citra yang baik. Sebab dalam Ospek inilah pendidikan berkelanjutan terbangun dan terjalin. Ospek sebagai upaya dini untuk saling belajar, mendengarkan, memperhatikan, menghargai semua pihak yang terlibat dalam aktifitas. Tidak membedakan antara senior dan junior merupakan dambaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendidikan.

Diharapkan, para pegiat Ospek saling bekerjasama, bahu-membahu, membantu, beriteraksi dan membangun peradaban baru dalam lingkungan Perguruan Tinggi (PT). Karena, masa depan PT merupakan tanggung jawab bersama sebagai satu keluarga besar dalam komunitas Intitusi Almamater. Membudayakan Ospek dengan konsep humanis perlu dimulai sejak Camaru mulai masuk lingkungan Kampus. Sebagai bangsa yang beradab, kita sudah jenuh dengan suguhan di media televisi yang kurang mendidik. Orientasi bentuk penyimpangan, perpeloncoan, kekerasan, balas dendam dan hukuman yang tidak mendidik, sudah bukan jamannya.

Bentuk penayangan tokoh-tokoh bangsa yang berjasa pada Negara, penyisipan cerita atau film yang bertemakan keteladanan pemimping (film perjuangan) sehingga menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Camaru ditumbuhkan sikap sikap kritis, jiwa sosial, rasa simpati, empati dengan semangat menolong dengan memberikan contoh baik secara visual dari kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Bila perlu dalam Ospek dilaksanakan aksi Donor Darah, pengumpulan buku/pakaian bekas. Penyuluhan kepada masyarakat yang termarginalkan dan aksi sosial positif lainnya. Menjadi kesadaran kolektif bahwa bangsa kita sedang mengalami krisis multidimensi. Bagaimana kehidupan masyarakat yang berjuang untuk mempertahankan hidup dari kemiskinan, berjuang mendapatkan pekerjaan, berjuang demi memperoleh kesehatan, mempererat persatuan, membela dan menjunjung harga diri bangsa. Bentuk kampanye melawan aksi terosrisme, narkoba, anti rokok dan bentuk aktifitas lain yang menggugah kesadaran untuk peduli.

Perubahan kegiatan Ospek yang humanis merupakan bentuk penghargaan harkat dan martabat manusia. Menumbuhkan semangat sosial dengan merasakan langsung bahwa manusia perlu saling-menolong merupakan pembentukan jalinan interaksi positif. Daripada saling membentak dan menghukum yang justru berdampat sakit hati dan dendam.

FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Monday, August 08, 2016

Kembalinya Mapel Pancasila

WACANA Nasional, SUARA MERDEKA, 8 Agustus 2016

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

MASUKNYA Pancasila sebagai bagian dari mata pelajaran (mapel) muncul sejak Kurikulum 1964. Dalam kurikulum ini istilah Pancasila masuk dalam lima hal pokok, yaitu manusia Indonesia berjiwa pancasila; man power; kepribadian kebudayaan nasional yang luhur; ilmu dan teknologi yang tinggi; pergerakan rakyat dan revolusi. Kurikulum ini menitikberatkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana.

Dalam Kurikulum 1968, Pancasila makin bermakna. Tujuan Kurikulum 1968 menekankan pendidikan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama.

Pancasila telah menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa bernegara dan masuk dalam pembentukan karaktrer sebagai ruh pendidikan. Dalam Kurikulum 1975, penegasan Pancasila menjadi semakin konkret sejak Orde Baru berkuasa. Pendidikan Moral Bangsa (PMP) makin kuat dan sentralistik. Menjadi alat ampuh melanggengkan kekuasaan.

Dengan penerbitan Tap MPR II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan pengamalan Pancasila (Eka Prasetia Pancakarsa) semua lembaga pendidikan terkonstruksi dalam norma atau nilai yang terjabar dalam 36 butir yang harus dihayati dan diamalkan. Mata pelajaran PMP sangat sakti dan ampuh, karena tidak boleh tertulis angka merah.

Bila nilai berangka merah, maka peserta didik dijamin tidak naik atau tidak lulus. Mereka harus mengulangi di kelas yang sama tahun berikutnya. PMPsangat sakral dan menakutkan. Dalam melanjutkan ke sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, peserta didik juga wajib mengikuti dan lulus penataran P4. Pancasila menjadi agitasi dan propaganda Orde Baru.

Namun produk hukum Ketetapan MPR II/MPR/1978 setelah Reformasi 1998 tidak berlaku lagi. Setelah dicabut dengan Ketetapan MPR XVIII/MPR/1998 dan termasuk dalam kelompok Ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut Ketetapan MPR I/MPR/2003.

Mulai reformasi inilah pro dan kontra Pancasila menjadi perbincangan dan tarik ulur dimasukkan ke dalam kurikulum, dihilangkan atau dikurangi. Awal reformasi seolah Pancasila dikambinghitamkan terjadi korupsi kolusi nepotisme (KKN) masif.

Seolah pelaku KKN tidak tersentuh dan kebal, masyarakat bawah selalu menjadi korban dengan salah satu alat dan argumen ìmenentangî Pancasila. Ketika pembahasan dalam menetapkan Kurikulum 2004, Kurikulum Berbasis Konstitusi (KBK) Puskur merencanakan menghilangkannya. Untung ada salah satu anggota Puskur, dengan latar belakang konsentrasi Pendidikan Pancasila ngotot dengan argumentasi kuat.

Perubahan hilangnya ìPancasilaî dalam mapel sejak kelahiran KBK dengan nama mapel baru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Begitu pula dua mapel sebelumnya sebagai penyangga hilang (Tata Negara dan PSPB) tidak masuk lagi dalam KBK. Dalam mapel PKn inilah nilai-nilai Pancasila berkurang.

PPKn

Melihat perkembangan moral dan etika anak bangsa makin kurang menggembirakan, Komisi X mulai gerah dan mengusulkan agar Pancasila masuk lagi dalam kurikulum.

Seperti diusulkan anggota Komisi X Deddy Gumelar yang menyayangkan keberadaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang sama sekali tidak menyinggung tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Pancasila sampai tidak diindahkan hanya karena dosa-dosa Orde Baru (Orba). Padahal kita ketahui, Pancasila ini sebagai dasar dan filosofi awal bagi pembentukan negara menjelang kemerdekaan.

Kurikulum 2013 dan implementasinya menjadikan mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) lahir kembali. Pancasila kembali sakti dengan menjadi mapel inti dan tidak boleh nilai sikap dan karakternya di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM).

Dalam Kurikulum 2013 seolah Pancasila merekarnasi dengan nilai-nilai barunya demi menyelamatkan moral dan etika anak bangsa yang semrawut. Selamat kembali mapel ”Pancasila” dalam setiap jenjang pendidikan sekolah. Karena kewajiban kita bersama menyelamatkan bangsa dan negara dari degradasi moral dan disintegrasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi utuh dengan semangat yang didasari nilai nilai dalam dasar negara Pancasila. Karena itu, kita perlu mencintai dan menyelamatkan Pancasila dengan nilai-nilai yang telah teruji. (57)

— FX Triyas Hadi Prihantoro, guru PPKn SMA PL Santo Yosef Surakarta.

Tuesday, July 26, 2016

Implementasi Perlindungan Anak Sekolah Selamanya

OPINI, Tribun Jateng 26 Juli 2016

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Beberapa catatan penulis kekerasan yang dilakukan dan dialami siswa di sekolah. Akibat di bully teman-temannya, seorang siswi membakar ruang kelas V dan VI oleh VR (11 tahun) siswi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Ngombakan, Kecamatan Polakarto, Sukoharjo (24/5/16). Seorang siswi kelas 6 SD desa Banteng kecamatan Tersono Kabupaten Batang, Jawa tengah, disiksa 10 teman selama 3 hari di kamar mandi ( 14/4/16). Berita ironis maraknya bullying (kekerasan) di dalam sekolah semakin massif.

Maka tema Hari Anak Nasional (HAN) 2016 “Akhiri Kekerasan pada Anak,” butuh implementasi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yimbise mengajak semua pihak bersama-sama mengakhiri kekerasan pada anak sekarang dan selamanya. Berarti sifatnya sudah tidak bisa ditunda, bagaimana stakeholder pendidikan menyikapinya?

Kekerasan di sekolah marak terjadi, baik di lakukan antar teman, kakak kelas, alumni dan guru/karyawan. Oleh karena iru berbagai kekerasan di sekolah sebagai keprihatinan bersama. Bahkan menjadi habitus (budaya) sekolah dan menjadi pembenaran.

Menjadi pertanyaan bersama, sudah beginikah perubahan perilaku yang terjadi warga sekolah. Habitus sekolah seharusnya menjadi tempat pendidikan, pengayomam, pembimbingan dan pembinaaan warga sekolah, terutama anak didik. Namun sayangnya habitus sekolah sering mengedepankan emosi melakukan tindakan yang tidak semestinya (kekerasan). Dengan melahirkan kekerasan demi kekerasan terhadap anak di sekolah.

Implementasi perlindungan anak di sekolah, Kemendikbud pernah memberi intruksi mewajibkan sekolah memasang papan informasi tindak kekerasan di serambi sekolah. Guru atau Kepala Sekolah wajib segera melaporkan kepada orang tua, menyusun prosedur untuk mencegah tindak kekerasan, membentuk tim pencegah kekerasan, dan bekerjasama dengan lembaga psikologi, pakar pendidikan dan organisasi keagamaan untuk kegiatan bersifat edukatif.

Seperti diatur dalam Permendikbud No. 82/2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan disekolah. Dengan mewajibkan memasang papan Informasi tindak kekerasan dalam upaya mencegah pelecehan, perundungan, penganiayaan, perkelahian, perpeloncoan, pemerasan, pencabulan, pemerkosaaan, kekerasan berbasis SARA dan lainnya.

Sanksi

Menyimak pendapat Seto Mulyadi (2006), jika kekerasan terhadap anak tidak dihentikan, cepat atau lambat bangsa ini akan runtuh. Karena para pemimpin bangsa ini kelak akan terdiri orang-orang yang memiliki masa kanak-kanak penuh nuansa kekerasan.

Alibi guru bahwa kekerasan yang dilakukan kepada siswa tidak semata-mata karena bersifat instan (seketika). Meski segala cara bentuk peringatan baik secara verbal (cemooh, sindiran, umpatan, celaan) dan phisik (tamparan, jeweran, pukulan, tendakan dan sanksi (skors) serta hukuman yang paling keras (dikembalikan ke orang tua) seolah-olah dianggap angin lalu oleh siswa.

Pada dasarnya hukuman yang diberikan kepada siswa tidak boleh lepas dari koridor aturan hukum yang diberlakukan. Sebab peserta didik dalam kehidupannya di sekolah juga mendapat perlindungan hukum sesuai UU N0. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Bab III diatur tentang hak dan kewajiban Anak. Begitu juga saat antar siswa melakukan kekerasan kepada temannya.

Dalam pasal 54 secara tegas di atur bahwa Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Akibatnya bila kekerasan dilakukan dapat dipidana paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda Rp. 72.000.0000 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan bila luka berat dapat di denda sampai seratus juta rupiah (Pasal 80 ayat 1 dan 2 UU 23 tahun 2002).

Bila terjadi kekerasan di sekolah, sanksi jelas dan tegas diberikan tanpa pandang bulu. Termasuk bila pihak sekolah (guru/Kepala Sekolah) yang terlibat dan melakukan pembiaraan kekerasan di sekolah. Prinsipnya sanksi kekerasan tidak tebang pilih, tinggal bagaimana sekolah maupun orang tua proaktif dalam menyikapinya.

Urgensi pemasangan papan informasi tindak kekerasan di sekolah. Upaya sosialisasi kepada warga sekolah (siswa, guru, karyawan dan orang tua) berkenaan dengan UU No. 23 tahun 2002 dan Permendikbud No. 82/2015 bentuk implementasi perlindungan anak sekolah. Begitu!

FX Triyas Hadi Prihantoro (Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)

Monday, July 18, 2016

"Gusar" dan Implementasi "kurtilas"

OPINI, Kedaulatan Rakyat 18 Juli 2016

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Hari ini tahun Ajaran 2016-2017 dimulai. Program dan target Pemerintah untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 (kurtilas). Di Yogyakarta menargetkan 25 persen dari total sekolah melaksanakan kurtilas. Membutuhkan kerjasama dengan lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidikan (LPTK) guna mensukseskannya (KR. 12/7/16).

Implementasi masif kurtilas sebagai kurikulum nasional, salah satu dampak Permendikbud nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Oleh karena itu Kemendikbud melakukan sosialisasi sekaligus pelatihan bagi (guru) sekolah (SMA) secara nasional. Pelatihan dilaksanakan secara bertahap mulai pelatihan instruktur Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota dan pelatihan guru sasaran (Gusar).

Pelatihan Instruktur Nasional diikuti 224 peserta 186 profesional sesuai 31 mata pelajaran dan unsur Direktorat PSMA/LPMP dan Yayasan Pendidikan. Pelatihan tingkat propinsi diikuti 1.154 peserta, Instruktur kabupaten/kota diikuti sebanyak 10.945 peserta dari 549 induk klaster yang dilaksanakan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) propinsi dan pelatihan bagi gusar diikuti 49.580 peserta dari 514 kab./kota. Bagi gusar selanjutnya dilakukan pendampingan oleh Instruktur Kabupaten/kota (IKA).

Menurut Direktur Pembinaan SMA, Purwadi Sutanto, tahun ajaran 2016-2017 diharapkan akan bertambah 3.212 SMA atau sekitar 25% SMA yang melaksanakan kurtilas. Karena sebelumnya di tahun ajaran 2015-2016, sebanyak 2.151 SMA di 312 kabupaten/kota telah melaksanakan kurtilas. Berarti ada penambahan jumlah SMA pelaksana kurtilas dan direncanakan tuntas pada tahun ajaran 2018-2019. Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan bagi guru mapel SMA dilakukan Direktorat Pembinaan SMA bekerjasama dengan LPMP.

implementasi

Kurtilas yang diimplementasikan secara serentak dan diterima gusar, sudah mengalami beberapa perbaikan. Secara umum perbaikan bertujuan agar selaras antara ide, desain, dokumen dan pelaksanaannya. Dan secara khusus perbaikan bertujuan menyelaraskan Kompetensi Inti (KI)-Kompetensi Dasar (KD), silabus, pedoman mata pelajaran, pembelajaran, penilaian dan buku teks.

Perbaikan Kurtilas dilaksanakan berdasarkan prinsip perbaikan mulai keselarasan (Alignment), mudah dipelajari (learnable), mudah diajarkan (teachable), terukur (meausurable) dan bermakna untuk dipelajari (worth to be learn). Gusar diharapkan mampu memahami, mengerti dan mengaplikasikan kurtilas di sekolahnya masing-masing dan dimplementasikan di tahun ajaran 2016-2017.

Dalam pelatihan ini, para gusar mendapatkan berbagai materi baik yang bersifat umum maupun pokok (sesuai mata pelajaran). Materi umum yang disampaikan minimal 2 jam pelajaran (@ 45 menit). Meliputi Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti dan Sekolah Aman, Kebijakan dan dinamika perkembangan kurikulum, penguatan literasi dalam pembelajaran, peranan keluarga dalam pembelajaran siswa, pembelajaran aktif sampai penyelenggaraan pelatihandan pendampingan berbasis sekolah.

Materi pokok antara lain analisa dokumen SKL,KI-KD, silabus dan pedoman mata pelajaran. Analisa materi dalam buku teks pelajaran, analisa penerapan model pembelajaran, sampai praktek pembelajaran dan penilaian. Begitu juga prakti pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), analisa penilaian hasil belajar, praktik pengolahan dan pelaporan hasil belajar, dengan total 52 jam.

Idealnya pelatihan Gusar dilaksanakan bukan pada akhir semester genap 2015-2016. Implementasi marathon bulan mei-juni 2016 terasa terlalu mepet dan dekat tahun ajaran 2016-2017. Banyak sekali gusar terasa kurang persiapan. Apalagi tempat pelaksanaan yang tersebar di berbagai kota yang kadang jauh dari tempat tinggal maupun sekolahnya mengajar. Maka demi mengejar target penggandengan LPTK bernilai positif dengan rayonisasi.

Banyak beban

Dengan segala persiapan yang minim dan meninggalkan persoalan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru mapel dan wali kelas. Belum lagi pas pelatihan bersamaan dengan ulangan semester akhir 2015-2016. Implementasi kurtilas, yang melibatkan gusar membawa banyak beban. Selain koreksi dan mengupdate nilai, juga membuat persiapan dan melakukan berbagai pelatihan dan pendampingan bersama IKA di kluster sekolah masing-masing.

Kemendikbud dan stakeholder pendidikan perlu memaklumi dan menyadari bila pelaksanaan Kurtilas tahun ajaran 2016-2017 secara komprehensif kurang maksimal. Karena edaran Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah No 12/D/KR/2016 tentang pembelian buku teks Kurtilas baru tersosialisasi setelah lebaran dan ditandatangani tanggal 20 Juni 2016. Bagaimanapun sebuah perubahan dibutuhkan pengorbanan.

Friday, July 15, 2016

Tito, Supeltas dan PKS

OPINI Harian Joglosemar, 14 Juli 2016

oleh : FX Triyas Hadi prihantoro

Tidak berapa lama lagi Komisaris Jendral Mohammad Tito Karnavian menerima tongkat estafet Kapolri. Setelah hari Bhayangkara (1 juli) pelantikan dilakukan demi menghormati Jendral Badrodin Haiti. Berarti setelah liburan lebaran pelaksanaan dan rumor yang berkembang juga ada reshuffle cabinet.

Momentum yang pas untuk menitipkan harapan Indonesia dengan keamanan, ketertiban masyarakat yang damai. Apalagi baru saja Polisi mendapat hadiah bom teroris. Menjadi bahan refleksi dan intropeksi dari Kapolri baru demi rasa keamanan dan kenyamanan. Tito dengan mulus melenggang menjadi Kapolri. Berlandaskan track record yang teruji setelah disepakati oleh Komisi III DPR RI dalam uji kelayakan dan kepatutan (23/6/16). Masyarakat sangat menaruh harapan untuk reformasi Polri untuk menjadi institusi penegak hukum yang professional, akuntabel, kredibel, berkeadilan, demokratis dan menghormati hak asasi manusia (HAM). Dengan masa tugas yang masih panjang, pria kelahiran Palembang 26 Oktober 1964 menjadi tumpuan bersama. Pasalnya Tito melangkah lebih cepat dan mampu melampaui seniornya, empat angkatan di atasnya. Maka harapan besar ada dipundaknya dengan mengimplementasikan cita-cita “nawacita,” Presiden Jokowi.

Namun disini penulis sebagai seorang guru, juga punya harapan yang tidak muluk-muluk berkenaan dengan ketertiban lalu lintas dari pelajar dan masyarakat. Hal itu sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan angka kecelakaan yang terjadi. Yang pada umumnya dilakukan oleh remaja/pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor.

Seperti dikemukakan pakar Transportasi Djoko Setijowarno (2015) laju pertumbuhan sepeda motor di Indonesia paling tinggi di bandingkan negara Asean, yakni 13,2% dibanding moda transportasi lainnya. Penyebab meningkatnya sepeda motor, karena sepeda motor merupakan sarana transportasi yang murah dan terjangkau.

Data Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat, jumlah kendaraan yang masih beroperasi di seluruh Indonesia pada 2013 mencapai 104,211 juta unit, naik 11 persen dari tahun sebelumnya (2012) yang cuma 94,299 juta unit.

Tahun 2009-2013, tercatat ada 138 ribu orang meninggal dunia dan 700 ribu orang terluka pada kecelakaan jalan raya. Sepeda motor merupakan moda transportasi paling rentan terlibat kecelakaan. Dan pelajar usia 16-21 tahun sebagai pelanggar terbesar dalam berlalu lintas.

Jumlah kecelakaan lalu lintas (laka lantas) sepanjang tahun rata-rata sekitar 70%. Faktor manusia menjadi penyebab terbesar antara (80-90%). Dan populasi sepeda motor di perkotaan ada di kisaran 70-80%. Banyaknya kendaraan, semakin memperlihatkan ruwetnya jalan raya dan menambah kemacetan.

Supeltas dan PKS

Dan kita bersama sering melihat sosok voluntir (relawan) atau “pak ogah” pengatur lalu lintas di berbagai persimpangan jalan di kota. Saat ini sudah terkoordinir dengan sebutan sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas). Sepanjang hari dengan pembagian tugas, meski hujan atau panas tetap setia mengatur lalu lintas demi kenyamanan pengguna jalan.

Banyak masyarakat menanyakan bagaimana peran polisi satuan lalu lintas (satlantas). Saat satlantas dibutuhkan masyarakat, kadangkala tidak ditemukan justru supeltas lah yang kelihatan dengan susah payah mengatur dan menguraikan kemacetan demi kelancaran lalu lintas.

Selain itu kita juga mengenal, Patroli Keamanan Sekolah (PKS) sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Banyak ditemui membantu pengaturan lalu lintas di jalan raya karena bersinggungan dengan sekolah. Ibaratnya Supeltas dan Supeltas merupakan kakak beradik demi membantu Satlantas. Sayangnya wewenangnya terbatas dan sering dilecehkan pengguna jalan

Maka sesuai janji dan program Tito saat uji kelayakan dan kepatutan dengan komisi III DPR. Selain reformasi internal Polri Tito juga ingin mewujudkan pelayanan publik yang lebih mudah. Kenyamanan lalu lintas merupakan salah satu pelayanan public massif yang dibutuhkan. Disebabkan jumlah kendaraan yang terus meningkat, tidak sebanding dengan infrastruktur jalan yang tidak bertambah lebarnya.

Begitu juga prioritas Tito ingin menghilangkan pungutan liar dan pemerasan, menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit-belit dalam penanganan kasus. Menjadi harapan dan wajib ditagih saat sudah mengemban tugas.

Tito, Supeltas dan PKS sebuah harapan baru menjadikan masyarakat tertib berlalu lintas dan anti pungutan. Keberpihakan dan kepedulian kepada komunitas tertib berlalu lintas membantu terlaksananya masyarakat yang cinta lalu lintas.

Gebrakan apa yang hendak diterapkan secara holistik berlalu lintas, sehingga Indonesia dikenal aman dan nyaman bagi pengendara. Tindakan fenomenal dan fundamental sangat diharapkan betul. Karena kedisiplinan, transparansi dan ketegasaan mewjudkan pelayanan publik (berlalu lintas). Salah satu hal yang paling berdampak luar biasa karena bukti keteladanan polisi “bersih.”

FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Tuesday, June 21, 2016

Banjir dan kesadaran lingkungan

OPINI, Joglosemar 20 Juni 2016

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Berbagai daerah di Solo dilanda banjir setelah mengalami hujan deras massif, serta meliupnya Bengawan Solo (18/6/16). Padahal menurut iklim normal di Indonesia, sudah memasuki pancaroba memulai awal kemarau. Namun apa yang terjadi, sebuah anomali.

Menurut Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dibandingkan rata-rata selama 30 tahun (1981- 2010), Awal Musim Kemarau 2016, sebagian besar daerah mundur. Sedangkan yang maju terhadap rata-rata 78 ZOM (22.8%). Anomali iklim dipengaruhi oleh El Nino, La Nina, Dipole Mode, Sirkulasi Monsun Asia – Australia, Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis (Inter Tropical Convergence Zone / ITCZ) dan Suhu Permukaan Laut di Wilayah Indonesia.

Saat ini tidak hanya fenomena banjir di semua daerah Indonesia. Hampir semua wilayah pesisir juga dilanda air pasang (rob) dan banjir berkepanjangan. Belum lagi tanah longsor, gempa tektonik dan vulkanik. Sebuah momentum menjadi kesadaran kita bersama, untuk peduli kepada lingkungan.

Dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 ayat 1). Sedangkan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup (pasal 1 ayat 2).

Antisipasi

Lalu bagaimana mengantisipasi dampak bencana banjir di tengah anomali musim? Segala warning (peringatan) sudah dikumandangkan selalu. Beberapa Kepala Daerah sudah sejak dini melakukan sosialisasi dan antisipasi, akan bahaya banjir. Namun toh banjir datang di tempat yang sama tidak terelakkan bahkan kadang semakin parah.

Sebenarnya bencana banjir terjadi tak lepas dari kemurkaan manusia. Untuk banjir bandang, aksi membabat hutan dan lahan hijau guna perumahan dan pabrik. Dalam merambah hutan tanpa melakukan konservasi dan reboisasi kembali. Eogoisme kelompok demi kepentingan tertentu mengabaikan lingkungan dan kebutuhan masyarakat secara umum.

Dampak lain dari kerusakan hutan dengan mudahnya area hutan terbakar karena gundul dan tinggal semak belukar. Menurut WWF-Indonesia (LSM internasional di Indonesia yang memantau kelestarian hutan) tahun 1997-1998, sekitar 10 juta ha hutan mengalami kebakaran. Itu menyebabkan kerugian negara sebesar tiga miliar dolar Amerika dan melepaskan emisi gas rumah kaca sebanyak 0,81-2,57 gigaton karbon ke atmosfer (setara 13-40 persen total emisi karbon dunia yang dihasilkan bahan bakar fosil per tahunnya)

Semua harusnya bergerak, saling bahu membahu untuk menyelamatkan hutan dan bumi iklim yang sudah tidak beraturan dan cuaca udara yang semakin panas. Sebab Sebuah himbauan tanpa wujud nyata dari partisipasi dan kesadaran masyarakat menjadi aturan dibuat hanya untuk dilanggar. Maka bagi para pelanggar wajib hukumnya diberi saknsi seberat-beratnya.

Gerakan bersama dalam pengelolaan hutan dan lingkungannya memang harus dilakukan secara terpadu, terarah dan terprogram. Ketaatan akan penataan lingkungan, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman dengan selalu mewaspadai dan mengantisipasi perubahan iklim yang semaikin absurd. Oleh karena itu sebuah sosialisasi dari discissionmaker(penentu kebijakan) lokal dan mengajak stakeholder lingkungan hidup untuk saling bahu membahu memberikan penhyuluhan demi kesadaran masyarakat.

Sonny Keraf dalam bukunya ”Etika Lingkungan” (2002) mengatakan bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah moral, persoalan perilaku manusia sebab lingkungan hidup bukan semata-mata persoalan teknis. Oleh karena itu masalah krisis ekologi global yang kita alami saat merupakan persoalan moral, krisis moral secara global. Oleh karena itu perlu etika dan moralitas untuk mengatasinya. Namun sayang kadang manusia sering lupa sebelum ada azab (peringatan) tiba dari Yang Maha Kuasa. Disinilah pentingnya sebuah upaya preventif dengan menggugah kesadaran semua insan akan nasib manusia dan bumi sebagai pijakan hidup.

Sedangkan banjir di perkotaan, selalu masalah klasik yang muncul dengan minimnya kesadaran masyarakat kepada lingkungannya. Tidak tersedianya 30 % Ruang Terbuka Hujau (RTH) sebagai area penyerapan air. Membuang sampai seenaknya sehingga menyumbat saluran air yang ada. Program kali bersih (prokarsih) tidak dilaksanakan semestinya. Apakah karena masyarakat yang kurang peka atau teledornya aparat dalam melakukan sosialisasi dan penegakkan disiplin.

Arne Naess seperti yang dikutip oleh Sonny Keraf. Bahwa krisis lingkungan saat ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal. Yang dibutuhkan adalah sebuah pola hidup dan gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang perorang tetapi juga budaya masyarakat secara keseluruhan. Artinya dibutuhkan etika lingkungan hidup yang menuntun manusia untuk berinteraksi secara baru dalam alam semesta.

Oleh karena itu menghadapi berbagai persoalan lingkungan hidup khususnya menghadapi banjir dewasa ini yang semakin absurd. Upaya membangun kesadaran moral masyarakat untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan guna mengatasi pemanasan global dan anomali iklim.

Dengan mensosialisasikan kepada masyarakat secara kontinyu dan tanpa lelah untuk peduli akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan karakter bangsa dalam sebuah kehidupan ekonomi global yang lebih berfokus pada kesadaran penyelamatan. Pelestraian lingkungan tidak hanya sekedar sebagai propaganda kepentingan politik namun memang tumbuh dari kesadaran diri guna penyelamatan kehidupan umat manusia secara holistik.

FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Friday, June 03, 2016

Rekonstruksi Pancasila

OPINI, Kedaulatan Rakyat. 3 Juni 2016

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Sejak reformasi hari lahir Pancasila 1 Juni baunya lebih wangi daripada hari kesaktian Pancasila 1 Oktober. Hal ini tidak lepas dari rezim yang sedang berkuasa. Orde baru lahir dilatarbelakangi pemberontakan PKI, dalam pelajaran sekolah ajarkan, PKI hendak menggantikan idiologi Negara Pancasila.

Maka menyimak tulisan Buchory MS. “ Reaktualisasi nilai Pancasila,” (KR. 31/5/16) seolah hendak mengingatkan kembali kepada kita nila-nilai Pancasila. Penjabaran nilai Pancasila teraktualisai di dalam 36 butir nilai dalam Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) atau biasa disebut Eka Prasetia Pancakarsa.

Betapa pentingnya nilai Pancasila diaktualisasikan pada jaman ini yang seolah melupakan nilai yang terjabarkan dari sila Pancasila. Dalam Tap MPR no II/MPR/1978 tersebut jelas sekali di sila pertama dijabarkan menjadi 7 butir, sila ke dua menjadi sepuluh butir, sila ketiga menjadi 7 butir, sila ke empat menjadi 10 butir dan sila kelima menjadi 11 butir. Dan dalam perjalanannya 36 butir pancasila dikembangkan menjadi 45 butir oleh Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaaan Pedoman Penghayatan pengamalan Pancasila (BP 7).

Jas Merah

Saatnya bangsa Indonesia me-rekonstruksi Pancasila. Upaya pengembalian kembali hakekat Pancasila dari proses terbentuk oleh BPUPKI dan upaya mempertahankan kembali Pancasila sebagai dasar Negara. Sebab saat Orde Baru berkuasa 32 tahun, hampir jarang disinggung peristiwa rapat BPUPKI ( 29 Mei – 1 Juni) dimana Soekarno mencetuskan nama dasar Negara Pancasila, seolah mati suri.

Soekarno sendiri pernah mengatakan slogan jas merah (jangan sekali sekali meninggalkan sejarah). Maka generasi penerus jangan lupa tentang hakekat lahir dan perkasanya Pancasila dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari upaya makar.

Rekontruksi Pancasila agar bangsa ini tetap utuh sebagai bangsa yang bermartabat, berdaulat, mandiri, kritis dan berbudaya. Bangsa yang tidak melupakan dasar negaranya. Karena beberapa waktu lalu seorang public figure artis nasional tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila. Peristiwa Ironis dan memalukan.

Hasil jajak pendapat sebuah media nasional memberikan gambaran, secara perlahan, simbolisasi Pancasila dalam gambar, lagu, bahkan hafalan butir-butir sila Pancasila semakin hilang dari ingatan anak bangsa. Terlepas dari tarik ulur wacana soal bagaimana seharusnya menafsirkan sebuah ideologi, yang jelas tampak penyusutan memori kolektif atas pengetahuan tentang dasar negara ini.

jangan memotilisasi Sebuah hakekat guna membangun kembali Pancasila demi menanamkan cita cita luhur, pandangan hidup, pedoman hidup dan dasar filosofi (filosofi grondslag). Sebagai hasil kesepakatan foundhing fathers (pendiri negara) yang dikenal sebagai perjanjian luhur bangsa.

BN Marbun (1996) mengatakan bahwa rekonstruksi upaya pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Maka rezim apapun yang berkuasa hendaknya jangan mempolitisasi Pancasila dan nilai nilai yang ada. Karena dapat membingungkan generasi.

Dunia pendidikan sebagai salah satu jawaban. Dengan kembalinya mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) termasuk perubahan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Pembelajaran yang dijiwai 4 (empat) konsensus kebangsaan yaitu (1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasioanl, dan pandangan hidup; (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai komitmen terhadap bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia; (4) dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud kesadaran atas keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pertimbangan kepentingan hidup bersama secara damai dan harmonis .

Merekonstruksi Pancasila kini menjadi harapan banyak pihak, seperti cita-cita pendiri negara. Pendidikan kawasan ideal untuk menyemaikan kembali nilai-nilai Pancasila dan aplikasinya. Tentu tidak harus seperti format Penataran P4. Yang terpenting adalah bagaimana menggali kekritisan, gerakan sosial, empati, perdebatan konstruktif, orasi, pidato, aktulisasi, implementasu dan opini atas Pancasila dalam kerangka kepekaan menghadapi realitas zaman. Semoga.

FX Triyas Hadi Prihantoro (guru PPKn SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)