Monday, January 16, 2017

Kejujuran dan Korupsi

Opini, harian Joglosemar 17/1/17

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Masalah absurditas kejujuran memang menjadi problema krusial di Negara ini. Makin masifnya korupsi, menyebabkan banyak tokoh menyuarakan kebenaran namun tiada arti. Ketidak percayan publik (masyarakat) semakin membuncah. Kejujuran hanya asa dan korusi makin berani.

Pasalnya baru saja kita disuguhkan peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Klaten, Sri Hartini oleh KPK, dengan indikasi suap dalam jual beli jabatan (30/12/16). Selama tahun 2016 ada 11 kasus suap yang dilakukan oleh pejabat Daerah. Seperti Bupati Ojang Suhandi ditangkap penyidik KPK pada (11/4/16), Wali Kota Madiun (17/10/16), Wali Kota Cimahi, Atty Suharti ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK (2/12/16), Taufiq Bupati Kabupaten Nganjuk sebagai tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya periode tahun 2008 – 2013 dan periode 2013 – 2018 (tempo 2/1/17).

Berbagai peristiwa yang melibatkan tokoh publik yang melakukan abuse of power (penyimpangan kekuasaaan dan wewenang) semakin terang benderang. Baik dilakukan oleh tokoh eksekutif, legislatif bahkan yudikatif. Maka usul Syafii Ma’arif untuk membuat kebun koruptor dan usulan hukuman yang keras bagi pelakunya karena korupsi (anti kejujuran) sudah menjadi masalah nasional.

Harapan menjadi pemimpin yang jujur sebagai penyatu negeri merupakan pahlawan bangsa. Korupsi sebagai bahaya laten, wajib menjadi perhatian bersama, bukanya isu lain yang jauh dari jaminan rasa keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Demi mengeliminasi korupsi dan menumbuhkan kejujuran. Gerakan anti korupsi menjadi garda terdepan untuk memilih pemimpin yang mengedepankan kejujuran. Pasalnya kunci sebuah kemaslahatan bangsa menuju keadilan, kemakmuran dan kesejateraan disandarkan pada pemimpin yang jujur. Bagaimana mendapatkan pemimpin kritis, jujur, kridibel, bertanggung jawab, antikorupsi, dan anti diskriminasi dalam semangat nasionalisme.

Pemimpin harus jujur, menjadi motivasi keteladanan dalam kehidupan bersama masyarakat. Motivasi sendiri menurut Snowman, Mc Cown & Biehler (2009) sebuah kemauan seseorang untuk melakukan sejumlah upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu pada situasi yang khusus. Nilai kejujuran yang selalu di berikan dan hidup bersama dalam koridor Pemerintahan menjadi contoh dalam masyarakat. Harapan penanaman nilai kejujuran dapat menimbulkan gerakan rakyat, pelaku konspirasi dan tindak pidana (korupsi) untuk berani menyuarakan kebenaran. Meski penulis yakin tekanan demi tekanan akan timbul bila muncul keberanian mengkritisi anti kemapanan.

saling.

Upaya saling membantu, mengkritisi dan mendorong pembongkaran kasus besar yang menjadi perhatian publik ini. Harus bisa terselesaikan secara benar, tuntas, adil, tidak merugikan karena dilaksanakan secara sadar dan penuh kejujuran. Menjadi generasi kritis bukan sebuah fatamorgana, apabila pemimpin mampu mengaplikasikan dan menjadikan panutan. Ada tiga belas ciri pemikir kritis, antaranya berpikir terbuka, setia pada persoalan awal dan menunjukkan kepekaan “level perasaan dan pengetahuan” orang lain. (Orsnstein dan Hunkinm 2009: 113)

Inilah yang menjadi harapan bersama, adanya pemimpin jujur dan tidak korupsi akan menjadi Idola. Karena keberaniannya menyuarakan, bersikap dan bertindak laku sesuai harapan masyarakat yang lebih luas. Dalam era reformasi sekarang ini memang dibutuhkan pendorong gerakan kejujuran. Berani menentang segala penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Maka upaya pemimpin menggerakkan gerakan anti Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), dapat menjadi contoh rakyatnya. Sebuah kepeloporan dalam konteks masa kini yang menjadi Pandora masyarakat.

Menurut Koolsonic (2008) ciri seseorang layak disebut pemimpin masa kini antara lain tidak KKN, berani mengambil sikap untuk mengorbankan kepentingan pribadinya bagi mereka yang lebih membutuhkan, dan demi kepentingan bersama yang lebih luas, Sikap hidup jujur, hidup adil dan tidak menerima suap demi menyatukan negeri melalui sikap dan perilakunya yang “bersih”.

Sehubungan dengan kejujuran, tampaknya membengkokkan sejarah juga termasuk salah satu penodaan terhadap kejujuran., Tidak perlu publisitas untuk memberitahukan perbuatan baik. Justru orang lain yang akan menyebarkan kebaikan orang tersebut. Tidak butuh diagung-agungkan,akan tersebar sendiri. Namun memang ironis, saat banyak kebaikan yang di capai seorang pemimpin demi kebaikan masyarakat, kadang sering “ dikorbankan,” saat melakukan hal yang dianggap keliru.

Kejujuran

Dengan demikian melihat kenyataan yang terjadi, dibutuhkan keteladanan sikap, perilaku pribadi pengambil keputusan untuk berpegang pada hati nurani. Pasalnya rakyat sudah bisa menilai mana kebijakan yang baik dan mana yang buruk. Maka Pemerintahan yang tertib, bersih dan berwibawa merupakan harga mati untuk kehidupan berbangsa dan bernegara mlenuju kemakmuran dan kesejahteraan.

Kejujuran (honesty) memiliki hubungan dengan karakter, perilaku, kebenaran, etika dan moralitas. Sebab kejujuran berkaitan dengan kehendak, kemauan dan moralitas untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan bermutu. Perilaku Seseorang yang semakin jauh dari kebenaran maka tidak jujurlah (dishonest) yang mengedepan. Sikap perilaku dan perbuatannya perlu penyadaran bahwa perilakunya itu sesungguhnya keliru dan menyusahkan banyak orang.

Perilaku kejujuran memang perlu menjadi habitus pemimpin, khususnya melalui ketreladanan. Kepeloporan pemimpin demi menjadi idola dalam membumikan sikap dan perilaku yang layak ditiru. Karena itu, kejujuran sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai kebenaran, termasuk di dalamnya kemampuan mendengarkan, berbicara, bersikap dan mengambil keputusan dengan perilaku yang bisa muncul karena didasarkan niat yang tulus dari suara hati. Kejujuran dan tidak korupsi identik pemimpin berkualitas. Demi mewujudkan kehidupan harmoni. Sejalan dengan hakekat manusia yang mengomunikasikan diri dan bertindak secara benar (truthfully).

Tuesday, December 20, 2016

Ditolaknya Moratorium UN ke USBN

OPINI, Tribun Jateng, 20 Desember 2016

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Pasca penolakan usulan moratorium (penghapusan) Ujian Nasional (UN) oleh wakil Presiden Yusuf Kalla. Dan sebagai pengganti akan dilaksanakan Ujian Sekolah berstandar Nasional (USBN). Sebagai bentuk landasan kebijakan moratorium UN karena adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009 yang mengamanatkan pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional.

Perlunya moratorium menurut menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berdasarkan perbedaan, pertama, dalam USBN akan ditambahkan materi soal berupa esai. Kedua, materi pembuatan soal akan diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk jenjang SMA/SMK, dan pemerintah kota/kabupaten untuk jenjang SMP. Sedangkan Pemerintah Pusat akan menyisipkan beberapa pertanyaan, baik berupa pilihan ganda atau essai yang berfungsi sebagai indikator standar nasional.

Melihat kebijakan moratorium UN, rencananya efektif di tahun 2017, namun akhirnya ditolak. Penolakan bisa menjadi kabar baik, begitu juga sebaliknya. Namun hal ini menurut penulis sebuah dinamikan yang “hidup” dalam dunia pendidikan itu sendiri. Karena demi meningkatkan kualitas pendidikan secara holistik berbagai bentuk evaluasi dan progress pendidikan layak dikritisi. Sebelum di laksanakan, collettive memory (kilas balik pemikiran) dari adanya UN dan perkembangannya layak sebagai buah pemikiran bersama.

UN sendiri dalam sejarah perkembangan mengalami berbagai perubahan kebijakan. Dari sebagai syarat kelulusan siswa (tahun 2012-2013) dengan nilai rata-rata paling rendah 5,5 dan nilai rata-rata tiap mata pelajaran paling rendah 4,0. Tahun 2014 UN dihapus, kelulusan siswa didasakan nilai kelulusan ujian sekolah dan raport. Dasar hukumnya PP No. 23 tahun 2013 tentang perubahan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dan sejak tahun 2015 ( dua tahun terakhir) UN tidak untuk kelulusan (ditentukan sekolah). Karena fungsi UN untuk dasar pertimbangan pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu. Bahkan secara bijak, Pemerintah juga memberi kesempatan UN susulan dan UN perbaikan.

Pada waktu yang sama juga dilaksanakan UN Computer Based Test (UN CBT). Diberlakukan untuk menghindari persoalan distribusi soal-soal ujian kertas yang sering kali bermasalah. Juga karena masalah percetakan atau pendistribusian soal-soal yang mengakibatkan pelakanaan UN harus tertunda. UN CBT dianggap mampu mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh siswa dan guru. Asumsi ini rencana moratorium UN minta dipertimbangkan.

Sedangkan kalangan pro (setuju). Seperti ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait menilai bahwa UN melanggar hak-hak anak. Sejak lama sudah menyatakan tidak setuju dengan pelaksanaan UN yang diberlakukan kepada siswa-siswi. Penolakan terhadap UN tertuju baik sekolah dasar maupun tingkat SMA dan sederajat. bagaiman tindak lanjut dari ditolaknya moratorium UN dan kewsiapan USBN?

USBN

USBN sendiri sebagai bentu upaya membangun sebuah sistem dan instrumen sertifikasi capaian pembelajaran yang kredibel dan reliabel. Namun dari penghapusan UN muncul kekhawatiran yang timbul di masyarakat terhadap perubahan mental dan karakter siswa. Juga berkenaan dengan parameter standar mutu pendidikan nasional. Sebab dengan dikembalikan kebijakan USBN ke dinas Propinsi (SMP/SMA) dan Dinas Kota/Kabupaten (SD), disparitas (kesenjangan) akan semakin nyata terlihat secara nasional.

Meski dalam USBN, ada “titipan” soal Esai dari Kemendikbud . Dalam kewenangannya didesentralisasikan ke daerah sesuai dengan amanat undang-undang. Namun demikian, sudah menjadi rahasia umum, saat penilaian dikembalikan kepada (guru) sekolah penyelenggara UN, menjadi keyakinan akan lulus.

Dibutuhkan kesadaran bersama, ditolaknya moratorium UN dan disiapkannya USBN. Harapanya tidak ditemukan lagi kecenderungan sekolah mengesampingkan atau mereduksi hakekat pendidikan, yaitu membangun karakter, perilaku dan kompetensi siswa. UN diharapkan juga tidak lagi menjadi ajang prestise sehingga menjadi habitus sekolah, yang berfokus pada mata pelajaran (mapel) UN dan mengabaikan mapel lainnya.

Gagalnya moratorium UN dan usulan USBN bisa menjawab dari kegelisahan tersebut, dengan menyamakan standar dari mapel yang ada di jenjang sekolah. Dengan mengkolaborasikanya dan berharap dalam proses pembelajaran tetap mendorong siswa berpikir kritis, dinamis, analitis dan konstruktif.

FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)

Friday, December 16, 2016

Eksistensi UN

OPINI, Kedaulatan Rakyat 15 Desember 2016

oleh: FX Triyas Hadi Prihantoro

Ujian nasional (UN) akhirnya tidak jadi di moratorium. Pelaksanaan UN sendiri diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagai pemetaan mutu pendidikan. Gamangnya kepastian UN 2017 terjawab sudah, karena tetap dilaksanakan dan pemerintah akan tetap mengevaluasi penyelenggaraannya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy sendiri menyatakan bahwa ada 3(tiga) opsi yang disaiapkan berkaitan dengan UN. Yaitu penghapusan UN, moratorium UN tahun 2017 dan penyerahan pelaksanaan UN kepada Pemerintah Daerah. Dan UN tidak lagi menentukan kelulusan tetapi lebih berfungsi meematakan kondisi pendidikan.

Lalu, bagaimana parameter baku yang menjadi ukuran kualitas secara komprehensif ? Meski tidak untuk menentukan kelulusan, ada kebijakan ujian ulang bagi yang belum puas akan hasil nilai UN? Maka dibutuhkan komitmen bersama antar daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui UN. Dan pemerintah daerah wajib bekerja keras guna memperbaiki kualitas pendidikan di wilayahnya. Sehingga eksistensi UN dapat dirasakan secara holistic, sehingga tidak terjadi disparitas pendidikan itu sendiri.

Pertimbangan

Pada pasal 68 PP No. 13 tahun 2015, bahwa hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk tiga hal, yaitu pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di sinilah telah terjadi distorsi penafsiran makna kata ujian yang seharusnya examination Ujian, bukan bentuk evaluation (menilai akhir) apa yang sudah dilakukan oleh sekolah.

Sebagai sebuah examination, parameternya jelas, yakni ketercapaian standar kompetensi yang dipatok dalam kurikulum tiap mata pelajaran. Kalau memang tidak hendak mengukur capaian hasil belajar, akan lebih baik bila labelnya bukan ujian nasional, tetapi ujian pemetaan atau yang lain. Dan, itu dapat dilakukan kapan pun, tidak harus pada akhir termin jenjang pendidikan (wiyaka.2016).

Sudah dua tahun penentu kelulusan siswa sepenuhnya ditentukan oleh sekolah. UN sebagai pemetaan tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), seperti dalam Pasal 58 UU Sisdiknas yang menjelaskan, penilaian peserta didik menjadi kewenangan pendidik (guru) dan satuan pendidikan (sekolah).

Meski perubahan kebijakan namun eksistensi UN ternyata masih penting. UN sebagai evaluasi meski secara implisit sebagai pemetaan kualitas pendidikan. Sebagai dasar legalitas yang tertulis dalam UU Sisdiknas. Tes UN merupakan achievement yang mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran sedang tes PTN merupakan predictive test, mengukur kemampuan calon menjalani proses pendidikan.

Meski sekolah diberi tanggung jawab berkenaan dengan kelulusan. Namun sekolah diharapkan tidak melakukan segala “rekayasa” nilai guna mengatrol ambang batas minimal nilai dalam menentukan kelulusan. Bila sekolah melakukan rekayasa nilai sedemikian rupa. Sekolah bisa merasa dipermalukan oleh data yang ada. Pasalnya sangat jelas dan gamblang berdasarkan data, bahwa unsur rekayasa nilai sangat jelas dalam menentukan nilai mata pelajaran yang diUNkan. UN menjadi satu kesatuan baik sebagai pemetaan, seleksi kelulusan, maupun pembinaan untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 58 UU Sisdiknas.

Evaluasi

Sistem evaluasi dan kelulusan ditentukan oleh sekolah terjabarkan dalam Pasal 58 ayat 1 bahwa Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ayat 2, Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Oleh karena itu pola pikir yang sudah menjadi paradigma UN yang pragmatis bercampur aduk dengan evaluasi pendidikan itu sendiri dapat menjadi pembuka pemikiran baru pascaditolaknya moratorium. Maka UN sebagai evaluasi secara holistik dalam konteks standarisasi kurikulum bisa menjadi parameter evaluasi pendidikan.

penulis: Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Wednesday, December 14, 2016

Reformasi (Mental) UN

OPINI, Harian Joglosemar 14 Desember 2016

oleh : FX Triyas Hadi prihantoro

Pasca ditolaknya usulan dari Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengenai moratorium Ujian Nasional (UN) 2017. Moratorium sebagai tindak lanjut memenuhi persyaratan berdasar dari putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2009 agar memenuhi standar pelayanan, kualitas guru, serta infrastruktur sekolah.

Dengan demikian dalam menyiapkan UN 2017 dibutuhkan reformasi mental UN itu sendiri. Sebagai bentuk evaluasi dan pembaruan sistem, cara, metode dari UN. Pasalnya pemerintah masih menganggap UN tetap di butuhkan untuk mengevaluasi standar disasi mutu pendidikan nasional dan memastikan kesungguhan siswa belajar. Kemungkinan penolakan moratorium juga karena belum ditemukannya cara assessment (penilaian) mutu selain UN. Seolah hanya pengalihan wewenang dan pengalihan tanggung jawab dan mutu pendidikan itu sendiri. Padahal selama ini UN sudah mengalami evaluasi. Namun kenyataanya kebijakan proses dan hasil UN belum mampu merubah mental peserta, orang tua dan pendidik. Mental kurang percaya diri, sehingga UN yang tidak lagi menjadi penentu kelulusan sejak tahun 2015, tetap tidak bersih dari kejujuran. Inilah salah satu alasan Mendikbud untuk melakukan moratorium, selain tingkat keberhasilan UN secara nasional hanya 30 persen saja.

UN sebagai alat mengukur mutu pendidikan secara kognitif, hasilnya masih juga mengecewakan. Selama 15 tahun sejak UN digulirkan pada tahun 2005, mutu pendidikan kita masih rendah dibandingkan negara lain. Terbukti dari hasil studi Program for International Student Assessment (PISA) yang menguji kemampuan siswa usia 15 tahun di bidang bahasa, matematika, dan IPA, Indonesia berada di peringkat 39 dari 41 negara pada 2000 dan di posisi 69 dari 76 negara pada 2015.

mental

Dibutuhkan reformasi mental UN , yang masih belum mampu membuka mata hati pelaku pendidikan. Dapat diartikan, sepanjang UN masih dipakai sebagai parameter selain pemetaan, potensi kecurangan akan tetap terjadi. Karena siswa dan orang tua tetap menginginkan bisa masuk ke PTN favorit. Mengubah maindside (pola pikir), butuh semangat dan kesadaran kolektif.

Mahatma Gandi mengatakan, “Segala sesuatunya tergantung pada mental atau karakter”. Mau maju atau mundur, mau berhasil atau gagal, dan sejenisnya “lose or win” tergantung pada mental. John P. Kotter dan Dan S. Cohen (2014) dalam bukunya “The Heart of Change” menyatakan hal yang sama bahwa jantung perubahan bukan berada dalam pikiran, melainkan pada mental, yakni: “Sikap atau Perasaan”, seperti dikutip Aswandi (2015).

Demi sebuah prestise, label “sekolah bermutu”, kepercayaan (trust) dari masyarakat tumbuh. Merupakan simulakra (pencitraan yang mengaburkan kenyataan) dari sebuah sekolah. Berbagai kecurangan yang masih terjadi, dibutuhkan reformasi mental. Karena sekolah tidak lagi menjadi tempat proses pembentukan pribadi namun hanya sebagai “proyek”.

Anomali dunia pendidikan sudah terang-terangan. Kompetensi sehat mutu pendidikan tidak berjalan semestinya. Apa gunanya proses pembelajaran di kelas selama tiga tahun dengan segala bentuk pesan dan keteladanan dari guru, bila akhirnya saat UN masih tidak jujur. Namun reformasi mental dapat dilakukan dengan format baru.

Hakikat pendidikan sebagai proses terabaikan. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diiri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara tidak ada artinya.

Mantan Mendikbud, Anies Bawesdan, pada pengantar buku “Kilas Kinerja Pendidikan dan Kebudayaan” (2015) mengemukakan 7 (tujuh) upaya revolusi mental bidang pendidikan; yakni: (1) mengubah paradigma pendidikan “berdaya saing” menjadi pendidikan “mandiri dan berkepribadian”; (2) merancang kurikulum berbasis karakter dari kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasakan kebutuhan geografis daerah dan bakat anak; (3) menciptakan proses belajar yang menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak; (4) memberi kepercayaan penuh pada guru untuk mengelola suasana dan proses belajar pada anak; (5) memberdayakan orang tua untuk terlibat pada proses tumbuh kembang anak; (6) membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah, dan; (7) menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan ketimbang pendampingan dan pengawasan.

Reformasi

Penulis berpendapat upaya moratorium UN perlu diapresiasi oleh Kemendikbud dan ditindak lanjuti melalui reformasi UN. Perubahan kurikulum harus diikuti oleh reformasi pengembangan guru dan mental peserta didik. Pengembangan guru saat ini menggunakan pendekatan top down. Guru dievaluasi melalui ujian daring atau sertifikasi saja yang hasilnya tidak berpengaruh bagi pembelajaran di kelas. Peserta didik tidak melulu menerima (top down) apa yang di berikan guru, namun butuh reformasi dan revolusi mental. Pendekatan menggunakan pembelajaran praktis dan dipraktikkan di tingkat kelas ataupun sekolah akan lebih bermakna bagi guru dan peserta didik di kelas .

Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten melalui monitoring pengawasnya perlu memberikan tindakan/sanksi tegas. Pembinaan dan pengawasan secara kontinue perlu dilakukan. Karena sekolah bukan tempat untuk memperoleh angka namun sebuah proses pembelajaran menuju hasil yang berkualitas secara intelektual, kecerdasan maupun manusia berakhlak. Asas keadilan perlu ditegakkan.

Pasca ditolaknya moratorium UN. Stakeholders sekolah perlu menyadari bahwa mutu sekolah tidak hanya diukur dengan kelulusan UN seratus prosen. Harapannya kompetensi mutu pendidikan benar-benar menunjukkan kualitas dan UN bukan alat ukur satu-satunya. Reformasi mental UN haruslah utuh agar berdampak pada proses pembelajaran yang menyenangkan dan penciptaan iklim belajar atau ekosistem sekolah yang kondusif dan berkualitas. Semoga.



FX Triyas Hadi Prihantoro (Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)

Thursday, November 24, 2016

Menjadi Guru delapan jam

Opini, Keadulatan Rakyat 25/11/2016

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Gagasan Mendikbud Muhadjir Effendy menyebut para guru nantinya wajib ada di sekolah selama 8 (delapan) jam mulai tahun ajaran 2017. Sebuah peraturan baru yang butuh sosialisasi, implementasi dan eksistensi. Akumulasi pelengkap kebijakan yang telah menjadi rumor dari full day school, libur hari Sabtu, tiadanya pekerjaan rumah dan aturan baru lainnya.

Apakah wajib 8 jam di sekolah sebagai alternatif solusi yang bijaksana dengan mengeliminasi kewajiban mengajar 24 jam untuk pemenuhan sertifikasi? Para guru tentu harap cemas menunggu isi dan lampiran dari aturan baru. Karena pada dasarnya aturan membawa konsekuensi tugas, hak dan kewajiban guru.

Dari kebijakan delapan jam kerja sehari itu, Kemdikbud berharap pendidik tak lagi dipusingkan menyusun laporan administratif di luar jam mengajar. Menurut Ketua PGRI Jateng, Widadi, ke depan guru tidak akan merasa ketakutan dengan beban menyusun laporan administrasi yang terkadang menyita waktu melebihi jam mengajar. Para guru sebenarnya ingin fokus mendidik murid, namun muncul tuntutan memenuhi kompetensi yang diikuti laporan administrasi.

Kompetensi profesional sesuai bunyi pasal 1 ayat (1) UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pendidik (guru) dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pasal 40 aya1 1 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Profesional

Sedangkan menurut UU Guru dan Dosen Pasal 14 ayat 1 butir a, Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak : memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu jelas sekali bahwa jaminan kesejahteraan merupakan tanggung jawab negara. Banyak program kesejahteraan guru digulirkan, namun banyak pula yang tidak sampai pada sasaran. Menjadi guru 8 jam, juga harus sampai pada substansi dari kebutuhan guru, mendapatkan kesejahteraan.

Sayangnya mekanisme pemberian tambahan kesejahteraan selain gaji juga terbentur oleh aturan yang sama. Seperti halnya ketentuan 24 jam mengajar sesuai pasal 35 ayat (2) UU Guru dan Dosen Beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

Kewajiban guru 8 jam di sekolah apakah sebuah alternatif solusi demi tidak tercecernya pemberian tambahan jaminan kesejahteraan bagi guru. Wajib di sekolah 8 jam dengan waktu kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung 5 hari, total guru berada di sekolah selama 40 jam. Berarti melebihi 24 jam wajib yang diamanatkan UU Guru dan Dosen, apabila guru secara penuh berkonsentrasi di sekolah, tanpa tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan demikian konsentrasi fokus pembelajarannya pada siswa di sekolah dan mendapatkan hak karena telah melaksanakan kewajiban. Dalam UU Guru dan Dosen beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan (Pasal 35 ayat 1).

Mental

Wajib 8 jam di sekolah menguji mentalitas guru, harus mampu menyelesaikan semua kewajibannya. Semua pekerjaan diselesaikan di sekolah. Siswa maupun guru, tinggal mengoptimalkan perannya di lingkungan sehingga tudingan antisosial terbantahkan.

Bila mental guru masih curang, maka Kemendikbud melalui program monitoring dan evaluasi (monev) layak memberikan sanksi tegas. Peraturan baru akan sia-sia ketika orientasi guru masih pada pemenuhan hak (material) tanpa dilandasi semangat etos kerja. Butuh revolusi mental,melaksanakan tugas dengan tekun, kerja keras, disiplin dan inovatif.

Harapan baru, guru tidak lagi mengalami belenggu kemiskinan finansial, kreativitas, kultural, emosional, intelektual, spiritual dan material. Prinsip utama dalam melaksanakan aturan sesuai dengan kehendak semua pihak, bila dilandasi semangat kejujuran, kedisiplinan, tertib administrasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. ❑ - k

*) FX Triyas Hadi Prihantoro, Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta.

Tuesday, November 08, 2016

Pendidikan Mitigasi Bencana

OPINI, Kedaulatan Rakyat 8/11/16

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Beberapa hari terakhir ini, media banyak menyampaikan informasi tentang terjadinya bencana di berbagai daerah. Bencana dapat berupa kebakaran, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, badai tropis, angin rebut sampai hujan abu. Namun akhir akhir ini terbanyak bencana banjir dan longsor. Apapun bencana yang bisa mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia.

Kondisi geografis Indonesia sangat rawan terjadinya bencana. Sayang sekali tingkat pengetahuan akan pencegahan, antisipasi, rehabilitasi pasca bencana kurang menjadi habitus (budaya) bangsa. Kesigapan dalam memprediksi datangnya bencana serta melakukan pertolongan pertama kurang dipahami, dimengerti dan diaplikasikan. Bila korban jiwa sudah banyak baru di evaluasi dan diantisipasi.

Mitigasi Bencana

Sebuah pemikiran muncul, implementasi mitigasi bencana masuk dalam pendidikan di sekolah. Mitigasi sebagai keharusan dan wajib menjadi muatan lokal (mulok) dalam sekolah. Sebab bila sudah menjadi bagian dalam pembelajaran segala peristiwa yang terjadi akan disikapi dengan arif dan bijaksana.

Seperti tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana. Dalam pasal 1 ayat 6 bahwa mitigasi bencana sebagai rangkaian upaya mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Upaya mitigasi sendiri dilakukan melalui pengenalan dan pemantauan risiko bencana; perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; pengembangan budaya sadar bencana; penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana; identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam; pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi; pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sekalipun dampak bencana akan menyisakan kepedihan, kesusahan dan kerugian material dan spiritual bagi korban secara langsung mapun yang di pengungsian. Berbagai cerita pedih dan derita sudah tidak terkira akibat dari pasca bencana. Sebagai bentuk penyadaran bahwa alam tidak boleh dilawan namun di akrabi, di dekati dan dimengerti sebagai bentuk kepada kepedulian dini akan berbagai ancaman yang akan datang.

Pendidikan Mitigasi

Karenanya layak bila diberikan pendidikan mitigasi melalui pendidikan, sebagai salah satu muatan lokal dalam pendidikan di beberapa daerah yang rawan bencana. Mitigasi merupakan gerakan guna menumbuhkan pendidikan sosial bagi peserta didik. Karena rasa simpati dan empati harus menjadi sebuah kepekaan bagi peserta didik yang sudah mulai kehilangan perasaan dan jati dirinya. Mitigasi menjadi penting guna menyiapkan mental dan menggerakkan moral dalam semangat kasih sayang dan kepedulian sosial bagi komponen bangsa.

Mitigasi sebagai pendidikan resiko yang menjadi akibat. Mulai antisipasi dengan perencanaan, mengatur sumber daya, mempelajari dampak. Edukasi mengurangi beban bencana dan upaya menerapkan rencana dan memantau progress demi rehabilitasi kembali. Karena prinsipnya manusia tidak bisa ada dan berkembang tanpa kehadiran manusia yang lain. Bahkan, keberadaannya hanya mungkin karena adanya orang lain. Beralasan Martin Heidegger (1889-1976) mengatakan, manusia adalah mitsein in der Welt, artinya ada bersama di dunia (alam)

Manusia membutuhkan orang lain untuk menjadi dirinya. Mitsein in der Welt tidak sekadar bersifat informatif, tetapi terlebih-lebih bersifat etis. Ungkapan ini menuntut tanggung jawab. Secara lain dapat dikatakan, seorang individu tidak hanya diteguhkan oleh orang lain, tetapi juga ia bertugas meneguhkan orang lain. Ini justru yang pertama dan tugas utama dalam relasi sosial.

Pendidikan mitigasi bencana dilaksanakan secara holistik menimbulkan rasa rasa kasih sayang (love and affection), penuh keikhlasan (sincerely), kejujuran (honesty), keagamaan (spiritual), dan dalam suasana kekeluargaan (family atmosphere). Karena yang dirasakan oleh saudara sebangsa dan setanah air. Dirasakan dalam rasa senasib sepenanggungan. Dan mitigasi tidak hanya sekedar teori dan praktek. Ia harus disertai pelatihan dan akan diuji dalam perwujudan nyata saat bencana datang tiba tiba.

FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Semangat Pahlawan, Benih Nasionalisme

Opini, Tribun Jateng 8/11/16

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Sebagai bangsa Indonesia wajib paham dan mengerti arti pahlawan. Begitu pula setiap tanggal 10 Nopember secara sadar dan penuh keikhlasan memperingati hari pahlawan, Sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanannya dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Namun dalam memperingati hari pahlawan tidak hanya mengenang peristiwa 10 November 1945. Yang merujuk pada peristiwa pertempuran arek-arek Surabaya melawan tentara Belanda, atau Nederlandsch Indie Civil Administratie (NICA), dengan didukung tentara Inggris. Pertempuran ini dianggap sebagai pertempuran monumental pada masa revolusi dan menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia terhadap imperialis asing.

Sebagai perenungan kita menjadi bangsa yang beradab dan memaknai pahlawan yang saat ini sedang berada dalam krisis Nasionalisme. Persatuan dan kesatuan sebagai harga mati, menjadi bangsa yang nasionalis. Mengesampingkan dan mengeliminasi perbedaan dan pertentangan antar idiologi politik, antar kelompok primordial, inter idiologi politik dan inter kelompok primordial. Yang mana benih-benih tersebut mulai tumbuh subur saat ini. Semangat kepahlawanan dibutuhkan demi integritas bangsa dan negara dalam semangat nasionalisme.

Semangat kepahlawanan dengan membangun kesadaran untuk peduli nasib dan masa depan bangsa. Membangun bangsa dalam “rumah besar” Indonesia yang harmonis. Perbedaan memang sebuah fakta obyektif. Sejak bangsa ini ada perbedaan agama, ras, etnik, suku bukanlah sumber akar masalah. Maka semangat persatuan dan kesatuan sebagai harga mati. Apalagi di semangati dengan peringatan hari pahlawan dengan semangat rela berkorban demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banyak sekali nilai-nilai kepahlawanan yang bisa diteladani dari pahlawan bangsa kita. Namun dari semua nilai-nilai mulia kepahlawan, bisa kita peras dalam satu nilai agung: rela berkorban. Pahlawan sejati punya hati untuk rela berkorban. Sangatlah sederhana membedakan antara pahlawan dan pengkhianat karena mudah alat ukurnya. Pahlawan berkorban diri pribadi demi kepentingan banyak orang atau rakyat, sebaliknya pengkhianat mengorbankan banyak orang atau rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. (Setio Boedi. 2013)

Oleh karena itu di era globalisasi, transparan dan digital guru di sekolah wajib menumbuhkan jiwa kepahlawanan kepada peserta didik. Semangat berjuang (berkorban) tanpa pamrih, bersama - sama menyikapi segala perkembangan dan perubahan dengan tetap menanamkan rasa nasionalisme. Peristiwa dan gerakan yang muncul akhir-akhir ini di tanah air dengan masifnya demonstrasi yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) menjadi bahan refleksi. Panasnya suhu politik, dengan mudahnya anak bangsa bergesekan menjelang pilkada serentak 15 februari 2017 menjadi kajian kedewasaan dari nasionalisme itu sendiri. Berbagai ujian perbedaan membuat bangsa yang mandiri dan bermartabat dalam nasionalisme.

Pasalnya saat ini dunia semakin kosmopolitan, membuat dunia makin homogen. Di era rezim media sosial penduduk dunia semakin menyatu. Futurolog John Naibist dan Patricia Aburdene (1990), homogenisasi yang tumbuh mengglobal , justru membuat kita semua berusaha akan melestarikan identitas, apakah agama, kultur, kebangsaan, bahasa dan ras. Nasionalisme mengalami gempuran dan tantangan yang hebat. Maraknya demonstrasi dalih demi demokrasi, membuat seolah persatuan kesatuan terasa memudar.

Oleh karena itu Pemerintah sebagai penanggung jawab utama sesuai tujuan Negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Harus segera melakukan pertolongan, rekontruksi, kontrol, mengedukasi, pencerahan dan menggerakan anak bangsa untuk selalu menumbuhkan semangat nasionalisme. Cinta tanah air, bangsa dan negara dengan megeliminasi, mengurangi dan memutus segala perbedaan secara persuasif. Tidak lepas pula segala antisipasi dan upaya preventif, kuratif maupun rehabilitasi bila sudah terjadi “peperangan.”

Seperti dikatakan John F. Kennedy (presiden USA 1961 – 1963), bahwa orang Cina menggunakan dua coretan kuas untuk menuliskan kata-kata “krisis.” Satu coretan kuas berarti bahaya; yang lain berarti peluang. Di dalam sebuah krisis, kita mewaspadai bahaya tetapi melihat peluang.

Sebagai bangsa yang beradab, kewajiban kita merawat nasionalisme sebagai tugas terhormat (noblese oblige). Karena kebhinnekaan merupakan anugerah yang dimiliki. Maka wajib di jaga dan dipertahankan sampai titik darah penghabisan, seperti semangat para pahlawan.

FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Sunday, November 06, 2016

Waspada terhadap Narkolema

OPINI, harian Joglosemar 7/11/16

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Kita selalu ingat acara sebuah TV Swasta yang dilakukan oleh Bang Napi. Kata Waspadalah selalu terulang, sebagai upaya pengingat kita untuk terus hati-hati terhadap berbagai bahaya yang mengancam. Salah satu yang menjadi pusat perhatian dalam rangka peringatan ke 52 hari kesehatan Nasional (HKN), tentang Narkolema.

Narkolema, Narkoba Lewat Mata menjadi topik dari Panitia HKN ke 52 kota Solo. Tim kampanye Narkolema gencar melakukan sosialisai pendidikan Narkolema dan deklarasi penandatanganan Anti Narkolema bagi pelajar. Bekerjasama dengan dinas Pendidikan dan Olah Raga pendidikan dan deklarasi serempak dilaksanakan di 50 SMA/K sekota Solo, Jumat (4/11/16). Begitu juga sekolah penulis pun ditunjuk melaksanakan kegiatan ini. Apresiasi yang tinggi dengan kesadaran bersama mengeleminasi pornografi dan terjangkitnya penyakit AIDS.

Kenapa Narkolema perlu diwaspadai? Kita harus mewasdai bahaya Narkolema yang akan merusak otak pelajar. Ronald J. Hilton, seorang ahli bedah otak di San Antonio Hospital (US). Menyatakan bahwa efek ketagihan porno mengakibatkan otak bagian tengah depan (VTA) secara fisik mengalami penyusutan. Inilah yang mengakibatkan orang yang sudah kecanduan porno berat sulit untuk mengontrol perilakunya. Efek ini terjadi secara bertahap, ditandai dengan semakin mengelanturnya kata-kata hingga berakhir pada perilaku yang terkesan ngawur. Parahnya lagi, kerusakan otak jauh akibat porno lebih dahsyat dari pada efek kecanduan kokain. Kecanduan porno akan merusak sistem memori jangka pendek seseorang. Yang membuatnya menjadi orang yang pelupa.

Dengan mudah, pornografi memperbudak orang akan nafsunya dan membuka pintu terhadap segala jenis kejahatan seperti kemarahan, penyiksaaan, kekerasan, kepahitan, kebohongan, irihati, pemaksaan, dan keegoisan. Kekuatan tersembunyi dibalik pornografi akan menunjukkandirinya pada saat orang yang sudah terlibat berusaha menghentikan kebiasaannya. Tanpabantuan, biasanya orang itu tidak berdaya untuk lepas

Budaya melihat

Budaya melihat pornografi ini tidak lepas dari perkembangan Tekhnologi Ilmu dan Komunikasi (TIK) melalui Internet. Bagaimana dengan anak-anak kita? Internet sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Melarang anak berinternet seperti melarang anak memakai energi listrik dan kembali ke zaman batu. Itulah kenyataan yang harus dihadapi dunia pendidikan dan keluarga, namun tetap harus di waspadai.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa saat ini Indonesia dalam keadaan darurat pornografi dan kejahatan online pada anak. Menurut KPAI, sejak 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online telah mencapai 1.022 anak. Situs berita melaporkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku cukup kewalahan dengan tingginya frekuensi pengaksesan situs porno di Indonesia. Dalam survey yang dilakukan Kominfo, tiap detik ada 30 ribu halaman situs porno yang diakses pengguna internet di Indonesia. (Tempo 20/2/11)

Ironis lagi berdasarkan data usia pengakses situs porno yang dirilis dalam Pornography Statistic, menunjukkan bahwa pengakses situs berdasarkan usia 18-24 tahun sebanyak 13,61 persen, usia 25-34 tahun 19,90 persen, usia 35-44 tahun 25,50 persen, usia 45-54 tahun 20,67 persen dan usia 55 tahun ke atas 20,32 persen. Maka bila melihat sebanyak 13,61 persen dilakukan oleh orang muda, sudah layak menjadi warning (perhatian) bersama.

Mengenali dan waspada

Begitu pula bagi anak-anak yang tidak serta merta bisa menjadi korban karena ketidak sengajaan. Awalnya, mungkin seorang anak tidak berniat untuk melihat pornografi dan akan memanfaatkan Internet untuk tujuan yang baik karena ada tugas dari sekolah dan keperluan lain. Tetapi situs porno bisa muncul secara tiba-tiba saat seorang anak mencari bahan informasi Seorang anak yang masih lugu belum dapat menilai baik atau buruknya suatu hal, maka seorang anak usia 8-12 tahun sering menjadi sasaran (korban)

Masa kanak kanak adalah masa untuk menirukan sesuatu yang dilihat. Ketika sesuatu yang baru dilihat, akan muncul daya imajinatif dan keingin tahunan yang tinggi. Aksi coba-coba bisa jadi dilakukan gara gara melihat gambar ataupun video yang baru saya hadir di depan matanya. Oleh karena Narkolema menjadi musuh bersama dan wajib diwaspadai.

Kita harus mengenal tanda-tanda anak/pelajar yang mulai keacanduan ponografi. Beberapa gejala yang dapat dilihat seperti suka menyendiri, bicara tidak melihat mata lawan bicara, prestasi di sekolah menurun, suka berbicara jorok, berperilaku jorok, suka berkhayal tentang pornografi, banyak minum dan banyak pipis dan suka menonton, bila dihentikan akan mengamuk (tantrum).

Oleh karena itu stakeholder pendidikan wajib mewasdai segala perubahan perilaku anak-anak yang menginjak remaja sebagai pelajar. Orang tua wajib untuk belajar dan mengetahui dunia internet, mengawasi dan mencatat perubahan perilaku anak, Komputer diletakkan ditempat terbuka, terbuka terhadap perkembangan informasi, komunikatif, filter situs pornografi. Membuat aturan dengan kesepakatan bersama dalam belajar, bermain dan rekreasi.

Mewaspadai bahaya Narkolema butuh dengan keterbukaan dan membangun komunikasi. Sebab teknologi tidak bisa dihindari dan orang tua tidak bisa mengawasi anaknya selama 24 jam penuh. Oleh karena itu dengan komunikasi yang terjaga dan teratur serta komitmen dalam keluarga. Seperti rutin makan bersama menjadi ajang yang rileks untuk saling menyampaikan pesan positif maupun tuntutan demi keharmonisan keluarga. Semoga!

FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)