Tuesday, April 10, 2018

UNBK dan Integritas

Opini, Tribun Jateng 10 April 2018

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA/MA dilaksanakan 9 hingga 12 April 2018 dan susulan pada 17 April hingga 18 April 2018. Pakta kejujuran ( Integritas) selalu dicanangkan dalam implementasinya oleh Pemerintah Daerah/Pusat. UNBK dan apresiasi sekolah berintegritas sebuah mata rantai dalam implementasinya. Awalnya bentuk kegalauan dari penyelengara UNBK yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Pasalnya UNBK sering sarat dengan penyimpangan dan kecurangan sehingga harapannya dapat tereliminasi.

Meskipun pakta integritas, belum mempan untuk menegakkan kejujuran. karena banyak pelaku pendidikan bebal dan tetap berusaha melakukan kecurangan, baik dilakukan siswa, guru, pengawas bahkan kepala sekolah. Namun sejak UN berbasis computer, integritas pelaksanaanya mulai nyata dan teruji.

Bukan rahasia publik dan menjadi kelaziman setiap sekolah menjelang UNBK, berlomba adu strategi strategi demi kesuksesan. Baik dengan persiapan pelajaran tambahan, pengayaan dan try out (latihan ujian), untuk meraih prestasi. Menjadi ironis saat keraguan, kekhawatiran, ketidaksiapan muncul menjadikan keinginan untuk berbuat licik dengan melakukan bentuk kecurangan dalam UNBK.

Apabila dulu rakyat yang melaporkan kecurangan justru mendapat ganjaran berupa hukuman sosial dari sekitarnya. Kini justru negara secara aktif mengumumkan secara transparan, lengkap dan terbuka potret integritas dalam pendidikan kita dengan penghargaan (Kemendikbud. 2015). Pembentukan tim sukses, mencari bocoran soal, penggunaan alat telekomunikasi dan menyebarkan kunci jawaban. Sebuah tindakan yang sering mewarnai saat penyelengaraan Ujian Nasional sebelumnya.

Bukan rahasia umum, kehendak melakukan kecurangan berkaitan dengan keinginan nama baik sekolah terjaga, dikenal, dipercaya karena keberhasilan mengentaskan siswanya lulus. Apalagi bila sampai berpredikat lulus 100 %, decak kagum, tepuk tangan , banyak ucapan selamat mengalir. Namun dalam pemetaan Indek Integrasi Ujian Nasional ( IIUN) hal itu tidak berlaku, apabila ditemukan kecurangan di dalamnya. Begitulah yang seharusnya apresiasi terhadap sekolah.

Kelemahan UNBK dengan (computer basic test)CBT yang sudah terjadi, baik taraf simulasi maupun pelaksanaan pada tahun 2015, 2016 dan 2017 mulai terevaluasi. Akses Internet yang lambat, server Kemendikbud yang sulit di akses karena kelebihan beban dan listrik mati. Maka harapan UNBK 2018 berjalan dengan baik, karena BNSP sebagai penangung jawab "mendengar" dan berusaha meningkatkan kinerja. Apalagi soal isian singkat akan melengkapi UNBK 2018 ini.

Agar berintegritas dalam pelaksanaanya. Sekolah harus pemenuhan kualifikasi UNBK dengan tersedianya komputer server dan komputer klien di sekolah yang jumlahnya sebanding dengan peserta ujian. Dengan rasio satu komputer untuk tiga peserta.Komputer server harus dengan spesifikasi minimal berupa desktop atau tower atau PC, bukan laptop. Komputer server menggunakan processor Xeon atau i5, RAM 4 GB, hardisk 250 GB, serta memakai sistem operasi Windows Server atau Windows 7 (64 bit). Sekolah juga harus memiliki UPS

Integritas

Fakta pemetaan dan pemberiaan penghargaan sebagai bentuk upaya penegakkan sekolah berintegritas. UNBK tidak hanya membentuk manusia yang berkualitas dalam bidang akademik (kognitif) dan sains saja, melainkan lebih dari itu. Yaitu membentuk manusia Indonesia berkarakter, berkepribadian baik, berakhlak, bermoral, berbudi pekerti, beretika dan berbudaya.

Kemendikbud sudah mulai membangun kesadaran kolektif di antara semua stakeholder pendidikan sehingga UNBK dapat berjalan dengan baik, dengan mengutamakan sikap jujur. Pelaksanaan UNBK jujur dan kredibel akan terus dilanjutkan hingga tingkat kepala sekolah, guna meminimalkan kemungkinan tindak kecurangan. Pelaksanaan UNBK sebagai salah satu solusi, agar berlangsung bersih, transparan, dan aman, tanpa kasus pembocoran soal. Karena soal dan sistem penilaian di acak secara merata dengan pengoptimalan server dan komputer di sekolah.

Maka konsistensi pelaksanaan UNBK dilandasi kejujuran dan berintegritas harus terus digelorakan secara komprehensif. Kelulusan 100 persen bukanlah selalu manjadi target utama. Namun kejujuran, disiplin dan kerja keras dengan hasil yang maksimal dapat menjadi spirit mempertahankan, menginternalisasikan, menanamkan dan mengoptimalkan pembentukan character building generasi muda. Saatnya berlomba menuju sekolah berintegritas sejati. Selamat melaksanakan UNBK 2018 dengan jujur dan adil.

FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Monday, February 05, 2018

Guru dan Kekerasan di Sekolah

Opini, Kedaulatan Rakyat, 6 Februari 2018

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

BERITA kekerasan dengan korban murid di sekolah, sudah acap kita dengar. Entah pelakunya guru, staf sekolah tersebut atau bahkan teman sesama siswa, akhir-akhir ini sering menghiasai berita di berbagai media cetak, audio dan audio visual. Berbagai kekerasan di sekolah sudah menjadi keprihatinan bersama, karena seakan sudah menjadi habitus sekolah. Jika selama ini kita mendengar dan melihat lebih banyak siswa yang menjadi korban, namun sebuah ironi terjadi beberapa hari lalu. Seorang guru sampai meninggal karena ulah siswa. Ia harus kehilangan nyawa karena ulah muridnya sendiri.

Menjadi pertanyaan stakeholders pendidikan, sudah beginikah perubahan perilaku yang terjadi warga sekolah. Habitus sekolah yang seharusnya menjadi tempat pendidikan, pengayomam, pembimbingan dan pembinaaan warga sekolah apakah sudah berubah? Ironis. Saat emosi, melakukan tindakan menjadi yang utama. Ada apa dengan pendidikan di Indonesia?

Pencegahan

Mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dibutuhkan kerja sama antara sekolah, masyarakat, pemda dan kemendikbud. Upaya mencegah tindak kekerasan di sekolah, dengan memasang papan informasi tindak kekerasan di serambi sekolah. Atau guru atau kepala sekolah wajib segera melaporkan kepada orangtua, menyusun prosedur untuk mencegah tindak kekerasan, membentuk tim pencegah kekerasan. Tidak kalah penting, bekerja sama dengan lembaga psikologi, pakar pendidikan dan organisasi keagamaan untuk kegiatan bersifat edukatif.

Peristiwa pemukulan guru menjadikan organisasi profesi guru yang ada perlu segera melakukan gerakan atau petisi penegakkan supremasi hukum bagi perlindungan guru. Kesepakatan pemberian punishment (hukuman) yang mendidik. Karena kejadian pemukulan guru sudah menjadi viral, dapat menjadi tontonan sekaligus tuntunan bagi siswa lain bila sekolah atau aparat penegak hukum gamang dalam memberikan sanksi. Padahal harus diakui, peristiwa kekerasan yang dilakukan siswa terhadap guru telah menjadi ancaman bersama.

Penulis yakin seorang guru tidak akan memberikan teguran atau hukuman kepada anak didik (siswa) bila tidak dimulai lebih dahulu oleh ulah siswa yang sudah kebangeten (tidak bisa ditolerir). Alibi guru bahwa hukuman yang dilakukan kepada siswa tidak seketika. Tindakan teguran dan sanksi diberikan kepada siswa sebagai bentuk peringatan, shocktherapy agar siswa menjadi jera. Meski segala cara bentuk peringatan baik secara verbal (cemooh, umpatan) dan phisik (tamparan, jeweran) dan sanksi (skors) serta hukuman yang paling keras (dikembalikan ke orang tua) seolah-olah dianggap angin lalu.

Pada dasarnya hukuman yang diberikan kepada siswa tidak boleh lepas dari koridor hukum. Sebab peserta didik dalam kehidupannya di sekolah juga mendapat perlindungan hukum sesuai UU N0. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah diperbarui dengan UU No 35/2014. Begitu pula guru dalam melaksanakan tugas profesinya juga mendapatkan perlindungan. Dalam pasal 2 ayat (1) Permendikbud no 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Bahwa perlindungan sebagai upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas. Perlindungan terhadap profesi atas tindak kekerasan, intimidasi, diskriminatif, ancaman dan perlakuan tidak adil (ayat 2 dan 3).

Tanpa Pandang Bulu

Bila terjadi kekerasan di sekolah, sanksi jelas dan tegas diberikan tanpa pandang bulu. Melihat sanksi hukuman yang komprehensif diterimakan kepada guru/ kepala sekolah dan sekolah bila melakukan kekerasan di sekolah atau pembiaran kekerasan. Wajib juga diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran berat. Seperti halnya kasus guru yang meninggal setelah dipukul siswa. Harapannya bisa mereduksi budaya kekerasan di sekolah.

Permendikbud No 82/2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sudah menjadi kesepakatan bersama. Aturan yang sudah tersosialisasi sebagai upaya preventif dilakukan guna ëmengeremí terjadinya aksi kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah dan menghapuskan habitus kekerasan itu sendiri.

Kunci dari situasi sekolah yang kondusif menjadikan berhasilnya tujuan pendidikan Nasional. Dengan komunikasi aktif antara siswa, orangtua dan sekolah selalu terjadi dan berkesinambungan. Sebagai upaya mencegah kekerasan di sekolah yang kian masif.

(FX Triyas Hadi Prihantoro. Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 6 Februari 2018)

Tuesday, January 30, 2018

Eksistensi Muatan Lokal Batik

Mimbar Guru, Harian SOLOPOS 31/1/18

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Muatan Lokal batik dalam pembelajaran di sekolah seolah mati suri. Butuh pengakuan riil dan menjadi bagian kehidupan sekolah. Sekolahan yang berada di kota batik seperti Solo, Yogya, pekalongan dan lainya seharusnya peduli pada persoalan ini. Sekolahan-sekolahan itu wajab menjadikan batik bersinar melalui muatan local yang membumi dalam pembelajaran di sekolah. Identitas Kota Solo tidak bisa lepas dari batik.

Sayangnya payung hukum untuk mengoptimalkan Batik sebagai muatan local di sekolahan yang mendukung budaya Solo belum maksimal. Solo sendiri punya dua wilayah sentra warisan budaya batik yang terkenal yaitu kampung batik laweyan dan kampung batik Kauman.

Berbagai corak/ motif batik khas Solo masih lestari sampai kini. Motif motif yang dipengaruhi budaya Keraton seperti parang (kusuma, klithik, baris), tirto rejo, truntum, sweke, supler, pesle, kawung, kantil, tambal dan jemelek. Semua mitif itu sudah melegenda.

Masyarakat Solo yang mencintai hasil karya warisan leluhur, maka nguri-uri budaya menjadi sebuah keharusan. Solo dan Batik bagaikan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Batik sebagai warisan budaya harus menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan di sekolahan. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia pada 2 oktober 2009. Pemberian sertifikat pengesahan batik sebagai representasi budaya Indonesia , dilakukan dalam sidang UNESCO di Abu Dhabi. Eksistensi batik harus mengakar dan membumi kepada generasi muda (pelajar).

Pelajaran muatan local batik layak dihidupkan dan dikawal sehingga menjadi habitus (budaya) pendidikan. Status Solo sebagai kota batik menjadi ironis kala sekolahan yang berada di kawasan ini tidak menjadikan batik sebagai muatan local dalam kegiatan belajar mengajar.

Bagian hidup

Batik sesungguhnya sudah manjadi bagian gaya hidup di sekolahan. Di sekolah tempat saya mengajar pakaian batik dikenakan para siswa paling tidak tiga kali dalam sepekan.

Sayangnya, ikhwal sejarah, corak, proses pembuatan dan lain sebagainya terkait dengan batik tidak dikenalkan kepada siswa. Boleh dikatakan mayoritas siswa tidak mengenal sejarah, coral, filosofi dan lainnya yang terkait dengan batik. Batik tidak mengakar dan membumi. Siswa memakai pakaian batik hanya sekedar kewajiban sekolah tanpa emosi (ruh) yang mendarah daging. Batik bukan sesuatu yang membanggakan.

Muatan local dan setidaknya ekstrakurikuler membatik harus menjadi bagian dari semua praksis pendidikan dan pengajaran di kota Solo di semua jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP sampai SMA sederajat.

Pengenalan dan fungsi canting, kompor, malam, wajan serta selembar kain, harga mati. Dibutuhkan kesadaran, kepekaan, kepedulian dan perasaan bangga yang tumbuh dari hati yang paling dalam untuk melestarikan batik.

Ini harus dimulai dari para pelajar. Mereka adalah generasi penerus harus tahu produk maupun jenis batik yang merupakan asli warisan leluhur. Corak batik antar daerah berbeda, apalagi akhir-akhir ini Batik dari Tionghoa juga menyerbu pasar Indonesia dengan harga murah. Pemerintah Daerah harus segera menjadikan batik sebagai muatan local yang sifatnya wajib, tidak setengah hati.

Hasil muatan lokal batik bisa disinergikan dengan aneka acara yang manjadi agenda kota Solo, seperti Solo Batik Carnival , Solo Batik Fashion dan berbagai pameran batik. Museum batik House of Danar Hadi di jalan Slamet Riyadi dan museum Batik Samanhoedi kawasan kampung Laweyan Solo, bisa menjadi pelengkap.

Museum Batik dengan etalase koleksi batik kuno dari berbagai kurun waktu sebelum dan sesudah penjajahan Belanda, Jepang sampai Kemerdekaan adalah alat pembelajaran yang tidak ternilai.

Semua materi dalam muatan local batik akan mengukuhkan Solo sebagai kota batik. Ketegasan Pemkot pemerintah daerah dan berbagai pihak berkepentingan dibutuhkan sebagai pengayom dan pelindung untuk memberlakukan dan memperdayakan muatan lokal batik.

Yang dibutuhkan setidaknya adalah peraturan daerah tentang Batik, penjadwalan kunjungan wisata, pameran, kirab, pelatihan membatik, Workshop, fashion show batik dan penjualan (sale) batik yang bervariatif.

Harapan besarnya pelajar dan warga Solo sendiri semakin mencintai batik sebagai kebutuhan, gaya hidup, personifikasi dan budaya sehari-hari. Pelajar bisa menjadi guide (pemandu) dan pewarta, melalui blog, media online, media sosial dan media lain yang membantu wisatawan yang berkunjung ke Solo untuk belajar membatik.

UNESCO saja mengakui keunikan batik sebagai warisan budaya Indonesia yang memiliki filosofi mendalam. Muatan local membatik harus diberlakukan dan dikawal oleh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan. Bila muatan lolal batik teraktualisasi, lengkaplah sudah mengeksistensikan batik dengan mulok yang mengakar kepada siswa sejak dini.

FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur santo Yosef Surakarta.

Thursday, December 28, 2017

Mimpi Guru Swasta menjadi PNS

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Usaha guru swasta baik yang bersatatus tidak tetap (GTT) dan honorer dalam memperjuangkan haknya semakin gencar. Baik melalui aksi demo massal, mogok mengajar, mogok makan sampai ramai-ramai mengadu ke “penguasa” lokal maupun nasional. Lalu akankah usahanya dihargai. Diapresiasi secara berkeadilan oleh pemerintah?

Sebagai guru swasta penulis sangat merasakan bagaimana pengorbanan mereka kurang mendapat penghargaan dari pemerintah. Meski penulis sendiri adalah guru swasta yang berstatus karyawan tetap Yayasan, tapi penulis menyadari bahwa untuk memperoleh gaji/honor sesuai Kepres No 101 tahun 2000 yang mengatur tunjangan tenaga kependidikan yang disesuaikan dengan pangkat dan golongannya, di mana semakin lama dan semakin tinggi pangkat serta golongan dari guru tetap semakin besar pula jumlah penghasilan yang diterima, merupakan upaya yang berat dilakukan oleh yayasan sekolah swasta.

Sebab ”kehidupan” sekolah swasta tergantung pada jumlah murid. Dan kenyataanya sekolah swasta semakin lama kurang diminati sehingga antara kapasitas kelas, guru dan karyawan tidak sebanding dengan jumlah murid. Solusi semakin mengenaskan bagi guru swasta saat pihak Yayasan menutup sekolah.

Penulis memaklumi bahwa, bila guru swasta menuntut kesetaraan gaji tentunya beban siswa dan orangtua semakin berat. Karena sekolah swasta sebagian besar dana operasional (gaji, pengadaan KBM, sarana prasarana, infrastruktur dan suprastruktur) merupakan tanggung jawab dari siswa dan orangtua melalui pembayaran sekolah.

Guru swastapun menyadari bahwa lebih dari 80 persen sekolah swasta “dihuni” oleh siswa dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Itu sudah menjadi stigma bahwa sekolah swasta lebih berpihak pada kaum miskin baik finansial maupun sumber dayanya.

Maka ketika muncul “kabar gembira” bahwa mulai tahun 2009 gaji guru dan dosen PNS akan naik rata-rata 14 persen per bulan, tak sedikit pun menyentuh nasib guru swasta. Gaji guru dengan pangkat terendah akan bergaji minimal Rp 2 juta. Kepastian ini sebagai konsekuensi meningkatnya anggaran pendidikan yang mencapai Rp 46,1 triliun atau 20 persen dari APBD 2009 (Joglosemar, 10/9/08).

Fenomena itu menjadikan keterpurukan nasib guru swasta apalagi yang berstatus GTT dan honorer menjadi lengkap. Nasib guru antarsekolah memang tidak sama. Karena kebijakan sekolah/Yayasan sangat tergantung dengan policy yang telah menjadi aturan baku. Seperti di sekolah tempat mengajar penulis, seorang guru tidak tetap (GTT) tetap diikutsertakan dalam bentuk pendampingan kegiatan siswa di sekolah. Demikian pula seorang GTT pun dilibatkan untuk masuk dalam kepanitiaan kegiatan sekolah (Panitia Ujian/Ulangan Umum) serta mendapat tunjangan lain yang sama dengan guru tetap (tunjangan akhir tahun, tunjangan hari raya) kecuali gaji pokok.

Uang Pensiun

Saatnya segala darma bakti, pengabdian, loyalitas, dedikasi, profesionalitas diberi award (penghargaan) kepada guru swasta secara semestinya. Meski Pemerintah sendiri juga mengapresiasi dengan menaikkan gaji guru nonPNS (swasta) mulai tahun 2009. Dengan penyaluran dana gaji tersebut melalui Depdiknas, Departemen Agama, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk tunjangan subsidi fungsional guru belum sarjana sebesar Rp 50.000 dan yang sarjana sebesar Rp 100.000 per bulan (Joglosemar, 10/9/08).

Sebab di hadapan siswa dan orangtua antara “guru swasta” tiada beda, tapi bila melihat hak dan kewajibannya sering tercipta sebuah kesenjangan yang mencolok. Saatnya Pemerintah untuk berniat baik dengan secara sungguh memperhatikan nasib guru swasta.

Guru swasta juga guru profesional. Apa yang menjadi tanggung jawabnya mencerdaskan anak bangsa menjadi kewajiban semua tanpa pilih-pilih. Begitu juga yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas “pemahaman akan materi yang diajarkannya” dan “kemampuan mereka menyadari apa yang mereka ketahui” (Peterson dan Comeauz, 1989).

Penulis dan teman-teman sesama guru di sekolah swasta bahkan berangan-angan bila pemerintah mau mengangkat semua “guru swasta” untuk diangkat jadi PNS. Bisa dibatasi dengan usia minimal 45 tahun (berarti sudah mengabdi 25 tahun) menjadi guru. Dari sini pemerintah hanya menghargai sesuai golongan dan pangkat terbaru sesuai ijazah saat pengangkatan. Dari sini penulis yakin bahwa para guru swasta akan semakin

hidupnya. Karena ada harapan mendapat uang pensiun meski sedikit karena masa kerja jadi PNS maksimal hanya 10 tahun (bila usia 55 tahun purnatugas). Jaminan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian kerja inilah yang diharapkan. Sehingga seorang guru swasta tidak akan nyambi lagi menjadi tukang ojek, tukang rosok, tukang sayur, ngajar sana-sini guna mengejar “setoran” untuk hidup.

Harapan guru swasta untuk menjadi PNS tidak hanya angan-angan. Realitanya untuk menjadi PNS (memang) selalu tipis. Karena berdasar PP nomor 11 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 dan Keputusan Ka BKN Nomor 35 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan PNS 2004 bahwa standar maksimal usia untuk menjadi PNS adalah 35 tahun. Meski syarat tersebut diperlunak dengan batas maksimal usia 45 tahun dan pernah menjadi guru sedikitnya sepuluh tahun. Pengorbanan guru swasta selama ini butuh penghargaan pula.

Mengutip pendapat Woolfolk (2004) dalam bukunya Educational Psychology, guru profesional tidak hanya memahami materi yang mereka ajarkan melainkan mereka juga tahu menghubungkan setiap materi dengan konteks kehidupan sehari-hari, serta mengetahui bagaimana membuat peserta didik tetap aktif dan bersemangat untuk belajar. Tentu ini butuh sebuah pengalaman yang lebih.

Sudah saatnya Pemerintah berkeadilan dalam memberikan kesejahteraan kepada guru baik yang berstatus PNS maupun swasta. Memang untuk memenuhi “kekurangan” guru PNS perlu prasyarat khusus. Pada Pasal 1 Ayat 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 123/U/2001 tentang Pedoman Pengangkatan Guru, bahwa pengangkatan guru dilakukan secara kompetitif dan terbuka dengan tidak membedakan suku, agama, asal usul daerah, jenis kelamin dan golongan.

Penulis adalah Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Thursday, November 16, 2017

Sosmed Dalam Penididikan "Now"

Opini Kedaulatan Rakyat 17 November 2017

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Zaman “now”, pendidikan telah berubah dari masa analog ke masa digital. Siswa dan guru tidak lagi secara manual melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan aktifitas ceramah, mendengarkan, mencatat saja namun sudah lebih massif menggunakan dan memanfaatkan sarana teknologi dan informasi (internet).

Perubahan social kemasyarakatan membuat pola, cara pendidikan pun berubah. Guru dan siswa bersama-sama menjadi subyek dan obyek belajar. Guru tidak hanya sekedar transfer of knowledge, namun juga menjadi insan pembelajar. Saling melengkapi, membantu dan terkait untuk memenuhi kebutuhan dalam KBM bahkan bisa jadi saling menggurui. Karena konsep belajar jaman “now” semakin terbuka dan transparan. Sisi tenaga dan waktu, dimanapun, kapanpun siswa dan guru bersama-sama bisa saling belajar. Menjadikan konsep belajar tanpa batas, ruang dan waktu.

belajar

Melihat berbagai perubahan ssstem dan cara dalam mendidik, siswa dan guru menjadi agen of change (agen perubahan). Dalam jaman digital pendidikan dan belajar menjadi mudah dan semakin cepat. Konsep e-learning (pembejaran yang berbasis internet) memudahkan siswa dan guru bisa saling mengakses dan berkomunikasi secara cepat.

Materi pelajaran, tugas dan evaluasi (ulangan) bisa dilakukan dalam pembelajaran berbasis ITE. Maka diusahakan sarana dan prasarana yang ada dalam dunia maya, idealnya dimanfaatkan sebenar-benarnya. Melalui jaringan internet guru dan siswa langsung berinteraksi dalam berbagai akun, melalui pembuatan blog, twiter, facebook, path, yahoo messenger dan berbagai fasilitas lain dalam sosial media

Dengan demikian, pemafaatan ITE dengan sosial media (sosmed), tentunya dimanfaatkan secara positif. Pertemanan dalam berbagai akun, baik antara antar siswa, guru dan siswa melalui sosmed saling menguatkan dan mengalirkan nilai-nilai positif dan menguatkan.

Namun kadang kita lupa bahwa fasilitas yang diberikan itu tak ubahnya pisau bermata dua (two edges knife), yang tak hanya memudahkan siswa mudah bersosialisasi dengan teman sebayanya, tetapi juga berpotensi menikam mereka dari belakang akibat intensitasnya mengeksplorasi isi materi dunia maya yang tidak mendidik. Melalui alat-alat komunikasi super canggih itu, siswa akan terjembatani untuk mengeksplorasi persoalan-persoalan sensitif, yang secara materi barangkali tidak tepat atau belum sesuai dengan jenjang umur dan level kedewasaan mereka ( Yulina Eva Riany.2014)

Belajar dari kasus viral video pemukulan guru berdurasi 37 detik kepada siswa di SMP 10 Pangkal Pinang, Bangka Belitung namun sudah ada klarifikasi Pemda dan KPAI tidak terjadi di sekolah dan provinsi tersebut (red) di sosmed awal nopember 2017. Dibutuhkan sebuah kesadaran bersama di lingkungan sekolah, bahwa berbagai kegiatan, aksi dan perilaku dalam KBM dengan mudah direkam dan disebarkan.

Banyak kasus lain juga bisa terjadi didunia pendidikan, cyberbullying (kekerasan dunia maya). Kekecewaan siswa atau guru dalam KBM bisa jadi diungkapkan dalam sosmed menjadikan semua masyarakat dunia tahu apa yang sedang terjadi dalam institusi tersebut. Karena dalam sosmed beranggotakan banyak manusia yang memiliki akal dan nurani.

Sarana humanisasi

Bila pemanfaatan sosmed dalam dunia pendidikan tidak ditempatkan sebagaimana mestinya, maka dengan mudah pendidikan menjadi rusak dan amburadul. Seharusnya sosmed manjadi sarana humanisasi (memanusiakan manusia) dengan saling bertukar ide positif, kreatif dan inovatif. Bukan untuk bullying, melalui ungkapan kasar yang memojokkan seseorang, mengupload gambar tanpa ijin yang provokatif.

Idealnya dengan keleluasaan dunia pendidikan untuk mengakses sumber informasi di dunia maya itu membuka peluang besar bagi proses internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan kepribadian dan karakter siswa. Dengan demikian langkah-langkah protektif dan antisipatif menjadi mutlak ditempuh untuk menghindarkan siswa dari ragam pengaruh negatif dunia maya yang sering lepas kendali dan kontrol

Idealnya sosmed, bagi guru dan siswa harus saling menjaga perasaan dan hati. Ungkapan ketidak sukaan (marah) bisa dilakukan dengan mengirimkan lewat inbox atau email tanpa harus dipublikasikan secara umum lewat status. Karena prinsipnya manusia itu unik yang menjadikan berbeda satu sama lain. Maka, siswa, guru untuk sosmed bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemaslahatan. Maka setiap guru di kelas bisa menjadikan kasus penyalahgunaan sosmed sebagai pembelajaran demi keberadaban di zaman "now."

FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)

Wednesday, October 18, 2017

Ekspektasi Membaca dan Literasi

OPINI Kedaulatan Rakyat (18/10/2017)

oleh FX Triyas Hadi Prihantoro



Sudah tahun ke 3 (ketiga), Kementrian Pendidikan Kebudayaan (kemendikbud) menggerakan penumbuhan budi pekerti (PBP). Salah satu program yang wajib dilaksanakan di semua jenjang sekolah dengan gerakan literasi di sekolah (GLS). Pertanyaanya, sejauh mana program ini diimplementasikan sehingga menjadi budaya?

Pasalnya salah satu warisan utama yang strategis dari sekolah (guru) terhadap anak didiknya adalah membudayakan kebiasaan berliterasi (membaca, menulis). Menuruit Tarigan (2008), membaca adalah proses yang dilakukan serta dipergunakanoleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendk disampiakn oleh penulis media kata-kata/bahasa itu. Dalam hal ini, membaca adalah suatu usaha untuk menelusuri makna yang ada dalam tulisan. Dengan memberikan pendididikan dan kebiasaan berliterasi merupakan salah satu modal masa depan yang lebih cerah. Mengoptimalkan membaca bernilai strategis demi mengoptimalkan pendidikan karakter yang menjadi harapan dari pendidikan abad ke 21 (dua satu).

membiasakan

Sosialisasi dan ajakan peserta didik gemar membaca menjadi budaya massif dilaksanakan. Seperti dikatakan Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, Dr Ariswan. Masih rendahnya tingkat baca di masyarakat tidak hanya tanggungjawab sekolah namun membutuhkan sinergitas antara keluarga dan masyarakat (KR. 13/10/17).

Sebuah harapanselain menjadi budaya di sekolah, kebiasaan membaca harus mendapatkan dukungan stakeholder pendidikan. Karena budaya (membaca) merupakan pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah (KBBI,2007: 169). Harjasujana dan Mulyati (1997:5-25), berpendapat bahwa membaca merupakan perkembangan ketrampilan yang bermula dari kata dan berlanjut kepada membaca kritis.

Membaca dalam ekspetasi (harapan) dalam literasi berefek pada kepekaan, kritis, kemampuan menganalisa dan hanya memerlukan sedikit sentuhan akan lebih kreatif, inovatif dan mandiri. Akal dan imajinasinya cepat beradaptasi dengan pemikiran baru dan lebih suka mencari tantangan baru. Pasalnya berdasarkan studi “Most Littered Nation in the World” yang dilakukan oleh Central Connecitut State University, Indonesia menempati urutan ke 60 dari 61 negara soal minat baca (Maret 2016). Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rilisnya tahun 2012 mengenai membaca dan menonton anak-anak Indonesia, bahwa sebanyak 17,6 Persen anak Indonesia memiliki minat baca, sedangkan yang memilkik minat menonton mencapai 91,67 persen.

Seperti di sosialisasikan Kemendikbud bahwa ada 15 (lima belas) manfaat membaca. Yaitu dapat menstimulus mental, mengurangi stress, menambah wawasan dan pengetahuan, memperkaya kosa kata, meningkatkan kualitas memori, melatih ketrampilan berfikir dan menganalisa, meningkatkan fokus dan konsentrasi, melatih untuk menulis yang baik, memperluas pemikiran seseorang, meningkatkan hubungan sosial, membantu mencegah penurunan fingsi kognitif, meningkatkan empati seseorang, mendorong tujuan hidup, membantu kita terhubung dengan dunia luar dan dapat lebih berhemat.

Maka perlu kajian yang lebih komprehensif dalam membudayakan membaca demi mengaktualisasikan budaya literasi sebagai ekpektasi bangsa. Sebuah bahan refleksi dari Endang Fauziati (2016), rendahnya kemampuan peringkat literasi membaca anak-anak Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain: pertama, tradisi budaya lokal kita masih dominan budaya lisan (orality), bukan budaya tulis. Kebanyakan orang Indonesia lebih senang memperoleh informasi melalui mendengarkan atau melihanya lewat televisi; Kedua, Kebiasaan membaca merupakan determinisme genetis, yaitu merupakan warisan orang tua. Seseorang yang gemar membaca umumnya dibesarkan dari lingkungan yang gemar membaca. Ketiga sarana prasarana untuk memperoleh bacaan minim serta harga buku-buku bacaan cukup mahal.Sehingga, orang tua tidak terbiasa membelikan buku bacaan tambahan untuk anaknya. Maka membeli buku cukup yang diwajibkan oleh sekolah saja.

ekspektasi

Seharusnya ekspektasi membaca dalam literasi berkolaborasi dalam kemitraan keluarga dan masyarakat. Keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama. Keterlibatan keluarga dan budaya mayarakat dalam habitus membaca adalah sebuah keniscayaan bila sudah terbangun. Berbagai studi menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dan lingkungan masyarakat dalam pendidikan dapat meningkatkan budaya membaca.

Kerjasama dan keselarasan membaca yang dilakukan di sekolah, keluarga dan masyarakat merupakan kunci dari budaya literasi. Begitu pula rambu-rambu budaya membaca di buat seefektif mungkin sehingga menumbuhkan minat dan niat secara holistik. Membaca tidak bisa hanya ajakan tetapi langsung praktek dan dilakukan terus menerus.

FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)

Wednesday, September 06, 2017

Menjadi Kepala Sekolah Kreatif

Opini KR (6/9/17)

oleh: FX Triyas Hadi Prihantoro

Berkenaan desentralisasi manajemen pendidikan dan manajemen berbasis sekolah (MBS) peran kepala sekolah (KS) mulai berubah. Pertama, sebagai pemimpin institusi (sekolah) bagi para guru, dan kedua memberikan pimpinan dalam manajemen (mengelola jalannya organisasi sekolah).

Agara fokus terhadap manajemen dan pekerjaan sekolah maka mulai tahun ajaran depan KS tidak mengajar. Seperti dikatakan oleh Menteri pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud), Muhadjir Effendy, selama ini, jabatan kepala sekolah banyak dijadikan sebagai sampingan dan tugas utamanya adalah mengajar. Dampaknya mereka menjadi kurang fokus untuk memajukan sekolah (KR 28/8/17).

terobosan

Sebuah refleksi peran KS yang kreatif, semestinya pintar mencari terobosan dalam inovasi sekolah pada saat ini. Mendikbud menegaskan, dimana tugas utamanya adalah membuat konsep untuk memajukan sekolah menjadi lebih baik. Setiap sekolah di Indonesia adalah pusat manajemen pendidikan, dan tugas mengubah manajemen itu ada pada kepala sekolah sebagai manajer sekolah. Maka KS tugasnya memegang kendali penuh akan maju tidaknya sebuah sekolah.

Hal itu sedikit berbeda dengan Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2008 tentang Guru bahwa KS wajib mengajar 6 jam ekuivalen dengan 18 jam, dari total kewajiban guru 24 jam pelajaran perminggu. KS masih diberi kewajiban mengajar, maka saat KS tidak mengajar berarti total menjadi manajer dan inspirator. Ide kreatif memajukan sekolah yang diutamakan agar sekolah mampu bersaing secara komprehensif karena menitik beratkan pada konsep kemajuan sekolah.

Berarti pula KS berani berubah berada dalam fase mau berkolaborasi dengan guru, siswa dan karyawannya guna mengembangkan inovasi mereka sendiri, akibatnya sekolah mampu mandiri serta berkreasi dan berinovasi. KS memilki dan mempunyai wewenang hah imperative (komando) dalam menentukan kebijakan demi masa depan sekolahnya.

Dengan segala kewenangan dan tanggung jawabnya KS diharapkan aktif, kreatif dan inovatif terhadap perkembangan teknologi informasi (TIK). Upaya meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi memper-lihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti e-government, e- commerce, e-education, e-medicine, e-e-laboratory, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika (Wawan Wardiana.2002)

Dukungan pribadi dan profesi KS yang kreatif dalam untuk mengambil keputusan yang memanfaatkan proses pembaharuan dengan komunikasi terbuka (transparan). Dukungan melalui forum rutin KS dalam Musyawarah Kerja kepala Sekolah (MKKS) kota/kabupaten, Komite Sekolah dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. Juga dengan stakeholder pendidikan dan pelanggan masing masih sekolah dalam kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif.

Pasalnya Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka (Mukhopadhyay M., 1995). Sebagai contoh kita melihat di Perancis proyek “Flexible Learning‿. Hal ini mengingatkan pada ramalan Ivan Illich awal tahun 70-an tentang “Pendidikan tanpa sekolah (Deschooling Socieiy)” yang secara ekstrimnya guru tidak lagi diperlukan. Bishop G. (1989) meramalkan bahwa pendidikan masa mendatang akan bersifat luwes (flexible), terbuka, dan dapat diakses oleh siapapun juga yang memerlukan tanpa pandang faktor jenis, usia, maupun pengalaman pendidikan sebelumnya.

Multiperan

Maka KS sebagai top manager mempunyai banyak peran penting guna mengoptimalkan potensi sekolah (siswa dan gurunya). Oleh karena itu segala keputusannya mempunyai nilai vital (penting) bagi perkembangan masa depan sekolah. Maka janganlah sampai keliru dalam membuat politicall will. Dengan tidak mengajar akan lebih fokus kepada pekerjaan dan semakin professional melakukan aplikasi dan inovasi.

Pada prinsipnya seorang Kepala Sekolah harus mempunyai leadership (kepemimpinan) yang baik, tidak arogan (sewenang-wenang), berjiwa pamomong, menghargai pendapat bawahan (bottom up) dan tegas dalam membuat kebijakan. Sebab sering terjadi guna mempercepat masuknya tekhnologi digital sekolah. KS langsung memutuskan, tanpa melihat masih ada “orang lain” di lingkungannya. Sebuah kesepakatan bersama (rapat) demi memajukan sekolah harus bersinergi antara kebijakan dari atas (top down) dan usulan dari bawah (bottom up). Bagaimanapun sebuah kebijakan memang saling berhubungan dan tidak lepas dari visi dan misi sekolah.

FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta