Tito, Supeltas dan PKS

OPINI Harian Joglosemar, 14 Juli 2016

oleh : FX Triyas Hadi prihantoro

Tidak berapa lama lagi Komisaris Jendral Mohammad Tito Karnavian menerima tongkat estafet Kapolri. Setelah hari Bhayangkara (1 juli) pelantikan dilakukan demi menghormati Jendral Badrodin Haiti. Berarti setelah liburan lebaran pelaksanaan dan rumor yang berkembang juga ada reshuffle cabinet.

Momentum yang pas untuk menitipkan harapan Indonesia dengan keamanan, ketertiban masyarakat yang damai. Apalagi baru saja Polisi mendapat hadiah bom teroris. Menjadi bahan refleksi dan intropeksi dari Kapolri baru demi rasa keamanan dan kenyamanan. Tito dengan mulus melenggang menjadi Kapolri. Berlandaskan track record yang teruji setelah disepakati oleh Komisi III DPR RI dalam uji kelayakan dan kepatutan (23/6/16). Masyarakat sangat menaruh harapan untuk reformasi Polri untuk menjadi institusi penegak hukum yang professional, akuntabel, kredibel, berkeadilan, demokratis dan menghormati hak asasi manusia (HAM). Dengan masa tugas yang masih panjang, pria kelahiran Palembang 26 Oktober 1964 menjadi tumpuan bersama. Pasalnya Tito melangkah lebih cepat dan mampu melampaui seniornya, empat angkatan di atasnya. Maka harapan besar ada dipundaknya dengan mengimplementasikan cita-cita “nawacita,” Presiden Jokowi.

Namun disini penulis sebagai seorang guru, juga punya harapan yang tidak muluk-muluk berkenaan dengan ketertiban lalu lintas dari pelajar dan masyarakat. Hal itu sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan angka kecelakaan yang terjadi. Yang pada umumnya dilakukan oleh remaja/pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor.

Seperti dikemukakan pakar Transportasi Djoko Setijowarno (2015) laju pertumbuhan sepeda motor di Indonesia paling tinggi di bandingkan negara Asean, yakni 13,2% dibanding moda transportasi lainnya. Penyebab meningkatnya sepeda motor, karena sepeda motor merupakan sarana transportasi yang murah dan terjangkau.

Data Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat, jumlah kendaraan yang masih beroperasi di seluruh Indonesia pada 2013 mencapai 104,211 juta unit, naik 11 persen dari tahun sebelumnya (2012) yang cuma 94,299 juta unit.

Tahun 2009-2013, tercatat ada 138 ribu orang meninggal dunia dan 700 ribu orang terluka pada kecelakaan jalan raya. Sepeda motor merupakan moda transportasi paling rentan terlibat kecelakaan. Dan pelajar usia 16-21 tahun sebagai pelanggar terbesar dalam berlalu lintas.

Jumlah kecelakaan lalu lintas (laka lantas) sepanjang tahun rata-rata sekitar 70%. Faktor manusia menjadi penyebab terbesar antara (80-90%). Dan populasi sepeda motor di perkotaan ada di kisaran 70-80%. Banyaknya kendaraan, semakin memperlihatkan ruwetnya jalan raya dan menambah kemacetan.

Supeltas dan PKS

Dan kita bersama sering melihat sosok voluntir (relawan) atau “pak ogah” pengatur lalu lintas di berbagai persimpangan jalan di kota. Saat ini sudah terkoordinir dengan sebutan sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas). Sepanjang hari dengan pembagian tugas, meski hujan atau panas tetap setia mengatur lalu lintas demi kenyamanan pengguna jalan.

Banyak masyarakat menanyakan bagaimana peran polisi satuan lalu lintas (satlantas). Saat satlantas dibutuhkan masyarakat, kadangkala tidak ditemukan justru supeltas lah yang kelihatan dengan susah payah mengatur dan menguraikan kemacetan demi kelancaran lalu lintas.

Selain itu kita juga mengenal, Patroli Keamanan Sekolah (PKS) sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Banyak ditemui membantu pengaturan lalu lintas di jalan raya karena bersinggungan dengan sekolah. Ibaratnya Supeltas dan Supeltas merupakan kakak beradik demi membantu Satlantas. Sayangnya wewenangnya terbatas dan sering dilecehkan pengguna jalan

Maka sesuai janji dan program Tito saat uji kelayakan dan kepatutan dengan komisi III DPR. Selain reformasi internal Polri Tito juga ingin mewujudkan pelayanan publik yang lebih mudah. Kenyamanan lalu lintas merupakan salah satu pelayanan public massif yang dibutuhkan. Disebabkan jumlah kendaraan yang terus meningkat, tidak sebanding dengan infrastruktur jalan yang tidak bertambah lebarnya.

Begitu juga prioritas Tito ingin menghilangkan pungutan liar dan pemerasan, menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit-belit dalam penanganan kasus. Menjadi harapan dan wajib ditagih saat sudah mengemban tugas.

Tito, Supeltas dan PKS sebuah harapan baru menjadikan masyarakat tertib berlalu lintas dan anti pungutan. Keberpihakan dan kepedulian kepada komunitas tertib berlalu lintas membantu terlaksananya masyarakat yang cinta lalu lintas.

Gebrakan apa yang hendak diterapkan secara holistik berlalu lintas, sehingga Indonesia dikenal aman dan nyaman bagi pengendara. Tindakan fenomenal dan fundamental sangat diharapkan betul. Karena kedisiplinan, transparansi dan ketegasaan mewjudkan pelayanan publik (berlalu lintas). Salah satu hal yang paling berdampak luar biasa karena bukti keteladanan polisi “bersih.”

FX Triyas Hadi Prihantoro Guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta