Sunday, June 30, 2019

Quo Vadis PPDB Zonasi

dimuat dalam opini Tribun Jateng 25/6/19

oleh FX Triyas Hadi Prihantoro

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi sedang menjadi perbincangan publik. Pro dan kontra komentar menghiasi berbagai jaringan media sosial. Bagi yang setuju akan mengamini alasan pemerintah yang sudah sejak tahun 2016 menerapkan sistem ini. Sedang yang menolak karena putra-putrinya tidak terakomodasi di sekolah favorit yang di idamkan.

Berdasarkan Permendikbud no 51 tahun 2018 tentang PPDB, bahwa proses penerimaan tahun ini malalui sistem zonasi dan rayonisasi, seperti tertulis dalam  pasal 5 ayat 1 bahwa PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) 5 ayat 2 mekanisme luar jejaring (luring/offline). Sistem zonasi menurut  Mendikbud, Muhadjir Effendi bahwa sistem ini akan menghilangkan kasta sekolah. Sistem zona untuk pemerataan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan diberlakukan bukanlah nilai atau kemampuan ekonomi melainkan jarak domisili dengan sekolah.

Menjelang PPDB online, bagaikan tradisi tahunan, Dinas Pendidikan dan Olah raga (Dispora) kota/kabupaten bagaikan pasar tumpah. Tamu tak diundang datang guna meminta rekomendasi prestasi maupun tambahan nilai lain. Begitupun kecamatan dan Dinas catatan sipil (Disdukcapil) kabupatan/kota mengalami hal yang sama, tujuannya rekomendasi kependudukan melalui kartu Keluarga (KK) sebagai salah satu syarat zonasi.

Disini pejabat pendidikan dan pemerintahan  daerah diuji mentalitasnya. Pasalnya yang datang tidak hanya mereka yang berprestasi tetapi tidak sedikit mereka yang merupakan anak pejabat “tinggi” maupun orang “besar.” Pengujian kenetralan bersiteguh untuk melaksanakan aturan yang telah disepakai. Tebang pilih kadang terjadi mengabaikan revolusi mental yang digelorakan presiden Jokowi.

Dalam pelaksanaan PPDB online setiap SMP/SMA sederajat akan mengirimkan kuota kelas atau jumlah peserta didik yang diterima. Secara otomatis peserta didik yang mendaftar akan di data, dan muncul passing grade (angka terendah) total nilai yang diterima di sekolah. Setelah ditambah poin dari prestasi (olah raga/akademis/seni) dan sebagai anak guru.

Beberapa kriteria yang menjadi batasan bagi sekolah negeri favorit wajib menerima keluarga miskin (gakin) sebanyak 20 % dan menerima peserta didik luar kota sebanyak 5% sesuai syarat yang ditentukan dari kapasitas jumlah kelas/peserta didik yang diterima. Begitu pula kuota untuk sistem zonasi adalah 90 persen dari total keseluruhan jumlah peserta didik yang diterima (pasal 16 ayat 2 dan 3) Permendikbud no 51 tahun 2018.

Dalam PPDB jenjang Dikmen diterapkan konsep rayonisasi, meskipun kadang banyak terjadi penyimpangan dengan usaha mendapatkan kartu keluarga miskin (Gakin). Sehingga muncul sikap rightful authority claim, merasa paling berhak atas wilayahnya (rayon), sehingga memunculkan sikap egois dan mengikis rasa persatuan. Pada prinsipnya sistem  zonasi dibutuhkan ketegasan sebagai regulasi terhadap keadilan dalam PPDB online itu sendiri.  Prinsipnya semua sekolah mempunyai visi dan misi yang sama termasuk keprofesionalan pendidik dan tenaga pendidikan dalam pengelolaan. Semuasekolah layak mendapatkan keadilan dan kesempatan dalam melaksanakan KBM.

Bila ada sekolah favorit yang melanggar kesepakatan harapannya langsung diberi sanksi karena memanfaatkan aji mumpung. Tegas dan tega memang kadang berbeda tipis, pasalnya mudahnya oknum melakukan lobby maupun suap. Demikian halnya saat orang tua peserta didik baru tidak melakukan PPDB sesuai prosedur wajib di diskualifikasi. Seperti halnya banyak orang tua harus antre dan menginap di sekolah yang dituju demi pemenuhan kuota. Seperti diatur dalam pasal 26 ayat 2 : Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

PPDB sistem zonasi tahun ajaran 2019/2020 SMP/SMA sederajat, penuh dinamika karena menyangkut berbagai kepentingan.  Meskipun dasar syarat dan ketentuan PPDB telah ditetapkan menggunakan prinsip legalitas, obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan berkeadilan. Namun masih belum bisa sempurna, arena secara teknis dan akal sehat belum mampu memuaskan semua pihak. Bila masih berpolemik, quo vadis (mau dibawa kemana) PPDB sistem Zonasi?  

  FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMP Pangudi Luhur Domenico Savio Semarang)

Narkotika dan Pendidikan Karakter

OPINI KR 28/6/2019

oleh FX Triyas Hadi Prihantoro

Penyalahgunaan narkotika sangat mengancam generasi muda. Menurut laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), Indonesia Darurat Narkoba Sejak 1971 sampai sekarang, sebanyak 50 orang di Indonesia yang meninggal dunia setiap hari karena penyalahgunaan narkoba. Jika dikalkulasi dalam setahun, ada sekitar 18.000 jiwa meninggal dunia karena penggunaan narkoba. Angka itu belum termasuk 4,2 juta pengguna narkoba yang direhabilitasi dan 1,2 juta pengguna yang tidak dapat direhabilitasi.

Melihat data banyaknya korban dari penyalahgunaan narkoba menjadi keprihatinan bersama. Seperti data BNN sebanyak 22 persen pecandu Narkoba adalah pelajar dan mahasiswa dan 14.000 adalah anak-anak. Sungguh data yang perlu menjadi pemikiran bersama. Bagaimana upaya menyelamatkan generasi muda dari jerat narkoba. Padahal dalam pendidikan selalu ditumbuhkan penanaman pendidikan karakter. Lalu sejauh mana penanaman karakter, karena senyatanya banyak generasi muda yang tidak peduli akan masa depannya. Justru terjerumus dalam lingkaran narkoba yang semakin massif. Bahkan presiden Joko Widodo, pada Februari 2015, menyatakan, Indonesia gawat darurat narkoba.

Narkoba

Sudah banyak usulan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan (discision maker) pendidikan anti narkoba masuk dalam kurikulum. Apalagi dalam kurikulum 2013 (kurtilas) pendidikan karakter menjadi salah satu tujuan penilaian. Penilaian sikap spiritual, moral dan etika menjadi parameter yang harus menjadi pengamatan yang masuk dalam laporan di tiap semester. Dari sini membuktikan keseriusan dalam pendidikan untuk membentuk manusia sebagai insan yang baik dan berkarakter.

Keseriusan lain dari institusi pendidikan setiap masa jeda (usai test) sampai pada penyampaian laporan (raport). Salah satu kegiatan yang dimasukkan biasanya pendidikan anti narkoba, yang disampaikan oleh BNN maupun kepolisian. Hal itu menunjukkan bahwa para guru di sekolah juga memiliki kepeduliaan akan nasik anak didiknya akan bahaya narkoba. Karena mereka sadar bahwa penyimpangan narkoba akan mengubah pendidikan karakter itu sendiri. Karena dengan kegiatan pendidikan anti narkoba akan menghindari penyalahgunaan narkoba serta upaya melawan penyalahgunaan obat-obatan, dan penjualan obat secara ilegal. Narkoba memang perlu pengenalan sejak dini agar peserta didik menjadi tahu akan sebab akibat dan mengerti jenis jenis narkoba itu sendiri. Selaian penguatan pendidikan karakter yang diberikan secara massif.

Karena hakekat dari pembangunan harus dilandasi pendidikan karakter yang kuat. Pembangunan fidik bagus namun pendidikan karakter gagal, bagaikan usaha yang sia sia. Telalu lama membangun pendidikan karakter namun pembangunan fisik akan mudah diperbaiki dan dipulihkan kembali dengan segera. Kunci pembangunan adalah diolah oleh bangsa yang sehat, terutama mental dan karakter maka harus bebas dari narkoba.

Penetapan hari anti narkoba Internasional sendiri dicanangkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada 26 Juni 1988. Dengan mengambil momen pengungkapan kasus perdagangan opium oleh Lin Zexu (1785-1851) di Humen, Guangdong, Tiongkok. Pemerintah Indonesia juga harus secara serius dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya dengan keberhasilan penangkapan bandar-bandar besar namun bagaimana upaya mencegah dan memberantas agar tidak mudah masuk ke generasi muda. Orang muda mulai dicegah melalui pendidikan karakter yang baik. Bila mengacu amanat dari syair lagu kebangsaan ,” bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.” Disini jelas tersirat bahwa pembangunan karakter di utamakan, maka lawanlah narkoba yang dapat menggerus semangat untuk maju.

Revolusi karakter

Demi melawan dan mencegak penyalahgunaan narkoba, pemerintah harus melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan dan implemantasi kembali pendidikan karakter. Melalui optimalisasi pendidikan spiritual dalam pendidikan agama dan pendidikan moral dalam pendidikan Kewarganegaraan dengan semangat cinta tanah air dan bela negara. Demikian halnya dalam pendidikan berbasis pengetahuan alam dan oleh raga sebagai pendukungnya. Prinsipnya pendidikan karakter harus dimulai dan digalkkan sejak pendidikann usia dini (PAUD) demi melawan narkoba sejak dini.

Paling tidak di pemerintahan lima tahun berikutnya, Presiden Jokowi diharapkan memprioritaskan atau mengimplementasikan sumber daya manusianya (SDM) di pendidikan karakter dalam revolusi mentalnya. Bangsa yang kuat, tangguh jika mantal, jiwa dan karakternya kuat.

FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMP PL Domenico Savio Semarang)

Sunday, May 19, 2019

Konsistensi Zonasi menghilangkan Kastanisasi

Opini Tribun Jateng 22/1/19

oleh FX Triyas Hadi Prihantoro

Pendidikan merupakan hak mutlak setiap warga Negara maka butuh keadilan dan pemerataan. Dibuktikan perhatian Pemerintah terhadap kelangsungan sekolah dalam jenjang maupun situasi kondisi apapun tidak boleh dibedakan. Seperti diungkapan menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, agar seluruh Dinas Pendidikan se-Indonesia dapat konsisten dalam menerapkan kebijakan pengelolaan pendidikan berbasis zonasi.

Sistem zonasi merupakan upaya pemerataan dengan salah satu tujuannya mempermudah pemetaan kebutuhan siswa di daerah. Mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah. Khususnya di sekolah negeri membantu analisa perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.


Mendikbud meminta sekolah konsisten melaksanakan sistem zonasi. Sistem zonasi efektif mencegah sistem jual beli kursi sekolah dan menghilangkan kastanisasi. Roh sistem zonasi adalah terciptanya pendidikan yang merata dan berkualitas sebagai wujud realisasi kebijakan Presiden. Menjadi ideal saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sehingga dapat berjalan secara objektif, akuntabel, dan transparan. Zonasi diatur dalam Permendikbud No. 14 tahun 2018 bahwa sekolah yang diselenggarakan pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekatndari sekolah, paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Dasarnya pemenuhan pendidikan kepada semua warga negara akan meningkatkan taraf hidup bangsa agar tak ketinggalan dan sejajar dengan bangsa lain. Menjadi pemikiran bersama bahwa kondisi riil dalam pendidikan terjadi disparitas (kesenjangan) dalam persekolahan. Maka upaya konsistensi zonasi (rayon) dalam PPDB butuh realisasi dan aplikasi. Karena dalam menetapkan radius zona, pemda harus melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah (MKKS). Penetapan zonasi harus melihat dan berasakan obyektifitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminatif, dan berkeadilan.

Pendidikan berbasis zonasi sebagai bentuk konsistensi perubahan paradigma dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud), tentang eliminasi kastanisasi sekolah. Sekolah miskin (swasta/negeri) dengan sekolah unggulan/favorit sama derajatnya. Jenjang pemisah yang kasat mata dihilangkan, dengan pendidikan yang sederajat, sejajar dan bermanfaat melalui zonasi. Selain meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan peserta didik, zonasi juga berefek pada guru yang tidak hanya mengajar siswa yang pintar, namun mengajar yang tidak pintar menjadi pintar (Muhadjir Effendy.2018).

Oleh karena itu himbauan dari Direktur Pembinaan SMA Kemedikbud, Purwadi Sutanto butuh diperhatikan dan ditaati bersama oleh MKKS, patuh terhadap permendikbud nomor 14 tahun 2018, begitu pula kepatuhan masyarakat memanfaatkan jalur zonasi. Selain akan mengurangi biaya transportasi dan kemacetan, jalur zonasi juga memberikan kesempatan berbagai jenis siswa untuk mendaftar SMA dan masyarakat turut memiliki. Jalur zonasi umumnya berkisar 30-50 persen dari keseluruhan peserta didik baru. Efek domino zonasi, berjalan kaki ke sekolah sebagai bagian dari mata pelajaran.

Zonasi dapat “menyelamatkan” sekolah “ terpinggir” dan swasta. Ketika Sekolah swasta yang mulai "runtuh" dengan kehabisan siswa, akibat diskriminasi dari kebijakan. Setelah terjadi sengkarut, discissionmaker (penentu kebijakan) baru kebingungan untuk menyelamatkannya. Sebab "hancurnya" sekolah berimplementasi pada masalah baru yang jauh lebih kompleks.

Upaya pendidikan berbasis zonasi sebagai bentuk tanggung jawab kemendikbud. Seperti dikatakan Mendikbud bahwa pemerintah tidak ingin terjadi diskriminasi dalam dunia pendidikan. Ditekankan bahwa sekolah tidak boleh menerima siswa dengan menerapkan kualifikasi akademik tertentu. Dengan harapan, tidak boleh terjadi lagi siswa yang memiliki nilai tinggi dapat sekolah yang favorit, sedangkan siswa yang tidak memiliki nilai tinggi mencari sekolah di tempat yang nilainya di bawah sekolah favorit. Zonasi juga dapat mendorong kreatifitas pendidik dalam pembelajaran karena peserta didiknya lebih heterogen.

Dengan ketentuan tersebut, PPDB dapat berjalan secara objektif, akuntabel, dan transparan. Penerapan Zonasi dapat mengakomodasi dan melindungi siswa tidak mampu agar mendapatkan sekolah negeri yang dekat dengan daerah domisilinya, dan menghentikan praktik jual beli kursi saat penerimaan peserta didik baru. Pendidikan berbasis zonasi, sebuah kebijakan demi keadilan pendidikan. Sebuah realisasi zonasi, menghilangkan label sekolah unggulan atau favorit (Purwadi. 2016)

Keadilan pemerataan

Maka Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memetakan (zonasi) demi pemerataan sistem pendidikan di wilayahnya dengan berbagai kajian yang melibatkan stakeholder pendidikan semakin mantap dan yakin. Zonasi sebagai upaya keadilan, peningkatan mutu serta relevansi efisiensi manajemen pendidikan dalam pengalokasian APBD. Butuh ketegasan dalam pembuatan prosedur pelaksanaan dari dinas pendidikan, juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaanya butuh transparansi tim yang bersifat independen dan tegas.

Perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan berkeadilan merupakan dambaan bersama. Demi menghindari dikotomi sekolah “terpinggir,”swasta dengan sekolah favorit (negeri). Penerapan zonasi apabila dipatuhi maka akan tercipta pemerataan yang berkualitas. Sehingga anak seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan bermutu secara hakiki. Sistem zonasi pada PPDB akan terus berlanjut sebagai perwujudan keadilan dalam pendidikan.

Menjadikan keseimbangan dalam pemerataan, keadilan pendidikan bermutu. Termasuk konsistensi dalam pemenuhan kuota berdasarkan perimbangan bagi siswa yang kurang mampu untuk mendapat kesempatan memilih sekolah unggulan karena nilainya memenuhi syarat. Dengan demikian ketegasan aturan zonasi memupuk kesadaran masyarakat akan keadilan dan kepercayaan kepada aturan pendidikan, bahwa mutu sekolah dalam pendidikan bersifat sejajar dalam kualitasnya. Zonasi juga membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Zonasi demi menghindari diskriminasi dan mewujudkan rasa keadilan. Bila kebijakan ini berjalan dengan sungguh dan konsisten. Penulis yakin dengan zonasi, peserta didik golongan ekonomi menengah keatas tidak mengelompok pada sekolah favorit. Sehingga tidak lagi terjadi kegalauan sekolah swasta yang semakin terpinggirkan. Karena “terpinggir” identik kemiskinan dan tidak bermutu, banyak peserta didik lemah akademis dan ekonomi. Stakeholder pendidikan wajib menjaga, mengawasi dan mengamankan zonasi pendidikan guna menghilangkan kastanisasi. Dan pemerintah daerah dalam PPDB berbasis zonasi wajib, harus dan tegas membuat kebijakan daerah yang mengacu kepada Permendikbud No. 14 tahun 2018. Semoga!

FX Triyas Hadi Prihantoro (Guru SMP Pangudi Luhur Domenico Savio Semarang)

Paskah dan Keteladanan

Opini Tribun Jateng (19/4/19)

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Polemik menjelang pemilu serentak (legislatif dan eksekutif) 2019 mulai maraknya berita bohong (hoaks) dan berbagai peristiwa kekerasan. Janganlah berkepanjangan (usai) karena kita sudah mendapatkan pemimpin yang layak menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keteladanan pemimpin menjadi ekspektasi (harapan) bersama masyarakat dunia termasuk Indonesia. Pemimpin yang berkualitas, elektabilitas, kapabilitas dan berintegritas. Kemampuan menyelesaikan berbagai masalah sosial, pendidikan, lapangan kerja, ekonomi yang baik, bersih korupsi, mudahnya akses komunikasi, birokrat bersih, sikap melayani dan penuh bijaksana..

Seperti yang dilakukan oleh Yesus rela mati di salib guna menebus dosa umat manusia. Kepemimpinan penuh keteladanan nyata menyemangati Paskah. “Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu” (Yohanes 13.15).

Keteladanan yang dibutuhkan tidak perlu dengan retorika. Namun wujud nyata mengimplementasikan ajaran (ritual) gereja yang diambil dari Kitab Suci, dilaksanakan oleh pemimpin Gereja. Karena dalam menyampaikan pesan atau ajaran dibutuhkan sebuah tindakan bijak dan nyata. “ Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, “ (Lukas 22: 19).

Malam menjelang kematian ,Yesus berkumpul dengan para muridnya untuk mengadakan perjamuan kudus. Pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus pada perjamuan kudus kepada muridnya merupakan sikap andap asor (rendah hati) pemimpin. Sebuah mandat transformasi kepemimpinan yang penuh keikhlasan. “ kamupun wajib saling membasuh kaki,” (yohanes 13: 14).

Keteladanan

Keteladanan Yesus membasuh kaki sebelum purna bisa menjadi pandora kepemimpinan saat ini. Mereka yang terpilih diminta oleh rakyat dan dianggap mampu harus menerima amanah. Bagi yang kurang mendapat kepercayaan juga harus mampu sadar diri dengan tidak memaksakan kehendak.

“ Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi ; sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridKu, yaitu jikalau kamu saling mengasihi,” (Yohanes 13: 34-35). Sebuah mandat yang merupakan perintah untuk saling mengasihi, tidak hanya karena hal yang diteladankan Kristus namun pula karena hal itu merupakan penanda akan murid-murid Kristus.

Pemimpin yang menjadi teladan dan bersikap saleh seperti Yesus yang mau berkorban di kayu salib. Sebab dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani yang dengannya memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Pempimpin wajib dan harus selalu memberikan contoh, karena pemimpin bertugas melayani masyarakat. “ Sekarang Anak Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia “ (Yohanes 13: 31)

Seperti halnya yang dilakukan oleh Paus Fransiskus (pemimpin umat Katolik sedunia) dalam keteladanan, kesalehan, kesederhanaan, ketulusan dengan penuh cinta kasih. Perayaan Kamis Putih menjelang Paskah tahun 2013 dilakukan di penjara khusus untuk remaja, Casal del marmot Italia dengan pembasuhan kaki. Hal sama dilakukan lagi tahun 2014 di kapel pusat penampungan orang jompo di Maria della ProvvidenzaCentre, Roma. Tahun 2015 Paus merayakan kamis putih di penjara Rebibia Roma dengan membasuh kaki 6 napi perempuan dan 6 napi laki laki.

Perayaan Paskah tidak hanya pengorbanan dan kebangkitan namun kehadiran pemimpin dalam perutusan merupakan pilihan. “ Tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada kepada Ku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku , bahwa Bapa yang mengutus Aku,” (Yohanes 5 : 36).

Pemimpin yang telah kita pilih, selain merakyat, rendah hati, melayani, sederhana, tidak sombong juga mampu membongkar kebohongan. Keteladanan dengan keberanian untuk tidak popular dengan mengungkap kasus korupsi, rendah hati, mengutamakan kejujuran. Paskah dengan kebangkitan bentuk keteladanan pemimpin yang rela berkorban. Yesus datang ke dunia sebagai terang untuk menghalau tabir kegelapan. “ Akulah terang dunia; barang siapa mengikuti Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup,” (Yohanes 8: 12).

FX Triyas Hadi Prihantoro ( umat Katolik Keuskupan Agung Semarang)

Bullying dan Keberadaban

Opini Kedaulatan Rakyat (15/4/19)

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Peristiwa pengeroyokan siswi SMP (Audrey) di Pontianak Kalimantan yang dilakukan oleh 12 siswi SMA (8/4/19) danmenjadi viral di media sosial. Bentuk keprihatinan bersama bagi stakeholder pendidikan. Sebuah aksi pengeroyokan tidak berperikemanusiaan dilakukan oleh para siswi yang identik dengan kaum feminim. Perubahan peradaban absurd dilakukan anak remaja (perempuan) yang mencoreng dunia pendidikan. Sebagai efek jera, banyak pihak meminta hukuman setimpal sesuai UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Segala perlakuan yang melanggar hak-hak anak, wajib diperjuangkan dan dilindungi sejalan dengan UU Perlindungan Anak.

Perlindungan anak

Laporan Komisioner KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) bidang pendidikan, Retno Listyarti. Dalam keterangan tertulisnya (23/7/18) anak korban kekerasan dan bullying sebanyak 36 kasus (22,4 %) anak pelaku kekerasan dan bullying sebanyak 41 kasus (25,5%). Ratna Juwita, psikolog Universitas Indonesia kasus bullying yakni tindakan fisik, verbal maupun mental dan tahun 2008 di Yogyakarta bullying mencapai angka tertinggi, ditemukan 70,65 persen untuk SMP dan SMA. Ibarat sebuah kekerasan sudah menjadi hal yang biasa dalam bentuk apapun di sekolah.

Menjadi pertanyaan bersama, bagaimana mengatasi bullying yang kadang sudah menjadi habitus (budaya) siswa di sekolah? Apakah tata tertib sekolah sudah tidak ditakuti atau senior/guru, yang benar teledor dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembimbingan dan pendampingan. Sehingga dengan bebasnya pelajar melakukan tindakan kekerasan tanpa ingat nasihat atau aturan tata tertib sekolahnya. Padahal mereka masih dalam pengawasan dan pembentukan karakter. Melakukan tindakan sewenang-wenang kepada sesamanya berarti melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),

Kekerasan biasa terjadi tidak hanya secara fisik namun juga bisa dalam bentuk verbal (ucapan), ejekan dan pengucilan. Bahkan di era digital,bullyimg bisa dilakukan lewat media sosial (medsos) dengan maraknya cyberbullying, baik dari kata-kata (status) maupun pelecehan lewat gambar ataupun foto. Berarti telah terjadi pelecehan peradaban yang tidak sesuai atau penyimbangan dengan budaya bangsa yang adiluhung.

Umumnya pelaku bullying merupakan senior yang menginginkan perhatian, impulsif , suka konfrontasi, egoistis, mencari perhatian sehingga menjadi troblemarker. Pelaku juga umumnya sosok yang kurang empati, suka mempertanyakan pihak otoritas, suka mencoba coba melanggar aturan, mengidolakan kekerasan dan memiliki kemampuan berbicara untuk membela diri dalam situasi yang sulit.

Namun yang menjadi persoalan terkini saat bullying di luar lingkungan persekolahan. Berarti pemangku kepentingan lembaga pendidikan tidak mampu mentransfer nilai nilai keberadaban kepada siswa/i nya. Padahal pemangku lembaga pendidijan seharusnya menjadi pusat pengembangan intelektual guna membangun karakter peserta didik. Meningkatnya jumlah kejadian kekerasan karena kesadaran masyarakat lebih tinggi dengan semakin banyak melakukan pelaporan atau mudahnya viral informasi kekerasan. Saatnya stop bullying dengan melakukan intropeksi bersama. Sebab bullyingkadang sudah menjadi bagian perubahan peradaban. Kata-kata, ungkapan yang menyakitkan dan merendahkan sekaligus mencerminkan sikap dan bias menjadi senjata yang mematikan dan merongrong harga diri dan kepercayaan diri dan menurut pengalaman bisa meningkat menjadi kekerasan. (Wessler 2003:18)

konsistensi

Melihat fenomena makin mudahnya terjadi kekerasan yang dilakukan siswa (senior ke yunior). Pendidik tidak boleh teledor dalam tugasnya mendidik, mengajar sehingga mampu meredam terjadinya kekerasan yang dianggap sesuatu yang wajar bagi anak remaja. Konflik sekecil apapun harus segera dicairkan/diselesaikan jangan sampai terlanjur muncul semangat arogansi. Sampai saat ini, pendidik masih menjadi sosok yang digugu dan ditiru. Figur yang berwibawa dan ditakuti siswa dan mampu menjadi penjaga keamanan dan keadilan di ruang pembelajaran. Riset membuktikan bahwa guru mempunyai pengaruh yang besar terhadap siswa, bahkan di sekolah-sekolah yang relatif tidak efektif (Marzano, Pickering & Pollock, 2001).

Maka senioritas dalam lembaga pendidikan, akan bisa diredam pengaruhnya, bila pendidik mampu melakukan regulasi. Sehingg tradisi kekerasan bisa ditekan sejak dini mulai dari sekolah sehingga terbangun insan beradab.

FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMP Pangudi Luhur Domenico Savio Semarang)

Dugderan dan Hari Jadi ke 472 Kota Semarang

Opini, Tribun Jateng 14/5/2019

oleh FX Triyas Hadi Prihantoro

Tahun ini kegiatan dugderan (menjelang puasa) bersinergi dengan kegiatan hari jadi kota Semarang ke 472. Tradisi dugderan yang banyak mendatangkan pedagang (gerabah) dan puncak hari jadi kota Semarang dengan lomba tari Semarang hebat dan joget bareng goyang Semarangan. Kegiatan yang melibatkan ribuan siswa di hari Kamis (2/5/19). Kegiatan unik pertamakali ini akan melibatkan 14.000 penari dan diharapkan memperoleh rekor MURI (Musium Rekor Indonesia).

Duderan sendiri sebagai bagian budaya tradisi dan dapat dijadikan budaya lokal yang layak dilestarikan. Tarian joget bareng goyang semarang bentuk melestarikan tarian khas Semarang termasuk pakaian adat (baju) Semarangan lengkap. Untuk perempuan mengenakan baju encim warna putih bahwan kain batik semarangan selendang merah. Sedangkan untuk laki-laki diwajibkan mengenakan baju koko warna putih bawahan celana hitam dililit kain batik semarangan dan selendang merah (tribun jateng 28/4/19).

Maka butuh gerakan bersama sebagai bentuk aktualisasi keberagaman yang di dapat menjadi pandora pentingnya saling menghormati dan menjunjung tinggi multikutralisme yang harus dijaga dan dirawat. Menurut konsep relativitas budaya, tidak satupun budaya atau tradisi yang dapat dicap aneh, rendah, kuno, atau menjijikkan hanya karena ia berbeda dari apa yang kita miliki. Sebaliknya kita harus mampu dan bisa memahami suatu kebudayaan menurut konsep/nilai/simbol yang telah melekat pada kebudayaan itu sendiri (Robbins, 1997 & Whitten, 1976).

Tradisi dugderan muncul sejak tahun 1881 menjelang bulan puasa. Mengutip wikipedia, dugderan merupakan festival untuk menandai dimulainya ibadah puasa di bulan ramadhan yang diadakan di kota Semarang. Perayaan yang telah dimulai sejak masa kolonial ini dipusatkan di daerah Simpang Lima. Perayaan dibuka oleh walikota dan dimeriahkan oleh sejumlah mercon dan kembang api (nama "dugderan" merupakan onomotope dari suara letusan).

Maka butuh sinergi antara dua kegiatan budaya yang akan menyedot perhatian masyarakat. Bahwa joged bareng semarangan dan dugderan bisa berjalan dengan baik dan beriringan dalam upaya mengoptimalkan budaya khas Semarang. Oleh karena itu partisipasi dan dukungan stakeholder menjadikan kebutuhan bersama dan saling menguntungkan. Seperti halnya sekolah tempat penulis mengajar, baik guru, siswa dan orang tua bersibuk ria dalam menyiapkan kegiatan yang akan menyedot perhatian banyak pihak.

Begitu pula tradisi dugderan berubah menjadi budaya pasar tiban yang menjual berbagai pakaian, makanan, mainan tradisional anak-anak, patung-patung dari gerabah, celengan berupa warak dog (warak ngendok) sebagai salah satu ikon dugderan. Sejak tahun 2007 Pemkot Semarang sendiri mencanangkan warak menjadi ikon budaya kota Semarang. Hemat penulis penetapan sebagai wisata budaya tidak lepas dari ikon imajiner warak yang merupakan perpaduan budaya jawa, China dan Arab. Apalagi di tahun 2019 bersinergi dengan HUT ke 472 kota Semarang.

Heterogen


Warga Semarang merupakan masyarakat plural (heterogen) dengan saling menghormati keragaman budaya yang ada. Kota yang dihuni oleh multi etnik, ras, budaya, agama dan bahasa menandakan kehidupan multilkultural telah lama hidup berdampingan di kota Semarang. Azyumard Azra (2007) mengenai multikulturalisme adalah pandangan hidup yang mengedepankan kebersamaan atas asa perbedaan baik perbedaan politik sampai dengan perbedaan suku bangsa. Sedangkan bagi Clifford Gerts (1987) dalam masyarakat mulltikulturalisme merupakan masyarakat yang terbagi dalam sub-sub system yang kurang lebih berdiri sendiri dan masing-masing sub system terkait oleh ikatan ikatan primordial. Disini dugderan dan joget bareng semarangan sudah menjadi bagian budaya masyarakat kota Semarang yang multi etnik, yang tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

Oleh karena itu penetapan Semarang sebagau kawasan heritage (pusaka) untuk mempertahankan identitas kota sangat mendukung sebagai bentuk wisata budaya. Ibaratnya sebuah pesona multikultural telah ada di kota Semarang, tinggal bagaimana merawat, mendayagunakan, mengoptimalkan kemudian “menjual” sebagai salah satu daya tarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara

Dugderan dan joget semarang sebagai satu sarana menuju optimalisasi wisata budaya harus dilaksanakan dengan sungguh sungguh. Dukungan stakehoder kota dengan menciptakan suasana kondusif, aman, nyaman, penuh keramahan dan kedamaian membuat pengunjung betah berlama-lama tinggal. Tinggal kolaborasi kegiatan pendukung (pameran benda seni budaya, aneka lomba, konser musik, festival warak, gelar budaya) menjadikan segala sinergi budaya lokal yang semakin memesona yang sayang untuk dilewatkan.

FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMP PL Domsav)

Kelulusan dan Halusinasi Eforia

Opini di Kedaulatan Rakyat (11/5/19)

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Perayaan kelulusan merupakan peristiwa yang bersejarah bagi peserta Ujian Nasional baik siswa SMA/ SMP sederajat. Perasaan galau sirna saat hasil yang dicapai selama “perjuangan” proses pembelajaran tertuntaskan. Namun saat eforia kelulusan dibarengi aksi anarkisme, fandalisme dan tindakan brutal lainnya, sebuah halusinasi yang lupa akan substansi.

Seperti halnya aksi corat coret, konvoi kendaraan diiringi dengan tindakan kekerasan dan  brutal justru membayangi pasca pengumuman kelulusan. Bentuk eforia berlebihan dapat dengan mudah bersinggungan dan berakibat pada petaka. Jatuh korban luka bahkan sering kita dengan ada yang meninggal gara gara merayakan kelulusan. Harian ini sudah mengingatkan “ Ramadan, siswa diminta bijak merayakan kelulusan,” merupakan bentuk nasihat . Seyogyanya akan menyadarkan pelajar untuk merayakan dengan bijak.

Meredam

Upaya meredam beberapa aksi negatif yang menyertainya butuh kebijakan preventif.  Pengambilan pengumuman oleh orang tua, pelarangan memakai seragam sekolah, pengiriman berita melalui lewat aplikasi media sosial dan optimalisasi web sekolah, sehingga siswa tidak perlu datang (KR 8/5/19).

Pola ini mengedapankan prinsip pengendalian massa dengan memperkecil kemungkinan konsentrasi massa pasa satu titik yang relatif sama. Sebab saat massa terkumpul relatif banyak, aparat keamanan terbatas sangat dimungkinkan terjadinya gejolak yang tidak diinginkan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam menjaga situasi kondisi kondusif merupakan bentuk kerjasama yang diharapkan. Segera memberikan laporan kepada aparat bila melihat konsentrasi massa berlebihan dalam skala yang mungkin dapat terjadinya tindakan destruktif. Dalam situasi seperti ini yang berpikir bahwa diri mereka secara magis terlindung dari bahaya. Anggapan bahwa semua kejadian hanya terjadi pada orang lain, bukan pada dirinya. Ungkapan yang memandang bahwa pembenaran ungkapan, sikap, perilaku, tindakan dan perbuatan.

Kamus Advanced English-Indonesian Dictionary karangan Drs. Peter Salim, M.A., euphoria berasal dari bahasa Yunani, yang artinya perasaan gembira dan bahagia. Ungkapan perasaan emosi berlebihan sebagai kegembiraan semu tanpa melihat sebab akibat yang timbul. Halusinasi berdasarkan KBBI diartikan terjadinya persepsi dalam kondisi sadar tanpa adanya rangsang nyata terhadap indra. Halusinasi dapat sangat invasif, sering muncul, dan menyerang hampir semua fungsi normal. Dua hal ini akan menisbikan kesadaran seseorang karena emosi kegembiraan berlebihan.

Oleh karena itu upaya meredam segala gejolak butuh kerjasama dengan bahu membahu antar orang tua, instansi Pemerintah dan swasta. Melibatkan secara aktif dengan koordinasi yang prima menjadi bentuk preventif positif. Pasalnya kelulusan mempunyai nilai subtansi yang tinggi dalam melindungi  dan mencerdaskan anak bangsa.

Substansi kelulusan sendiri sebagai sarana untuk menapak ke jenjang yang lebih tinggi. Masih banyak dibutuhkan bimbingan,  perlindungan dan tanggung jawab dari orang tua. Didasari pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Maka tidak bisa dilepaskan, karena kesalahan anak merupakan kesalahan orang tua. Maka ironis bila usia yang masih remaja sudah terkooptasi oleh tindakan dan perilaku menyimpang. Sebab pembentukan karakter merupakan proses yang tidak boleh lengah dalam setiap kesempatan. Maka janganlan kita kecolongan halusinasi eforia.

kelulusan.

Namun bila sejak dini telah ditanamkan konsep dari hakekat kelulusan itu sendiri, mungkin kecemasan tidak perlu terjadi. Kelulusan merupakan proses awal dari perubahan menuju ke jenjang yang lebih tinggi dengan melanjutkan ke sekolah idaman. Jejak menuju harapan dengan ketenangan dalam perasaan dan berperilaku. kerjasama

Dibutuhkan kerjasama stakeholder, antisipasi dengan monitoring (pengawasan), memberi informasi, melokalisir, meminimalisir, pengetatan penjagaan lalu lintas, dengan melarang aksi negatif. Ajakan moral, etika guna merefleksikan diri dengan merenung dan mempertimbangkan apa maslahat dan mudarat perayaan kelulusan berlebihan. Gerakan penyadaran sebagai dorongan bentuk simpati. 

Bila gerakan taat, patuh, tertib, disiplin kepada pembentukan jati diri. Semuanya dapat dilaksanakan bila asas kepatutan, ketaatan, kepatuhan dan kedisplinan dijalankan secara bertanggung jawab. Ada yang salah dalam konsep kelulusan bila masih terjadi luapan kegembiraan kelulusan yang kurang beradab. Jangan salahkan anak bila orang tua sendiri selalu kurang perhatian dalam menyikapi kelulusan itu sendiri. .

                               FX Triyas Hadi Prihantoro

Guru SMP Pangudi Luhur Domenico Savio Semarang

Tuesday, April 10, 2018

UNBK dan Integritas

Opini, Tribun Jateng 10 April 2018

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA/MA dilaksanakan 9 hingga 12 April 2018 dan susulan pada 17 April hingga 18 April 2018. Pakta kejujuran ( Integritas) selalu dicanangkan dalam implementasinya oleh Pemerintah Daerah/Pusat. UNBK dan apresiasi sekolah berintegritas sebuah mata rantai dalam implementasinya. Awalnya bentuk kegalauan dari penyelengara UNBK yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Pasalnya UNBK sering sarat dengan penyimpangan dan kecurangan sehingga harapannya dapat tereliminasi.

Meskipun pakta integritas, belum mempan untuk menegakkan kejujuran. karena banyak pelaku pendidikan bebal dan tetap berusaha melakukan kecurangan, baik dilakukan siswa, guru, pengawas bahkan kepala sekolah. Namun sejak UN berbasis computer, integritas pelaksanaanya mulai nyata dan teruji.

Bukan rahasia publik dan menjadi kelaziman setiap sekolah menjelang UNBK, berlomba adu strategi strategi demi kesuksesan. Baik dengan persiapan pelajaran tambahan, pengayaan dan try out (latihan ujian), untuk meraih prestasi. Menjadi ironis saat keraguan, kekhawatiran, ketidaksiapan muncul menjadikan keinginan untuk berbuat licik dengan melakukan bentuk kecurangan dalam UNBK.

Apabila dulu rakyat yang melaporkan kecurangan justru mendapat ganjaran berupa hukuman sosial dari sekitarnya. Kini justru negara secara aktif mengumumkan secara transparan, lengkap dan terbuka potret integritas dalam pendidikan kita dengan penghargaan (Kemendikbud. 2015). Pembentukan tim sukses, mencari bocoran soal, penggunaan alat telekomunikasi dan menyebarkan kunci jawaban. Sebuah tindakan yang sering mewarnai saat penyelengaraan Ujian Nasional sebelumnya.

Bukan rahasia umum, kehendak melakukan kecurangan berkaitan dengan keinginan nama baik sekolah terjaga, dikenal, dipercaya karena keberhasilan mengentaskan siswanya lulus. Apalagi bila sampai berpredikat lulus 100 %, decak kagum, tepuk tangan , banyak ucapan selamat mengalir. Namun dalam pemetaan Indek Integrasi Ujian Nasional ( IIUN) hal itu tidak berlaku, apabila ditemukan kecurangan di dalamnya. Begitulah yang seharusnya apresiasi terhadap sekolah.

Kelemahan UNBK dengan (computer basic test)CBT yang sudah terjadi, baik taraf simulasi maupun pelaksanaan pada tahun 2015, 2016 dan 2017 mulai terevaluasi. Akses Internet yang lambat, server Kemendikbud yang sulit di akses karena kelebihan beban dan listrik mati. Maka harapan UNBK 2018 berjalan dengan baik, karena BNSP sebagai penangung jawab "mendengar" dan berusaha meningkatkan kinerja. Apalagi soal isian singkat akan melengkapi UNBK 2018 ini.

Agar berintegritas dalam pelaksanaanya. Sekolah harus pemenuhan kualifikasi UNBK dengan tersedianya komputer server dan komputer klien di sekolah yang jumlahnya sebanding dengan peserta ujian. Dengan rasio satu komputer untuk tiga peserta.Komputer server harus dengan spesifikasi minimal berupa desktop atau tower atau PC, bukan laptop. Komputer server menggunakan processor Xeon atau i5, RAM 4 GB, hardisk 250 GB, serta memakai sistem operasi Windows Server atau Windows 7 (64 bit). Sekolah juga harus memiliki UPS

Integritas

Fakta pemetaan dan pemberiaan penghargaan sebagai bentuk upaya penegakkan sekolah berintegritas. UNBK tidak hanya membentuk manusia yang berkualitas dalam bidang akademik (kognitif) dan sains saja, melainkan lebih dari itu. Yaitu membentuk manusia Indonesia berkarakter, berkepribadian baik, berakhlak, bermoral, berbudi pekerti, beretika dan berbudaya.

Kemendikbud sudah mulai membangun kesadaran kolektif di antara semua stakeholder pendidikan sehingga UNBK dapat berjalan dengan baik, dengan mengutamakan sikap jujur. Pelaksanaan UNBK jujur dan kredibel akan terus dilanjutkan hingga tingkat kepala sekolah, guna meminimalkan kemungkinan tindak kecurangan. Pelaksanaan UNBK sebagai salah satu solusi, agar berlangsung bersih, transparan, dan aman, tanpa kasus pembocoran soal. Karena soal dan sistem penilaian di acak secara merata dengan pengoptimalan server dan komputer di sekolah.

Maka konsistensi pelaksanaan UNBK dilandasi kejujuran dan berintegritas harus terus digelorakan secara komprehensif. Kelulusan 100 persen bukanlah selalu manjadi target utama. Namun kejujuran, disiplin dan kerja keras dengan hasil yang maksimal dapat menjadi spirit mempertahankan, menginternalisasikan, menanamkan dan mengoptimalkan pembentukan character building generasi muda. Saatnya berlomba menuju sekolah berintegritas sejati. Selamat melaksanakan UNBK 2018 dengan jujur dan adil.

FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Monday, February 05, 2018

Guru dan Kekerasan di Sekolah

Opini, Kedaulatan Rakyat, 6 Februari 2018

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

BERITA kekerasan dengan korban murid di sekolah, sudah acap kita dengar. Entah pelakunya guru, staf sekolah tersebut atau bahkan teman sesama siswa, akhir-akhir ini sering menghiasai berita di berbagai media cetak, audio dan audio visual. Berbagai kekerasan di sekolah sudah menjadi keprihatinan bersama, karena seakan sudah menjadi habitus sekolah. Jika selama ini kita mendengar dan melihat lebih banyak siswa yang menjadi korban, namun sebuah ironi terjadi beberapa hari lalu. Seorang guru sampai meninggal karena ulah siswa. Ia harus kehilangan nyawa karena ulah muridnya sendiri.

Menjadi pertanyaan stakeholders pendidikan, sudah beginikah perubahan perilaku yang terjadi warga sekolah. Habitus sekolah yang seharusnya menjadi tempat pendidikan, pengayomam, pembimbingan dan pembinaaan warga sekolah apakah sudah berubah? Ironis. Saat emosi, melakukan tindakan menjadi yang utama. Ada apa dengan pendidikan di Indonesia?

Pencegahan

Mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dibutuhkan kerja sama antara sekolah, masyarakat, pemda dan kemendikbud. Upaya mencegah tindak kekerasan di sekolah, dengan memasang papan informasi tindak kekerasan di serambi sekolah. Atau guru atau kepala sekolah wajib segera melaporkan kepada orangtua, menyusun prosedur untuk mencegah tindak kekerasan, membentuk tim pencegah kekerasan. Tidak kalah penting, bekerja sama dengan lembaga psikologi, pakar pendidikan dan organisasi keagamaan untuk kegiatan bersifat edukatif.

Peristiwa pemukulan guru menjadikan organisasi profesi guru yang ada perlu segera melakukan gerakan atau petisi penegakkan supremasi hukum bagi perlindungan guru. Kesepakatan pemberian punishment (hukuman) yang mendidik. Karena kejadian pemukulan guru sudah menjadi viral, dapat menjadi tontonan sekaligus tuntunan bagi siswa lain bila sekolah atau aparat penegak hukum gamang dalam memberikan sanksi. Padahal harus diakui, peristiwa kekerasan yang dilakukan siswa terhadap guru telah menjadi ancaman bersama.

Penulis yakin seorang guru tidak akan memberikan teguran atau hukuman kepada anak didik (siswa) bila tidak dimulai lebih dahulu oleh ulah siswa yang sudah kebangeten (tidak bisa ditolerir). Alibi guru bahwa hukuman yang dilakukan kepada siswa tidak seketika. Tindakan teguran dan sanksi diberikan kepada siswa sebagai bentuk peringatan, shocktherapy agar siswa menjadi jera. Meski segala cara bentuk peringatan baik secara verbal (cemooh, umpatan) dan phisik (tamparan, jeweran) dan sanksi (skors) serta hukuman yang paling keras (dikembalikan ke orang tua) seolah-olah dianggap angin lalu.

Pada dasarnya hukuman yang diberikan kepada siswa tidak boleh lepas dari koridor hukum. Sebab peserta didik dalam kehidupannya di sekolah juga mendapat perlindungan hukum sesuai UU N0. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah diperbarui dengan UU No 35/2014. Begitu pula guru dalam melaksanakan tugas profesinya juga mendapatkan perlindungan. Dalam pasal 2 ayat (1) Permendikbud no 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Bahwa perlindungan sebagai upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas. Perlindungan terhadap profesi atas tindak kekerasan, intimidasi, diskriminatif, ancaman dan perlakuan tidak adil (ayat 2 dan 3).

Tanpa Pandang Bulu

Bila terjadi kekerasan di sekolah, sanksi jelas dan tegas diberikan tanpa pandang bulu. Melihat sanksi hukuman yang komprehensif diterimakan kepada guru/ kepala sekolah dan sekolah bila melakukan kekerasan di sekolah atau pembiaran kekerasan. Wajib juga diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran berat. Seperti halnya kasus guru yang meninggal setelah dipukul siswa. Harapannya bisa mereduksi budaya kekerasan di sekolah.

Permendikbud No 82/2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sudah menjadi kesepakatan bersama. Aturan yang sudah tersosialisasi sebagai upaya preventif dilakukan guna ëmengeremí terjadinya aksi kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah dan menghapuskan habitus kekerasan itu sendiri.

Kunci dari situasi sekolah yang kondusif menjadikan berhasilnya tujuan pendidikan Nasional. Dengan komunikasi aktif antara siswa, orangtua dan sekolah selalu terjadi dan berkesinambungan. Sebagai upaya mencegah kekerasan di sekolah yang kian masif.

(FX Triyas Hadi Prihantoro. Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 6 Februari 2018)

Tuesday, January 30, 2018

Eksistensi Muatan Lokal Batik

Mimbar Guru, Harian SOLOPOS 31/1/18

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Muatan Lokal batik dalam pembelajaran di sekolah seolah mati suri. Butuh pengakuan riil dan menjadi bagian kehidupan sekolah. Sekolahan yang berada di kota batik seperti Solo, Yogya, pekalongan dan lainya seharusnya peduli pada persoalan ini. Sekolahan-sekolahan itu wajab menjadikan batik bersinar melalui muatan local yang membumi dalam pembelajaran di sekolah. Identitas Kota Solo tidak bisa lepas dari batik.

Sayangnya payung hukum untuk mengoptimalkan Batik sebagai muatan local di sekolahan yang mendukung budaya Solo belum maksimal. Solo sendiri punya dua wilayah sentra warisan budaya batik yang terkenal yaitu kampung batik laweyan dan kampung batik Kauman.

Berbagai corak/ motif batik khas Solo masih lestari sampai kini. Motif motif yang dipengaruhi budaya Keraton seperti parang (kusuma, klithik, baris), tirto rejo, truntum, sweke, supler, pesle, kawung, kantil, tambal dan jemelek. Semua mitif itu sudah melegenda.

Masyarakat Solo yang mencintai hasil karya warisan leluhur, maka nguri-uri budaya menjadi sebuah keharusan. Solo dan Batik bagaikan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Batik sebagai warisan budaya harus menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan di sekolahan. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia pada 2 oktober 2009. Pemberian sertifikat pengesahan batik sebagai representasi budaya Indonesia , dilakukan dalam sidang UNESCO di Abu Dhabi. Eksistensi batik harus mengakar dan membumi kepada generasi muda (pelajar).

Pelajaran muatan local batik layak dihidupkan dan dikawal sehingga menjadi habitus (budaya) pendidikan. Status Solo sebagai kota batik menjadi ironis kala sekolahan yang berada di kawasan ini tidak menjadikan batik sebagai muatan local dalam kegiatan belajar mengajar.

Bagian hidup

Batik sesungguhnya sudah manjadi bagian gaya hidup di sekolahan. Di sekolah tempat saya mengajar pakaian batik dikenakan para siswa paling tidak tiga kali dalam sepekan.

Sayangnya, ikhwal sejarah, corak, proses pembuatan dan lain sebagainya terkait dengan batik tidak dikenalkan kepada siswa. Boleh dikatakan mayoritas siswa tidak mengenal sejarah, coral, filosofi dan lainnya yang terkait dengan batik. Batik tidak mengakar dan membumi. Siswa memakai pakaian batik hanya sekedar kewajiban sekolah tanpa emosi (ruh) yang mendarah daging. Batik bukan sesuatu yang membanggakan.

Muatan local dan setidaknya ekstrakurikuler membatik harus menjadi bagian dari semua praksis pendidikan dan pengajaran di kota Solo di semua jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP sampai SMA sederajat.

Pengenalan dan fungsi canting, kompor, malam, wajan serta selembar kain, harga mati. Dibutuhkan kesadaran, kepekaan, kepedulian dan perasaan bangga yang tumbuh dari hati yang paling dalam untuk melestarikan batik.

Ini harus dimulai dari para pelajar. Mereka adalah generasi penerus harus tahu produk maupun jenis batik yang merupakan asli warisan leluhur. Corak batik antar daerah berbeda, apalagi akhir-akhir ini Batik dari Tionghoa juga menyerbu pasar Indonesia dengan harga murah. Pemerintah Daerah harus segera menjadikan batik sebagai muatan local yang sifatnya wajib, tidak setengah hati.

Hasil muatan lokal batik bisa disinergikan dengan aneka acara yang manjadi agenda kota Solo, seperti Solo Batik Carnival , Solo Batik Fashion dan berbagai pameran batik. Museum batik House of Danar Hadi di jalan Slamet Riyadi dan museum Batik Samanhoedi kawasan kampung Laweyan Solo, bisa menjadi pelengkap.

Museum Batik dengan etalase koleksi batik kuno dari berbagai kurun waktu sebelum dan sesudah penjajahan Belanda, Jepang sampai Kemerdekaan adalah alat pembelajaran yang tidak ternilai.

Semua materi dalam muatan local batik akan mengukuhkan Solo sebagai kota batik. Ketegasan Pemkot pemerintah daerah dan berbagai pihak berkepentingan dibutuhkan sebagai pengayom dan pelindung untuk memberlakukan dan memperdayakan muatan lokal batik.

Yang dibutuhkan setidaknya adalah peraturan daerah tentang Batik, penjadwalan kunjungan wisata, pameran, kirab, pelatihan membatik, Workshop, fashion show batik dan penjualan (sale) batik yang bervariatif.

Harapan besarnya pelajar dan warga Solo sendiri semakin mencintai batik sebagai kebutuhan, gaya hidup, personifikasi dan budaya sehari-hari. Pelajar bisa menjadi guide (pemandu) dan pewarta, melalui blog, media online, media sosial dan media lain yang membantu wisatawan yang berkunjung ke Solo untuk belajar membatik.

UNESCO saja mengakui keunikan batik sebagai warisan budaya Indonesia yang memiliki filosofi mendalam. Muatan local membatik harus diberlakukan dan dikawal oleh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan. Bila muatan lolal batik teraktualisasi, lengkaplah sudah mengeksistensikan batik dengan mulok yang mengakar kepada siswa sejak dini.

FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur santo Yosef Surakarta.

Thursday, December 28, 2017

Mimpi Guru Swasta menjadi PNS

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Usaha guru swasta baik yang bersatatus tidak tetap (GTT) dan honorer dalam memperjuangkan haknya semakin gencar. Baik melalui aksi demo massal, mogok mengajar, mogok makan sampai ramai-ramai mengadu ke “penguasa” lokal maupun nasional. Lalu akankah usahanya dihargai. Diapresiasi secara berkeadilan oleh pemerintah?

Sebagai guru swasta penulis sangat merasakan bagaimana pengorbanan mereka kurang mendapat penghargaan dari pemerintah. Meski penulis sendiri adalah guru swasta yang berstatus karyawan tetap Yayasan, tapi penulis menyadari bahwa untuk memperoleh gaji/honor sesuai Kepres No 101 tahun 2000 yang mengatur tunjangan tenaga kependidikan yang disesuaikan dengan pangkat dan golongannya, di mana semakin lama dan semakin tinggi pangkat serta golongan dari guru tetap semakin besar pula jumlah penghasilan yang diterima, merupakan upaya yang berat dilakukan oleh yayasan sekolah swasta.

Sebab ”kehidupan” sekolah swasta tergantung pada jumlah murid. Dan kenyataanya sekolah swasta semakin lama kurang diminati sehingga antara kapasitas kelas, guru dan karyawan tidak sebanding dengan jumlah murid. Solusi semakin mengenaskan bagi guru swasta saat pihak Yayasan menutup sekolah.

Penulis memaklumi bahwa, bila guru swasta menuntut kesetaraan gaji tentunya beban siswa dan orangtua semakin berat. Karena sekolah swasta sebagian besar dana operasional (gaji, pengadaan KBM, sarana prasarana, infrastruktur dan suprastruktur) merupakan tanggung jawab dari siswa dan orangtua melalui pembayaran sekolah.

Guru swastapun menyadari bahwa lebih dari 80 persen sekolah swasta “dihuni” oleh siswa dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Itu sudah menjadi stigma bahwa sekolah swasta lebih berpihak pada kaum miskin baik finansial maupun sumber dayanya.

Maka ketika muncul “kabar gembira” bahwa mulai tahun 2009 gaji guru dan dosen PNS akan naik rata-rata 14 persen per bulan, tak sedikit pun menyentuh nasib guru swasta. Gaji guru dengan pangkat terendah akan bergaji minimal Rp 2 juta. Kepastian ini sebagai konsekuensi meningkatnya anggaran pendidikan yang mencapai Rp 46,1 triliun atau 20 persen dari APBD 2009 (Joglosemar, 10/9/08).

Fenomena itu menjadikan keterpurukan nasib guru swasta apalagi yang berstatus GTT dan honorer menjadi lengkap. Nasib guru antarsekolah memang tidak sama. Karena kebijakan sekolah/Yayasan sangat tergantung dengan policy yang telah menjadi aturan baku. Seperti di sekolah tempat mengajar penulis, seorang guru tidak tetap (GTT) tetap diikutsertakan dalam bentuk pendampingan kegiatan siswa di sekolah. Demikian pula seorang GTT pun dilibatkan untuk masuk dalam kepanitiaan kegiatan sekolah (Panitia Ujian/Ulangan Umum) serta mendapat tunjangan lain yang sama dengan guru tetap (tunjangan akhir tahun, tunjangan hari raya) kecuali gaji pokok.

Uang Pensiun

Saatnya segala darma bakti, pengabdian, loyalitas, dedikasi, profesionalitas diberi award (penghargaan) kepada guru swasta secara semestinya. Meski Pemerintah sendiri juga mengapresiasi dengan menaikkan gaji guru nonPNS (swasta) mulai tahun 2009. Dengan penyaluran dana gaji tersebut melalui Depdiknas, Departemen Agama, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk tunjangan subsidi fungsional guru belum sarjana sebesar Rp 50.000 dan yang sarjana sebesar Rp 100.000 per bulan (Joglosemar, 10/9/08).

Sebab di hadapan siswa dan orangtua antara “guru swasta” tiada beda, tapi bila melihat hak dan kewajibannya sering tercipta sebuah kesenjangan yang mencolok. Saatnya Pemerintah untuk berniat baik dengan secara sungguh memperhatikan nasib guru swasta.

Guru swasta juga guru profesional. Apa yang menjadi tanggung jawabnya mencerdaskan anak bangsa menjadi kewajiban semua tanpa pilih-pilih. Begitu juga yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas “pemahaman akan materi yang diajarkannya” dan “kemampuan mereka menyadari apa yang mereka ketahui” (Peterson dan Comeauz, 1989).

Penulis dan teman-teman sesama guru di sekolah swasta bahkan berangan-angan bila pemerintah mau mengangkat semua “guru swasta” untuk diangkat jadi PNS. Bisa dibatasi dengan usia minimal 45 tahun (berarti sudah mengabdi 25 tahun) menjadi guru. Dari sini pemerintah hanya menghargai sesuai golongan dan pangkat terbaru sesuai ijazah saat pengangkatan. Dari sini penulis yakin bahwa para guru swasta akan semakin

hidupnya. Karena ada harapan mendapat uang pensiun meski sedikit karena masa kerja jadi PNS maksimal hanya 10 tahun (bila usia 55 tahun purnatugas). Jaminan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian kerja inilah yang diharapkan. Sehingga seorang guru swasta tidak akan nyambi lagi menjadi tukang ojek, tukang rosok, tukang sayur, ngajar sana-sini guna mengejar “setoran” untuk hidup.

Harapan guru swasta untuk menjadi PNS tidak hanya angan-angan. Realitanya untuk menjadi PNS (memang) selalu tipis. Karena berdasar PP nomor 11 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 dan Keputusan Ka BKN Nomor 35 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan PNS 2004 bahwa standar maksimal usia untuk menjadi PNS adalah 35 tahun. Meski syarat tersebut diperlunak dengan batas maksimal usia 45 tahun dan pernah menjadi guru sedikitnya sepuluh tahun. Pengorbanan guru swasta selama ini butuh penghargaan pula.

Mengutip pendapat Woolfolk (2004) dalam bukunya Educational Psychology, guru profesional tidak hanya memahami materi yang mereka ajarkan melainkan mereka juga tahu menghubungkan setiap materi dengan konteks kehidupan sehari-hari, serta mengetahui bagaimana membuat peserta didik tetap aktif dan bersemangat untuk belajar. Tentu ini butuh sebuah pengalaman yang lebih.

Sudah saatnya Pemerintah berkeadilan dalam memberikan kesejahteraan kepada guru baik yang berstatus PNS maupun swasta. Memang untuk memenuhi “kekurangan” guru PNS perlu prasyarat khusus. Pada Pasal 1 Ayat 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 123/U/2001 tentang Pedoman Pengangkatan Guru, bahwa pengangkatan guru dilakukan secara kompetitif dan terbuka dengan tidak membedakan suku, agama, asal usul daerah, jenis kelamin dan golongan.

Penulis adalah Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Thursday, November 16, 2017

Sosmed Dalam Penididikan "Now"

Opini Kedaulatan Rakyat 17 November 2017

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Zaman “now”, pendidikan telah berubah dari masa analog ke masa digital. Siswa dan guru tidak lagi secara manual melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan aktifitas ceramah, mendengarkan, mencatat saja namun sudah lebih massif menggunakan dan memanfaatkan sarana teknologi dan informasi (internet).

Perubahan social kemasyarakatan membuat pola, cara pendidikan pun berubah. Guru dan siswa bersama-sama menjadi subyek dan obyek belajar. Guru tidak hanya sekedar transfer of knowledge, namun juga menjadi insan pembelajar. Saling melengkapi, membantu dan terkait untuk memenuhi kebutuhan dalam KBM bahkan bisa jadi saling menggurui. Karena konsep belajar jaman “now” semakin terbuka dan transparan. Sisi tenaga dan waktu, dimanapun, kapanpun siswa dan guru bersama-sama bisa saling belajar. Menjadikan konsep belajar tanpa batas, ruang dan waktu.

belajar

Melihat berbagai perubahan ssstem dan cara dalam mendidik, siswa dan guru menjadi agen of change (agen perubahan). Dalam jaman digital pendidikan dan belajar menjadi mudah dan semakin cepat. Konsep e-learning (pembejaran yang berbasis internet) memudahkan siswa dan guru bisa saling mengakses dan berkomunikasi secara cepat.

Materi pelajaran, tugas dan evaluasi (ulangan) bisa dilakukan dalam pembelajaran berbasis ITE. Maka diusahakan sarana dan prasarana yang ada dalam dunia maya, idealnya dimanfaatkan sebenar-benarnya. Melalui jaringan internet guru dan siswa langsung berinteraksi dalam berbagai akun, melalui pembuatan blog, twiter, facebook, path, yahoo messenger dan berbagai fasilitas lain dalam sosial media

Dengan demikian, pemafaatan ITE dengan sosial media (sosmed), tentunya dimanfaatkan secara positif. Pertemanan dalam berbagai akun, baik antara antar siswa, guru dan siswa melalui sosmed saling menguatkan dan mengalirkan nilai-nilai positif dan menguatkan.

Namun kadang kita lupa bahwa fasilitas yang diberikan itu tak ubahnya pisau bermata dua (two edges knife), yang tak hanya memudahkan siswa mudah bersosialisasi dengan teman sebayanya, tetapi juga berpotensi menikam mereka dari belakang akibat intensitasnya mengeksplorasi isi materi dunia maya yang tidak mendidik. Melalui alat-alat komunikasi super canggih itu, siswa akan terjembatani untuk mengeksplorasi persoalan-persoalan sensitif, yang secara materi barangkali tidak tepat atau belum sesuai dengan jenjang umur dan level kedewasaan mereka ( Yulina Eva Riany.2014)

Belajar dari kasus viral video pemukulan guru berdurasi 37 detik kepada siswa di SMP 10 Pangkal Pinang, Bangka Belitung namun sudah ada klarifikasi Pemda dan KPAI tidak terjadi di sekolah dan provinsi tersebut (red) di sosmed awal nopember 2017. Dibutuhkan sebuah kesadaran bersama di lingkungan sekolah, bahwa berbagai kegiatan, aksi dan perilaku dalam KBM dengan mudah direkam dan disebarkan.

Banyak kasus lain juga bisa terjadi didunia pendidikan, cyberbullying (kekerasan dunia maya). Kekecewaan siswa atau guru dalam KBM bisa jadi diungkapkan dalam sosmed menjadikan semua masyarakat dunia tahu apa yang sedang terjadi dalam institusi tersebut. Karena dalam sosmed beranggotakan banyak manusia yang memiliki akal dan nurani.

Sarana humanisasi

Bila pemanfaatan sosmed dalam dunia pendidikan tidak ditempatkan sebagaimana mestinya, maka dengan mudah pendidikan menjadi rusak dan amburadul. Seharusnya sosmed manjadi sarana humanisasi (memanusiakan manusia) dengan saling bertukar ide positif, kreatif dan inovatif. Bukan untuk bullying, melalui ungkapan kasar yang memojokkan seseorang, mengupload gambar tanpa ijin yang provokatif.

Idealnya dengan keleluasaan dunia pendidikan untuk mengakses sumber informasi di dunia maya itu membuka peluang besar bagi proses internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan kepribadian dan karakter siswa. Dengan demikian langkah-langkah protektif dan antisipatif menjadi mutlak ditempuh untuk menghindarkan siswa dari ragam pengaruh negatif dunia maya yang sering lepas kendali dan kontrol

Idealnya sosmed, bagi guru dan siswa harus saling menjaga perasaan dan hati. Ungkapan ketidak sukaan (marah) bisa dilakukan dengan mengirimkan lewat inbox atau email tanpa harus dipublikasikan secara umum lewat status. Karena prinsipnya manusia itu unik yang menjadikan berbeda satu sama lain. Maka, siswa, guru untuk sosmed bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemaslahatan. Maka setiap guru di kelas bisa menjadikan kasus penyalahgunaan sosmed sebagai pembelajaran demi keberadaban di zaman "now."

FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)