Friday, August 26, 2016

Ospek yang humanis

OPINI, Koran Joglosemar 24/8/16

oleh FX Triyas Hadi Prihantoro

Pertengahan Agustus dan awal September 2016 ini Perguruan Tinggi Swasta mulai mengadakan Orienstasi Pengenalan Kampus (Ospek). Merupakan masa persiapan atau pengenalan. Oleh karena itu saat berada di lingkungan baru (dari Siswa SLTA menjadi Mahasiswa) butuh sekali penyesuaian. Oleh karena itu masa ini sudah tidak jamannya diisi dengan gojlogan, perploncoan yang dibarengi dengan kekerasan (bullying) baik verbal maupun fisik.

Beberapa catatan berkenaan korban kekerasan dalam Ospek tiap tahunnya. Seperti Juniayanto meninggal setelah dua hari mengikuti Diklat Pembelajaran (DOP) di Balai pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (BP2IP), tangerang Banten (17/7/2012). Fikri Dolas Mantya meninggal setelah mengikuti kegiatan Ospek di Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang (12/10/13). Serta peristiwa meninggalnya siswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sulawesi Utara akibat Ospek, Jonoly Untayanadi (24/1/2015).

Sejauh ini Ospek identik ajang perpeloncoan, pemaksaaan kehendak pengindoktrinasian, balas dendam, hukuman dan kekerasan. Soerjono Soekanto mengatakan kekerasan (konflik) suatu proses sosial individual atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang diserta ancaman san atau kekerasan.

Jarang sekali nilai-nilai keteladanan mulai perkataan (tutur kata), sikap, dan perbuatan yang dicontohkan oleh senior, pembina maupun Dosen pendamping. Padahal dalam Ospek merupakan momen penting untuk mentransfer nilai (value) sejak dini kepada Camaru. Maka kegiatan ini harusnya humanis,

Oleh karena itu sebuah monitoring/pengawasan dari berbagai pihak berkepentingan dalam pelaksanaan Ospek menjadikan sebuah kegiatan yang patut diteladani. Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti) Mohammad Natsir melarang mahasiswa memimpin Ospek. Perploncoan dalam Ospek terjadi karena mahasiswa diberikan kekuasaan memimpin. Dalam Peraturan Dirjen Pendidikan Tinggi No 274/2014 menyebut yang berwenang dan memimpin ospek adalah dosen.

Karena saat berada “di depan”, mahasiswa senior akan menjadi sorotan dan diikuti , ditaati perintahnya. Makanya sangat sayang sekali bila mereka memberi contoh yang jelek. Baik itu dari perkataan (verbal), sikap, tindak tanduk maupun perbuatan kekerasan (bulying). Perlu diingat obyek Ospek adalah Camaru yang sudah dewasa dan kritis.

Kita tidak hanya cukup prihatin, mengecam, menyesalkan masih terjadinya kekerasan dan penyimpangan dengan adanya korban. Hakekat Ospek dibutuhkan sikap humanis, seperti dikatakan Thomas Hobbes, "Homo Homini Socius", manusia adalah sahabat yang lain tidak lagi ditemukan "Homo Homini Lupus", manusia adalah serigala bagi manusia lain. Tinggalkan cara konvensional dengan habitus baru.

Maka kegiatan Ospek lebih menekankan pada pendidikan karakter (Budi Pekerti), humaniora, rasa nasionalisme, patriotisme dengan semangat kekeluargaan, gotong royong, sosial, simpati, empati, berbagi kasih, menolong, melayani, tepa slira (hormat menghormati) ditengah keberagaman / kebhinnekaan.

humanis

Meminjam istilah pendidikan dari Drijarkara, “memanusiakan manusia muda”. Bahwa kegiatan Ospek harus berbingkai keteladanan untuk orang muda. Harapannya camaru merasa dihargai eksistensinya dan berusaha meniru para seniornya baik melalui materi, contoh nyata dan perbuatan. Menjadikan awal komunikasi (input-output) yang baik. Penghilangan bentuk kekerasan, balas dendam, kegiatan/penugasan yang aneh-aneh dengan persaudaraan, cinta kasih, rasa kasih sayang merupakan bentuk contoh sikap dan perilaku manusiawi.

Masa orientasi adalah sarana fundamental untuk membangun citra yang baik. Sebab dalam Ospek inilah pendidikan berkelanjutan terbangun dan terjalin. Ospek sebagai upaya dini untuk saling belajar, mendengarkan, memperhatikan, menghargai semua pihak yang terlibat dalam aktifitas. Tidak membedakan antara senior dan junior merupakan dambaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendidikan.

Diharapkan, para pegiat Ospek saling bekerjasama, bahu-membahu, membantu, beriteraksi dan membangun peradaban baru dalam lingkungan Perguruan Tinggi (PT). Karena, masa depan PT merupakan tanggung jawab bersama sebagai satu keluarga besar dalam komunitas Intitusi Almamater. Membudayakan Ospek dengan konsep humanis perlu dimulai sejak Camaru mulai masuk lingkungan Kampus. Sebagai bangsa yang beradab, kita sudah jenuh dengan suguhan di media televisi yang kurang mendidik. Orientasi bentuk penyimpangan, perpeloncoan, kekerasan, balas dendam dan hukuman yang tidak mendidik, sudah bukan jamannya.

Bentuk penayangan tokoh-tokoh bangsa yang berjasa pada Negara, penyisipan cerita atau film yang bertemakan keteladanan pemimping (film perjuangan) sehingga menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Camaru ditumbuhkan sikap sikap kritis, jiwa sosial, rasa simpati, empati dengan semangat menolong dengan memberikan contoh baik secara visual dari kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Bila perlu dalam Ospek dilaksanakan aksi Donor Darah, pengumpulan buku/pakaian bekas. Penyuluhan kepada masyarakat yang termarginalkan dan aksi sosial positif lainnya. Menjadi kesadaran kolektif bahwa bangsa kita sedang mengalami krisis multidimensi. Bagaimana kehidupan masyarakat yang berjuang untuk mempertahankan hidup dari kemiskinan, berjuang mendapatkan pekerjaan, berjuang demi memperoleh kesehatan, mempererat persatuan, membela dan menjunjung harga diri bangsa. Bentuk kampanye melawan aksi terosrisme, narkoba, anti rokok dan bentuk aktifitas lain yang menggugah kesadaran untuk peduli.

Perubahan kegiatan Ospek yang humanis merupakan bentuk penghargaan harkat dan martabat manusia. Menumbuhkan semangat sosial dengan merasakan langsung bahwa manusia perlu saling-menolong merupakan pembentukan jalinan interaksi positif. Daripada saling membentak dan menghukum yang justru berdampat sakit hati dan dendam.

FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Monday, August 08, 2016

Kembalinya Mapel Pancasila

WACANA Nasional, SUARA MERDEKA, 8 Agustus 2016

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

MASUKNYA Pancasila sebagai bagian dari mata pelajaran (mapel) muncul sejak Kurikulum 1964. Dalam kurikulum ini istilah Pancasila masuk dalam lima hal pokok, yaitu manusia Indonesia berjiwa pancasila; man power; kepribadian kebudayaan nasional yang luhur; ilmu dan teknologi yang tinggi; pergerakan rakyat dan revolusi. Kurikulum ini menitikberatkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana.

Dalam Kurikulum 1968, Pancasila makin bermakna. Tujuan Kurikulum 1968 menekankan pendidikan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama.

Pancasila telah menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa bernegara dan masuk dalam pembentukan karaktrer sebagai ruh pendidikan. Dalam Kurikulum 1975, penegasan Pancasila menjadi semakin konkret sejak Orde Baru berkuasa. Pendidikan Moral Bangsa (PMP) makin kuat dan sentralistik. Menjadi alat ampuh melanggengkan kekuasaan.

Dengan penerbitan Tap MPR II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan pengamalan Pancasila (Eka Prasetia Pancakarsa) semua lembaga pendidikan terkonstruksi dalam norma atau nilai yang terjabar dalam 36 butir yang harus dihayati dan diamalkan. Mata pelajaran PMP sangat sakti dan ampuh, karena tidak boleh tertulis angka merah.

Bila nilai berangka merah, maka peserta didik dijamin tidak naik atau tidak lulus. Mereka harus mengulangi di kelas yang sama tahun berikutnya. PMPsangat sakral dan menakutkan. Dalam melanjutkan ke sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, peserta didik juga wajib mengikuti dan lulus penataran P4. Pancasila menjadi agitasi dan propaganda Orde Baru.

Namun produk hukum Ketetapan MPR II/MPR/1978 setelah Reformasi 1998 tidak berlaku lagi. Setelah dicabut dengan Ketetapan MPR XVIII/MPR/1998 dan termasuk dalam kelompok Ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut Ketetapan MPR I/MPR/2003.

Mulai reformasi inilah pro dan kontra Pancasila menjadi perbincangan dan tarik ulur dimasukkan ke dalam kurikulum, dihilangkan atau dikurangi. Awal reformasi seolah Pancasila dikambinghitamkan terjadi korupsi kolusi nepotisme (KKN) masif.

Seolah pelaku KKN tidak tersentuh dan kebal, masyarakat bawah selalu menjadi korban dengan salah satu alat dan argumen ìmenentangî Pancasila. Ketika pembahasan dalam menetapkan Kurikulum 2004, Kurikulum Berbasis Konstitusi (KBK) Puskur merencanakan menghilangkannya. Untung ada salah satu anggota Puskur, dengan latar belakang konsentrasi Pendidikan Pancasila ngotot dengan argumentasi kuat.

Perubahan hilangnya ìPancasilaî dalam mapel sejak kelahiran KBK dengan nama mapel baru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Begitu pula dua mapel sebelumnya sebagai penyangga hilang (Tata Negara dan PSPB) tidak masuk lagi dalam KBK. Dalam mapel PKn inilah nilai-nilai Pancasila berkurang.

PPKn

Melihat perkembangan moral dan etika anak bangsa makin kurang menggembirakan, Komisi X mulai gerah dan mengusulkan agar Pancasila masuk lagi dalam kurikulum.

Seperti diusulkan anggota Komisi X Deddy Gumelar yang menyayangkan keberadaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang sama sekali tidak menyinggung tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Pancasila sampai tidak diindahkan hanya karena dosa-dosa Orde Baru (Orba). Padahal kita ketahui, Pancasila ini sebagai dasar dan filosofi awal bagi pembentukan negara menjelang kemerdekaan.

Kurikulum 2013 dan implementasinya menjadikan mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) lahir kembali. Pancasila kembali sakti dengan menjadi mapel inti dan tidak boleh nilai sikap dan karakternya di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM).

Dalam Kurikulum 2013 seolah Pancasila merekarnasi dengan nilai-nilai barunya demi menyelamatkan moral dan etika anak bangsa yang semrawut. Selamat kembali mapel ”Pancasila” dalam setiap jenjang pendidikan sekolah. Karena kewajiban kita bersama menyelamatkan bangsa dan negara dari degradasi moral dan disintegrasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi utuh dengan semangat yang didasari nilai nilai dalam dasar negara Pancasila. Karena itu, kita perlu mencintai dan menyelamatkan Pancasila dengan nilai-nilai yang telah teruji. (57)

— FX Triyas Hadi Prihantoro, guru PPKn SMA PL Santo Yosef Surakarta.

Tuesday, July 26, 2016

Implementasi Perlindungan Anak Sekolah Selamanya

OPINI, Tribun Jateng 26 Juli 2016

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Beberapa catatan penulis kekerasan yang dilakukan dan dialami siswa di sekolah. Akibat di bully teman-temannya, seorang siswi membakar ruang kelas V dan VI oleh VR (11 tahun) siswi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Ngombakan, Kecamatan Polakarto, Sukoharjo (24/5/16). Seorang siswi kelas 6 SD desa Banteng kecamatan Tersono Kabupaten Batang, Jawa tengah, disiksa 10 teman selama 3 hari di kamar mandi ( 14/4/16). Berita ironis maraknya bullying (kekerasan) di dalam sekolah semakin massif.

Maka tema Hari Anak Nasional (HAN) 2016 “Akhiri Kekerasan pada Anak,” butuh implementasi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yimbise mengajak semua pihak bersama-sama mengakhiri kekerasan pada anak sekarang dan selamanya. Berarti sifatnya sudah tidak bisa ditunda, bagaimana stakeholder pendidikan menyikapinya?

Kekerasan di sekolah marak terjadi, baik di lakukan antar teman, kakak kelas, alumni dan guru/karyawan. Oleh karena iru berbagai kekerasan di sekolah sebagai keprihatinan bersama. Bahkan menjadi habitus (budaya) sekolah dan menjadi pembenaran.

Menjadi pertanyaan bersama, sudah beginikah perubahan perilaku yang terjadi warga sekolah. Habitus sekolah seharusnya menjadi tempat pendidikan, pengayomam, pembimbingan dan pembinaaan warga sekolah, terutama anak didik. Namun sayangnya habitus sekolah sering mengedepankan emosi melakukan tindakan yang tidak semestinya (kekerasan). Dengan melahirkan kekerasan demi kekerasan terhadap anak di sekolah.

Implementasi perlindungan anak di sekolah, Kemendikbud pernah memberi intruksi mewajibkan sekolah memasang papan informasi tindak kekerasan di serambi sekolah. Guru atau Kepala Sekolah wajib segera melaporkan kepada orang tua, menyusun prosedur untuk mencegah tindak kekerasan, membentuk tim pencegah kekerasan, dan bekerjasama dengan lembaga psikologi, pakar pendidikan dan organisasi keagamaan untuk kegiatan bersifat edukatif.

Seperti diatur dalam Permendikbud No. 82/2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan disekolah. Dengan mewajibkan memasang papan Informasi tindak kekerasan dalam upaya mencegah pelecehan, perundungan, penganiayaan, perkelahian, perpeloncoan, pemerasan, pencabulan, pemerkosaaan, kekerasan berbasis SARA dan lainnya.

Sanksi

Menyimak pendapat Seto Mulyadi (2006), jika kekerasan terhadap anak tidak dihentikan, cepat atau lambat bangsa ini akan runtuh. Karena para pemimpin bangsa ini kelak akan terdiri orang-orang yang memiliki masa kanak-kanak penuh nuansa kekerasan.

Alibi guru bahwa kekerasan yang dilakukan kepada siswa tidak semata-mata karena bersifat instan (seketika). Meski segala cara bentuk peringatan baik secara verbal (cemooh, sindiran, umpatan, celaan) dan phisik (tamparan, jeweran, pukulan, tendakan dan sanksi (skors) serta hukuman yang paling keras (dikembalikan ke orang tua) seolah-olah dianggap angin lalu oleh siswa.

Pada dasarnya hukuman yang diberikan kepada siswa tidak boleh lepas dari koridor aturan hukum yang diberlakukan. Sebab peserta didik dalam kehidupannya di sekolah juga mendapat perlindungan hukum sesuai UU N0. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Bab III diatur tentang hak dan kewajiban Anak. Begitu juga saat antar siswa melakukan kekerasan kepada temannya.

Dalam pasal 54 secara tegas di atur bahwa Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Akibatnya bila kekerasan dilakukan dapat dipidana paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda Rp. 72.000.0000 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan bila luka berat dapat di denda sampai seratus juta rupiah (Pasal 80 ayat 1 dan 2 UU 23 tahun 2002).

Bila terjadi kekerasan di sekolah, sanksi jelas dan tegas diberikan tanpa pandang bulu. Termasuk bila pihak sekolah (guru/Kepala Sekolah) yang terlibat dan melakukan pembiaraan kekerasan di sekolah. Prinsipnya sanksi kekerasan tidak tebang pilih, tinggal bagaimana sekolah maupun orang tua proaktif dalam menyikapinya.

Urgensi pemasangan papan informasi tindak kekerasan di sekolah. Upaya sosialisasi kepada warga sekolah (siswa, guru, karyawan dan orang tua) berkenaan dengan UU No. 23 tahun 2002 dan Permendikbud No. 82/2015 bentuk implementasi perlindungan anak sekolah. Begitu!

FX Triyas Hadi Prihantoro (Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)

Monday, July 18, 2016

"Gusar" dan Implementasi "kurtilas"

OPINI, Kedaulatan Rakyat 18 Juli 2016

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Hari ini tahun Ajaran 2016-2017 dimulai. Program dan target Pemerintah untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 (kurtilas). Di Yogyakarta menargetkan 25 persen dari total sekolah melaksanakan kurtilas. Membutuhkan kerjasama dengan lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidikan (LPTK) guna mensukseskannya (KR. 12/7/16).

Implementasi masif kurtilas sebagai kurikulum nasional, salah satu dampak Permendikbud nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Oleh karena itu Kemendikbud melakukan sosialisasi sekaligus pelatihan bagi (guru) sekolah (SMA) secara nasional. Pelatihan dilaksanakan secara bertahap mulai pelatihan instruktur Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota dan pelatihan guru sasaran (Gusar).

Pelatihan Instruktur Nasional diikuti 224 peserta 186 profesional sesuai 31 mata pelajaran dan unsur Direktorat PSMA/LPMP dan Yayasan Pendidikan. Pelatihan tingkat propinsi diikuti 1.154 peserta, Instruktur kabupaten/kota diikuti sebanyak 10.945 peserta dari 549 induk klaster yang dilaksanakan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) propinsi dan pelatihan bagi gusar diikuti 49.580 peserta dari 514 kab./kota. Bagi gusar selanjutnya dilakukan pendampingan oleh Instruktur Kabupaten/kota (IKA).

Menurut Direktur Pembinaan SMA, Purwadi Sutanto, tahun ajaran 2016-2017 diharapkan akan bertambah 3.212 SMA atau sekitar 25% SMA yang melaksanakan kurtilas. Karena sebelumnya di tahun ajaran 2015-2016, sebanyak 2.151 SMA di 312 kabupaten/kota telah melaksanakan kurtilas. Berarti ada penambahan jumlah SMA pelaksana kurtilas dan direncanakan tuntas pada tahun ajaran 2018-2019. Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan bagi guru mapel SMA dilakukan Direktorat Pembinaan SMA bekerjasama dengan LPMP.

implementasi

Kurtilas yang diimplementasikan secara serentak dan diterima gusar, sudah mengalami beberapa perbaikan. Secara umum perbaikan bertujuan agar selaras antara ide, desain, dokumen dan pelaksanaannya. Dan secara khusus perbaikan bertujuan menyelaraskan Kompetensi Inti (KI)-Kompetensi Dasar (KD), silabus, pedoman mata pelajaran, pembelajaran, penilaian dan buku teks.

Perbaikan Kurtilas dilaksanakan berdasarkan prinsip perbaikan mulai keselarasan (Alignment), mudah dipelajari (learnable), mudah diajarkan (teachable), terukur (meausurable) dan bermakna untuk dipelajari (worth to be learn). Gusar diharapkan mampu memahami, mengerti dan mengaplikasikan kurtilas di sekolahnya masing-masing dan dimplementasikan di tahun ajaran 2016-2017.

Dalam pelatihan ini, para gusar mendapatkan berbagai materi baik yang bersifat umum maupun pokok (sesuai mata pelajaran). Materi umum yang disampaikan minimal 2 jam pelajaran (@ 45 menit). Meliputi Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti dan Sekolah Aman, Kebijakan dan dinamika perkembangan kurikulum, penguatan literasi dalam pembelajaran, peranan keluarga dalam pembelajaran siswa, pembelajaran aktif sampai penyelenggaraan pelatihandan pendampingan berbasis sekolah.

Materi pokok antara lain analisa dokumen SKL,KI-KD, silabus dan pedoman mata pelajaran. Analisa materi dalam buku teks pelajaran, analisa penerapan model pembelajaran, sampai praktek pembelajaran dan penilaian. Begitu juga prakti pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), analisa penilaian hasil belajar, praktik pengolahan dan pelaporan hasil belajar, dengan total 52 jam.

Idealnya pelatihan Gusar dilaksanakan bukan pada akhir semester genap 2015-2016. Implementasi marathon bulan mei-juni 2016 terasa terlalu mepet dan dekat tahun ajaran 2016-2017. Banyak sekali gusar terasa kurang persiapan. Apalagi tempat pelaksanaan yang tersebar di berbagai kota yang kadang jauh dari tempat tinggal maupun sekolahnya mengajar. Maka demi mengejar target penggandengan LPTK bernilai positif dengan rayonisasi.

Banyak beban

Dengan segala persiapan yang minim dan meninggalkan persoalan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru mapel dan wali kelas. Belum lagi pas pelatihan bersamaan dengan ulangan semester akhir 2015-2016. Implementasi kurtilas, yang melibatkan gusar membawa banyak beban. Selain koreksi dan mengupdate nilai, juga membuat persiapan dan melakukan berbagai pelatihan dan pendampingan bersama IKA di kluster sekolah masing-masing.

Kemendikbud dan stakeholder pendidikan perlu memaklumi dan menyadari bila pelaksanaan Kurtilas tahun ajaran 2016-2017 secara komprehensif kurang maksimal. Karena edaran Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah No 12/D/KR/2016 tentang pembelian buku teks Kurtilas baru tersosialisasi setelah lebaran dan ditandatangani tanggal 20 Juni 2016. Bagaimanapun sebuah perubahan dibutuhkan pengorbanan.

Friday, July 15, 2016

Tito, Supeltas dan PKS

OPINI Harian Joglosemar, 14 Juli 2016

oleh : FX Triyas Hadi prihantoro

Tidak berapa lama lagi Komisaris Jendral Mohammad Tito Karnavian menerima tongkat estafet Kapolri. Setelah hari Bhayangkara (1 juli) pelantikan dilakukan demi menghormati Jendral Badrodin Haiti. Berarti setelah liburan lebaran pelaksanaan dan rumor yang berkembang juga ada reshuffle cabinet.

Momentum yang pas untuk menitipkan harapan Indonesia dengan keamanan, ketertiban masyarakat yang damai. Apalagi baru saja Polisi mendapat hadiah bom teroris. Menjadi bahan refleksi dan intropeksi dari Kapolri baru demi rasa keamanan dan kenyamanan. Tito dengan mulus melenggang menjadi Kapolri. Berlandaskan track record yang teruji setelah disepakati oleh Komisi III DPR RI dalam uji kelayakan dan kepatutan (23/6/16). Masyarakat sangat menaruh harapan untuk reformasi Polri untuk menjadi institusi penegak hukum yang professional, akuntabel, kredibel, berkeadilan, demokratis dan menghormati hak asasi manusia (HAM). Dengan masa tugas yang masih panjang, pria kelahiran Palembang 26 Oktober 1964 menjadi tumpuan bersama. Pasalnya Tito melangkah lebih cepat dan mampu melampaui seniornya, empat angkatan di atasnya. Maka harapan besar ada dipundaknya dengan mengimplementasikan cita-cita “nawacita,” Presiden Jokowi.

Namun disini penulis sebagai seorang guru, juga punya harapan yang tidak muluk-muluk berkenaan dengan ketertiban lalu lintas dari pelajar dan masyarakat. Hal itu sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan angka kecelakaan yang terjadi. Yang pada umumnya dilakukan oleh remaja/pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor.

Seperti dikemukakan pakar Transportasi Djoko Setijowarno (2015) laju pertumbuhan sepeda motor di Indonesia paling tinggi di bandingkan negara Asean, yakni 13,2% dibanding moda transportasi lainnya. Penyebab meningkatnya sepeda motor, karena sepeda motor merupakan sarana transportasi yang murah dan terjangkau.

Data Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat, jumlah kendaraan yang masih beroperasi di seluruh Indonesia pada 2013 mencapai 104,211 juta unit, naik 11 persen dari tahun sebelumnya (2012) yang cuma 94,299 juta unit.

Tahun 2009-2013, tercatat ada 138 ribu orang meninggal dunia dan 700 ribu orang terluka pada kecelakaan jalan raya. Sepeda motor merupakan moda transportasi paling rentan terlibat kecelakaan. Dan pelajar usia 16-21 tahun sebagai pelanggar terbesar dalam berlalu lintas.

Jumlah kecelakaan lalu lintas (laka lantas) sepanjang tahun rata-rata sekitar 70%. Faktor manusia menjadi penyebab terbesar antara (80-90%). Dan populasi sepeda motor di perkotaan ada di kisaran 70-80%. Banyaknya kendaraan, semakin memperlihatkan ruwetnya jalan raya dan menambah kemacetan.

Supeltas dan PKS

Dan kita bersama sering melihat sosok voluntir (relawan) atau “pak ogah” pengatur lalu lintas di berbagai persimpangan jalan di kota. Saat ini sudah terkoordinir dengan sebutan sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas). Sepanjang hari dengan pembagian tugas, meski hujan atau panas tetap setia mengatur lalu lintas demi kenyamanan pengguna jalan.

Banyak masyarakat menanyakan bagaimana peran polisi satuan lalu lintas (satlantas). Saat satlantas dibutuhkan masyarakat, kadangkala tidak ditemukan justru supeltas lah yang kelihatan dengan susah payah mengatur dan menguraikan kemacetan demi kelancaran lalu lintas.

Selain itu kita juga mengenal, Patroli Keamanan Sekolah (PKS) sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Banyak ditemui membantu pengaturan lalu lintas di jalan raya karena bersinggungan dengan sekolah. Ibaratnya Supeltas dan Supeltas merupakan kakak beradik demi membantu Satlantas. Sayangnya wewenangnya terbatas dan sering dilecehkan pengguna jalan

Maka sesuai janji dan program Tito saat uji kelayakan dan kepatutan dengan komisi III DPR. Selain reformasi internal Polri Tito juga ingin mewujudkan pelayanan publik yang lebih mudah. Kenyamanan lalu lintas merupakan salah satu pelayanan public massif yang dibutuhkan. Disebabkan jumlah kendaraan yang terus meningkat, tidak sebanding dengan infrastruktur jalan yang tidak bertambah lebarnya.

Begitu juga prioritas Tito ingin menghilangkan pungutan liar dan pemerasan, menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit-belit dalam penanganan kasus. Menjadi harapan dan wajib ditagih saat sudah mengemban tugas.

Tito, Supeltas dan PKS sebuah harapan baru menjadikan masyarakat tertib berlalu lintas dan anti pungutan. Keberpihakan dan kepedulian kepada komunitas tertib berlalu lintas membantu terlaksananya masyarakat yang cinta lalu lintas.

Gebrakan apa yang hendak diterapkan secara holistik berlalu lintas, sehingga Indonesia dikenal aman dan nyaman bagi pengendara. Tindakan fenomenal dan fundamental sangat diharapkan betul. Karena kedisiplinan, transparansi dan ketegasaan mewjudkan pelayanan publik (berlalu lintas). Salah satu hal yang paling berdampak luar biasa karena bukti keteladanan polisi “bersih.”

FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Tuesday, June 21, 2016

Banjir dan kesadaran lingkungan

OPINI, Joglosemar 20 Juni 2016

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Berbagai daerah di Solo dilanda banjir setelah mengalami hujan deras massif, serta meliupnya Bengawan Solo (18/6/16). Padahal menurut iklim normal di Indonesia, sudah memasuki pancaroba memulai awal kemarau. Namun apa yang terjadi, sebuah anomali.

Menurut Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dibandingkan rata-rata selama 30 tahun (1981- 2010), Awal Musim Kemarau 2016, sebagian besar daerah mundur. Sedangkan yang maju terhadap rata-rata 78 ZOM (22.8%). Anomali iklim dipengaruhi oleh El Nino, La Nina, Dipole Mode, Sirkulasi Monsun Asia – Australia, Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis (Inter Tropical Convergence Zone / ITCZ) dan Suhu Permukaan Laut di Wilayah Indonesia.

Saat ini tidak hanya fenomena banjir di semua daerah Indonesia. Hampir semua wilayah pesisir juga dilanda air pasang (rob) dan banjir berkepanjangan. Belum lagi tanah longsor, gempa tektonik dan vulkanik. Sebuah momentum menjadi kesadaran kita bersama, untuk peduli kepada lingkungan.

Dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 ayat 1). Sedangkan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup (pasal 1 ayat 2).

Antisipasi

Lalu bagaimana mengantisipasi dampak bencana banjir di tengah anomali musim? Segala warning (peringatan) sudah dikumandangkan selalu. Beberapa Kepala Daerah sudah sejak dini melakukan sosialisasi dan antisipasi, akan bahaya banjir. Namun toh banjir datang di tempat yang sama tidak terelakkan bahkan kadang semakin parah.

Sebenarnya bencana banjir terjadi tak lepas dari kemurkaan manusia. Untuk banjir bandang, aksi membabat hutan dan lahan hijau guna perumahan dan pabrik. Dalam merambah hutan tanpa melakukan konservasi dan reboisasi kembali. Eogoisme kelompok demi kepentingan tertentu mengabaikan lingkungan dan kebutuhan masyarakat secara umum.

Dampak lain dari kerusakan hutan dengan mudahnya area hutan terbakar karena gundul dan tinggal semak belukar. Menurut WWF-Indonesia (LSM internasional di Indonesia yang memantau kelestarian hutan) tahun 1997-1998, sekitar 10 juta ha hutan mengalami kebakaran. Itu menyebabkan kerugian negara sebesar tiga miliar dolar Amerika dan melepaskan emisi gas rumah kaca sebanyak 0,81-2,57 gigaton karbon ke atmosfer (setara 13-40 persen total emisi karbon dunia yang dihasilkan bahan bakar fosil per tahunnya)

Semua harusnya bergerak, saling bahu membahu untuk menyelamatkan hutan dan bumi iklim yang sudah tidak beraturan dan cuaca udara yang semakin panas. Sebab Sebuah himbauan tanpa wujud nyata dari partisipasi dan kesadaran masyarakat menjadi aturan dibuat hanya untuk dilanggar. Maka bagi para pelanggar wajib hukumnya diberi saknsi seberat-beratnya.

Gerakan bersama dalam pengelolaan hutan dan lingkungannya memang harus dilakukan secara terpadu, terarah dan terprogram. Ketaatan akan penataan lingkungan, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman dengan selalu mewaspadai dan mengantisipasi perubahan iklim yang semaikin absurd. Oleh karena itu sebuah sosialisasi dari discissionmaker(penentu kebijakan) lokal dan mengajak stakeholder lingkungan hidup untuk saling bahu membahu memberikan penhyuluhan demi kesadaran masyarakat.

Sonny Keraf dalam bukunya ”Etika Lingkungan” (2002) mengatakan bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah moral, persoalan perilaku manusia sebab lingkungan hidup bukan semata-mata persoalan teknis. Oleh karena itu masalah krisis ekologi global yang kita alami saat merupakan persoalan moral, krisis moral secara global. Oleh karena itu perlu etika dan moralitas untuk mengatasinya. Namun sayang kadang manusia sering lupa sebelum ada azab (peringatan) tiba dari Yang Maha Kuasa. Disinilah pentingnya sebuah upaya preventif dengan menggugah kesadaran semua insan akan nasib manusia dan bumi sebagai pijakan hidup.

Sedangkan banjir di perkotaan, selalu masalah klasik yang muncul dengan minimnya kesadaran masyarakat kepada lingkungannya. Tidak tersedianya 30 % Ruang Terbuka Hujau (RTH) sebagai area penyerapan air. Membuang sampai seenaknya sehingga menyumbat saluran air yang ada. Program kali bersih (prokarsih) tidak dilaksanakan semestinya. Apakah karena masyarakat yang kurang peka atau teledornya aparat dalam melakukan sosialisasi dan penegakkan disiplin.

Arne Naess seperti yang dikutip oleh Sonny Keraf. Bahwa krisis lingkungan saat ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal. Yang dibutuhkan adalah sebuah pola hidup dan gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang perorang tetapi juga budaya masyarakat secara keseluruhan. Artinya dibutuhkan etika lingkungan hidup yang menuntun manusia untuk berinteraksi secara baru dalam alam semesta.

Oleh karena itu menghadapi berbagai persoalan lingkungan hidup khususnya menghadapi banjir dewasa ini yang semakin absurd. Upaya membangun kesadaran moral masyarakat untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan guna mengatasi pemanasan global dan anomali iklim.

Dengan mensosialisasikan kepada masyarakat secara kontinyu dan tanpa lelah untuk peduli akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan karakter bangsa dalam sebuah kehidupan ekonomi global yang lebih berfokus pada kesadaran penyelamatan. Pelestraian lingkungan tidak hanya sekedar sebagai propaganda kepentingan politik namun memang tumbuh dari kesadaran diri guna penyelamatan kehidupan umat manusia secara holistik.

FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Friday, June 03, 2016

Rekonstruksi Pancasila

OPINI, Kedaulatan Rakyat. 3 Juni 2016

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Sejak reformasi hari lahir Pancasila 1 Juni baunya lebih wangi daripada hari kesaktian Pancasila 1 Oktober. Hal ini tidak lepas dari rezim yang sedang berkuasa. Orde baru lahir dilatarbelakangi pemberontakan PKI, dalam pelajaran sekolah ajarkan, PKI hendak menggantikan idiologi Negara Pancasila.

Maka menyimak tulisan Buchory MS. “ Reaktualisasi nilai Pancasila,” (KR. 31/5/16) seolah hendak mengingatkan kembali kepada kita nila-nilai Pancasila. Penjabaran nilai Pancasila teraktualisai di dalam 36 butir nilai dalam Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) atau biasa disebut Eka Prasetia Pancakarsa.

Betapa pentingnya nilai Pancasila diaktualisasikan pada jaman ini yang seolah melupakan nilai yang terjabarkan dari sila Pancasila. Dalam Tap MPR no II/MPR/1978 tersebut jelas sekali di sila pertama dijabarkan menjadi 7 butir, sila ke dua menjadi sepuluh butir, sila ketiga menjadi 7 butir, sila ke empat menjadi 10 butir dan sila kelima menjadi 11 butir. Dan dalam perjalanannya 36 butir pancasila dikembangkan menjadi 45 butir oleh Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaaan Pedoman Penghayatan pengamalan Pancasila (BP 7).

Jas Merah

Saatnya bangsa Indonesia me-rekonstruksi Pancasila. Upaya pengembalian kembali hakekat Pancasila dari proses terbentuk oleh BPUPKI dan upaya mempertahankan kembali Pancasila sebagai dasar Negara. Sebab saat Orde Baru berkuasa 32 tahun, hampir jarang disinggung peristiwa rapat BPUPKI ( 29 Mei – 1 Juni) dimana Soekarno mencetuskan nama dasar Negara Pancasila, seolah mati suri.

Soekarno sendiri pernah mengatakan slogan jas merah (jangan sekali sekali meninggalkan sejarah). Maka generasi penerus jangan lupa tentang hakekat lahir dan perkasanya Pancasila dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari upaya makar.

Rekontruksi Pancasila agar bangsa ini tetap utuh sebagai bangsa yang bermartabat, berdaulat, mandiri, kritis dan berbudaya. Bangsa yang tidak melupakan dasar negaranya. Karena beberapa waktu lalu seorang public figure artis nasional tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila. Peristiwa Ironis dan memalukan.

Hasil jajak pendapat sebuah media nasional memberikan gambaran, secara perlahan, simbolisasi Pancasila dalam gambar, lagu, bahkan hafalan butir-butir sila Pancasila semakin hilang dari ingatan anak bangsa. Terlepas dari tarik ulur wacana soal bagaimana seharusnya menafsirkan sebuah ideologi, yang jelas tampak penyusutan memori kolektif atas pengetahuan tentang dasar negara ini.

jangan memotilisasi Sebuah hakekat guna membangun kembali Pancasila demi menanamkan cita cita luhur, pandangan hidup, pedoman hidup dan dasar filosofi (filosofi grondslag). Sebagai hasil kesepakatan foundhing fathers (pendiri negara) yang dikenal sebagai perjanjian luhur bangsa.

BN Marbun (1996) mengatakan bahwa rekonstruksi upaya pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Maka rezim apapun yang berkuasa hendaknya jangan mempolitisasi Pancasila dan nilai nilai yang ada. Karena dapat membingungkan generasi.

Dunia pendidikan sebagai salah satu jawaban. Dengan kembalinya mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) termasuk perubahan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Pembelajaran yang dijiwai 4 (empat) konsensus kebangsaan yaitu (1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasioanl, dan pandangan hidup; (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai komitmen terhadap bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia; (4) dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud kesadaran atas keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pertimbangan kepentingan hidup bersama secara damai dan harmonis .

Merekonstruksi Pancasila kini menjadi harapan banyak pihak, seperti cita-cita pendiri negara. Pendidikan kawasan ideal untuk menyemaikan kembali nilai-nilai Pancasila dan aplikasinya. Tentu tidak harus seperti format Penataran P4. Yang terpenting adalah bagaimana menggali kekritisan, gerakan sosial, empati, perdebatan konstruktif, orasi, pidato, aktulisasi, implementasu dan opini atas Pancasila dalam kerangka kepekaan menghadapi realitas zaman. Semoga.

FX Triyas Hadi Prihantoro (guru PPKn SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)