Tuesday, January 31, 2017

Solo Great Sale Andalan Promosi Kota Solo

OPINI, Koran Joglosemar 1/2/2017

oleh : FX Triyas Hadi prihantoro

Solo Great Sale (SGS) sebuah even tahunan yang diharapkan mampu menjadi sarana Promosi Kota Solo. Sebuah program meningkatkan kunjungan wisata. Bagaimana kolaborasi masyarakat, pengusaha, even organiser (EO) dan Pemerintahan Kota, agar mampu membuat kota Solo menjadi magnet surga belanja pengunjung (wisatawan).

SGS 2017 bernuansa beda dengan keikutsertaanya pasar tradisional. Sebanyak 216 pedagang di 12 pasar tradisional siap melayani dan memberi harga potongan kepada masyarakat Solo. SGS sebagai program promosi, diskon, insentif dan berbagai macam hadiah yang akan ditawarkan oleh berbagai merchant yang berpartisipasi dalam acara ini.

Sejumlah event pendukung baik bidang seni, budaya dan kuliner biasa digelar SGS. Menurut Ketua Panitia Sri Haryono, peserta yang berpartisipasi sebanyak 1.720 tenant, melebihi target dari 1.500 tenant yang diharapkan. Maka optimisme target Rp. 200 miliar bisa tercapai dalam event ini.

Demi suksesnya SGS berlangsung perlu inventarisasi masalah yang mungkin timbul. Karena harapannya, ribuan pengunjung (target 200.000 wisatawan) akan menghadiri berbagai acara (event) maupun belanja yang sudah diagendakan. Meski demikian acara SGS, tentunya berekpektasi mendidik masyarakat secara bertanggung jawab. Mampu menjadi pemasar bagi rekan, sodara, kolega secara komprehensif. SGS merupakan momen yang tepat untuk menjaga stabilitas sosial, ekonomi seiring naiknya harga barang kebutuhan pokok, perlengkapan hidup baik primer, sekunder maupun tersier. Maka SGS akan mampu mengendalikan penjualan dengan bersama-sama menggelar diskon pembelian selama sebulan.

SGS sendiri merupakan bentuk aktifitas yang sengaja dikelola dan dikemas secara terencana Pemkot Solo dan berjangka waktu tertentu. Kegiatan positif, kreatif, inovatif dengan menjual berbagai barang lokal (kerajinan, alat rumah tangga dan sembako) dengan kolaborasi event acara yang bertumbuh dari budaya lokal dan teraplikasi dalam festival dan pesta seni budaya.

Promosi

SGS yang kerjasama berbagai pihak suplier (pemasok) dan pedagang. Bukan hanya kegiatan di sektor perdagangan barang dan jasa semata, akan tetapi juga berkolaborsi dengan berbagai komunitas yang ada di Kota Solo dengan sejumlah event. Merupakan ajang promosi yang strategis bagi Pemkot Solo. Karena disini semua elemen masyarakat akan tergerak dan berkolaborasi memberikan dukungan.

Sangat disayangkan bila kegiatan SGS, barang ataupun aneka acara yang dipasarkan seolah stagnan dan kurang menggigit. Kurang menggairahkan untuk dipasarkan dalam transakai jual beli (hanya itu-itu saja). Seolah diadakan sekenanya, seadanya, asal tidak kehilangan makna, momen dan kesempatan. Jadilah sebuah kehambaran dan rutinitas tahunan yang dipaksakan dengan mengabaikan kebutuhan dan kepentingan umum.

Dibutuhkan sebuah strategi dan perencanaan matang dengan melakukan promosi yang lebih intensif. Begitu juga barang ataupun event kegiatan yang lebih inovatif. Mengadaptasi dan memadukan berbagai produk dalam promosi yang mengaplikasikan teknologi terbaru (modern).

Ari Kiev dalam bukunya “Strategi for Success”, bahwa kesuksesan didapat bila manggabungkan modesty (kerendahan hati) Adaptability (kemampuan menyesuaikan), Timing (pengaturan waktu) dan Activity (kegiatan). Jangan sampai SGS akhirnya kehilangan ruh, berakibat kurang lakunya produk yang ditawarkan karena kecilnya animo partisipasi masyarakat/ wisatawan yang tidak antusias untuk berkunjung, bermain apalagi membeli produk yang ditawarkan.

Sebuah pemaksaan kegiatan tanpa koordinasi yang terencana, terstrukur dari berbagai pihak yang berkepentingan sangat nampak. Oleh karena itu segala upaya untuk mengejar target yang diharapkan hanyalah sebuah idealisme utopis tanpa adanya realita.

partisipasi

Agar tidak kehilangan kesempatan, arti dan makna. SGS yang diselenggarakan, menekankan kearifan dan mengoptimalkan produk lokal. Mengajak partisipasi warga untuk aktif terlibat dalam transaksi jual beli. Mempublikasikan secara masif dari merchant yang berpartisipasi dalam SGS. Meski iming iming hadiah satu unit rumah sebagai magnet sudah menanti.

Dalam SGS butuh keseriusan membangun jejaring langsung dengan pemasok, pedagang dan pengusaha sehingga memberikan harga sangat terjangkau dengan kualitas yang prima (minimal sama) dengan harga di pasaran. Produk yang ditawarkanpun harus benar-benar yang dibutuhkan masyarakat. Sebab disinilah yang menjadi daya tarik SGS sebagai salah satu aksi sosial dan promosi. Maka kolaborasi stakeholder kota dengan kebijakan Pemkot dibutuhkan. Sebuah ”stempel” tanggung Jawab dalam mengkoordinasikan dalam satu pintu masuknya produk yang dijual menjadikan harga lebih miring daripada harga yang terjual di pasaran.

Banyak Perusahaan yang care (peduli) untuk menyisihkan labanya dalam aksi sosial dalam SGS. Sebab program cooporate social Responcibility (CSR) merupakan bentuk kegiatan yang dapat mencerahkan dan memberi pelajaran bagi masyarakat. Bagaimanapun SGS bukanlah ajang mencari untung namun sebagai gugahan bagi masyarakat untuk bersama-sama mempromosikan kotanya. Karena sekarang adalah era kompetitif dan kreatif.

Disadari bahwa SGS, sebatas kegiatan yang menjual produk secara massal dan penuh potongan di luar area jual beli resmi dengar harga yang terjangkau. Sebagai pertimbangan, masyarakat sekarang sudah semakin pandai dalam memilih dan menentukan produk yang dibutuhkan. Berbagai promosi secara intens dan gencar juga dilakukan dalam SGS untuk meyakinkan konsumen/pengunjung. Namun bila barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas, jangan harap event ini akan mendapatkan kepercayaan.

Maka jangan sampai SGS merupakan bentuk kegiatan yang asal ada. Pengemasan, perencanaan, pelaksanaan benar-benar menunjukkan rasa simpati dan empati kepada masyarakat sebagai pegunjung atau konsumen. Karena SGS, salah satu andalan Promosi Kota.

FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Sunday, January 22, 2017

Revitalisasi Komite Sekolah

OPINI, Kedaulatan Rakyat 23 Januari 2017

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Rencana kebebasan sekolah menghimpun bantuan dana dari masyarakat menjadi sorotan di era keterbukaan. Seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) no 75/2016 tentang Komite sekolah, sebagai bentuk penggalangan dana sekolah yang menjadi tanggung jawab lembaga ini.

Demi terjaganya kualitas mutu sekolah, tiap satuan pendidikan/kelompok satuan pendidikan di bentuk Komite Sekolah. Suatu lembaga mandiri di lingkungan sekolah dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah).

Penggalangan dana

Sejalan Permendikbud no 44/2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar. Diamanatkan bahwa penggalangan dana dari masyarakat untuk sekolah merupakan tugas komite Sekolah. Demikian besarnya sebuah tanggung jawab Komite Sekolah dengan peluang untuk menarik dana maka kolaborasi (kerjasama) dengan sekolah harus dijaga, diawasi, dilaporkan dan menjadi sebuah komitmen.

Peranan Komite Sekolah lebih difokuskan ada penguatan kewenangan perencanaan, penganggaran dan pengawasan kinerja serta anggaran sekolah. Efektifitas kinerja Komte Sekolah diwujudnyatakan karena sebelumnya kinerjanya kurang jelas, seakan tumpang tindih terhadap kinerja dan tanggung jawab sekolah itu sendiri. Oleh karena itu merevitalisasi Komite sekolah sebagai jawaban bahwa lembaga ini memang berperan dalam membantu sekolah itu sendiri dan meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga menjadikan lembaga ini lebih optimal dalam bertugas serta memutus rantai pungutan liar yang acapkali terjadi terjadi karena ketidak efektifannya.

Dengan demikian, Komite sekolah akhirnya memainkan peran dengan lahirnya Pemendikbud No. 75/2016 yang berfokus pada lembaga ini. Fungsi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara gotong royong, demokratis, mandiri, professional dan akuntabel. Serta tugasnya dalam memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain dari masyarakat dan lainnya.

Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan membutuhkan dana yang memadai. Jer basuki mawa bea (untuk menjadi maju dan berkembang memang membutuhkan biaya). Kepailitan keuangan sekolah merupakan kunci utama “ambruknya” sekolah. Ketidak mampuan lagi mensubsidi silang, ketidak mampuan memberi kesejahteraan dengan menggaji guru/karyawan sesuai standar. Ketidak mampuan untuk memenuhi “isi” sekolah guna mengejar ilmu pengetahuan dan tekhnologi (Iptek) sehingga selalu ketinggalan/terbelakang, akan menjadi pemikiran pengelola tiap tahunnya. Maka dengan optimalnya peran Komite sekolah, rasa cemas, takut akan hilang selama terjadi transparansi .

Tinggal sekarang bagaimana upaya merevitalisasi Komite Sekolah, Sebab dukungan masyarakat melalui Komite Sekolah untuk membantu pendidikan tidak melanggar aturan. Saatnya Pemerintah membuat mekanisme pengawasan dalam pengelolaan dana dari Komite Sekolah. Kolaborasi dengan pihak lain agar prinsip akuntabilitas dan tranparansi terjaga. Sebagai upaya mereduksi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana bantuan dan sumbangan yang terkumpul.

Revitalisasi

Bagaimana sekarang mensiasati, dan menjalankannya supaya bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Revitalisasi Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan (advisor agency), pendukung (supporting agency), pengontrol (controlling agency) dan mediator antara Pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan guna memikirkan “ nasib “ sekolah.

Keanggotaan Komete Sekolah sendiri sangat plural/variatif, harus memenuhi unsur- unsur masyarakat (tokoh pendidikan, dunia usaha, organisasi profesi, wakil alumni, wakil orang tua/wali peserta didik). Sedangkan guru, tenaga kependidikan dan perangkat Pemerintahan (lurah/Kepala Desa) tidak diperbolehkan lagi menjadi anggota, Maka independensi dan fungsi kontrolnya bisa terjaga dan bebas KKN.

Sebagai upaya untuk ikut memikirkan masa depan sekolah. Komite Sekolah diharapkan tidak lagi alat stempel sekolah untuk mencari dana, tapi diharapkan juga memberi masukan/kritikan dari berbagai pandangan agar sekolah mampu bersaing dalam budaya global. Apalagi ada unsur alumni sekolah didalamnya. Akan ada ikatan batin antara alumni dengan almamater, sehingga alumni akan merasa eman-eman bila almamaternya tidak lagi bertahan terhadap pesaing lain di dunia pendidikan.

Maka program pertemuan rutin (semester/tahunan) antara Komite Sekolah dengan pihak sekolah diagendakan. Ajang silaturahmi positif guna menemukan solusi bersama secara cepat dan akurat. Dengan demikian Komite Sekolah merasa sense of belonging dan dihargai perannya. Sebagai bentuk kesadaran bahwa penyelenggaran pendidikan ideal butuh kerjasama dan dana besar.

FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur santo Yosef Surakarta)

Monday, January 16, 2017

Kejujuran dan Korupsi

Opini, harian Joglosemar 17/1/17

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Masalah absurditas kejujuran memang menjadi problema krusial di Negara ini. Makin masifnya korupsi, menyebabkan banyak tokoh menyuarakan kebenaran namun tiada arti. Ketidak percayan publik (masyarakat) semakin membuncah. Kejujuran hanya asa dan korusi makin berani.

Pasalnya baru saja kita disuguhkan peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Klaten, Sri Hartini oleh KPK, dengan indikasi suap dalam jual beli jabatan (30/12/16). Selama tahun 2016 ada 11 kasus suap yang dilakukan oleh pejabat Daerah. Seperti Bupati Ojang Suhandi ditangkap penyidik KPK pada (11/4/16), Wali Kota Madiun (17/10/16), Wali Kota Cimahi, Atty Suharti ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK (2/12/16), Taufiq Bupati Kabupaten Nganjuk sebagai tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya periode tahun 2008 – 2013 dan periode 2013 – 2018 (tempo 2/1/17).

Berbagai peristiwa yang melibatkan tokoh publik yang melakukan abuse of power (penyimpangan kekuasaaan dan wewenang) semakin terang benderang. Baik dilakukan oleh tokoh eksekutif, legislatif bahkan yudikatif. Maka usul Syafii Ma’arif untuk membuat kebun koruptor dan usulan hukuman yang keras bagi pelakunya karena korupsi (anti kejujuran) sudah menjadi masalah nasional.

Harapan menjadi pemimpin yang jujur sebagai penyatu negeri merupakan pahlawan bangsa. Korupsi sebagai bahaya laten, wajib menjadi perhatian bersama, bukanya isu lain yang jauh dari jaminan rasa keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Demi mengeliminasi korupsi dan menumbuhkan kejujuran. Gerakan anti korupsi menjadi garda terdepan untuk memilih pemimpin yang mengedepankan kejujuran. Pasalnya kunci sebuah kemaslahatan bangsa menuju keadilan, kemakmuran dan kesejateraan disandarkan pada pemimpin yang jujur. Bagaimana mendapatkan pemimpin kritis, jujur, kridibel, bertanggung jawab, antikorupsi, dan anti diskriminasi dalam semangat nasionalisme.

Pemimpin harus jujur, menjadi motivasi keteladanan dalam kehidupan bersama masyarakat. Motivasi sendiri menurut Snowman, Mc Cown & Biehler (2009) sebuah kemauan seseorang untuk melakukan sejumlah upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu pada situasi yang khusus. Nilai kejujuran yang selalu di berikan dan hidup bersama dalam koridor Pemerintahan menjadi contoh dalam masyarakat. Harapan penanaman nilai kejujuran dapat menimbulkan gerakan rakyat, pelaku konspirasi dan tindak pidana (korupsi) untuk berani menyuarakan kebenaran. Meski penulis yakin tekanan demi tekanan akan timbul bila muncul keberanian mengkritisi anti kemapanan.

saling.

Upaya saling membantu, mengkritisi dan mendorong pembongkaran kasus besar yang menjadi perhatian publik ini. Harus bisa terselesaikan secara benar, tuntas, adil, tidak merugikan karena dilaksanakan secara sadar dan penuh kejujuran. Menjadi generasi kritis bukan sebuah fatamorgana, apabila pemimpin mampu mengaplikasikan dan menjadikan panutan. Ada tiga belas ciri pemikir kritis, antaranya berpikir terbuka, setia pada persoalan awal dan menunjukkan kepekaan “level perasaan dan pengetahuan” orang lain. (Orsnstein dan Hunkinm 2009: 113)

Inilah yang menjadi harapan bersama, adanya pemimpin jujur dan tidak korupsi akan menjadi Idola. Karena keberaniannya menyuarakan, bersikap dan bertindak laku sesuai harapan masyarakat yang lebih luas. Dalam era reformasi sekarang ini memang dibutuhkan pendorong gerakan kejujuran. Berani menentang segala penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Maka upaya pemimpin menggerakkan gerakan anti Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), dapat menjadi contoh rakyatnya. Sebuah kepeloporan dalam konteks masa kini yang menjadi Pandora masyarakat.

Menurut Koolsonic (2008) ciri seseorang layak disebut pemimpin masa kini antara lain tidak KKN, berani mengambil sikap untuk mengorbankan kepentingan pribadinya bagi mereka yang lebih membutuhkan, dan demi kepentingan bersama yang lebih luas, Sikap hidup jujur, hidup adil dan tidak menerima suap demi menyatukan negeri melalui sikap dan perilakunya yang “bersih”.

Sehubungan dengan kejujuran, tampaknya membengkokkan sejarah juga termasuk salah satu penodaan terhadap kejujuran., Tidak perlu publisitas untuk memberitahukan perbuatan baik. Justru orang lain yang akan menyebarkan kebaikan orang tersebut. Tidak butuh diagung-agungkan,akan tersebar sendiri. Namun memang ironis, saat banyak kebaikan yang di capai seorang pemimpin demi kebaikan masyarakat, kadang sering “ dikorbankan,” saat melakukan hal yang dianggap keliru.

Kejujuran

Dengan demikian melihat kenyataan yang terjadi, dibutuhkan keteladanan sikap, perilaku pribadi pengambil keputusan untuk berpegang pada hati nurani. Pasalnya rakyat sudah bisa menilai mana kebijakan yang baik dan mana yang buruk. Maka Pemerintahan yang tertib, bersih dan berwibawa merupakan harga mati untuk kehidupan berbangsa dan bernegara mlenuju kemakmuran dan kesejahteraan.

Kejujuran (honesty) memiliki hubungan dengan karakter, perilaku, kebenaran, etika dan moralitas. Sebab kejujuran berkaitan dengan kehendak, kemauan dan moralitas untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan bermutu. Perilaku Seseorang yang semakin jauh dari kebenaran maka tidak jujurlah (dishonest) yang mengedepan. Sikap perilaku dan perbuatannya perlu penyadaran bahwa perilakunya itu sesungguhnya keliru dan menyusahkan banyak orang.

Perilaku kejujuran memang perlu menjadi habitus pemimpin, khususnya melalui ketreladanan. Kepeloporan pemimpin demi menjadi idola dalam membumikan sikap dan perilaku yang layak ditiru. Karena itu, kejujuran sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai kebenaran, termasuk di dalamnya kemampuan mendengarkan, berbicara, bersikap dan mengambil keputusan dengan perilaku yang bisa muncul karena didasarkan niat yang tulus dari suara hati. Kejujuran dan tidak korupsi identik pemimpin berkualitas. Demi mewujudkan kehidupan harmoni. Sejalan dengan hakekat manusia yang mengomunikasikan diri dan bertindak secara benar (truthfully).

Tuesday, December 20, 2016

Ditolaknya Moratorium UN ke USBN

OPINI, Tribun Jateng, 20 Desember 2016

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Pasca penolakan usulan moratorium (penghapusan) Ujian Nasional (UN) oleh wakil Presiden Yusuf Kalla. Dan sebagai pengganti akan dilaksanakan Ujian Sekolah berstandar Nasional (USBN). Sebagai bentuk landasan kebijakan moratorium UN karena adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009 yang mengamanatkan pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional.

Perlunya moratorium menurut menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berdasarkan perbedaan, pertama, dalam USBN akan ditambahkan materi soal berupa esai. Kedua, materi pembuatan soal akan diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk jenjang SMA/SMK, dan pemerintah kota/kabupaten untuk jenjang SMP. Sedangkan Pemerintah Pusat akan menyisipkan beberapa pertanyaan, baik berupa pilihan ganda atau essai yang berfungsi sebagai indikator standar nasional.

Melihat kebijakan moratorium UN, rencananya efektif di tahun 2017, namun akhirnya ditolak. Penolakan bisa menjadi kabar baik, begitu juga sebaliknya. Namun hal ini menurut penulis sebuah dinamikan yang “hidup” dalam dunia pendidikan itu sendiri. Karena demi meningkatkan kualitas pendidikan secara holistik berbagai bentuk evaluasi dan progress pendidikan layak dikritisi. Sebelum di laksanakan, collettive memory (kilas balik pemikiran) dari adanya UN dan perkembangannya layak sebagai buah pemikiran bersama.

UN sendiri dalam sejarah perkembangan mengalami berbagai perubahan kebijakan. Dari sebagai syarat kelulusan siswa (tahun 2012-2013) dengan nilai rata-rata paling rendah 5,5 dan nilai rata-rata tiap mata pelajaran paling rendah 4,0. Tahun 2014 UN dihapus, kelulusan siswa didasakan nilai kelulusan ujian sekolah dan raport. Dasar hukumnya PP No. 23 tahun 2013 tentang perubahan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dan sejak tahun 2015 ( dua tahun terakhir) UN tidak untuk kelulusan (ditentukan sekolah). Karena fungsi UN untuk dasar pertimbangan pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu. Bahkan secara bijak, Pemerintah juga memberi kesempatan UN susulan dan UN perbaikan.

Pada waktu yang sama juga dilaksanakan UN Computer Based Test (UN CBT). Diberlakukan untuk menghindari persoalan distribusi soal-soal ujian kertas yang sering kali bermasalah. Juga karena masalah percetakan atau pendistribusian soal-soal yang mengakibatkan pelakanaan UN harus tertunda. UN CBT dianggap mampu mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh siswa dan guru. Asumsi ini rencana moratorium UN minta dipertimbangkan.

Sedangkan kalangan pro (setuju). Seperti ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait menilai bahwa UN melanggar hak-hak anak. Sejak lama sudah menyatakan tidak setuju dengan pelaksanaan UN yang diberlakukan kepada siswa-siswi. Penolakan terhadap UN tertuju baik sekolah dasar maupun tingkat SMA dan sederajat. bagaiman tindak lanjut dari ditolaknya moratorium UN dan kewsiapan USBN?

USBN

USBN sendiri sebagai bentu upaya membangun sebuah sistem dan instrumen sertifikasi capaian pembelajaran yang kredibel dan reliabel. Namun dari penghapusan UN muncul kekhawatiran yang timbul di masyarakat terhadap perubahan mental dan karakter siswa. Juga berkenaan dengan parameter standar mutu pendidikan nasional. Sebab dengan dikembalikan kebijakan USBN ke dinas Propinsi (SMP/SMA) dan Dinas Kota/Kabupaten (SD), disparitas (kesenjangan) akan semakin nyata terlihat secara nasional.

Meski dalam USBN, ada “titipan” soal Esai dari Kemendikbud . Dalam kewenangannya didesentralisasikan ke daerah sesuai dengan amanat undang-undang. Namun demikian, sudah menjadi rahasia umum, saat penilaian dikembalikan kepada (guru) sekolah penyelenggara UN, menjadi keyakinan akan lulus.

Dibutuhkan kesadaran bersama, ditolaknya moratorium UN dan disiapkannya USBN. Harapanya tidak ditemukan lagi kecenderungan sekolah mengesampingkan atau mereduksi hakekat pendidikan, yaitu membangun karakter, perilaku dan kompetensi siswa. UN diharapkan juga tidak lagi menjadi ajang prestise sehingga menjadi habitus sekolah, yang berfokus pada mata pelajaran (mapel) UN dan mengabaikan mapel lainnya.

Gagalnya moratorium UN dan usulan USBN bisa menjawab dari kegelisahan tersebut, dengan menyamakan standar dari mapel yang ada di jenjang sekolah. Dengan mengkolaborasikanya dan berharap dalam proses pembelajaran tetap mendorong siswa berpikir kritis, dinamis, analitis dan konstruktif.

FX Triyas Hadi Prihantoro (guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)

Friday, December 16, 2016

Eksistensi UN

OPINI, Kedaulatan Rakyat 15 Desember 2016

oleh: FX Triyas Hadi Prihantoro

Ujian nasional (UN) akhirnya tidak jadi di moratorium. Pelaksanaan UN sendiri diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagai pemetaan mutu pendidikan. Gamangnya kepastian UN 2017 terjawab sudah, karena tetap dilaksanakan dan pemerintah akan tetap mengevaluasi penyelenggaraannya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy sendiri menyatakan bahwa ada 3(tiga) opsi yang disaiapkan berkaitan dengan UN. Yaitu penghapusan UN, moratorium UN tahun 2017 dan penyerahan pelaksanaan UN kepada Pemerintah Daerah. Dan UN tidak lagi menentukan kelulusan tetapi lebih berfungsi meematakan kondisi pendidikan.

Lalu, bagaimana parameter baku yang menjadi ukuran kualitas secara komprehensif ? Meski tidak untuk menentukan kelulusan, ada kebijakan ujian ulang bagi yang belum puas akan hasil nilai UN? Maka dibutuhkan komitmen bersama antar daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui UN. Dan pemerintah daerah wajib bekerja keras guna memperbaiki kualitas pendidikan di wilayahnya. Sehingga eksistensi UN dapat dirasakan secara holistic, sehingga tidak terjadi disparitas pendidikan itu sendiri.

Pertimbangan

Pada pasal 68 PP No. 13 tahun 2015, bahwa hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk tiga hal, yaitu pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di sinilah telah terjadi distorsi penafsiran makna kata ujian yang seharusnya examination Ujian, bukan bentuk evaluation (menilai akhir) apa yang sudah dilakukan oleh sekolah.

Sebagai sebuah examination, parameternya jelas, yakni ketercapaian standar kompetensi yang dipatok dalam kurikulum tiap mata pelajaran. Kalau memang tidak hendak mengukur capaian hasil belajar, akan lebih baik bila labelnya bukan ujian nasional, tetapi ujian pemetaan atau yang lain. Dan, itu dapat dilakukan kapan pun, tidak harus pada akhir termin jenjang pendidikan (wiyaka.2016).

Sudah dua tahun penentu kelulusan siswa sepenuhnya ditentukan oleh sekolah. UN sebagai pemetaan tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), seperti dalam Pasal 58 UU Sisdiknas yang menjelaskan, penilaian peserta didik menjadi kewenangan pendidik (guru) dan satuan pendidikan (sekolah).

Meski perubahan kebijakan namun eksistensi UN ternyata masih penting. UN sebagai evaluasi meski secara implisit sebagai pemetaan kualitas pendidikan. Sebagai dasar legalitas yang tertulis dalam UU Sisdiknas. Tes UN merupakan achievement yang mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran sedang tes PTN merupakan predictive test, mengukur kemampuan calon menjalani proses pendidikan.

Meski sekolah diberi tanggung jawab berkenaan dengan kelulusan. Namun sekolah diharapkan tidak melakukan segala “rekayasa” nilai guna mengatrol ambang batas minimal nilai dalam menentukan kelulusan. Bila sekolah melakukan rekayasa nilai sedemikian rupa. Sekolah bisa merasa dipermalukan oleh data yang ada. Pasalnya sangat jelas dan gamblang berdasarkan data, bahwa unsur rekayasa nilai sangat jelas dalam menentukan nilai mata pelajaran yang diUNkan. UN menjadi satu kesatuan baik sebagai pemetaan, seleksi kelulusan, maupun pembinaan untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 58 UU Sisdiknas.

Evaluasi

Sistem evaluasi dan kelulusan ditentukan oleh sekolah terjabarkan dalam Pasal 58 ayat 1 bahwa Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ayat 2, Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Oleh karena itu pola pikir yang sudah menjadi paradigma UN yang pragmatis bercampur aduk dengan evaluasi pendidikan itu sendiri dapat menjadi pembuka pemikiran baru pascaditolaknya moratorium. Maka UN sebagai evaluasi secara holistik dalam konteks standarisasi kurikulum bisa menjadi parameter evaluasi pendidikan.

penulis: Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta

Wednesday, December 14, 2016

Reformasi (Mental) UN

OPINI, Harian Joglosemar 14 Desember 2016

oleh : FX Triyas Hadi prihantoro

Pasca ditolaknya usulan dari Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengenai moratorium Ujian Nasional (UN) 2017. Moratorium sebagai tindak lanjut memenuhi persyaratan berdasar dari putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2009 agar memenuhi standar pelayanan, kualitas guru, serta infrastruktur sekolah.

Dengan demikian dalam menyiapkan UN 2017 dibutuhkan reformasi mental UN itu sendiri. Sebagai bentuk evaluasi dan pembaruan sistem, cara, metode dari UN. Pasalnya pemerintah masih menganggap UN tetap di butuhkan untuk mengevaluasi standar disasi mutu pendidikan nasional dan memastikan kesungguhan siswa belajar. Kemungkinan penolakan moratorium juga karena belum ditemukannya cara assessment (penilaian) mutu selain UN. Seolah hanya pengalihan wewenang dan pengalihan tanggung jawab dan mutu pendidikan itu sendiri. Padahal selama ini UN sudah mengalami evaluasi. Namun kenyataanya kebijakan proses dan hasil UN belum mampu merubah mental peserta, orang tua dan pendidik. Mental kurang percaya diri, sehingga UN yang tidak lagi menjadi penentu kelulusan sejak tahun 2015, tetap tidak bersih dari kejujuran. Inilah salah satu alasan Mendikbud untuk melakukan moratorium, selain tingkat keberhasilan UN secara nasional hanya 30 persen saja.

UN sebagai alat mengukur mutu pendidikan secara kognitif, hasilnya masih juga mengecewakan. Selama 15 tahun sejak UN digulirkan pada tahun 2005, mutu pendidikan kita masih rendah dibandingkan negara lain. Terbukti dari hasil studi Program for International Student Assessment (PISA) yang menguji kemampuan siswa usia 15 tahun di bidang bahasa, matematika, dan IPA, Indonesia berada di peringkat 39 dari 41 negara pada 2000 dan di posisi 69 dari 76 negara pada 2015.

mental

Dibutuhkan reformasi mental UN , yang masih belum mampu membuka mata hati pelaku pendidikan. Dapat diartikan, sepanjang UN masih dipakai sebagai parameter selain pemetaan, potensi kecurangan akan tetap terjadi. Karena siswa dan orang tua tetap menginginkan bisa masuk ke PTN favorit. Mengubah maindside (pola pikir), butuh semangat dan kesadaran kolektif.

Mahatma Gandi mengatakan, “Segala sesuatunya tergantung pada mental atau karakter”. Mau maju atau mundur, mau berhasil atau gagal, dan sejenisnya “lose or win” tergantung pada mental. John P. Kotter dan Dan S. Cohen (2014) dalam bukunya “The Heart of Change” menyatakan hal yang sama bahwa jantung perubahan bukan berada dalam pikiran, melainkan pada mental, yakni: “Sikap atau Perasaan”, seperti dikutip Aswandi (2015).

Demi sebuah prestise, label “sekolah bermutu”, kepercayaan (trust) dari masyarakat tumbuh. Merupakan simulakra (pencitraan yang mengaburkan kenyataan) dari sebuah sekolah. Berbagai kecurangan yang masih terjadi, dibutuhkan reformasi mental. Karena sekolah tidak lagi menjadi tempat proses pembentukan pribadi namun hanya sebagai “proyek”.

Anomali dunia pendidikan sudah terang-terangan. Kompetensi sehat mutu pendidikan tidak berjalan semestinya. Apa gunanya proses pembelajaran di kelas selama tiga tahun dengan segala bentuk pesan dan keteladanan dari guru, bila akhirnya saat UN masih tidak jujur. Namun reformasi mental dapat dilakukan dengan format baru.

Hakikat pendidikan sebagai proses terabaikan. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diiri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara tidak ada artinya.

Mantan Mendikbud, Anies Bawesdan, pada pengantar buku “Kilas Kinerja Pendidikan dan Kebudayaan” (2015) mengemukakan 7 (tujuh) upaya revolusi mental bidang pendidikan; yakni: (1) mengubah paradigma pendidikan “berdaya saing” menjadi pendidikan “mandiri dan berkepribadian”; (2) merancang kurikulum berbasis karakter dari kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasakan kebutuhan geografis daerah dan bakat anak; (3) menciptakan proses belajar yang menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak; (4) memberi kepercayaan penuh pada guru untuk mengelola suasana dan proses belajar pada anak; (5) memberdayakan orang tua untuk terlibat pada proses tumbuh kembang anak; (6) membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah, dan; (7) menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan ketimbang pendampingan dan pengawasan.

Reformasi

Penulis berpendapat upaya moratorium UN perlu diapresiasi oleh Kemendikbud dan ditindak lanjuti melalui reformasi UN. Perubahan kurikulum harus diikuti oleh reformasi pengembangan guru dan mental peserta didik. Pengembangan guru saat ini menggunakan pendekatan top down. Guru dievaluasi melalui ujian daring atau sertifikasi saja yang hasilnya tidak berpengaruh bagi pembelajaran di kelas. Peserta didik tidak melulu menerima (top down) apa yang di berikan guru, namun butuh reformasi dan revolusi mental. Pendekatan menggunakan pembelajaran praktis dan dipraktikkan di tingkat kelas ataupun sekolah akan lebih bermakna bagi guru dan peserta didik di kelas .

Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten melalui monitoring pengawasnya perlu memberikan tindakan/sanksi tegas. Pembinaan dan pengawasan secara kontinue perlu dilakukan. Karena sekolah bukan tempat untuk memperoleh angka namun sebuah proses pembelajaran menuju hasil yang berkualitas secara intelektual, kecerdasan maupun manusia berakhlak. Asas keadilan perlu ditegakkan.

Pasca ditolaknya moratorium UN. Stakeholders sekolah perlu menyadari bahwa mutu sekolah tidak hanya diukur dengan kelulusan UN seratus prosen. Harapannya kompetensi mutu pendidikan benar-benar menunjukkan kualitas dan UN bukan alat ukur satu-satunya. Reformasi mental UN haruslah utuh agar berdampak pada proses pembelajaran yang menyenangkan dan penciptaan iklim belajar atau ekosistem sekolah yang kondusif dan berkualitas. Semoga.



FX Triyas Hadi Prihantoro (Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta)

Thursday, November 24, 2016

Menjadi Guru delapan jam

Opini, Keadulatan Rakyat 25/11/2016

oleh : FX Triyas Hadi Prihantoro

Gagasan Mendikbud Muhadjir Effendy menyebut para guru nantinya wajib ada di sekolah selama 8 (delapan) jam mulai tahun ajaran 2017. Sebuah peraturan baru yang butuh sosialisasi, implementasi dan eksistensi. Akumulasi pelengkap kebijakan yang telah menjadi rumor dari full day school, libur hari Sabtu, tiadanya pekerjaan rumah dan aturan baru lainnya.

Apakah wajib 8 jam di sekolah sebagai alternatif solusi yang bijaksana dengan mengeliminasi kewajiban mengajar 24 jam untuk pemenuhan sertifikasi? Para guru tentu harap cemas menunggu isi dan lampiran dari aturan baru. Karena pada dasarnya aturan membawa konsekuensi tugas, hak dan kewajiban guru.

Dari kebijakan delapan jam kerja sehari itu, Kemdikbud berharap pendidik tak lagi dipusingkan menyusun laporan administratif di luar jam mengajar. Menurut Ketua PGRI Jateng, Widadi, ke depan guru tidak akan merasa ketakutan dengan beban menyusun laporan administrasi yang terkadang menyita waktu melebihi jam mengajar. Para guru sebenarnya ingin fokus mendidik murid, namun muncul tuntutan memenuhi kompetensi yang diikuti laporan administrasi.

Kompetensi profesional sesuai bunyi pasal 1 ayat (1) UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pendidik (guru) dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pasal 40 aya1 1 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Profesional

Sedangkan menurut UU Guru dan Dosen Pasal 14 ayat 1 butir a, Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak : memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu jelas sekali bahwa jaminan kesejahteraan merupakan tanggung jawab negara. Banyak program kesejahteraan guru digulirkan, namun banyak pula yang tidak sampai pada sasaran. Menjadi guru 8 jam, juga harus sampai pada substansi dari kebutuhan guru, mendapatkan kesejahteraan.

Sayangnya mekanisme pemberian tambahan kesejahteraan selain gaji juga terbentur oleh aturan yang sama. Seperti halnya ketentuan 24 jam mengajar sesuai pasal 35 ayat (2) UU Guru dan Dosen Beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

Kewajiban guru 8 jam di sekolah apakah sebuah alternatif solusi demi tidak tercecernya pemberian tambahan jaminan kesejahteraan bagi guru. Wajib di sekolah 8 jam dengan waktu kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung 5 hari, total guru berada di sekolah selama 40 jam. Berarti melebihi 24 jam wajib yang diamanatkan UU Guru dan Dosen, apabila guru secara penuh berkonsentrasi di sekolah, tanpa tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan demikian konsentrasi fokus pembelajarannya pada siswa di sekolah dan mendapatkan hak karena telah melaksanakan kewajiban. Dalam UU Guru dan Dosen beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan (Pasal 35 ayat 1).

Mental

Wajib 8 jam di sekolah menguji mentalitas guru, harus mampu menyelesaikan semua kewajibannya. Semua pekerjaan diselesaikan di sekolah. Siswa maupun guru, tinggal mengoptimalkan perannya di lingkungan sehingga tudingan antisosial terbantahkan.

Bila mental guru masih curang, maka Kemendikbud melalui program monitoring dan evaluasi (monev) layak memberikan sanksi tegas. Peraturan baru akan sia-sia ketika orientasi guru masih pada pemenuhan hak (material) tanpa dilandasi semangat etos kerja. Butuh revolusi mental,melaksanakan tugas dengan tekun, kerja keras, disiplin dan inovatif.

Harapan baru, guru tidak lagi mengalami belenggu kemiskinan finansial, kreativitas, kultural, emosional, intelektual, spiritual dan material. Prinsip utama dalam melaksanakan aturan sesuai dengan kehendak semua pihak, bila dilandasi semangat kejujuran, kedisiplinan, tertib administrasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. ❑ - k

*) FX Triyas Hadi Prihantoro, Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta.